Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas peristiwa Revolusi Melati di Tunisia Januari 2011 beserta peranan situs jejaring sosial (social network site) Facebook dalam peristiwa terebut. Skripsi ini merupakan hasil studi pustaka secara intensif. Peranan situs jejaring sosial Facebook sebagai sebuah media massa dan juga sebagai public sphere (ruang publik) alternatif di tengah otoritarianisme rezim pemerintahan Tunisia ditunjukkan melalui pengunggahan video aksi unjuk rasa di Sidi Bouzid melalui situs jejaring sosial Facebook, dan memunculkan sebuah gerakan protes yang spontan tanpa digerakkan oleh paham politik tertentu. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa video yang diunggah pada situs jejaring sosial Facebook memunculkan keragaman isu unjuk rasa yang diusung oleh setiap golongan.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis will explain Tunisian's Jasmine Revolution as a historical event and the role of social network site (Facebook) on Tunisian Jasmine Revolution. This research conducted by literature study from mass media such as The Guardian UK and Al Jazeera News English. The role of social network site as an alternative mass media and also public sphere in the middle of authoritarianism, could be seen from some peace protest's video in Sidi Bouzid which being uploaded on Facebook. This video made some similar protest in another region. Issues of another protest after Sidi Bouzid is different. Social network as a tool, has made those protesters to communicate and spread issues and solidarity which bring Tunisia into some social-political change."

"Revolusi Tunisia tahun 2011 tidak hanya berpengaruh pada perubahan sistem politik domestik maupun internasional. Tetapi juga telah mendorong munculnya identitas dalam wacana politik Tunisia yang menguat setelah terbentuknya pemerintahan demokratis. Tentu ini akan berdampak pada kebijakan luar negeri Tunisia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi identitas dalam kebijakan luar negeri Tunisia pasca revolusi, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Sedangkan dalam analisis, menggunakan konsep identitas dalam teori konstruktivis dan kepentingan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan, di bawah pemerintahan Moncef Marzouki dan Caid Beji Essebsi, identitas berpengaruh penting dalam kebijakan luar negeri Tunisia. Hubungan Tunisia dengan Qatar dan Turki sangat dekat karena memiliki kesamaan identitas dan kepentingan nasional. Sebaliknya, hubungan Tunisia dengan Uni Emirat Arab bersifat konfliktual karena memiliki perbedaan identitas. Sementara hubungan Tunisia dengan Arab Saudi, meskipun awalnya konfliktual, tetapi setelah perubahan struktur domestik di Arab Saudi, hubungan kedua negara menjadi kooperatif (kerjasama).

---

The Tunisian revolution in 2011 did not only effect changes in the domestic and international political system. But it has also encouraged the emergence of identity in Tunisian political discourse which strengthened after the formation of a democratic government. Of course, this will have an impact on Tunisian foreign policy. This study aims to explain the construction of identity in post-revolutionary Tunisian foreign policy, using qualitative research methods through literature study. While in the analysis, using the concept of identity in constructivist theory and national interests. The results of this study indicate, under the government of Moncef Marzouki and Caid Beji Essebsi, identity has an important influence on Tunisian foreign policy. Tunisia's relations with Qatar and Turkey are very close because they share a common identity and national interest. On the other hand, Tunisia's relationship with the United Arab Emirates is conflictual because it has different identities. While Tunisia's relations with Saudi Arabia, although initially conflicting, after changes in the domestic structure in Saudi Arabia, the relations between the two countries became cooperative (cooperation)."

