Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua yaitu tradisional dan medis. Pemilihanjenis pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, pengalaman masyarakat terhadap penggunaan pelayanan kesehatan, dan mutufasilitas pelayanan kesehatan menurut persepsi masyarakat. Faktor pendidikan sangatpenting bagi seseorang untuk memilih jenis pelayanan kesehatan.Tujuan penelitian iniutuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemilihan jenis pelayanankesehatan. Peneiitian ini dilakukan di RW 01 Kelurahan Pondok Cina - Depok dengan40 responden. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelatif denganinstrumen berupa kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah uji Chi- Square. Hasilpenelitian membuktikan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan denganpemilihan jenis pelayanan kesehatan. Untuk penelitian selanjutnya hendaknyamenambah jumlah responden, meneliti variabel lain yang mempengaruhi pemilihan jenispelayanan kesehatan, menggali lebih dalam variabel penelitian yang akan digunakan,melakukan uji validitas instrumen setelah dilakukannya uji coba kuesioner."

"Dalam menghadapi berbagai krisis yang terjadi di Indonesia, Rumah Sakit menghadapi tantangan untuk bersaing dengan Rumah Sakit lain untuk dapat terus mampu bertahan. Pelayanan Kesehatan di rumah dari PK Sint Carolus dibentuk untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi pada tahun 1980-an, dimana pada waktu itu mulai banyak Rumah Sakit baru dibuka. Pada waktu itu diharapkan PKR dapat menjadi suatu produk strategis dari PKSC. PKR dari PKSC sudah mulai dirintis sejak tahun 1956. Saat ini, sekitar tahun 40 tahun kemudian sejak para biarawati memulai pelayanan kesehatan di rumah, kernbali Pelayanan Kesehatan di Rumah diharapkan dapat menjadi produk strategis untuk mengatasi berbagai krisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Falsafah, Visi dan Misi PK Sint Carolus dengan Pelayanan Kesehatan di Rumah dari PKSC. dengan tujuan didapatkannya kesamaan persepsi Pengurus Perhimpunan, Direksi dan pelaksana dalam kaitannya dengan pengembangan Pelayanan Kesehatan di Rumah dari PKSC. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari wawancana dengan 12 orang informan, tiga diantaranya informan utama yaitu Ketua I Pengurus Perhimpunan Sint Carolus, Direktur Umum dan Kepala Pelayanan Kesehatan di Rumah. Dari penelitian ini tidak didapatkan perbedaan dalam persepsi terhadap hubungan Falsafah, Visi dan Misi Pelayanan Kesehatan Sint Carolus dengan PKR dari PK Sint Carolus. Tantangan terbesar untuk pengembangan Pelayanan Kesehatan di Rumah dari PKSC adalah adanya suatu kepastian tentang pelayanan yang diberikan dimasa yang akan datang. Sebagai suatu produk strategis Pelayanan Kesehatan di Rumah dari PKSC harus lebih komprehensif. Saat ini pelayanan yang diberikan terutama pelayanan keperawatan. Pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif sangat mungkin dilaksanakan oleh PKR dari PK Sint Carolus mengingat PK Sint Carolus sebagai induk PKR sudah mempunyai berbagai macam produk pelayanan kesehatan yang saat ini belum dimanfaatkan seluruhnya oleh PKR dari PKSC. Dari hasil penelitian ini diharapkan dari tingkat Direksi dapat lebih memberdayakan Pelayanan Kesehatan Di Rumah dari PKSC yang ada saat ini agar harapan Pengurus Perhimpunan bahwa PKR dapat menjadi produk strategis dari Pelayanan Kesehatan Sint Carolus dapat terwujud."

