Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.Permohonan pengesahan yayasan yang telah memenuhi persyaratan formal pengesahan yayasan maka akan memperoleh status badan hukum setelah permohonannya memperoleh pengesahan dari Menteri. Pada permohonan yayasan yang menggunakan nama Cina, terdapat perlakuan khusus. Meskipun permohonan sudah memenuhi persyaratan formal tetapi permohonan tersebut harus dimintakan pertimbangan ke Lembaga Pemantapan Persatuaan dan Kesatuan Bangsa (LP2KB).Kebijakan untuk memintakan pertimbangan terhadap yayasan yang menggunakan nama Cina bersifat diskriminasi karena di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak ada ketentuan yang mengatur pertimbangan mengenai nama yayasan. Pertimbangan dari instansi terkait yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah mengenai maksud dan tujuan yayasan.

---

The forming of Law Number 16 year 2001 on Foundation is meant as the legal instrument in providing right understanding to the community concerning foundation, ensuring certainty, order as well as reconstructs the function of foundation as the legal instrument in achieving certain goals in social field, religion and humanity.

The application for founding foundation which has been fulfilling the formal requirements will get the status of legal body (cooperation) after having approved by the minister. On application using Chinese name, there will be a certain condition. Even though the formal requirements have been fulfilled, the application should ask for the recommendation from Lembaga Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Institution for people unity establishment).

The policy of asking the recommendation from such institution is where as discriminative, since to in case other application using other languages (English, Japanese, Korean and Arabic) has never been asked such recommendation."

"ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dari proses peradilan dan bukan hanya tempat untuk memidana orang tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan WBP dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para WBP diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat. Mengingat banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan. Hal ini dapat terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat baik para pendatang baru maupun para residivis terutama narkotika wanita. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan melakukan teknik pengumpulan data dengan metode purposive sampling, dengan melakukan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analisis dengan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta. Dalam putusan hakim bahwa pertimbangannya tidak adanya pemberatan hukuman terhadap residivis sesuai ketentuan Residivis dalam Undang-Undang Narkotika, hal ini yang membuat WBP ini tidak mendapatkan efek jera ditambah dengan penjatuhan hukuman yang rendah. Dampaknya jika hal ini saja belum diperhatikan, apalagi terkait proses pembinaan WBP tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang para WBP narkotika maupun residivis narkotika tidak mendapatkan pembinaan atau rehabilitasi khusus sehingga pembinaannya masih bersifat umum karena hal yang sama dijalankan pula oleh WBP kejahatan lainnya.

---

ABSTRACT

---

Correctional institution is the last institution in a judicial process, which institution does not only keep inmates in jail, but it also provides correctional services. Correctional institution is expected to educate inmates in such ways to decrease the number of crimes in the society. The fact that the number of criminals with different background and different motives within one same place show that the correctional services provided by correctional institution have not yet been optimally conducted. The services could not yet made criminals deterrent. Similar problem is also shown by higher number of crime involving female drug convicts including new actors and recidivists. This juridical-normative research was conducted using quantitative approach, which data were collected through interviews with samples that were previously selected using the purposive sampling method. The obtained data were descriptively analyzed. This research took place in Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta or the Correctional Institution Class IIA for Women in Tangerang, and the Correctional Institution for Narcotic Abuse in Jakarta. Judges verdicts stating that there is no aggravation of punishment for recidivists as stated in Drug Laws and the light punishment create weak deterrent effect among criminals. This condition leads to assumption that further correctional services for inmates are not given appropriately. Based on the results of the preliminary research conducted to the Class IIA Correctional Institution for Women in Tangerang, drug convicts including recidivists were not given appropriate correctional services or special rehabilitation since all correctional services were the general ones that were also given for other inmates who convicted any other types of crime."