"ABSTRAKTesis ini menjabarkan mengenai peran dan fungsi information and communication technologies (ICTs) sebagai pemicu pemberontakan. Revolusi Mesir yang terjadi pada awal 2011 tidak jarang disebut sebagai ?The Social Media Revolution?. Dalam revolusi itu, masyarakat sipil Mesir berhasil melengserkan presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun. Dalam kurun waktu itu, Mubarak memberlakukan emergency law yang melegitimasi terjadinya tindakan-tindakan secara arbitrer oleh aparat keamanan negara, terutama kepolisian. Berbagai tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh kepolisian Mesir terdokumentasikan dan tersebarluaskan di ranah cyberspace melalui penggunaan ICTs. Sebelum lengser, Mubarak memutuskan untuk melakukan shutdown (mematikan jaringan internet dan komunikasi) untuk mengurangi political dissent. Melalui proliferasi penggunaan ICTs, masyarakat sipil Mesir mampu mentransformasikan dirinya sebagai aktor signifikan yang memiliki peran dalam perubahan politik negaranya (disebut sebagai meta power oleh J. P. Singh). Tidak hanya mereka, adapun berbagai aktor lainnya yang mengalami transformasi dalam ranah politik akibat adanya revolusi yang dipicu oleh ICTs. Melalui akses terhadap cyberspace, masyarakat Mesir terfasilitasi untuk melakukan interaksi dan juga persuasi. Sebagai salah satu bentuk soft power menurut Joseph S. Nye, persuasi yang berhasil ditingkatkan pada ranah cyberspace akhirnya mampu memobilisasi massa untuk turun ke Tahrir Square. Walau keluhan dan ketidakpuasan masyarakat kepada rezim Mubarak sangat beragam, penggunaan ICTs dan akses terhadap cyberspace membantu para aktivis untuk memfokuskan perhatian masyarakat luas pada isu tertentu yang mengandung unsur keakraban secara luas sehingga menggalang dukungan dalam jumlah yang semakin besar pula. Tindakan pemerintah untuk melakukan shutdown menunjukkan bahwa mereka sudah mengakui pentingnya peranan ICTs dalam memfasilitasi masyarakat sipil dalam mengorganisir dan melakukan pemberontakan. Walau begitu, tindakan itu justru memperkuat posisi masyarakat di dunia internasional sebagai pihak yang dirampas haknya untuk memperoleh akses dan informasi. Menjadi penting untuk melihat strategi yang digunakan oleh masyarakat Mesir dan faktor apa saja yang mendukung ataupun melemahkan posisi mereka dalam rangka melengserkan Hosni Mubarak sebagai presiden dan menuju pembentukan negara demokratis yang ideal.

---

ABSTRACT

This thesis outlines the role and functions of information and communication technologies (ICTs) as a driving force of an upheaval. The Egyptian Revolution that occured in early 2011 is often named ?The Social Media Revolution?. In the revolution, the Egyptian civil society succeeded in deposing President Hosni Mubarak who has been in power for 30 years. During that time, Mubarak imposed the emergency law, which legitimized arbitrary actions from state security apparatus, namely the national police. Various acts of violence and human right violations committed by the Egyptian police were documented and spread in cyberspace through the use of ICTs. Before stepping down as President, Mubarak decided to conduct a shutdown (turning off the internet and communication networks) to reduce political dissent. Through the proliferation of ICTs use, the Egyptian civil society were able to transform themselves to become a significant actor with a role in changing Egypt?s political situation (known as meta power by J. P. Singh). In addition to the civil society in general, there were other specific actors who transformed into having roles in the political realm as a result of the revolution driven by ICTs. By having access towards cyberspace, the Egyptian civil society were facilitated in interaction and persuasion. Known as one form of soft power by Joseph S. Nye, the improved level of persuasion in the realm of cyberspace succeeded in mobilizing the masses to Tahrir Square. Although there were very diverse grievances from the civil society aimed at the Mubarak regime, the use of ICTs and access towards cyberspace supported activists to focus society?s attention on a certain isu that contained elements of familiarity in order to gain support in even larger numbers. The Egyptian government?s decision to conduct a shutdown shows that they themselves recognize the importance of the role of ICTs in facilitating the civil society in organization and upheaval. Even so, the government?s action instead strengthened the civil society?s position in the international community since they were deprived of their rights towards access and information. It then becomes significant to view the strategy used by the Egyptian people and the factors that support and also undermine their position in order to overthrow Hosni Mubarak as President, and towards the establishment of an ideally democratic Egypt."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas dua aspek pragmatik, yaitu deiksis dan tindak tutur, yangterdapat di dalam puisi Ila Ṭuḡȃti Al-?Ȃlam karya Abu Al-Qȃsim Al-?ȃbȋ, seorangpenyair Tunisia, pada konteks revolusi Mesir 25 Januari 2011. Penelitian inibertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk deiksis dan tindak tutur yangterdapat di dalam puisi Ila Ṭuḡȃti Al-?Ȃlam. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif dengan desain deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,maka ditemukan bentuk-bentuk deiksis, yaitu deiksis persoan, deiksis ruang,deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial; dan tindak tutur, yaitu lokusi,ilokusi, perlokusi, asertif, direktif, komisif, dan ekspresif yang terdapat di dalampuisi tersebut.

