Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSuratkabar daerah sebagai salah satu media komunikasi peran utama sebagai media penyebaran berita massa meini liki ke daerah dimana dia bersirkulasi. Penelitian ini memaparkan tentang profil berita dalam halaman pertama suratkabar daerah Waspada, Pikiran Rakyat, Januari, 7 pembangunan Bali Post dan Banjarmasin Pcst, tanggal 13 5 Maret, 24 April, i Mei, 9 Juni, 16 Juli, 24 Agustus, 1 September, 2 Oktober, 21 November, dan 15 Desember, semuanya Februari, dalam tahun 1990. Dalam analisis skripsi ini diteliti tentang profil berita pembangunan yang meliputi persoalan kualitas berdasarkan ukuran mutu kriteria peliputan berita pembangunan. Dan pada bagian lain dipaparkan penyelidikan trend pers daerah melalui kategorisasi isi berita menurut sektor pembangunan, sumber berita pembangunan, nara sumber berita pembangunan, dan lokasi event berita pembangunan. Dengan menggunakan metode analisis isi, diperoleh profil berita pembangunan empat suratkabar daerah yang diteliti di simpulkan: Pers Daerah dalam peliputan berita pembangunannya masih sangat lemah dari segi kualitas. Sektor pembangunan yang pembangunan ekonomi, kemudian disusul dengar, sektor diliput secara menonjol adalah sektor pembangunan politik/diplomasi dan lingkunqan hidup. Dan berdasarkan data yang diperoleh, tampak kantor berita Antara cukup besar dalam membantu suratkabar daerah diluar dari liputan wartawannya bahwa peranan menyediakan berita-beri tanyai, sendiri. Melalui analisis isi ini pula didapat bahwa nara sumber berita pembangunan masih dominan pada pejabat pemerintah. Sebagai pertanda bahwa state oriented masih tampak menonjol d i lingkungan pers daerah. Sekaligus memperkuat anggapan terhadap pers Indonesia yang umumnya bercirikan terlalu banyak mengacu pada pejabat pemerintah. Sedangkan lokasi event berita pembangunan yang menonjol adalah lokasi di wilayah Jakarta. Sehingga terjad.i konsentrasi peliputan hanya ada di pusat, bukan di daerah. Hasil penelitian ini mendukung berbagai pendapat atau pemikiran yang sering timbul pada diskusi-diskusi ihwal pers pembangunan dan pers daerah, yaitu mengenai kuahnya kualitas berita pembangunan, dominannya liputan sektor ekonomi, dominannya nara sumber pejabat pemerintah, dan kesenjangan antara lokasi event berita pembangunan antara pusat, dan daerah."

"Pers yang fungsi utamanya sebagai sarana penberitaan, mempunyai konsekuensi isi yang disajikan agar senantiasa menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Tapi dalam prakteknya, pers berada pada posisi yang sulit ketika dihadapkan kuatnya hegemoni negara melalui elit-elitnya, yang merambah ke berbagai aspek sosial politik, termasuk sebagai pembuat berita (news maker), dan sumber berita yang acapkali menentukan definisi realitas. Jadinya, kemandirian pers mengungkap berita menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah pers dalam menjalankan fungsinya mengungkap dan mendefinisikan realitas itu bertumpu pada kemampuan dan visinya sendiri, ataukah sudah tunduk kapada kekuatan elit negara yang hegemonik tadi? Melalui penelitian dengan metode analisis isi pada peraberitaan di Harian Kompas dan Republika, pernasalahan di atas dicoba dijawab. Kemandirian pers yang diteliti itu khususnya menyangkut kemandirian dalam mengungkap isu-isu kemasyarakatan yang pada akhir-akhir ini memang kebetulan banyak menenuhi agenda pemberitaan.Persoalan konflik tanah, perburuhan, pencemaran lingkungan, korupsi dan kolusi, demokratisasi, SARA, dan isu-isu kemasyarakatan lain yang sejenis, menjadi fokus penelitian. Hasilnya, kemandirian pers dalam mengungkap berita sifatnya fluktuatif. Terkadang pers dapat menampilkan beritanya dengan kemadirian yang tinggi, terutama pada isu yang tidak sensitif, dan jenis tertentu yang memang menyangkut kepentingan yang mendasar, seperti persoalan tanah, perburuhan dan pencemaran lingkungan. Tapi pada kesempatan lain, pers terpaksa kompromi dengan kekuatan politis yang ada di luar diri mereka. Pada isu-isu yang sensitif menurut "kacamata" elit penguasa, definisi realitasnya lebih banyak ditentukan oleh sumber informasi yang berasal dari elit negara. Jadinya, kemandirian pers dalam mengungkap berita, bukan sekadar persoalan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya dan perangkat peralatan yang dimiliki. Tapi persoalan kemandirian pemberitaan akhirnya lebih berkait dengan persoalan iklim politik. Yaitu siapa yang mempunyai posisi yang dominan dalam sistem politik tersebut."

