Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilu yang telah diselenggarakan pada tahun 2024 salah satu rangkaiannya mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu, banyak dari partai politik peserta pemilu yang melakukan setiap tahapan dalam mencalonkan anggotanya termasuk pemenuhan salah satu syarat mengenai kuota keterwakilan perempuan. Pengaturan kuota keterwakilan perempuan merupakan salah satu upaya dalam menerapkan kebijakan afirmasi yang telah diatur baik dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, maupun peraturan lebih lanjut lainnya. Akan tetapi dalam pelaksananaanya masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai pemenuhan kuota keterwakilan perempuan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023. Skripsi ini mencoba menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang berkaitan dengan pembatalan hasil pemilu akibat tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal melalui pendekatan kepustakaan guna menjawab akibat dari tidak terpenuhinya syarat kuota keterwakilan perempuan terhadap hasil pemilu. 

---

The elections that have been held in 2024 include the election of members of the DPR, DPD, and DPRD. Therefore, many of the political parties participating in the elections carry out every stage in nominating their members including the fulfillment of one of the requirements regarding the quota of women's representation. The regulation of the quota of women's representation is one of the efforts to implement the affirmation policy that has been regulated both in the Constitution, Law, and other further regulations. However, in its implementation there is still legal uncertainty regarding the fulfillment of the quota of women's representation, as regulated in the General Election Commission Regulation Number 10 of 2023. This thesis tries to analyze the Constitutional Court Ruling Number 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 relating to the cancellation of election results due to the non-fulfillment of women's representation requirements. This research uses the doctrinal method through a literature approach to answer the consequences of not fulfilling the quota requirement for women's representation on election results."

"Indonesian laws and regulations of Indonesian Constitutional Court on elections"

"Indonesian laws and regulations of Indonesian Constitutional Court on elections"

"Indonesian laws and regulations of Indonesian Constitutional Court on elections"

"Perselisihan hasil Pemilihan umum kepala daerah dapat diperiksa dan diputus secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan pertama, proses pelayanan perkara sengketa pemilu pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses penerimaan perkara Pemilu Kepala Daerah. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang diselesaikan telah secara jelas diatur melalui peraturan perundang-undangan dan aturan teknis yang berlaku di Mahkamah Konstitusi sehingga kepastian dan keadilan secara hukum dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses berperkara di Mahkamah Konstitusi yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.

---

Dispute the results of the general election of regional heads can be checked and legally terminated by Constitutional Court. The First Problem, mechanism accepted regional head election dispute resolution in Constitutional Court Republic of Indonesia. This research answer the problems of the mechanism accepted of dispute settlement that resolved the election results have clearly regulated relatedlaw and technical rules that apply to the Constitutional Court so that the legal certainty and jutice can be accepted by the parties disput. This Research use qualitative descriptive method, by conducting in depth interviews and literatur study, Factors that influence in the process of mechanism accepted in the constitutional Court,namely transparency, accountability, conditional, participation, equal rights, balence of rights and obligations."

"Tesis ini membahas sejarah sampai lahirnya kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggeraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari konsep Nomokrasi dan Demokrasi, Pemilihan oleh DPRD dan Pilkada Langsung sampai dengan pemilu kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pembahasan juga dilakukan terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa (hukum acara) yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang menjadi inti dari tesis ini adalah Kepatuhan KPU dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

---

This thesis discusses the historical existence of the authority of Judiciary Institution to settle dispute on Local Head dan Vice Head Region Election, Comparation between the concept of Nomocracy and Democracy, between Elected by Local Parliament and Local Direct Election, between Direct Election regime and General Election regime. This thesis also discusses legal framework for Dispute Settlement Procedure (Procedural Law) under Administrative Court and Constitutional Court in Local Head Election Management. Finally, Main discussion of this thesis addresses the Compliance of Election Commission in implementing Administrative and Constitutional Court Decision."

"The Head of Region Election in "judicial review" perspective of Constitutional Court constitutes crucial as well as strategic problem in order to organize general election concept comprehensively. This will ensure independency of General Election and Governance legal rezimes. In addition, the comprehensive General Election Law will be able to reduce distortion deriving from the existance of different three laws regulating the carrying out of general election."