Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonsep bantuan dan perlindungan hukum yang dijabarkan dalam KUHAP dapatdikatakan tidak memenuhi asas hukum acara pidana. Konsep bantuan dan perlindunganhukum dalam KUHAP cenderung hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa,bukan korban tindak pidana. Begitu pula dalam UU No. 18 Tahun 2003 dan lainnya.Sementara dalam pelaksanaan HAM, pada praktik dan tatarannya, UU No. 39 Tahun1999 [Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) dan (3) masih kurang merepresentasikankeinginan dari konstitusi dan UU HAM yang menginginkan bahwa hak mendapatkanbantuan dan perlindungan hukum bagi semua orang termasuk juga bagi korban tindakpidana. Sementara itu, pengaturan bantuan dan perlindungan hukum yang diatur dalamUU No.8 tahun 1981, UU No.15 Tahun 2003, UU No.13 Tahun 2006, UU No.26Tahun 2000, UU No.18 Tahun 2003, dan UU lainya, serta KUHAP dalam tataranhukum formil pada praktiknya tidak memberikan jaminan hukum yang jelas dan tegassehingga dapat memperlemah perjuangan pemenuhan hak-hak korban. Adapun realitapenanganan oleh pemerintah, pemerintah belum mampu melaksanakan hak-hak materidan immaterial kepada korban terorisme. Amanat pemberian kompensasi, restitusi,rehabilitasi belum dapat dilaksanakan karena hal-hal yang tercantum dalam pasal 36UU No. 15 tahun 2003 masih bias dan sulit diterapkan. Kondisi yang belum berpihakkepada korban ini menjadi bukti bagaimana pemerintah memandang anonim parakorban terorisme.

---

ABSTRACTThe concept of the assistance and law protective which is stipulated in KUHAP,so far is not sufficient for base of the law crime. The concept is merely designated onlyfor the suspects and the one who charged for crime act. It is also what so mentioned inUU No.18/2003 etc. Meanwhile, in the application of Human Rights, in reality and as amatter of fact, UU No.39/1999 (article 3 point (2), and article 5 point (2) and (3) is stillnot exactly as the requirement of constitution and UU Human Rights in which it isrequired that such rights for assistance/support and law protection for the all concernsincluding the victims of the crime act as well. In the meantime, the directive of theassistance and law protective stipulated in UU No.8/1981, UU No.15/2003, UUNo.13/2006, UU No. 26/2000, UU No. 18/2003 etc, also KUHAP in application offormal law in its practice, even it does not give the law guarantee in formal and clearmanner, so that it can weaken the struggle to fulfill the rights of victims. As a matter offacts, the government is not capable yet to perform such rights in forms of material andimmatery for the victims of terrorism. The need of the compensation, restitution,rehabilitation can not be applied yet, because, the subjects which is stipulated in article36 No. 15/2003 is still unclear and difficult to apply. This conditions which still not bealong with the victims requirement, becoming the proof that the government just lookthe victims anonimly to the terrorism victims."

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban negara terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam perspektif harmonisasi landasan Konstitusionalitas UUD NRI 1945 dengan Peraturan Perundang-Undangan sektoral. Disamping itu juga membahas mengenai sejauh mana komitmen negara dalam mewujudkan pertanggungjawaban negara berdasarkan peraturanperundang-undangan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan sejarah. Dan sebagai kesimpulan bahwa pertanggungjawaban negara terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara normatif dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara, Kehutanan dan Sumber Daya Air saling bertentangan dengan semangat Pasal 28 H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945. Dan pada aspek yang lain ternyata dari segi tugas, fungsi dan tujuan negara, komitmen pertanggungjawaban negara dalam bentuk perundang-undanggan lingkungan jauh dari harapan yang diinginkan serta berimplikasi pada kegagalan negara dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

Focus of this research is state responsibility of the right to a good and healthy environment in the perspective of harmonization basis between UUD NRI 1945 and sectoral legislation. Besides it, this thesis also discusses the state's commitment in realizing it’s responsibility under the rules. By using conceptual, legislation, and history approach, this thesis is a normative research. The author found that the state responsibility of the right to a good and healthy environment in The Coal and Minerals Act, The Forestry Act and The Water Resources Act does not appropriate with the spirit of Article 28 H par. (1), Article 33 par. (3) and (4) UUD NRI 1945. In the other aspects, based on its function and purpose, commitments of the state responsibility in the form of environmental legislation is far from the desired expectations and implications for the failed state to realize the right to a good and healthy environment."