"Masyarakat di Indonesia masih banyak yang be etahui hak-hak yang dimilikinya di dalam pelayanan kesehatan, Di sisi lain, masih ada anggapan bahwa dokter tidak mempunyai suatu kesalahan. Akibatnya perlindungan konsumen di bidang jasa pelayanan kesehatan selama ini Bering terabaikan. Perlindungan hukum kesehatan terhadap pasien memang diperlukan untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran dari tenaga kesehatan.PermasaIahan dalam tesis ini dibagi menjadi tiga pokok permasalahan, pertama mengenai bentuk hukum dari hubungan antara dokter dengan pasien adalah dalam bentuk transaksi terapeutik dan informed consent. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian (kontrak) yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Sedangkan informed consent merupakan kesepakatan atau persetujuan. Kedua, mengenai implementasi UU No. 8 tahun 1999 dalam hubungan antara dokter dengan pasien. UU No. 8 tahun 1999 meskipun pada dasarnya tidak bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran, tetapi bukan berarti UU No. 8 tahun 1999 dapat iangsung diterapkan pada jasa pelayanan kesehatan. Apabila UU No. 8 tahun 1999 diimplementasikan dalam hubungan antara dokter dengan pasien, berarti pasien dapat diposisikan sebagai konsumen dan dokter sebagai pelaku usaha, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa hubungan pasien dengan dokter adalah hubungan dimana seolah-olah dokter menjual jasanya dengan jaminan sembuh. Selain itu, bila pasien atau keluarganya telah menandatangani informed consent bukan berarti pasien atau keluarganya mendapatkan suatu jaminan "pasti sembuh". Berbeda dengan pelaku usaha yang memberikan jaminan barang dan/atau jasa yang diberikan "pasti baik" dan terjamin mutunya kepada konsumen. Ketiga, mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak pasien dalam hubungan antara dokter dengan pasien. Praktek kedokteran betapapun berhati-hatinya dilaksanakan, selalu berhadapan dengan kemungkinan terjadinya resiko, yang salah satu diantaranya adalah kesalahanikelalaian dokter dalam menjalankan profesinya. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter melakukan kesalahanikelalaian dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 55 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992. Untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya, bagi pasien adalah dengan menjadi pasien yang bijak yaitu dengan mengambil peran aktif dalam setiap keputusan mengenai pemeliharaan kesehatan. Untuk mengatasi buruknya komunikasi antara dokter dengan pasien, adalah rumah sakit sejak dini menginformasikan hak-hak pasiennya.Saran yang dituangkan dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah diharapkan mengatur transaksi terapeutik dalam suatu undang-undang agar dapat menyeragamkan isi dari transaksi terapeutik. Dengan adanya UU Praktek Kedokteran diharapkan memberikan panduan hukum bagi pare dokter agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab alas profesinya."

"Sesuai dengan Dasar-dasar Pembangunan Sistem Kesehatan Nasional upaya kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (PJPK) Sint Carolus yang merupakan bentuk operasional Dana Upaya Kesehatan Masyarakat adalah program yang sedang dikembangkan. Penggunaan fasilitas pelayanan PJPK yang disediakan oleh Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan mempunyai pengaruh besar terhadap kelangsungan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ini.Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai penggunaan fasilitas Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hipotesa yang diajukan adalah adanya pengaruh faktor kebutuhan, pendidikan, profesi, golongan, kemudahan dan preferensi Peserta PJPK Sint Carolus terhadap penggunaan fasilitas pelayanan PJPK Sint Carolus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, analisa data menggunakan metode statistik uji Chi kuadrat beserta derivatnya Roefisien Kontingensi dan Cramer's V dilanjutkan dengan analisa korelasi regresi.Dari penelitian ini dapat disimpulkan adanya 12.8 % peserta yang sakit dan tidak mempergunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan. Faktor-faktor kebutuhan dan preferensi berhubungan searah dengan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan. Sedangkan faktor-faktor pendidikan, profesi, golongan dan ,kemudahan tidak berhubungan dengan penggunaan fasilitas kesehatan yang disediakan.Pada analisa lebih lanjut faktor kemudahan karyawan yang mempunyai keluarga ditanggung PJPK juga berhubungan searah dengan penggunaan fasilitas kesehatan yang disediakan. Untuk pengembangan PJPK Sint Carolus dimasa mendatang disarankan untuk memperhatikan preferensi, jarak tempat tinggal dengan fasilitas pelayanan, persepsi sakit, status kesehatan calon peserta dalam menentukan besarnya premi. Sebagai langkah lanjut .penelitian ini diusulkan perlunya penelitian pada provider dan penelitian pada kelompok peserta diluar Perhimpunan Sint Carolus."

"Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan seeara menyeluruh, terpadu, merata dan terjangkau. Namun dari sejak kelahirannya tahun 1969 hingga saat ini implementasi kegiatan puskesmas belum menunjukkan hasil yang optimal dan kurang tanggap terhadap dinamika masyarakat khususnya aspek sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat, yang tercermin dari belum optimalnya pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat. Arus globalisi, kemajuan teknologi kedokteran dan kesehatan, perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya masyarakat tentunya berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan puskesmas Selpanas oleh masyarakat dan mengetahui faktor - faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas Sei.panas, serta mengetahui faktor yang dominan berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas Sei.Panas kota Batam tahun 2003.Penelitian dilakukan dengan raneangan "Cross Sectional" dengan pendekatan kuantitatif dan melibatkan sampel sebanyak 240 KK yang berada di wilayah kecamatan Lubuk Baja dan sebagian kecamatan Bata Ampar dalam wilayah kerja Puskesmas SeLPanas kota Batam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertan askes atau asuransi kesehatan lainnya, merupakan variabel yang dominan dalam kaitannya dengan tidak memanfaatkan puskesmas dengan Odds Ratio 0.016 setelah dikontrol secara bersama sama oleh faktor lainnya seperti sistem birokrasi, persepsi terhadap petugas maupun pelayanan kesehatan serta jarak antara rumah responden dengan puskesmas Sei,.anas kota Satam. Sedangkan faktor pendidikan, umur, biaya pelayanan dan ada tidaknya pelayanan kesehatan lain selain puskesmas Sei.Panas tidak terdapat hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan puskesmas Sei.Panas kota Batam. Untuk itu perlu di upayakan peningkatkan kerjasama dengan masyarakat industri yakni pihak manajemen dan karyawan melalui perusahaan asuransi/jamsostek ataupun Badan Penyelenggara JPKM dalam pemberian pelayanan kesehatan.

---

Health center is a front liner in the government health care that aims to provide the health care as a whole, integrated, equal, and affordable. However, since its existence in 1969 the implementation of health programs have not been showing an optimal result yet and it seemed less responsive toward population dynamic, especially economy-social aspect in the community, which reflects that health care has not been optimally utilized yet.

The globalization stream, advance in medicine and health technology, changing of economy social and culture structure in the community, are related to the health center utilization.

The study aimed to assess the description of health care utilization at Sei Panas Health Center and to asses the factors related to the health care utilization at Sei Pangs Health Center, and to asses the dominant factors related to the health care utilization at Sei Pangs Health Center in the City of Batam year 2003 as well.

The study used cross sectional design with quantitative research approach and used 240 head of families as research sample that lived around the Sub District of Lubuk Baja and Batu Ampar in the working area of the SeL Panas Health Center.

The result of the study showed that taking part in the government health insurance or another health insurance was a dominant variable that related to not utilizing the health center (odds ratio= 0.016) after being controlled altogether with other factors such as bureaucracy system, perception toward both provider and health care, distance between respondent's house and health center. Nevertheless, the factors such as education, knowledge about health center, age, price, and perception of illness did not have significant relationship with the health center utilization. Therefore, it is necessary to maintain the cooperation with the industrial community such as management and employee in providing the health care through the insurance companies/man power social insurance or the implementing agency of public health care insurance in delivering health care."

