Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Thesis titled "The Strengthen of State Economic Role: Nationalization of the Dutch Enterprises in Indonesia, 1957-1959". The parliamentary democracy period ended by the falling of Ali Sastroamidjojo 2?? cabinet?s governance on March 14th 1957 and the economic crisis that coming together. Meanwhile, the relation between Indonesia and Dutch has getting worse in the transition period through the guidance democratic system. The main barrier in the relation was the conflict of Irian Barat. Two important things ensued by the end of November 1957. United Nation Organization had failed to ratify a resolution of which suggesting Dutch to confer a solution for Irian Barat conflict on November 29th 1957. While, in November 30th 1957, assassination attempt for the President Soekarno known as Cikini Tragedy occurred. The explosion of anti-Dutch radicalism has been triggered by the failure of the resolution of the Irian Barat conflict in the United Nation Organization. On December 3? 1957 the labor union of the Indonesian Communist Party (PKI) and Indonesian National Party (PNI) started to take over Dutch trade and enterprises. This movement noticed the beginning of the nationalization of Dutch enterprises in Indonesia that was supported by government. The deportation of 46.000 Dutch citizens in Indonesia on December 5"? obviously reflected the government support. It is definitely necessary to comprehend that nationalization in this term stand for; all the Dutch property was converted into state property. A take over of Dutch properties to other enterprises instead of the state (to Indonesian private enterprises)' was excluded the connotation of nationalization. It was merely described as nationalized. Nationalization has caused the fundamental changes in the Indonesian economic structure. During the nationalization 90% plantation output ownership has transformed into state corporations. As well as the 60% foreign trade and around 246 factories, mining enterprises, banks, shipping, and varieties service industries. The nationalization itself has ended the domination of Dutch capital in Indonesian economic.

---

Jatuhnya pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo yang ke II pada tanggal 14 maret 1957 dan krisis ekonomi yang menyertainya merupakan akhir dari periode demokrasi parlementer. Sementara itu dalam masa transisi menuju sistem demokrasi terpimpin, hubungan antara Indonesia dengan Belanda juga terus memburuk. Hambatan utama dalam hubungan tersebut ialah masalah Irian Barat. Pada akhir bulan November 1957 terjadi dua kejadian penting. Pada tanggal 29 November Perserikatan Bangsa-Bangsa (PEB) gagal mengesahkan suatu resolusi yang menghimbau agar Belanda merundingkan suatu penyelesaian mengenai masalah Irian Barat. Sedangkan pada tanggal 30 November terjadi usaha pembunuhan terhadap Presiden Sukarno dalam peristiwa Cikini. Gagalnya resolusi masalah Irian Barat di PBB mengakibatkan terjadinya ledakan radikalisme anti Belanda. Pada tanggal 3 Desember, serikat-serikat buruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor dagang Belanda. Gerakan tersebut menandai nasionalisasi perusahaan- perusahaan Belanda yang didukung oleh pemerintah Indonesia. Dukungan pemerintah terlihat jelas pada tanggal 5 Desember dengan keluarnya perintah pengusiran oleh Departemen Kehakiman terhadap 46.000 warga negara Belanda yang ada di Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa nasionalisasi dalam hal ini berarti; segala aset milik Belanda dijadikan milik negara. Pemindahan ke tangan nasional bukan negara (ke tangan pihak swasta Indonesia) tidak termasuk dalam pengertian nasionalisasi. Pengertian untuk pemindahan ke tangan nasional bukan negara selayaknya disebut dengan menasionalkan saja. Nasionalisasi menyebabkan terjadinya perubahan fundamental dalam struktur perekonomian Indonesia. Selama terjadinya nasionalisasi kepemilikan 90% produksi perkebunan beralih ke tangan pemerintah. Demikian juga dengan 60% nilai perdagangan luar' negeri dan sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, bank-bank, perkapalan dan sektor jasa. Dengan demikian nasionalisasi mengakhiri dominasi modal Belanda dalam ekonomi Indonesia."

"Buku ini dibagi dua bagian. Pada bagian I, diuraikan segi-segi hukum perdata internasional dari masalah nasionalisasi. Pada bagian II, diuraikan segi-segi hukum publik internasional. Buku ini mencakup penjelasan yang berkenaan dengan nasionalisasi di Indonesia yang berkenaan dengan sengketa-sengketa yang berlangsung dimuka badan peradilan diluar negeri sebagai akibat dari tindakan nasionalisasi. Dijelaskan pula pokok-pokok daripada persoalan hukum internasional. Di dalam buku ini hanya dijelaskan garis besar tentang masalah-masalah hukum yang timbul karena nasionalisasi."

