Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAda tiga permasalahan utama pada model pendanaan jalan tol di Indonesia. Pertama, ketergantungan dana pembebasan lahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang cukup tinggi serta waktu untuk pencairan dana yang cukup lama sehingga harga tanah bisa jadi telah naik. Kedua, ketidakmampuan pendanaan pada awal operasi dan pendanaan jangka panjang. Ketiga, keterbatasan perbankan nasional/dalam negeri pada periode tenor pinjaman, dan keterbatasan kapasitas dengan mengurangi risiko pembebasan lahan yang belum bebas hingga 100 .Oleh karena itu, sangat perlu dikembangkan suatu model finansial baru yang dapat diimplementasikan pada pembangunan jalan tol di Indonesia. Ada tujuh model pendanaan yang teridentifikasi yang berhasil dan efektif diimplementasikan di dunia. Ketujuh model tersebut adalah earmarked tax revenue, deep discount bond, take out financing, tax increment financing, land lease, deferred debt, dan private donation.Walaupun demikian, ketujuh model tersebut belum pernah dilaksanakan untuk jalan tol di Indonesia. Untuk menentukan model mana yang paling sesuai diimplementasikan di Indonesia, maka metode yang dilakukan adalah studi literatur dan wawancara mendalam in-depth interview . Hasil penelitian ini mendapatkan dua model pendanaan yang paling sesuai dan dapat diimplementasikan, yaitu model pendanaan deep discount bond dan land lease. Kedua model tersebut kemudian dikombinasi menjadi model pendanaan kombinasi deep discount project bond dan land lease.Selanjutnya untuk mendapatkan faktor kritis critical success factor/CSF model kombinasi tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode Delphi kepada para pakar di bidang investasi dan finansial jalan tol. Lima peringkat teratas CSF model kombinasi tersebut adalah status lahan yang disewakan rdquo;clear dan clean rdquo;, alokasi risiko dan pembagian risiko yang adil, keterlibatan pemerintah pada penjaminan atas risiko yang menjadi tanggung jawab pemerintah baik selaku penanggung jawab proyek kerja sama PJPK maupun bukan PJPK tetapi masih relevan, dukungan sistem politik yang stabil, dan desain perencanaan dan lokasi yang disewakan terencana dan terintegrasi.Setelah mendapatkan CSF kedua model tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membangun model pendanaan kombinasi deep discount project bond DDPB dan land lease, dan mengembangkan kelembagaan dan kebijakan model kombinasi tersebut. Adapun kelembagaan model pendanaan kombinasi tersebut adalah adanya misi kelembagaan, yaitu mewujudkan optimalisasi penerimaan sewa lahan dan sistem keuangan berkelanjutan dalam investasi jalan tol; mengamankan lahan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; dan meningkatkan tata kelola, nilai tambah, sistem keuangan, dan investasi yang kondisif jalan tol kerja sama pemerintah badan usaha KPBU .Lebih lanjut, termasuk karakteristik kelembagaan lainnya pada perencanaan strategis, prioritas kelembagaan, alokasi sumber daya finansial, anggaran, evaluasi. Kebijakan yang dibutuhkan agar model pendanaan kombinasi ini dapat diaplikasikan adalah diusulkan suatu regulasi atau peraturan pemerintah tentang model pendanaan kombinasi DDPB dan land lease yang menyangkut mengenai tujuan dan prinsip pendanan kombinasi DDPB dan land lease PKDL , penanggungjawab PKDL, pengadaan tanah, pengembalian investasi BUJT, dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah, pembiayaan sebagian PKDL oleh pemerintah, perencanaan PKDL, dan penyiapan PKDL. Secara keseluruhan hasil penelitian ini adalah mengembangkan model pendanaan jalan tol dengan kombinasi deep discount project bond dan land lease di Indonesia.