"Selama ini sudah cukup sering kita mendengar keluhan masyarakat mengenai kurang baiknya mutu pelayanan kesehatan yang mereka terima sebagai pasien. Keluhan ini muncul sebagai reaksi atas kerugian yang mereka alami saat berobat. Misalnya kesalahan dalam mendiagnosa penyakit sampai pada masalah alat kedokteran canggih yang penggunaannya dirasa mengeksploitasi keuangan pasien Menurut dr. Marius Widjayarta (staf ahli bidang kesehatan bidang kesehatan YLKI) pasien paling banyak dirugikan karena dokter kurang memberiksn informasi mengenai keadaan penyakit dan cara pengobatannya kepada pasien.Hal di atas sebenarnya tidak perlu terjadi mengingat bahwa sejak tahun 1989 telah dikeluarkan Peratuan Menteri Kesehatan no. 585 tentang Persetujuan Tindakan Medik atau "Informed Consent". Dengan diberlakukannya "Informed Consent", pasien mendapat hak untuk memberikan persetujuannya terhadap tindakan medik yang akan dilakukan, setelah sebelumnya mendapat informasi yang adekwat mengenai tindakan tersebut oleh dokter. Selain memberi perlindungan hukum pada pasien, dengan memberlakukan "Informed Consent", seorang dokter juga tidak akan dapat dituntut ke depan hukum atas tindakan medik yang dilakukannya. Hal ini disebabkan karena tintersebut dilakukan atas sepengetahuan dan seijin pasiennya.Walaupun "Informed Consent" telah memiliki landasan hukum, namun masalah pember1akuannya tidak terlepas dari "kontrol" masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Qleh karena itulah maka pasienpun sebenarnya perlu memiliki pengetahuan tenting "Intg^ed Cgnsent" tersebut. Hal ini panting agar pasien mengetahui haknya dalam suatu palayanan kesehatan dan dapat menuntut haknya taraebut Jika dpktar tidak mambarlakukan "Intprpad Consent dalam pelayanan mediknya.Bagaimana seorang bertingkah laku dalam 1ingkungannya, tidak lepas dari bagaimana mereka mempersepsikan 1ingkungannya Holander (i9ai) menyatakan bahwa persepsi mengarahkan tingkah laku seseorang di dalam 1ingkungannya. bungan dokter dan pasien, menurut Terrance McConnell (1982) dapat digolongkan sebagai model hubungan "Paternalistic", "Contractual" dan "Engineering". Penggolongan tersebut didasarkan atas pihak mana diantara dokter dan pasien yang lebih dominan dalam memutuskan tindakan medik apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, penulis tertarik untuk mengetahui apakah ada hu bungan antara tingkat pengetahuan pasien "Informed Consenf'dengan persepsi terhadap hubungan dokter - pasien.Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pihak yang berwenang dalam bidang pelayanan untuk meningkatkan mutu pe1ayanannya. Subyek dalam penelitian ini adalah pasien berusia dewasa dan berakai sehat. Pada mereka akan diberikan sebuah kuesiner yang mengukur tingkat pengetahuan mereka tentang "Informed Consent" dan sebuah kuesioner tentang hubungan dokter - pasien. Pengambilan sampel dilakukan dengan "accidental sampling". Untuk mengolah data tentang tingkat pengetahuan mengenai "Informed Consent" digunakan teknik "percentile", sedangkan untuk melihat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang "informed Consent" dengan persepsi terhadap hubungan dokter - pasien, digunakan teknik perhitungan chi-square. Dari hasil pengolahan data ternyata terbukti ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan pasien tentang "Informed Consent" dengan persepsi terhadap hubungan dokter - pasien."

"Latar Belakang Pelayanan berorientasi pasien dianggap memiliki lebih banyak manfaat yang ditandai dengan hasil kesehatan yang lebih baik, kepuasan pasien yang lebih besar, serta pengurangan biaya kesehatan. Walaupun memiliki manfaat yang sangat besar dengan berbagai alasan, pendekatan ini belum banyak diterapkan pada negara berkembang salah satunya di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukannya evaluasi pada fasilitas kesehatan di Indonesia untuk melihat apakah pelayanan berorientasi pasien telah diterapkan atau belum, salah satunya dengan melihat dari persepsi pasien. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengeksplorasi karakteristik pendekatan pelayanan berorientasi pasien pada sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, terkhusus pada fasilitas kesehatan Universitas Indonesia. Metode Studi ini akan menggunakan data sekunder hasil kuesioner dengan desain penelitian cross-sectional pada pasien di Rumah Sakit dan Klinik Wahana Pendidikan Universitas Indonesia yang berkunjung periode Januari - Februari 2023 sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusinya. Lalu akan dilakukan uji chi square dan fisher (jika tidak memenuhi syarat) untuk melihat hubungan antara faktor pelayanan kesehatan dengan persepsi pasien mengenai pelayanan berorientasi pasien. Hasil Penelitian ini melibatkan 240 responden dengan pasien yang melakukan kunjungan ke Klinik Makara, merupakan kunjungan pertama, kunjungan pertama, pelayanan ke dokter umum, serta mengunjungi poli umum secara signifikan lebih merasa bahwa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan pelayanan berorientasi pasien atau merasa lebih terbantu dan mendapatkan pelayanan yang baik dari dokter. Kesimpulan Terdapat hubungan bermakna antara faktor pelayanan kesehatan terhadap persepsi pasien tentang pelayanan berorientasi pasien di rumah sakit dan klinik wahana pendidikan Universitas Indonesia.