"Penelitian "Kajian Dokumen Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan", bertujuan untuk mendapatkan deskripsi analitis mengenai ketentuan beracara dalam perkara perdata yang berkaitan dengan lingkungan hidup dimana LSM bertindak sebagai penggugat, selain itu juga mendapatkan data dan informasi mengenai peran LSM dalam penegakan hukum lingkungan beserta hambatannya. Dalam hukum acara perdata dikenal istilah point d'interet point d 'action, dimana hanya pihak-pihak yang berkepentingan sajalah yang berhak mengajukan gugatan perdata lingkungan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah pihak-pihak yang secara langsung menderita kerugian dalam kaitannya dengan perkara lingkungan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Dalam hukum acara perdata juga terdapat asas bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Hal ini tentunya perlu diteliti lebih jauh mengenai peranan LSM dalam mengajukan gugatan perdata lingkungan dan asas bahwa penggugatlah yang harus membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Metodologi penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Langkah awal ialah dengan melakukan persiapan penelitian termasuk didalamnya studi literatur. Langkah berikutnya menyusun format pedoman pertanyaan yang diperlukan untuk wawancara dengan narasumber. Berkanaan dengan terbatasnya dana dan waktu, penelitian ini berupa pengamatan terhadap berbagai dokumen yang ada sehubungan dengan kasus-kasus yang pernah diajukan di dalam sidang pengadilan pada umumnya. Selain itu penelitian ini juga menggali berbagai sumber tulisan atau dokumen yang pernah ada. Dengan demikian penelitian ini melakukan kajian ke berbagai instansi atau institusi yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti: Bapedal, LSM yang pernah menggugat, dan pengadilan. Setelah memperoleh data yang cukup, data tersebut diolah dan dianalisis guna pembuatan laporan. Perolehan hasil studi bahwa setelah tahun 1989 berdasarkan praktek pengadilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pelestarian lingkungan hidup dianggap cakap dan memiliki kewenangan hadir sebagai penggugat di muka pengadilan di istilahkan dengan Standing to Sue in Conversation atau Standing to Sue in Environmental Litigation. Hal ini dikuatkan dengan diundangkannya UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 38. Sedangkan mengenai asas pembuktian dalam praktek perkara perdata lingkungan dikenal asas Strict Liability atau tanggung jawab mutlak dimana dalam kasus pencemaran lingkungan tidak lagi didasarkan atas kesalahan (liability based on fault) dimana penggugat bare akan memperoleh ganti rugi apabila berhasil membuktikan adanya kesalahan. Asas ini juga dianut dalam UU No 23 tahun 1997 pasal 35 meskipun tidak secara penuh hanya bagi usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan panting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun."

"Pemeliharaan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan ditujukan untuk mengurangi kekerasan, meningkatkan keamanan penghuni dan petugas, dan meningkatkan keberbasilan program pembinaan. Cam terlmik untuk menjaga ketertiban di lapas dituntut adanya kernampuan petugas dalam menggunakan jenis­-jenis kekuasaan terbadap narapidana yang dapat mempengaruhi cara pandang narapidana nntuk mematubi petugas dan peraturan serta tata tertib di dalam lapas. Dengan menggnnakan contoh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba studi ini menggali mengapa narapidana bekerja sama dengan petugas dan selanjutnya menunjukan kepatuhannya selama berada dalam Lapas. Temuan menunjukkan bnhwa walaupnn tidak terlalu tinggi, kebanyakau narapidana melihat petugas mempunyai kekuasaan hadiah, kekuasaan syah, kekuasaan pemaksa, kekuasaan nhli, dan kekuasaan rujnkan serta memiliki kepatuhan terbadap petugas baik kepatuhan paksaan, kepatuhan kalkulatif, maupun kepatnhau normatif. Akan tetapi pada saat yang sama, sebagian mnepidana melihat mereka akan bekerjasama apabila dilakukan dengan melalui pemaksaan. Penemuan juga menunjukan bnhwa bagaimanapun kekuasaan petugas apabila digunakan secara bersama-sama dapat mempengaruhi kepatuhan narapidana sebesar 51,55%, akan tetapi apabila diuji secara parsial maka masing-masing variabel memiliki pengaruh yang sangat kecil, pengaruhnya terhadap kepatuban untuk kekuasaan hadiah 4,45%, kekuasaan syah 8,82%. kekuasaan pemaksa 0,0036%, kekuasaan nhli 0,36% dan kekuasaan rujukan 5,42%. Selain itu, pemahaman narapidana dan pandangannya terbadap penggunaan jenis-jenis kekuasaan yang dilakukan petugas: memberikan pemahaman mengenai prediksi tinggi rendahnya kepatuban narapidana. Meskipun penelitian memberikan gambaran awal dalam menjelaskan baguimana sikap-sikap narapidana dapat bekerjasama dengan petugas dan dampaknya terbadap perilaku narapidana yang lebih adaftif, penelitian masa depan diperlukan untuk memperbaiki langkah-langknh, menjelajahi distribusi kekuasaan dan kepatuhan di Lapas, dan baguimana jika sikap­ sikap inl diterjemahkan dalam perilaku tertentu.

