Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara untuk mengubah UUD yang dimanfaatkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Penafsiran tersebut dilakukan dengan memaknai gagasan demokrasi dalam UUD 1945. Namun demikian, selama berlakunya UUD 1945 ternyata penafsiran konstitusi tidak hanya melahirkan sistem yang demokratis, tetapi juga berimplikasi pada terbentuknya sistem yang otokratis.Dalam penelitian ini, munculnya Sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda tersebut disebabkan oleh perbedaan perspektif penafsiran atas UUD 1945, yakni perspektif internal dan eksternal. Perspektif internal adalah 'penafsiran dari sudut pandang yang terkandung dalam teks UUD, sedangkan perspektif eksternal adalah penafsiran dari sudut pandang yang berkembang di luar teks. Semakin kuat perspektif internal bekerja dalam penafsiran atas UUD 1945, maka semakin kuat kecenderungan untuk berimplikasi pada terbentuknya, sistem otokrasi. Sebaliknya, semakin kuat pengaruh perspektif ekstemalterhadap belmrjanya penafairan atas UUD 1945, maka semakin kuat kecenderungan untuk berimplikasi padaterbentuknya sistem demokrasi.Berdasarkan perspektif penafsiran tersebut berkembang pola~poIa penafsiran orisinalisme, kontekstualisasi nilai dasar, dan' proseduralisme yang bekerja berdasarkan perspektif internal dengan pengaruh perspektif ekstemal pada dua pola terakhir. Sementam dari perspektifekternal berkenibang pola dekonstruksi. Dengan ruang lingkup penelitian yang dihatasi pada tiga masalah, yakni dasar negara, struktur ketatanegaraan, dan HAM, penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini menggunakan V pendekatan normatif, hitoris, dan komparatif serta teknik pengumpulan data kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh simpulan, bahwa sejak awal kemerdekaan penafsiran konstitusi telah dilakukan untuk mendorong proses demokrasi dengan menggunakan pola penaffsiran yang bekerja berdasarkan pengaruh perspcktif ckternal, baik pola kontekstualisasi nilai dasar, proseduralisme, maupun dekonstruksi. Pola penafsiran yang sama digunakan pula pada selepas Orde Baru yang di antaranya mendorong terjadinya amandemen UUD 1945. Penggunaan pola orisinalisme berdasarkan perspektif intemal selama masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru terbukti berimplikasi pada terbentuknya sistem otokrasi.

---

Constitutional interpretation is one of ways to change the constitution that used as an effort to promote democracy in Indonesia. The interpretation is implemented by interpreting the meaning of the idea of freedom in the 1945 Constitution. Nevertheless, during the implementation of the 1945 Constitution periods apparently the interpretation of constitution has not only yield the democratic system, but also implicatin g to the establishment ofthe autocratic system.

In this research, the emerging of those different constitutional systems is caused by difference of the interpretation perspective, i.e. internal and external perspective. Internal perspective means interpretation from internal of the text of the constitution (self referential), while external perspective means interpretation from outside of the text of the constitution. The stronger internal perspective used in implementing ofthe 1945 Constitution interpretation, the stronger its tendency to establish the autocracy system will be. On the other hand, the .stronger external perspective used, the stronger its tendency to the democracy system will be.

Based on those interpretation perspectives have been developed originalism, contextualizatlon of fundamental values, and proceduralism as modes of constitutional interpretation that operated based on the internal perspective with external perspective influence in two latest modes. While based on external perspective has been developed deconstruction.

By the scope of research on three problems, that is the State principle, structure on the State, and human rights, this descriptive-analytical research use normative, historicaI,'ancl comparative approach and qualitative data collection procedure. This research get the conclusion, that since the first independence period the constitutional interpretation has been worked to promote democracy by using interpretation modes that operated based on external perspective influence, both contextualization of fundamental values, proceduralism, and deconstruction. The same interpretation modes were used after New Order regime, among others to stimulate the amendment of the 1945 Constitution. The use of originalism based on internal perspective during Guided Democracy and New Order periods proved that the interpretation was implicated on the establishment ofthe autocracy system."

"Konstitusi bukanlah semata sebagai simbol ideologis dari sebuah negara bangsa.namun pada hakikatnya konstitusi adalah sebuah penggambaran tentang relasi antara kekuassan yang ada dalam suatu negara."

"Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara  yang bertugas untuk menjaga konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi  yang merupakan pejabat negara dan dapat memutus perkara yang berkaitan dengan konstitusionalisme  dan memiliki dampak secara nasional menempatkan posisi Hakim Mahkamah Konstitusi pada posisi yang krusial. Pemberhentian yang dilakukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pengaturan yang rinci, terutama prosedur pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam prosedur pemberhentian tidak dengan hormat terdapat suatu mekanisme yaitu  pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara memberikan kesempatan bagi hakim untuk membela diri dan memberikan kesempatan pada Mahkamah Konstitusi untuk tetap menjaga marwah integritas yang dimiliki dengan menonaktifkan hakim yang bermasalah terlebih dahulu. Posisi yang abu-abu terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi berimbas pada kurangnya hakim yang mengadili dan akhirnya berimbas pada proses persidangan.  Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan tentang mekanisme pemberhentian sementara Hakim Mahkamah Konstitusi dan  implikasinya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Penggunaan  metode yuridis normatif untuk menjawab dampak dari pemberhentian sementara pada persidangan  guna mengetahui  penyesuaian pelaksanaan dalam praktiknya.

---

Judges of the Constitutional Court who are state officials and can decide cases related to constitutionalism and have a national impact place the position of Constitutional Court Judges in a crucial position. The dismissal of Constitutional Court Judges has detailed arrangements, especially the procedure for dishonourable dismissal. In the procedure for dishonourable dismissal there is a mechanism, namely temporary dismissal. Temporary dismissal provides an opportunity for judges to defend themselves and provides an opportunity for the Constitutional Court to maintain the dignity of its integrity by deactivating problematic judges first. The grey position of the Constitutional Court judges has an impact on the lack of judges who hear cases and ultimately affects the trial process.  Therefore, the author will explain the mechanism for the temporary dismissal of Constitutional Court Judges and its implications for trials at the Constitutional Court. The use of normative juridical methods to answer the impact of temporary dismissal on the trial in order to find out the implementation adjustments in practice."

"Metamorfosa konstitusi Indonesia selama usia Republik Indonesia (65 tahun) telah terjadi 5 kali. Metamorfosa Pertama merupakan perubahan dari negara jajahan menjadi negara merdeka yang berdaulat dengan konstitusi UUD 1945 yang menggantikan Indische Staatsregeling (IS 1925). Metamorfosa Kedua berupa penggantian juga dari UUD 1945 ke KRIS 1949. Metamorfosa Ketiga berupa perubahan sekaligus penggantian dari KRIS 1949 ke UUDS 1950. Metamorfosa Keempat berupa penggantian dari UUDS 1950 ke UUD 1945. Metamorfosa Kelima berupa perubahan pasal-pasal dan format dari UUD 1945. Metamorfosa ini berdampak sangat luas terhadap proses dan prosedur, jenis dan tata susunan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang kalau tidak disikapi dengan hati-hati dan konsisten sesuai dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan yang akan bermuara di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atau dibatalkan pemerintah pusat."