---

Introduction Patient-oriented services are considered to have more benefits, characterized by better health outcomes, greater patient satisfaction, and reduced health costs. Even though it has enormous benefits for various reasons, this approach has not been widely applied in developing countries, one of which is Indonesia. Therefore, it is necessary to evaluate health facilities in Indonesia to see whether patient-oriented services have been implemented or not, one of which is by looking at patient perceptions. Therefore, this research will explore the characteristics of a patient-oriented service approach in the health service system in Indonesia, especially at the X University health facilities. Method This study will use secondary data from questionnaires with a cross-sectional research design on patients at the Wahana Pendidikan Hospital and Clinic, University of X who visited the period January - February 2023 in accordance with the inclusion and exclusion criteria. Then chi square and Fisher tests will be carried out (if they do not meet the requirements) to see the relationship between health service factors and patient perceptions regarding patient-oriented services. Results This research involved 240 respondents with patients who visited the clinic, namely the first visit, first visit, service to a general practitioner, and visited a general polyclinic who were significantly more likely to feel that they received services that were in line with patient-oriented services or felt more helped and received better services. good from the doctor. Conclusion There is a significant relationship between health service factors and patient perceptions of patient-oriented services at hospitals and educational clinics at University X."

"Masalah ISPA di Indonesia sekarang menyebabkan sekitar 36 % kematian bayi dan 13 % kematian anak balita. (SKRT 1992). Dan dari segi pemanfaatan pelayanan kesehatan, baru sekitar 64,5% balita ISPA yang memanfaatkan fasitas pelayanan kesehatan selebihnya ke dukun, diobati sendiri dan didiamkan (SDKI,1991), pada tahun 1994 proporsi tersebut turun menjadi 62,8% (SDKI, 1994).Disain penelitian ini adalah cross sectional study dengan analisis case control data SDKI 1994. Tujuan penelitian untuk melihat hubungan keterpaparan media komunikasi ibu balita dengan pemanfaatan pelayanan keschatan untuk balita ISPA, dan yang mempengaruhi hubungan tersebut. Untuk mengetahui besarnya hubungan dilakukan perhitungan Odds ratio melalui analisis multivariat unconditional logistic regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaparan media komunikasi berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan, OR = 1,28 (95 % CI= 0,931-1,701), umur ibu tidak berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan OR = 1,06 (umur 25-36 tahun) dan OR=0,84 untuk umur >36 tahun, pendidikan ibu ? SLIP, OR= 2,02 (95% C1;1,58-2,58), status kerja rutin ibu OR= 0,76 (95% CL 0,61-0,93), begitu juga jumlah anak E 3 orang OR = 0,71(95 % CI.0,57-0,88), status sosial ekonomi sedang OR =0,79 (95% CL0,69-0,93), sedangkan sosial ekonomi tinggi, OR = 1,76 (95% CI, 1,49-2,09). Dan faktor anak yang diteliti, umur anak 2-12 bulan OR= 1,16 (95 % Cl. 0,96-1,40), umur > 12 bulan , OR= 1,05 (95% CL4,88-1,26) dan adanya penyakit penyerta, OR =1. Jenis kelamin pria OR=1,30 (95% CI, 1,05-1,30), dan jumlah hari sakit > 3 hari OR = 1,65 (95% C1=I,33-2,05). Tipe daerah urban dengan OR= 1,84 (95% CI,1,41-2,39), wilayah Jawa Bali dengan OR-1,45 (95% CI,1,09-1,92), dan pendidikan suami ? SLIP OR=1,87 (95% CI, I,49-2,36),.Kesimpulan, hubungan pemaparan media komundcasi ibu balita dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan untuk balita ISPA, dengan analisis multivariat nilai OR murni = 1,2798 (95 % CL0,931-1,701), secara statistik menjadi borderline (hampir bermakna), dan ditemukan fariabel pendidikan ibu, jumlah hari saldt, jenis kelamin anak, dan sosial ekonomi ibu berperan terhadap hubungan keterpaparan media komunikasi dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Saran penelitian ini adalah perlunya peningkatan upaya komunikasi informasi dan edukasi tentang manfaat pelayanan kesehatan untuk balita ISPA dalam rangka menekan angka kematian bayi dan balita, melalui media yang dapat dengan mudah dicerna (misalnya ; bahasa setempat) dan dapat dijangkau oleh masyarakat, serta meningkatkan penyuluhan lewat tatap muka khususnya ibu balita atau keluarga yang terhbat langsung dalam perawatan balita terutama di wllayah Luar Jawa-Bali.