---

Abstract This undergraduate thesis discusses two aspects of pragmatics, namely deixis andspeech acts, contained in the poem Ila Ṭuḡȃti Al-'Ȃlam by Abu Al-Qȃsim Al-?ȃbȋ,a Tunisia poetry, in the context of the Egyptian revolution at January 25th, 2011.This study aims to describe the forms of deixis and speech acts contained in IlaṬuḡȃti Al-'Ȃlam. This study is a descriptive qualitative research method. Based onthe research that has been done, the writer finds all forms of deixis, such as persondeixis, place deixis, time deixis, discourse deixis, and social deixis; and speechacts, such as locutionary act, illocutionary act, perlocutionary act, assertive,directive, commissive, and expressive contained in the poem."

"Partai Islam moderat Tunisia An-Nahdhah, yang dilarang selama beberapa dekade, muncul sebagai pemenang resmi dalam pemilu bebas yang bebas dan adil untuk pertama kalinya dengan memenangkan 41 persen suara dan 90 dari 217 kursi di majelis yang akan merumuskan konstitusi baru bagi negara ini. Hasil pemungutan suara meletupkan semangat di negara kecil Afrika Utara ini, yang terinspirasi Arab Spring ketika bergerak ke arah demokrasi setelah lebih dari setengah abad di bawah sistem satu partai.Pemilu di Tunisia tahun 2011, yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pasca revolusi, menunjukkan kemenangan partai An-Nahdhah sebagai sebuah partai dengan basis massa Islam terbesar di Tunisia. Ketika rezim Zine Abidine Ben Ali berkuasa, An-Nahdhah dapat dikatakan merupakan gerakan oposisi terbesar yang berupaya untuk menentang kekuasaan otoriter Ben Ali. Gerakan ini juga pernah dikategorikan sebagai sebuah organisasi terlarang, yang menyebabkan beberapa elit pimpinannya, termasuk Rashid Ghannushi harus eksil ke luar negeri. Maka ketika rezim otoriter Ben Ali tumbang melalui sebuah revolusi pada akhir tahun 2010, An-Nahdhah menjadi sebuah gerakan yang populer karena berani menyatakan sikap sebagai oposisi pemerintah. Sosok kharismatik Rashid Ghannushi juga menjadi faktor penting dibalik semakin populernya gerakan An-Nahdhah.Pada masa transisi Tunisia berlangsung, An-Nahdhah kemudian menjelma menjadi sebuah partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu di di Tunisia. Strategi kampanye partai An-Nahdhah serta visi dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat Tunisia membuat partai An-Nahdhah semakin mendapatkan simpati, dan pada akhirnya memenangkan pemilu Komite Konstitusi dengan perolehan 41 persen suara. Kemenangan An-Nahdhah kemudian menjadi fenomena penting sebagai sebuah gerakan yang sebelumnya menjadi oposisi dan mendapatkan banyak tekanan serta menjadi korban kebijakan represif dari rezim otoriter Ben Ali, kemudian menjadi sebuah partai pemenang pemilu dan menjadi partai yang paling menentukan bagi arah transisi Tunisia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemilu di Tunisia pasca revolusi, dimana pemilu ini menempatkan An-Nahdhah sebagai pemenangnya. Selain itu penelitian ini juga bermaksud untuk mendalami faktor-faktor penentu kemenangan An-Nahdhah dalam pemilu tahun 2011 di Tunisia. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang antara lain adalah teori partai politik, teori kepemimpinan, dan teori kampanye.Dalam tesis ini penulis menguraikan faktor-faktor yang dianggap sangat menentukan bagi kemenangan Partai An-Nahdhah dalam pemilu National Constituent Assembly pascarevolusi ini. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah; 1) An-Nahdhah sebagai oposisi terbesar di Tunisia, baik pada masa kekuasaan Habib Bourguiba maupun Zine Abidin Ben Ali. 2) Jaringan dan kemampuan An-Nahdhah dalam melakukan konsolidasi organisasinya. 3) Posisi ideologis An-Nahdhah sebagai partai Islam yang moderat. 4) An-Nahdhah sebagai partai yang merepresentasikan identitas Arab-Islam masyarakat Tunisia. 5) Pengaruh figur Rashid Ghannushi sebagai salah satu tokoh penting dalam partai An-Nahdhah.