---

ABSTRACTThere are three main problems with the toll road financing model in Indonesia. First, there is the highest dependency of land acquisition funds at State Budget APBN , and the fund disbursements take a rather long time, so that it can cause land prices to increase. Second, there is an inability to have long-term financing, because to form a consortium, a sponsoring company should have already been in operation for a minimum of 3 years with a good financial condition, and there is low traffic uncertainty due to short segment operations. Third, there are national banking limitations in the borrowing tenor period, and there are capacity limitations by reducing land acquisition risks that are not 100 free. Therefore, it is essential to develop a new financial model that can be implemented in developing toll roads in Indonesia.There are seven financing models that have been identified as being successfully implemented and effective in the world. The seven models are earmarked tax revenue, deep discount bonds, take-out financing, tax increment financing, land lease, deferred debt, and private donations.In spite of this, the seven models have not been implemented for toll roads in Indonesia. To determine which model is most effective to be implemented in Indonesia, a literature study and in-depth interviews need to be conducted. These research results revealed two appropriate financing models that can be implemented, which are the deep discount bonds financing model and the land lease financing model.Next, to obtain the critical success factor CSF of this combination of models, this research uses a Delphi method for experts in the toll road investment and financing field. The five ratings above of the combination CSF model are land status that is rented ldquo;clear and clean rdquo;, risk allocations and risk divisions that are fair, government involvement in guaranteeing risks that become the responsibility of the government, whether in being responsible for a joint project PJPK or a non-joint project but still relevant, support of a stable political system, and a planning design and location that is rented according to plan and integrated.After acquiring the CSF of both models, the next step is to build a deep discount project bond and land lease combination financing model, as well as develop an institution and combination model policy. For the combination financing model institution, it creates optimization of land renting and a sustainable financial system for toll road investing; secures physical state land, administration, and law; and improves the management, added value, financial system, and investments that are conducive for joint toll roads with a government body KPBU .In addition, this includes other institution characteristics in strategic planning, institution priorities, financial resource allocations, budgeting, and evaluations. The policy needed in order that this combination financing model can be applied is suggested in a government regulation or law about the DDPB and land lease combination financing model that is about the goals and principles of DDPB and land lease PKDL combination financing, PKDL responsibility, land availability, BUJT investment returns, government support and guarantees, financing some PKDL by the government, PKDL planning, and PKDL provisions. Overall, these research results develop a toll road financing model by combining deep discount project bonds and land leases in Indonesia."

"Perubahan sistem pemerintahan dan hubungan antara pusat dan daerah dengan diberlakukannya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 membawa impikasi bagi kelangsungan semua sektor, termasuk sektor transportasi. Salah satu isu yang kemudian menjadi perhatian pada sektor transportasi adalah isu mengenai pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan. Seiring dengan diberlakukannya sistem desentralisasi maka masalah pendanaan infrastruktur merupakan wujud kemandirian dari daerah didalam melakukan penanganan terhadap infrastruktur yang terdapat diwilayahnya masing-masing. Seperti diketahui penanganan dan pembangunan ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya, sementara krisis ekonomi yang masih dihadapi Indonesia menyebabkan jumlah dana yang tersedia semakin terbatas. Berdasar kondisi ini maka diperlukan langkah-langkah kebijakan di sektor jalan yang secara tepat guna dapat memberikan dampak optimal baik bagi perkembangan sektor jalan maupun sektor lainnya.Untuk dapat menghasilkan kebijakan tersebut maka perlu dikembangkan model kebijakan yang mengadopsi berbagai Variabel yang menentukan dampak pengalokasian anggaran sektor jalan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa variabel yang berpengaruh adalah komposisi sektor, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan proporsi anggaran untuk sektor jalan. Model sendiri dikembangkan dengan tujuan untuk diperoleh kebijakan yang memberikan dampak paling optimal yaitu pertumbuhan ekonomi.Proses pengembangan model dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak POWERSIM dan Microsoft Excell 6.0. Pemilihan perangkat lunak POWERSIM dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam satu rentang waktu untuk setiap kebijakan yang diambil. Untuk keperluan analisis kebijakan maka dikembangkan 6 (enam) scenario yaitu scenario proporsional (regional), invers proporsional (regional), kombinasi (regional), proporsional (sektoral), invers proporsional (sektoral), dan kombinasi (sektoral). Keenam skenario ini kemudian disimulasikan untuk kemudian diperoleh perbandingan hasil untuk masing-masing skenario.Skenario terbaik dari proses simulasi adalah skenario kombinasi (regional) walaupun pada dasarnya skenario yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah scenario invers proporsional (regional). Pertimbangan pemilihan skenario kombinasi sebagai skenario terbaik adalah karena skenario invers proporsional sulit untuk dilaksanakan karena daerah yang kaya tidak akan memberikan seluruh sumber dayanya kepada daerah miskin, didamping skenario kombinasi mengadopsi sistem subsidi silang antara daerah kaya dengan daerah miskin.DAFTAR PUSTAKA : 11"

"ABSTRAKRencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera mengalami permasalahan dalam hal kesenjangan pendanaan. Skema land lease diajukan dalam penelitian sebagai model pendanaan alternatif. Penelitian difokuskan pada pengembangan kebijakan land lease pada proyek jalan tol. Penelitian terdiri dari tiga research question. Pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview yang dilakukan dua tahap. Metode analisis data yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah Social Network Analysis SNA dan Soft System Methodology SSM . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendanaan land lease, dan didukung dengan transformasi fungsi dan kelembagaan Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN dalam fungsi mengelola pendanaan land lease.