---

Acute Respiratory Infection (ARI) issue in Indonesia has caused of around 36 % of baby mortality and 13 % of children ( SKRT 1992). It is reviewed through medical service utilization , just around 64.5% of ARI in children being utilized a medical service facility, and the rest going to shaman, self treated and ignored (SDKI, 1991), in the year of 1994 such proportion has decreased of 62.8 % (SDKT,1994).

This research design shall mean a cross sectional study through analysis of case control of secondary data of IOBS 1994. The purpose of this research is to observe the relation on exposure of communication media for mother of children through medical service utilization for ARI and the factors there to which may affect such relation. In order to acknowledge how far such relation may be taken into consideration of Odds Ratio through analysis of multivariat unconditional logistic regression.

This research result shows that the exposure of communication media is related to the medical service utilization, OR = 1.28 (95 % CI = 0.931 - 1.701), age of mother is not related to medical service utilization OR = 1.06 ( age of 25 - 36 years), and OR 0.84 for age > 36 years, mother education ? SLIP , OR=2.02 (95 % CI; 1.58-2.58), mother's routine work status OR = 0.76 (95 % C1;0.61-0.93), and also amount of children < 3 person OR = 0.71, middle economic social status OR = 0.79, while high economic status , OR = 1.76 (95% CI; 1.49 - 2.09), pursuant to factor of children being observed, age of children 2 - 12 months OR = 1.16 (95 % CI; 1.96 - 1.40), age > 12 months, OR =1.05 and disease suffered , OR = 1, sex of male OR = 1.30 (95 % CI; 1.05 - 1.30) and amount of sick days OR = L65 (95 % CI; 1.33 - 2.05). Type of urban area OR = 1.84 (95 % CI; 1.41 - 2.39), Java Bale region , OR = 1.45 (95 % CI; 1.09 - 1.92), and husband education ? SLTP OR = 1.87 (95 % CI; 1.49 - 2.36).

Conclusion, relation on exposure of communication media for mother of children under five through medical services utilization for ARI in children under five through analysis of multivariate 5nds OR adjust value = 1.2798 (95 % CI; 0.931 - 1.701), statistically being borderline (almost meaning), and then it is found that variable of mother education, amount of sick days, sex of children and mother social economy may affect to relation on exposure of communication media through medical service utilization.

In this agreement, it is suggested that the improvement effort of communication, information and education concerning medical service utility for ARI in children in the framework of decreasing baby mortality, through media which is easy to understand are required (local language) and may be reached out by public, and also by providing information fare to face particularly with mother of children under five or family being directly involved in taking care of children particularly outside of Java- Bali."