---

Tunisia's moderate Islamist party An-Nahdhah, which was banned for decades, emerged as the official winner in the nation's first free elections, taking 41 percent of the vote and 90 of 217 seats in an assembly that will write a new constitution. The result of the voting capped an ebullient period for this small North African country, which inspired the Arab Spring as it moves toward democracy after more than a half-century under one-party systems.

Elections in Tunisia in 2011, which was held for the first time after the revolution showing An-Nahdhah as a party with the largest Muslim mass base in Tunisia. Under the authoritarian regime of Zine Abidine Ben Ali, An-Nahdhah could be considered as the largest opposition movement that seek to challenge the ruling regime. This movement has also been categorized as an illegal organization, which forced some party’s leaders, including Rashid Ghannushi, must exile abroad. In the moment when Ben Ali's authoritarian regime toppled by a revolution at the end of 2010, An-Nahdhah become a popular movement for daring to express their stance as an opposition to the government.

Charismatic figure of Rashid Ghannushi is also considered as one of the important factors behind the growing popularity of An-Nahdhah party. When Tunisia’s transition took place, An-Nahdhah soon transformed itself into a political party and participated in the first democratic election in Tunisian history. An-Nahdhah party’s campaign strategy, vision and mission that have been offered to the public could easily gain sympathy from the public, and ultimately won the election by the Constitutional Committee of the acquisition of 41 percent of the vote. An-Nahdhah victory became an important phenomenon as a movement which had been the opposition and getting a lot of pressure as well as being victims of the repressive policies of Ben Ali's authoritarian regime, went on to become a party winning the election and became the party's most decisive for the transition towards Tunisia.

This study aims to determine how the elections in post-revolution Tunisia, where the election was put An-Nahdhah as the winner. In addition, this study also intends to explore the determinants of An-Nahdhah victory in elections in 2011 in Tunisia. This study uses some theories include the theory of political parties, leadership theory, and the theory of campaign.

In this thesis, the author outlines the factors that are considered crucial for the victory of An-Nahdhah Party in the post-revolutionary elections NCA. Those factors are: 1) An-Nahdhah as the largest opposition in Tunisia, both during the reign of Habib Bourguiba and Zine Abidin Ben Ali. 2) An-Nahdhah’s strong network and their capabilities in consolidating their organization. 3) An-Nahdhah’s ideological position as a moderate Islamic party. 4) An-Nahdhah as a party representing Arab-Islamic identity of Tunisian society. 5) The existence of Rashid Ghannushi as the leading figure of An-Nahdhah party."

