Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini masih Pemerintah mendanai proyek mereka dengan cara yang konvensional yaitu pembiayaan dengan APBN dan menggunakan pinjaman luar negeri atau hibah. Terdapat beberapa sumber pendanaan yang potensial dalam pembiayaan kegiatan KPS di masa mendatang selain dari perbankan. Alternatif pembiayaan lain adalah dari lembaga keuangan non-perbankan yaitu pasar modal, multifinance, asuransi, dan dana pensiun. Tantangan besar yang dihadapi dalam penggunaan pendanaan dari kelembagaan non-perbankan tersebut, antara lain adalah peraturan yang mengikat yang tidak memungkinkan adanya penggunaan dana lebih dari jumlah tertentu. Penelitian ini mengidentifikasi potensi dan kendala asuransi sebagai pembiayaan yang optimal. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan menggunakan metode kuesioner dari populasi dan kuantitatif dengan membandingkan kebutuhan pembiayaan dengan kemampuan dana.

---

In the current the Government to fund their projects in a way of conventional financing with the state budget and use of foreign loans or grants. There are several potential sources of funding in the financing of PPP in the future other than banking. Other sources as an financing alternatives is non-banking financial institutions, namely the capital market, multi-finance, insurance, and pension funds. A major challenge in the use of funding from non-banking institutions, among other binding regulations do not allow the use of funds over a certain amount. This study identifies the potential and constraints of insurance as an optimal financing. This study uses a method based on a qualitative and quantitative questionnaire of the population by comparing the financing needs with the ability of the fund."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai salah satu bentuk investasi bagi investor di pasarmodal, yaitu reksa dana. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untukmenghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalamPortofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal, reksa dana dapat berbentuk perseroan dan kontrak investasikolektif. Bentuk hukum reksa dana yang dibahas dalam tesis ini adalah kontrakinvestasi kolektif. Perkembangan positif terkait dengan industri reksa dana adalahManajer Investasi dapat menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) / Bankuntuk melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan. Praktekyang berlaku saat ini adalah bagi nasabah yang membeli Unit Penyertaan langsungmelalui Manajer Investasi akan mematuhi prinsip mengenal nasabah yang diterapkanoleh Manajer Investasi sedangkan bagi nasabah yang membeli Unit Penyertaanmelalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) / Bank akan mematuhi prinsipmengenal nasabah yang diterapkan oleh APERD. Terdapat wacana bagi ManajerInvestasi untuk wajib meminta informasi profil nasabah yang diperoleh oleh APERDdalam melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah. Apabilahal tersebut dilaksanakan, dengan demikian terdapat beberapa hal yang perludipertimbangkan sebelum dilakukannya perubahan atas proses penerapan PrinsipMengenal Nasabah bagi nasabah yang membeli melalui Agen Penjual Efek ReksaDana, agar tidak bertentangan dengan apa yang telah diimplementasikan olehManajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi yang bersangkutan. Dalam hal ini peran notaris sebagai profesipenunjang pasar modal tidak hanya berperan dalam penyusunan akta KontrakInvestasi Kolektif tetapi juga untuk memastikan bahwa telah diaturnya perlindunganinvestor sebagai pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana berbentuk kontrakinvestasi kolektif. Tanggung jawab notaris tidak hanya termasuk pada keabsahan dankeotentikan akta yang dibuatnya tetapi juga terhadap kebenaran informasi yangdimuat dalam dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan reksa dana berbentukkontrak investasi kolektif tersebut, termasuk diantaranya penerapan prinsip mengenalnasabah yang diterapkan bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ke dalamkontrak investasi kolektif.

---

AbstractThis thesis discusses about one of the investment alternatives for investor in capitalmarket, which is mutual fund. Mutual fund is a vehicle used by the InvestmentManager to gather funds from the public for investment in a Securities Portfolio.According to Capital Market Number 8 Year 1995, mutual fund can be organized asa company and collective investment contract. The legal form that will be discussedon this thesis is collective investment contract. The positive development relatedwith mutual fund industry is that the Investment Manager may appoint a SellingAgent / Bank to distribute the mutual fund and to do a subscription and/orredemption of a Participation Unit on behalf of the Participation Unit Holder. Currentimplementation is that for investor who buys a Participation Unit directly from theInvestment Manager, he / she will comply the KYC Principles applied by theInvestment Manager while for investor who buys a Participation Unit through theSelling Agent, he / she will comply the KYC Principles applied by the Selling Agent.There is a plan for the Investment Manager to ask on customer profile that obtainedby APERD / Bank in identifying, verifying and monitoring the customer?stransaction. If this idea will be implemented, then there are several matters that needto be considered so that it will not be contradicted with what have been implementedby the Investment Manager or with the Selling Agent appointed by the InvestmentManager. In this case, the role of notary as the capital market supporting professionalis not only for the establishment of Collective Investment Contract but also to makesure the legal protection for investor as a Participation Unit Holder in mutual fund inform of collective investment contract. Their responsibility includes not only on theaccurate and authenticity of the deed but also on the validity of the information thatrelated with the mutual fund in form of collective investment contract, including theimplementation of the KYC Principles into the deed."