"Penelitian bertajuk `Pembunuhan Karakter dalam Pers Indonesia' ini menggunakan analisis semiotik, salah satu model analisis teks media. Tema yang diangkat adalah `character assassination' Presiden Abdurrahman Wahid dalam teks berita koran dan majalah Ibukota.Sesuai sifatnya, penelitian kualitatif ini tidak berpretensi untuk menyamaratakan atau menggeneralisasi semua berita pers Ibukota telah melakukan `pembunuhan karakter' terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis yang sejak awal sudah beranggapan bahwa tidak ada berita pers yang sungguh-sungguh netral.Eriyanto (2001:52) menyatakan bahwa analisis teks berita yang bersifat kritis pada awalnya melihat realitas dan hubungan sosial berlangsung dalam situasi yang timpang. Media bukanlah saluran yang bebas tempat semua kekuatan sosial saling berinteraksi dan berhubungan.Sebaliknya, pers penganut teori kritis memandang media bukanlah saluran yang bebas, tempat semua kekuatan sosial yang saling berinteraksi dan berhubungan. Media massa justru dimiliki oleh kelompok dominan, sehingga mereka lebih mempunyai kesempatan dan akses untuk mempengaruhi dan memaknai peristiwa berdasarkan pandangan mereka. Dalam suasana era reformasi, pers Indonesia seakan mendapat angin, berani mengkritik bahkan melakukan pembunuhan karakter.Pembunuhan Karakter adalah upaya mendiskreditkan karakter seseorang terutama publik figur atau orang berpengaruh lewat pelemparan opini atau distorsi informasi yang penuh dengan kebohongan. Dalam penelitian kualitatif ini, figur Abdurrahman Wahid menjadi sosok yang sering dizalimi oleh media massa khususnya Rakyat Merdeka, Panji Masyarakat, Gatra serta Adil dan Republika.Penelitian ini menganalisis teks-teks berita - baik berupa teks tertulis, gambar, foto atau ilustrasi yang berkaitan dengan sepak terjang dan pendapat Abdurrahman Wahid ketika menjadi Presiden RI.Alasan utama mengapa topik ini diangkat adalah rasa ingin tahu penulis mengenai berita-berita macam apa yang bisa dikatagorikan sebagai upaya `pembunuhan karakter' oleh pers. Sekaligus menjadi telaah ilmiah mengenai konsep pembunuhan karakter yang selama ini seringkali disebut-sebut tetapi tidak pernah dikaji secara ilmiah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis semiotik Roland Barthes dan diperlengkapi dengan teknik analisis semiotik sosial Halliday. Semuanya terjalin dalam kerangka berpikir paradigma konstruktif yang mengarah kepada paradigma kritis saat melihat media massa dan kekuasaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam banyak hal media massa tertentu paling tidak dari 40 sample berita terpilih, telah melakukan `pembunuhan karakter' terhadap pribadi Gus Dur sebagai presiden.Dari berita yang dianalisis menunjukkan hampir sebagian besar teks berita itu berisi berita-berita yang bertentangan atau melanggar kode etik jurnalistik wartawan. Pelanggaran yang sering dilakukan adalah pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia, yakni memuat berita tidak berimbang, terlalu interpretatif, mencampuradukkan antara fakta dan opini penulis serta melakukan penghinaan, pelanggaran hak privacy dan mencemarkan nama baik.Di sisi yang lain hasil penelitian ini memungkinkan atau bisa mengilhami penelitian selanjutnya mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik dan pengaruhnya pada kebebasan dan profesionalisme jurnalistik."