"Pendahuluan: Kanker payudara merupakan salah satu penyebab kematian dan morbiditas utama pada perempuan. Kanker ini paling sering ditemukan pada perempuan di seluruh dunia. Di Amerika Serikat (AS), merupakan penyebab kedua tersering kematian pada perempuan. Penyebab besarnya angka morbiditas dan mortalitas antara lain disebabkan oleh tendensi kanker payudara primer untuk bermetastasis ke lokasi regional dan metastasis jauh serta tidak adanya terapi klinis yang efektif untuk metastasis. Pemahaman yang lebih baik mengenai metastasis pada kanker payudara diperlukan untuk memperbaiki tatalaksana klinis serta membuka potensi adanya strategi prognostik serta terapeutik baru pada metastasis kanker payudara. Metode: Jenis penelitian ini adalah deskriptif retrospektif. Dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dengan mengumpulkan data rekam medis pada pasien-pasien keganasan payudara di poliklinik onkologi RSCM periode Januari 2008 hingga Desember 2011. Hasil: Didapatkan 112 kasus kanker payudara dari total 126 kasus yang mengalami metastasis sehingga angka metastasis di RSCM sepanjang tahun 2008-2011 sebesar 8,55%. Kasus terbanyak dengan metastasis adalah tipe karsinoma payudara tipe duktal invasif (n = 94) dengan metastasis terbanyak ke tulang (n = 69), diikuti oleh metastasis ke paru (n = 22), 4 metastasis ke hepar, tulang, dan paru; 5 metastasis paru dan tulang; 4 metastasis hepar dan paru, 4 metastasis hepar dan tulang; 3 metastasis hepar; dan 1 metastasis paru dan otak. 46 pasien (41.07%) merupakan kasus primer 66 pasien (58.93%) merupakan kasus residif. Tiga puluh sembilan kasus datang dengan stadium 2 atau 3, 73 pasien datang dalam stadium 4. Kesimpulan: Tatalaksana keganasan payudara merupakan tantangan bagi seluruh ahli bedah umum dan onkologi dan membutuhkan penatalaksanaan holistik. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan agar pasien berobat secara teratur dan mendapatkan kualitas hidup yang baik.

---

Background: Breast cancer is one of the leading causes f morbidity and mortality in women. This cancer found in every corner of the world. In the United States, breast cancer is the second cause of death in women. The cause of this huge number of morbidity and mortality is due to the tendency of primary breast cancer to metastasize to regional dan distant sites. Moreover there are no effective treatments for metastatic disease. Better understanding on metastasis of breast cancer is needed to improve clinical treatment and open up potency on prognostic and therapeutic strategy for metastatic disease.

Method: This was a retrospective descriptive study performed in Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM) by collecting data from medical record of breast cancer patients in out patient clinic in RSCM from January 2008 to December 2011.

Result: There are 112 cases of breast cancer from total 126 cases with metastasis. The incidence of metastasis in breast cancer in RSCM from 2008 to 2011 is 8.55%. Ductal invasive is the most common type of breast cancer to have metastasis (n = 94). The most common site for metastasis is the bone (n = 69), followed by lung (n = 22), liver (n = 4), lung and liver (n = 1), lung and bone (n = 5), liver and lung (n = 4), liver and bone (n = 4), lung and brain (n = 1). 46 patients (41.07%) were primary cases and 66 (58.93%) were residif cases. 39 cases were in stadium 2 or 3, and 73 patient came in stadium 4.

Conclusion: Treatment of breast cancer is a challenge for every surgeons. It needs holistic and comprehensive treatment. Cooperation from the stakeholders is needed to make sure that these patients have a good compliance in the treatment and have good quality of life. "

"Penyakit Chikungunya merupakan penyakit endemik di Kecamatan Beji Kota Depok dan ditetapkan menjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) dari Bulan Desember 2011 - Januari 2012 terdapat 116 kasus penderita chikungunya yang berada di 6 kelurahan. Dengan hal tersebut penelitian dilakukan untuk mengakaji Pola Penyebaran Penderita Chikungunya di Kecamatan Beji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode superimpose dan analisis dari 4 variabel spasial, yaitu kerapatan bangunan, kerapatan vegetasi, badan air dan kondisi drainase. Penelitian ini dilakukan atas pengamatan time series dalam suatu kejadian luar biasa penyakit chikungunya yang terjadi dalam rentang waktu 2 bulan di Kecamatan Beji. Teori difusi dalam geografi kesehatan yang diterapkan seperti difusi yang bersifat expansi dan leap frog. Sedangkan variabel spasial yang dipakai bertujuan untuk menjelaskan pola persebarannya. Hasil dari penelitian ini menyatakan pola penyebaran penderita penyakit chikungunya di Kecamatan Beji mengelompok atau membentuk kluster. Terdapat 3 kluster yaitu di bagian tengah, utara, dan tenggara. Faktor yang paling berpengaruh pada penjalaran penyakit chikungunya adalah kerapatan bangunan dan vegetasi.

