Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"TPA Harapan Ibu adalah organisasi pelayanan sosial yang didirikan Departemen Sosial dengan tujuan menutup kesenjangan kebutuhan anak balita akan asuhan, perawatan dan pendidikan selama ditinggal ibu bekerja. Dengan adanya TPA Harapan Ibu, diharapkan pegawai Departemen Sosial maupun ibu-ibu yang bekerja di lingkungan Kantor Departemen Sosial dan masyarakat sekitar yang memiliki anak balita dapat bekerja dengan tenang karena anak -anak mereka memperoleh perawatan dan pengasuhan yang memadai dari TPA. Pelaksanaan operasional pelayanan TPA Harapan Ibu didukung oleh Departemen Sosial melalui bantuan Menteri Sosial dan subsidi proyek dari Direktorat Keluarga Anak dan Lanjut Usia Departemen Sosial. Sedangkan pembinaan pengelolaan maupun pelayanan anak di TPA Harapan Ibu dilakukan oleh Unit Dharma Wanita Departemen Sosial. Terjadinya likuidasi Departemen Sosial pada tahun 1999 mengakibatkan hilangnya bantuan atau subsidi dari Departemen Sosial. Namun dengan kondisi tersebut TPA Harapan Ibu tetap bertahan. Bertahannya TPA Harapan Ibu dalam situasi sulit sampai saat ini merupakan upaya manajemen TPA dalam mempertahankan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan kepada anak dalam situasi apa pun juga. Tanggung jawab dan dedikasi tersebut dikarenakan rasa kecintaan pada anak didik meski pada hakekatnya karir mereka tidak berkembang. Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas maka penelitian ini ingin mendeskripsikan tentang upaya manajemen TPA Harapan Ibu dalam mengatasi kondisi tidak diperolehnya subsidi dari Departemen Sosial, serta kondisi pelayanan TPA Harapan Ibu saat ini akibat tidak diperolehnya lagi subsidi. Untuk mengetahui hal tersebut di atas maka dilakukan penelitian deskriptif terhadap upaya manajemen TPA dan kondisi pelayanan yang ada kemudian dilakukan analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian seperti direkomendasikan bahwa, upaya yang perlu dilakukan manajemen TPA Harapan Ibu untuk tetap bertahan adalah dengan melakukan pengorganisasian untuk mencapai organisasi yang solid dan fungsional, melakukan efisiensi dan efektivitas pelayanan, kepemimpinan yang akomodatif, penciptaan suasana yang kondusif di TPA dan melakukan penyesuaian pembiayaan operasional pelayanan TPA. Sedangkan kondisi pelayanan anak akibat tidak diperolehnya lagi subsidi mengalami penurunan-penurunan, seperti tidak adanya lagi pemeriksaan kesehatan anak oleh dokter secara berkala, tidak diberikannya lagi susu dan vitamin bagi anak, terbatasnya peralatan permainan edukatif bagi anak, dan pakaian seragam anak yang kurang layak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk tetap bertahan dan terus meningkatkan pelayanannya maka manajemen TPA perlu meningkatkan upayanya. Manajemen TPA Harapan Ibu harus mulai merancang suatu perencanaan strategis untuk mengantisipasi berbagai masalah yang akan datang dan merancang perencanaan untuk pengembangan pelayanan. Selain hal tersebut di atas TPA Harapan Ibu perlu mempersiapkan pola swadana dengan melakukan berbagai aktivitas penggalangan dana seperti, mencari donatur atau sponsor untuk membantu biaya pelayanan anak melalui pola kerjasama saling menguntungkan kedua belah pihak. Namun penelitian ini belum dapat mengungkap tentang mengapa begitu dominannya Dharma Wanita dalam menentukan kebijakan manajemen TPA. Sedangkan di sisi lain kontribusinya bagi peningkatan pelayanan tidak nampak. Untuk itu Departemen Sosial sebagai "pemilik" TPA seharusnya dapat mengembalikan pembinaan TPA ke Direktorat Teknis di bawahnya, sehingga pembinaan terhadap TPA konsisten dan selanjutnya dapat memberi memberi manfaat lebih bagi masyarakat."

