Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan pengendalian tanah pada Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu dan pergeserannya. Studi ini juga berupaya mengungkap persamaan kebijakan dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, mengungkap penyatuan persepsi pemerintah dalam memformulasikan bentuk-bentuk ganti rugi pada setiap kebijakan pertanahan di DKI Jakarta, mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan instrumen perizinan sebagai salah satu instrumen teknis dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum."

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan pemerintah dengan cara peralihan hak yaitu melalui cara jual beli antara yang mempunyai tanah dengan yang membutuhkan tanah. Prosedur ini tidak menimbulkan masalah, jika para pihak telah sepakat untuk melakukan perbuatan hukum dengan persetujuan jual beli..."

"Permasalahan yang hendak dibahas, khususnya sengketa yang terjadi di Desa Cimacan adalah tentang prosedur pengadaan tanahnya sudah sesuaikah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu serta membahas mengenai aspek-aspek perlindungan hukum yang mungkin didapatkan selama pelaksanaan prosedur pembebasan tanah baik untuk pihak yang menjadi pemegang hak atas tanah dalam hal ini pihak Desa Cimacan ataupun pihak yang membutuhkan tanah (P.T. Bandung Asri Mulya) melalui metode pendekatan kepustakaan yuridis normatif dengan sumber-sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat dari para ahli hukum. Sengketa tanah antara pihak Desa Cimacan dengan P.T. Bandung Asri Mulya (P.T. BAM) menunjukkan bahwa telah terjadi penyelewangan dalam prosedur pelaksanaan pembebasan tanah karena prosedur tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tabun 1975) sehingga mengakibatkan terjadi ketimpangan juga terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh secara seimbang oleh kedua belah pihak (pihak Desa Cimacan dan P.T.BAM), tetapi ternyata pihak Desa Cimacan sebagai pemegang hak lebih banyak dirugikan atas pembangunan proyek Cibodas Golf Park oleh P.T. BAM."

"Persediaan tanahå terbatas sedang kebutuhannya meningkat secara linier sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan di segala bidang. Di lain pihak, pembangunan sarana dan atau prasarana kepentingan umum tidak mungkin ditunda-tunda terutama pada kota Metropolitan seperti DKI Jakarta. Masalah utama yang dihadapi Pemerintah adalah masalah kesediaan masyarakat melepaskan hak atas tanahnya dan besarnya ganti kerugian yang tidak sesuai. Pemegang hak atas tanah mengajukan ganti kerugian yang layak agar dapat memperbaiki tingkat kesejahteraannya atau setidak-tidaknya tidak menurun dibanding dengan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana agar kebijakan pengadaan tanah yang ada dapat lebih dioperasionalkan dan diharapkan dapat diterima semua pihak. Semakin tinggi pencapaian target pengadaan tanah (luas tanah, penyerapan biaya dan penerimaan ganti kerugian) maka semakin baik kinerjanya dan sernakin mudah penerima ganti kerugian meningkatkan kesejahteraannya serta semakin demokratis pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dan analisis SWOT. Dari penelitian yang dilaksanakan di DKI Jakarta diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: 1. Kepres RI No. 55 Tahun 1993 sebagai Kebijakan Publik pengadaan tanah untuk kepentingan umum ternyata lebih baik kinerjanya dan lebih kondusif menyerap biaya yang tersedia dalam APBD serta lebih demokratis pelaksanaannya dibanding Permendagri No. 15 Tabun 1975 yang berlaku sebelumnya. 2. Bahwa selain dengan ganti kerugian, ternyata di DKI Jakarta ditemukan suatu pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan kepentingan umum tanpa ganti kerugian yaitu berupa kewajiban pengembang dan konpensasi palayanan Ketata Kotaan dari Pemda DKI Jakarta. 3. Dengan memberdayakan potensi dinamis masyarakat dan simultan dibebani kewajiban sosial menyediakan sarana dan atau prasarana kepentingan umum akan sangat membantu Pemda DKI Jakarta memperbaiki kualitas dan kuantitas pengadaan tanah dengan ganti kerugian. Hasil analisis temuan dalam penelitian ini merekomendasikan bahwa kinerja Kepres RI No. 55 tahun 1993 masih dapat ditingkatkan dengan memberi batasanbatasan yang lebih jelas dan lebih konkrit mengenai ruang lingkup substansi, mekanisme musyawarah, penggunaan lembaga keberatan, dasar pertimbangan menetapkan besamya ganti kerugian dan mensosialisasikan RUTRD & RBWK. Selain itu pemberdayaan potensi dinamis masyarakat masih sangat relevan ditumbuh kembangkan. Untuk itu perlu ada pemikiran memperbaiki kebijakan publik yang mengatur kewajiban pengembang yang sekarang ini masih berbentuk Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta menjadi Undang-Undang atau Peraturan Daerah."

"Legal aspects of land acquisition for public development purposes to allow government to acquire land for crucial infrastructure projects in Indonesia; case in Jawa Timur Province."