---

Chikungunya disease is endemic in Beji subdistrict, Depok City and is set to be KLB (Extraordinary Events) of the Month December 2011 - January 2012 there were 116 cases of chikungunya patients who are in 6 villages. With this study was to mengakaji Chikungunya Patients Spreading Patterns in Beji subdistrict. Methods used in this study is the method of superimpose and spatial analysis of four variables, there are the density of buildings, density of vegetation, water bodies and drainage conditions.

The research was done on time series observations in an outbreak of Chikungunya disease occurred in a span of 2 months in the District Beji. Diffusion theory in health geography that is applied as diffusion expansion and leap frog. While the spatial variables used aims to explain the spatial diffusion.

The results of this study stated pattern of spread of chikungunya disease in Beji subdistrict or grouped in clusters. There are 3 clusters, namely in the center, north, and southeast. The most influential factor in spreading disease chikungunya is the density of buildings and vegetation."

"Hubungan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia-Mesir telah terjalin cukup lama, bahkan Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, sekaligus memperjuangkannya untuk mendapatkan pengakuan dari negara anggota Liga Arab. Objek penelitian tesis ini lebih fokus kepada kerjasama lembaga non pemerintah antar Negara Indonesia-Mesir. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara Institute for Peace and Democracy (IPD) di Bali-Indonesia dengan al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS) di Kairo-Mesir. Pembahasan dalam penelitian ini bertumpu pada dua pertanyaan utama yaitu bagaimana peran Indonesia dalam proses konsolidasi demokrasi di Mesir dan bagaimana peran aktor/lembaga non pemerintah IPD dan ACPSS dalam memberikan edukasi dan implementasinya pada demokrasi di Mesir. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori transnasionalisme dan diplomasi sebagai kacamata dalam melihat fenomena di atas, yang diperkuat dengan aplikasi teori soft power dan multi-track diplomacy dalam proses konsolidasi demokrasi. Penelitian ini menemukan fakta terkait signifikansi peran serta aktor non pemerintah dalam menopang hubungan kerjasama kedua negara. Kerjasama antara IPD dan ACPSS khususnya di bidang demokrasi terwujud dikarenakan adanya kebutuhan Mesir untuk memperbaiki sistem demokrasi yang ada di Mesir dan keluar dari masa transisi menuju konsolidasi demokrasi sehingga Mesir melakukan sharing informasi kepada Indonesia yang dianggap sudah lebih dahulu mencapai konsolidasi demokrasi. Cita-cita Mesir ini mampu ditangkap dan diterjemahkan oleh IPD sehingga antara ACPSS dan IPD melakukan berbagai kegiatan guna mewujudkannya. Tujuan pembahasan tesis ini untuk memberikan informasi baru terkait hubungan diplomasi dan kerjasama antar kedua negara, khususnya terkait proses konsolidasi demokrasi di Mesir yang melibatkan aktor lembaga non pemerintah.

---

Bilateral relation between Indonesia and Egypt has existed quite a long time; even Egypt was the first country to recognize the sovereignty and independence of Indonesia, as well as to strife to acquire the recognition from the member of Arab League nations.

The research object of this thesis is focused on the cooperation between non-governmental organizations of the two nations Indonesia-Egypt. This is proofed by the cooperation between the Institute for Peace and Democracy (IPD), located in Bali-Indonesia, with the al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS) located in Cairo-Egypt. The discussion on this research based on two main questions: how was Indonesia's role in the process of democratic consolidation in Egypt and how was the role of the actors non-governmental institutions, IPD and ACPSS, in providing education and implementation of democracy in Egypt.

To answer these questions, the researcher employ the theory of transnationalism and diplomacy as the point of view in viewing the mentioned phenomenon, reinforced with the application of the theory of soft power and multi-track diplomacy in the process of democratic consolidation. This study found the facts related to the significance of the role of non-governmental actors in supporting the cooperative relationship between the two nations.

The cooperation between IPD and ACPSS especially in democracy was materialized due to the need for Egypt to improve the democratic system and to come out of the transition period towards the consolidation of democracy so that the Egypt shared the information to Indonesia which is considered to have first reached the consolidation of democracy. The ideals of Egypt was captured and translated by IPD, so that ACPSS and IPD could perform various activities in order to make it happen.