"Teknologi balik akan digunakan untuk memurnikan air laut menjadi air bersih di daerah pesisir Jakarta Utara.Proses osmosis balik ini menggunakan membran semipermeable sehingga dapat dihilangkan berbagai jenis molekul dan ion yang didalamnya terdapat bakteri dan zat yang berbahaya sebelum akhirnya menjadi air tawar yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kapasitas disainnya adalah sebesar 160.000 liter air baku atau sekitar 40% hasil air bersih (64 000 lt). Hasil disainnya akan dilakukan analisis keekonomiannya untuk menentukan kelayakannya secara ekonomi.

---

Reverse osmosis technology will be used to purify seawater into clean water in the coastal areas of North Jakarta. This reverse osmosis process uses semipermeable membranes so that various types of molecules and ions can be removed which contain harmful bacteria and substances before they become fresh water which can be used to daily needs. The design capacity is 160,000 liters of raw water or about 40% of clean water (64 000 lt). The results of the design will be an economic analysis to determine its economic feasibility."

"Bahasa-bahasa yang ada di dunia ini sangat banyak jumlahnya dan bahasa-bahasa tersebut tergolong ke dalam berbagai macam rumpun bahasa. Menurut kamus Bahasa dan Linguistik yang disusun oleh R.R.K. Hartmann dan F.C. Stork, ada lebih dari 2000 bahasa di dunia ini dan semuanya digolongkan ke dalam lebih dari tiga belas rumpun bahasa, yaitu: Indo-Eropa, Dravidian, Sino-Tibetan, Ural-Altaic, Hemito-Semitic, African, Malaya-Polynesia, American-Indian dan kelompok lain-lain yang terdiri dari: Japanese, Mon-Khmer, Caucasian, Australian, Papua dan lain-lain (Hartmann & Stork, 1973:267). Dalam masa modern ini, perhubungan antara suatu bangsa dengan bangsa lain menjadi lebih erat. Mereka saling berhubungan baik karena alasan geografis, politis, ekonomis, kultural maupun keagamaan. Perhubungan yang erat ini dijalin dengan suatu alat komunikasi yang utama yaitu bahasa. Jika kedua bangsa yang saling berhubungan itu tidak saling mengetahui bahasa mereka masing-masing, maka bahasa pihak ketigalah yang dipergunakan sebagai alat perhubungan itu. Sebagai contoh, alat komunikasi yang dipakai antara bangsa Indonesia dan Jepang bukanlah bahasa Indonesia atau Jepang, melainkan bahasa Inggris (Cokrowinoto, 978: 1; Maulana, 1978:1)"

"Peraturan perkawinan campuran sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 diatur dalam ketentuan Gemengde Huwelijk Regeling (GHR). Perkawinan campuran terjadi antara mereka yang tunduk pada hukum yang berlainan. Bentuk-bentuk perkawinan campuran pada saat berlakunya GHR adalah perkawinan antar tempat, perkawinan antar regio, perkawinan antar golongan, perkawinan iternasional dan perkawinan antar agama. Perkawinan campuran dipengaruhi oleh pluralisme dibidang hukum perkawinan serta masyarakat Indonesia yang terbagi dalam beberapa golongan. Unifikasi dibidang hukum perkawinan dilakukan dengan upaya pemerintah mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1974 meskipun juga tidak berhasil mengakhiri pluralisme hukum perkawinan. Dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 maka segala bentuk perkawinan campuran di atas telah terhapus kecuali perkawinan antar warga negara (perkawinan internasional). Terhadap ketentuan ini ada pendapat dari para sarjana hukum yang melakukan penafsiran secara acontrario terhadap ketentuan pasal 66 UU NO. 1 tahun 1974. Penafsiran tersebut memungkinkan digunakannya ketentuan GHR terhadap perkawinan campuran yang tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974. Perkawinan campuran memerlukan perjanjian perkawinan untuk menghindari sengketa dikemudian hari, meskipun hal ini bukan suatu keharusan. Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama dalam Undang-undang Perkawinan Nasional seringkali para pihak memanfaatkan ketentuan diperbolehkannya perkawinan di luar negeri. Perkawinan campuran membawa akibat terhadap kewarganegaraan suami/istri dan anak-anak yang dilahirkan. Suami/istri dapat tetap pada kewarganegaraanya atau salah satu pihak mengikuti kewarganegaraan pihak lain. Anak-anak yang dilahirkan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Terhadap harta benda perkawinan menjadi harta bersama, jika terdapat perjanjian perkawinan harta benda perkawinan dalam penguasaan masing-masing pihak."