H.S. Suhaedi
"Runtuhnya struktur politik kesultanan Banten telah membawa dampak sosioligis berupa pergeseran dimensi stratifikasi sosial masyarakat Banten. Jawara, yang menempati posisi terendah dalarn sejarah stratifikasi sosial masyarakat, telah mengalami mobilitas sosial menjadi strata atas dalam hirarki sosial masyarakat Banten saat ini.
Permasalahan penelitian ini, yaitu bagaimana mobilitas sosial jawara dapat terjadi dan apakah yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mobilitas sosialnya. Mobilitas sosial mengacu kepada perubahan status baik yang berkaitan dengan individu maupun kelompok. Aspek-aspek historis untuk itu menjadi permasalahan panting untuk dapat menjelaskan bagaimana sebuah perubahan terjadi. Untuk mengelaborasinya, dan dalam upaya mendapatkan sebuah pemahaman dan gambaran yang bersifat holistik terhadap obyek kajian, lebih tepat apabila dilakukan dengan pendekatan historis yang meliputi situasi sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang dipandang menjadi indikator yang turut mempengaruhi mobilitas sosial jawara.
Metode penelitian adalah studi kasus dengan paradigma kualitatif. Sumber data primer dari individu yang merepresientasikan sebagai tokoh jawara atau individu yang merepresentasikan dirinya dalam kelompok, organisasi, atau masyarakat. Adapun pola mobilitas sosial yang dikaji meliputi mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal serta aspek-aspek yang mempengaruhinya.
Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa; pertama, aneksasi kesultanan oleh pemerintahan kolonial Belanda selain telah meruntuhkan struktur politik tradisional juga memberikan pengaruh terhadap melemahnya status sosial bangsawan dalam struktur sosial masyarakat. Perubahan tersebut mempengaruhi Penguasaan terhadap sumber-sumber kekuasaan tidak lagi didasarkan kepada status sosial kebangsawanan seseorang.
Kedua, pada awal abad ke 19, sebagian terbesar masyarakat pedesaan di Banten telah mengalami dampak sistem komersialisasi, kapitalisasi sistem agraria, proses birokratisasi, edukasi, dan inovasi-inovasi Iain yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial. Rakyat beserta para pemimpinnya terancam kepentingan dan kedudukannya sehingga mempengaruhi keresahan sosial dan munculnya sikap anti kolonial. Kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-hak atas tanah dan pekenjaannya. Kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan pajak yang sangat tinggi dan sangat memeberatkan masyarakat kecil secara umum. Dalam kondisi tersebut jawara dipandang sebagai tokoh yang dapat memberikan perlindungan dan perimbangan kekuatan (balance of power) terhadap praktek kolonialisasi.
Ketiga, untuk memperluas kekuasaannya, pasca berakhirnya kolonialisasi jawara melakukan metamorfosa tubuh dengan melakukan peran-peran sosial politik. Jawara menjadi centeng atau keamanan tradisional pada sentra-sentra ekonomi atau masyarakat. Padajabatan pemerintahan menjadi jaro atau kepala desa.
Keempat, kekerasan menjadi salah satu strategi untuk rneningkatkan mobilitas sosial jawara. Kehormatan yang diterima jawara dari masyarakat adaiah kehormaian yang bercampur dengan rasa ketakutan. Karena begitu dominannya rasa takut yang luar biasa sehingga kekuasaannya cenderung diikuti.
Kelima, motif dari tindakan sosial-politik jawara memiliki orientasi kuat terhadap penguasaan sumber-sumber ekonomi.
Keenam, dalam mengembangkan mobilitas sosialnya, jawara melakukan pola mobilitas vertikal dan horizontal. Secara vertikal, jawara melakukan mobilitas intragenerasi yang berkaitan dengan pengalaman hidupnya sebagai seorang jawara. dan secara horizontal, jawara mengembangkan mobilitas dengan meningkatkan peran-peran sosial-politiknya.
Ketujuh, mobilitas sosial jawara selain didukung oleh faktor-faktor budaya, juga didukung oleh struktur politik orde baru. Struktur politik orde baru memberikan peluang akses politik dan ekonomi jawara. Partai politik menjadi instumen untuk memperluas otoritas kekuasaan jawara.
Kesimpulan teoritik, mobilitas jawara mengalami proses yang cukup komplek dan tidak cukup menggunakan satu pendekatan teori. Oleh karena itu teori kekuasaan Lenski yang menempatkan power (kekuasaan) sebagai dimensi utama dalam mempengaruhi stratifikasi sosial perlu dimodifikasi dengan teori Weber tentang posisi ekonomi, status sosial dan partai yang turut menentukan stratifikasi sosial. Persebaran kekuasaan melalui partai politik sangat strategis dan efektif memperluas pengakuan terhadap kepemimpinan jawara dan secara langsung mempengaruhi dimensi privilise dan prestise jawara. Penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi akibat kekuasaan yang dimilikinya, bagi jawara menumbuhkan sifaf-sifat altruisme yang tidak hanya memiliki hubungan yang bersifat parsial dengan dimensi privilise. Adanya sikap jawara untuk bekerjasama atau adanya perhatian terhadap kepentingan yang bersifat kemasyarakatan, bagi jawara memiliki hubungan langsung dengan kepentingan prestise dan memiliki dimensi politis yang cukup kental untuk memperkuat otoritas kekuasaannya. Sikap altruisme jawara tidak hanya muncul satu arah yang berhubungan dengan dimensi privilise sebagaimana dijelaskan Lenski.
Kekerasan jawara telah melahirkan generasi penakut terhadap masyarakat Banten secara keseluruhan. Untuk itu dipandang perlu bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah memberikan perhatian kepada kualitas pendidikan yang berorientasi kepada pemahaman sivil society bagi jawara. Mengingat para jawara banyak yang bergerak di bidang usaha jasa, pemerintah daerah perlu mengadakan pembinaan secara intensif manejemen usaha profesional dan modern. Pemerintah daerah dipandang perlu membuat peraturan daerah Komisi Tranparansi dan Partisipasi (KTP). Perlu juga membuat peraturan daerah tentang visi yang berkaitan dengan capaian target pembangunan Banten ke depan."