The purpose of the discussion of this thesis is to provide new information related to the diplomatic relations and cooperation between the two nations, particularly related to the process of democratic consolidation in Egypt involving non-governmental actors."

"Sebagai negara dengan kekuatan media yang besar, Qatar dinilai kerap memanfaatkan media Al-Jazeera dalam mendukung kebijakan luar negerinya, termasuk pada krisis politik yang terjadi di Libya tahun 2011. Tesis ini berusaha untuk menganalisis bagaimana propaganda Qatar melalui agenda setting AL-Jazeera tentang revolusi Libya 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori propaganda dan agenda setting dalam pisau analisisnya. selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan sumber yang didapatkan dari studi dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun Al-Jazeera mengklaim medianya adalah independen dan terbebas dari intervensi Qatar, namun tidak bisa dipungkiri jika ada relasi erat antara pemerintah Qatar dengan media berita ini. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterlibatan pemerintah Qatar dalam pembentukan dan pendanaan media Al-Jazeera, serta pemberitaan yang bias di mana Al-Jazeera dinilai lebih memihak pada oposisi rezim Gaddafi yang sejalan dengan kebijakan Qatar. Propaganda melalui agenda setting Al-Jazeera dilakukan dengan menggunakan metode name-calling, testimonials, the use of glittering generalities, dan badwagon technique. Al-Jazeera juga terbukti menjalanan perannya sebagai agenda setting-agent dengan melakukan framing terhadap pemberitaannya serta proses priming, yakni menonjolkan isu krisis politik Libya melalui intensitas pemberitaan yang tinggi untuk memengaruhi opini publik.

---

As a country with a large media power, Qatar is considered to have often used Al-Jazeera media in supporting its foreign policy, including the political crisis that occurred in Libya in 2011. This thesis seeks to analyze how Qatar's propaganda through Al-Jazeera's agenda setting about the Libyan revolution 2011. This research uses a propaganda theory approach and agenda setting in its analytical knife. In addition, this study also uses qualitative methods with sources obtained from documentation studies. The results of the study show that although Al-Jazeera claims its media is independent and free from Qatari intervention, it cannot be denied that there is a close relationship between the Qatari government and this news media. This is evidenced by the involvement of the Qatari government in the formation and funding of Al-Jazeera media, as well as biased reporting in which Al-Jazeera is considered more in favor of the opposition to the Gaddafi regime which is in line with Qatar's policies. Propaganda through Al-Jazeera's agenda setting is carried out using the name-calling method, testimonials, the use of glittering generalities, and the badwagon technique. Al-Jazeera has also been proven to carry out its role as an agenda-setting agent by framing its news coverage and the priming process, namely highlighting the issue of the Libyan political crisis through high-intensity reporting to influence public opinion."

"Skripsi ini membahas tentang unsur al-ma’ani dalam pidato presiden Husni Mubarak pada revolusi Mesir, yaitu pidato tanggal 1 Februari 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan kajian struktur yang bersifat deskripsi analitik. Teori yang digunakan adalah teori pidato dan ilmu al-ma’ani. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur al-ma’ani yang dominan dalam pidato Mubarak ini adalah unsur al-khabar thalabi dengan tujuan faidah al-khabar dan unsur al-ithnab. Hal ini menunjukkan bahwa pidato Mubarak ini bersifat penjelasan dan penegasan terhadap kondisi kirisis Mesir yang disampaikan Mubarak dalam pidatonya saat itu.

---

This research observes the element of al-ma’ani in President Husni Mubarak’s speech, which happened on February 1st, 2011, on Egypt revolution. The method used in this research is qualitative method, by using analytical-description structural study. The theories used in this research are speech theory and alma’ani.

The analytical result shows that the most dominating al-ma’ani elements in the speech are al-khabar thalabi element, with purpose of faidah al-khabar, and al-ithnab element. This result shows that Mubarak’s speech is categorized as explanation and consolidation of the crisis surrounded Egypt at that time."