"Buku ini dibagi dua bagian. Pada bagian I, diuraikan segi-segi hukum perdata internasional dari masalah nasionalisasi. Pada bagian II, diuraikan segi-segi hukum publik internasional. Buku ini mencakup penjelasan yang berkenaan dengan nasionalisasi di Indonesia yang berkenaan dengan sengketa-sengketa yang berlangsung dimuka badan peradilan diluar negeri sebagai akibat dari tindakan nasionalisasi. Dijelaskan pula pokok-pokok daripada persoalan hukum internasional. Di dalam buku ini hanya dijelaskan garis besar tentang masalah-masalah hukum yang timbul karena nasionalisasi."

"Sarana angkutan udara merupakan salah satu sarana transportasi yang panting di Indonesia, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan adanya sarana transportasi melalui udara, hubungan antar pulau dapat dilakukan lebih cepat dan lebih effisien dibandingkan dengan sarana transportasi melalui darat dan laut. Usaha untuk mengadakan sarana transportasi melalui udara diawali pada masa Hindia Belanda, dimana orang-orang Belanda yang mengusahakan perkebunan di Indonesia merasa membutuhkan sebuah sarana angkutan yang cepat dan effisien, sekaligus pula untuk menjaga keamanan mereka. Keinginan para pengusaha tersebut didukung oleh pemerintah Hindia Belanda yang membutuhkan sebuah sarana yang cepat guna mengawasi daerah-daerah kekuasaan mereka yang jauh dengan pusat pemerintahan, maka pada tahun1928 didirikan Koninklike Nederland Indische Luchtvaart Maatschappij ( KNILM ). Kemudian pada tahun 1949 para anggota AURI di Burma mendirikan sarana transportasi udara dengan nama Indonesian Airways, akibat terjadinya agresi miiiter Belanda ke II,19 Desember 1948. Didirikannya Indonesian Airways di Burma menjadi ide untuk didirikannya sebuah perusahaan penerbangan nasional milik Indonesia, maka tahun 1950 dengan bermodal gabungan antara pemerintah RI dengan KoninkIike Lztchtvaart Naatschappij (KLM), secara resmi didirikan Garuda Indonesian Airways (GIA). Pada awal berdirinya, GIA dipegang oleh direksi KLM di Belanda, dan baru pada tahun 1954 GIA. secara bertahap mulai dinasionalisasi, dengan puncaknya pada tahun 1958, ketika mulai terjadi sengketa Irian Barat. Dan pada tahun 1958 inilah GIA seluruhnya menjadi milik Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kondisi perburuhan di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya setelah dilakukannya nasionalisasi perusahaan, khususnya masalah kondisi sosial ekonomi. Surabaya merupakan kota pelabuhan, dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan tersibuk, memunculkan buruh pelabuhan yang memiliki peranan penting dalam aktivitas kepelabuhannya. Setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949, pemerintah Indonesia mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Secara keseluruhan sektor perekonomian selama periode Hindia-Belanda masih dikuasai pihak Eropa, khususnya Belanda. Salah satu jalan keluar untuk mewujudkan ekonomi nasional yang didipikirkan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk perusahaan pelabuhan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penjelasan deskriptif.Hasil penelitian bahwa adanya keterlibatan buruh pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam perjuangan nasionalisasi perusahaan, khususnya perusahaan pelabuhan yang diorganisir oleh serikat buruh SBPP yang didukung oleh PKI melalui SOBSI dengan melalukan aksi pemogokan. Buruh beranggapan bahwa dengan dilakukannya nasionalisasi, maka kondisi sosial ekonomi mereka akan berubah seperti dicita-citakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode ini terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

---

ABSTRACTThis reasearh discusses about labor conditions in the port of Tanjung Perak Surabaya after the nationalization of the company is doing, particularly the issue of socio economic conditions. Surabaya is port city, with the activity on a voyage of and trade busiest, led to the emergence of labour that has an important role in of port activities. After, the sovereignty in 1949, the Indonesian government changed the nature of colonial economy into national economy. Generally, the economic sectors during Dutch Indies period was still held by the European, especially the Netherlands. One way out to embodied the national economy by the Indonesian government was nationalizing the Netherlands company, including the port.The result shows that the involvement of Tanjung Perak Surabaya port laborers in the struggle of the nationalization of the company, especially the port companies organized by the SBPP trade unions supported by the PKI through SOBSI by passing strike action. Laborers assume that by nationalization, their socio economic conditions will change as they aspire. The method use in this research is descriptive qualitative, with the approach of historical metods of heuristic, criticism, interpretation and historiography. "