"Pembiayaan kesehatan. cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan makin besarnya masalah kesehatan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, perkembangan tehnologi kesehatan yang semakin canggih serta meningkatnya demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.Bapel Garuda Sentra Medika yang merupakan pengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai PT. Garuda, juga mengalami peningkatan biaya kesehatan yang cukup drastis yaitu pada periode tahun 2001- 2003. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya sistem kendali biaya yang Baku yang diberlakukan dalam rangka menekan tingginya biaya kesehatan yang timbul.Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Bapel GSM untuk mengendalikan biaya kesehatan, adalah dengan melakukan utilisasi review secara rutin pada setiap PPK yang bekerja sama dengan Bapel GSM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran utilisasi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama pada peserta Garuda di PPK Garuda Sentra Medika Kemayoran dan PPK Meta Medika di Tangerang.Penelitian ini merupakan penelitian survei operasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta pengkajian terhadap sistem yang telah berjalan dengan cara pengamatan proses.Hasil penelitian yang didapat terlihat rata-rata biaya obat per lembar resep serta rata rata biaya obat per R/ pada PPK Meta Medika 3 kali lebih tinggi dari pada rata rata biaya di PPK Garuda Sentra Medika.Untuk itu peneliti menyarankan agar Bapel Garuda Sentra Medika dapat segera melakukan upaya kendali biaya salah satunya yaitu dengan melakukan utilisasi review secara berkala pada tiap-tiap PPK yang bekerja sama dengan Bapel Garuda Sentra Medika.Daftar Pustaka: 22 (1977-2003)

---

Utilization Review of Primary Care for Garuda Health Care Security Member at Its Health Providers in Garuda Sentra Medika Kemayoran and Meta Medika Tangerang Year 2003Health financing tends to increase in line with the increasing of population and the magnitude of health problem both quantitative and qualitative, the sophisticated health technology progressively, and also the increasing of society demand for health care quality.

The plan of Garuda Sentra Medika is an organizer of health care security for employee of PT Garuda, also had the increasing on health expense drastically at period of year 2001-2003. It was caused the lack of standardized cost containment system that applied in order to depress the high of health cost.

One of the efforts that can be to be conducted by the plan of Garuda Sentra Medika to control the health cost is by conducting utilization review routinely in each health care provider that collaborate with The Plan of Garuda Sentra Medika. For that reason, this study aimed to assess the utilization of primary health care of Garuda Health Care Security Member at Provider of Garuda Sentra Medika in Kemayoran and Provider of Meta Medika in Tangerang.

This study was an operational survey research using quantitative approach and existed system review by doing the observation of process.

The study resulted that the average of drug expense per prescription sheet and also the expense of drug per prescription at Meta Medika was 3 times higher than the average of such expense at Garuda Sentra Medika.

It was suggested that The Plan Garuda Sentra Medilca should immediately conduct the cost containment periodically especially utilization review in every health care provider that collaborates with The Plan Garuda Sentra Medika.

References: 22 (1977-2003)"

"ABSTRAKDi Kabupaten DT II Bekasi jumlah sarana pelayanan kesehatan swasta berkembang dengan pesat. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/Per/XII/86, Peraturan Pemerintah No.7/1987, dan Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi No. 2 Tahun 1996 untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal).Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan langkah-langkah/proses penyempurnaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan swasta.Penelitian dilakukan secara Cross Sectional dengan analisis deskriptif di 49 Puskesmas dari 55 Puskesmas yang ada di Kabupaten DT II Bekasi. Dari hasil penelitian ternyata pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di atas. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya di Seksi Pemulihan Kesehatan yang selama ini diberi beban tugas Binwasdal di samping itu dalam SOTK Dinas Kesehatan tugas Binwasdal tidak tercantum secara eksplisit Untuk mengatasi hal ini disepakati untuk membentuk Tim Binwasdal baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Puskesmas dengan perhatian kepada " 5 M ' (man, material, method, money, dan market ).

---

ABSTRACT

The amount of the private health services instrument in Bekasi Regency are growing very fast. The Government Regulation of Minister of Health Number 920/Menkes/Per/?CII/86, The Government Regulation Number 7/1987 and Bekasi Regency Regulation Number 2/1996 for establishing, and controlling have been produced.

The objective of this research was to refine the activities of establishing and controlling the private health service facilities.

A cross sectional study was used, with descriptive analysis in 49 health center among 55 health center in Bekasi Regency. For the sample, one private health service facility was randomly chosen in each Health Center.

This research showed that the establishing and controlling did not carry out appropriately with the government regulation. It was caused by the responsibility for this duty. While the job description for this duty was not clearly explicit.

To overcome this problem it was agreed to form a team for establishing and controlling in regency level and health center level with special attention to the "5 M" (man, material, method, money, and market) ."