---

Maintaining order in correctional institutions aimed at reducing violence, improving occupant safety and workers, and increase the success of coaching programs. The best way to maintain order in prisons sued the ability of officers in using the kinds of powers to the inmates that could affect how inmates view officers to comply with rules and regulations as well as in prison. By using the example of inmates in Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba, study explores why prisoners cooperate with officers and then show its compliance during their slay in prison. Findings indicate that although not very high. most prisoners view officers have reward power legitimate power, coercive power expert power and referent power. and having a compliance to officer. But at the same time, some inmates seeing them would cooperate if done through coercion. Although partial, each bas a small effect. reward power 4,45%, legitimate power 8 82%, power 0.36%, and referent power 5,42% the findings also indicate that somehow the power of officers when used together can affect the compliance of prisoners in the amount of 51,55%. In addition, understanding of inmates and their view to the bases of power usage by officers provide a high predictive understanding of the compliance of prisoners. Although the study provides preliminary description in explaining how the attitudes of inmates to be working with officers and their impact on inmate behavior more adaptability, future research is needed to repair the steps, explore the distribution of power and obedience in prisoned how, if these attitudes translated into specific behavior."

"Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional petugas di bidang pemasyarakatan. Semenjak didirikan tahun 1964, lembaga pendidikan ini telah mencetak kader-kader di bidang pemasyarakatan yang bekerja dan tersebar dari seluruh Indonesia. Namun sampai saat ini belum banyak penelitian yang berusaha mengungkap dampak penyelenggaraan pendidikan pendidikan AKIP terhadap kualitas kerja, sikap dan perilaku serta mobilitas sosial bagi para alumninya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penyelenggaraan pendidikan AKIP terhadap kualitas kerja, sikap dan perilaku serta mobilitas sosial para alumninya. Melalui hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh masukan bagi lembaga ini dalam menentukan arah dan garis kebijakan pengembangan kurikulum AKIP di masa-masa mendatang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan responden yang terpilih adalah alumni AKIP 3 (tiga) angkatan terakhir, dengan harapan dapat merepresentasi kondisi obyektif alumni. Dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner dan pemilihan sampel sebanyak 30 (tiga puluh) orang, selanjutnya dilakukan penghitungan secara kuantitatif dengan pendekatan statistik. Pengolahan data menggunakan program SPSS for Windows. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap variabel ini, ternyata ditemukan adanya dampak penyelenggaraan program pendidikan AKIP terhadap kualitas kerja alumninya di lapangan. Adanya dampak pendidikan terhadap kualitas alumninya terlihat dari kemampuan alumni untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya dengan baik, timbulnya ide-ide bare dalam pelaksanaan tugas sehingga mencerminkan kualitas tertentu pada diri alumni serta meningkatnya tingkat efisiensi dan efektifitas pelayanan yang dapat mereka berikan kepada masyarakat.

---

Management of Education of Academy of Science Corrections (AKIP) executed in order to improving professional skill and knowledge officer in area correction. Since founded year 1964, institute of this education have printed cadre in area of laboring pemasyarakatan and gone the round of from entire all Indonesian. But to date not yet a lot of research trying to express impact of management of education of education of AKIP to quality work, attitude and behavioral and also the social mobility to all his college.

This research aim to to know impact of management of education of AKIP to quality work, attitude and behavioral and also the social mobility all his collegiate. Through result of this research expected will be obtained by input for this institute in determining direction and mark with lines policy of development of curriculum of AKIP in the future.

In this research writer use chosen responder is college of AKIP 3 (three) of last generation, on the chance of earning presentation of objective condition of college. From result of data collecting of through kuesioner and election of sampel as much 30 (threeten) people is here in after conduct by a numeration quantitative with statistical approach. Data processing use program of SPSS for Windows.

Pursuant to analysis to this variable, is really found by a existence affect management program education AKIP to quality work his college in field. Existence affect education to his college quality is seen from collegiate ability to finish duties which to perform better, incidence new idea in duty execution so that mirror certain quality at college x'self and also the increasing of and efektifiv service efficiency storey;level they which can pass to society."