---

ABSTRACTThe development of Trans Sumatera Toll Road is experiencing problems with the financial gap. The land lease scheme was proposed in the study as an alternative funding model. The study focused on land lease policy development on toll road projects. The study consisted of three research questions. The data was collected by in depth interview conducted in two stages. Data analysis methods used for this research are Social Network Analysis SNA and Soft System Methodology SSM . The result of the research concludes that it is necessary to establish a Government Regulation PP governing land lease funding, and supported by transformation of function and institutional of State Asset Management Institution LMAN in the function of managing land lease funding."

"ABSTRAKKebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol tidak sebanding dengan anggaran yang disiapkan. Oleh karenanya dibutuhkan skema pendanaan baru seperti Deep Discount Bond DDB dan Land Lease LL . Untuk dapat memastikan skema tersebut berjalan, dibutuhkan model kelembagaan untuk mengatur para stakeholder yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan menggunakan in-depth interview dan dianalisis dengan Relative Importance Index dan Analisa Multi Kriteria. Model kelembagaan paling efektif untuk pendanaan DDB dan LL menggunakan skema corporate finance, pelaksanaan LL dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN , serta menggunakan satu buah Special Purpose Company SPC .

---

ABSTRACTThe needs of the fund for the development of infrastructure including highways are not comparable to the budget that prepared. Therefore new funding schemes are required such as Deep Discount Bond DDB and Land Lease LL . To ensure the scheme is running, institutional model was needed for organizing stakeholders involved. This data were collected using in depth interview and analyzed with Relative Importance Index and Multi Criteria Analysis. The most effective institutional model for funding DDB and LL use corporate finance scheme, the implementation of LL was done by Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN , and using single Special Purpose Company SPC ."

"Seiring dengan perkembangan waktu, pertumbuhan lalu lintas yang menyebabkan adanya beban berulang (repetitive load) mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja permukaan jalan. Parameter kekasaran permukaan jalan (IRI) merupakan salah satu faktor panting yang menentukan kinerja jaringan jalan.Pada tesis ini dikembangkan model fungsi kinerja ruas berdasarkan hubungan waktu tempuh dan volume per kapasitas jalan didapat dengan cara mengembangkan model regresi hubungan kecepatan dan volume per kapasitas dari grafik D-2 (MKJI 1997) antara data kecepatan dengan volume per kapasitas untuk jalan luar kota. Untuk model 1, fungsi kinerja ruas jalan tidak memasukkan nilai kekasaran permukaan jalan (IRI), model 2 fungsi kinerja ruas jalan memasukkan nilai kekasaran permukaan jalan (IRI), sedangkan untuk model 3 fungsi kinerja ruas dikombinasikan antara model 1 dan model 2.Untuk melihat perbedaan ke tiga model fungsi kinerja ruas, dilakukan pembebanan jaringan dengan wilayah studi jalan yang ada di pulau Jawa dan Madura, terdiri dan 264 zona lalulintas (262 zona internal dan 2 zona ekstemal). Simulasi pembebanan lalulintas dilakukan dengan perangkat lunak EMMEJ2 (Equilibria Multimoda I Multimoda Equilibrium).Hasil pembebanan dari ketiga model kemudian divalidasi dengan data volume lalulintas lapangan. Dari hasil perhitungan diperoleh kesimpulan bahwa fungsi kinerja ruas model 3 rnendekati hasil perhitungan data volume lalulintas di lapangan dimana dari semua jaringan jalan yang dibebankan terdapat 10% ruas jalan yang berbeda volume lalulintasnya. Untuk perbandingan masing-masing model antara model 1 dan model 3 mempunyai perbedaan sebesar 20%.Dari hasil pengembangan model dan pembebanan jaringan jalan yang dilakukan dapat diketahui bahwa fungsi kinerja ruas model 3 nilai volume lalulintas mendekati data volume lalulintas lapangan dan merupakan fungsi kinerja ruas yang terbaik dari ketiga model."

"Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jalan selalu menjadi isu utama dalam perkembangan ekonomi negara-negara berkembang seperti juga Indonesia. Seperti diketahui dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi, sektor transportasi menjadi pemicu (trigger) berbagai sektor lain. Sementara pada sisi yang lain penanganan dan peningkatan infrastruktur jalan memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit.Untuk memaksimalkan penggunaan anggaran terhadap penanganan infrastruktur jalan maka perlu dikembangkan Model Road Segment Budgeting yang bertujuan untuk mencari kombinasi langkah penanganan dan seluruh segmen yang ada pada jaringan jalan yang optimal dengan tetap memenuhi fungsi kendala anggaran biaya yang dialokasikan pada sektor jalan.Proses pemodelan menggunakan pendekatan linear programming. Masukan data pada proses perhitungan diambil dan hasil keluaran (output) tahap perencanaan jaringan jalan yang berupa AADT, lebar jalan, panjang jalan, nilai IRI, V/C ratio dan total alokasi anggaran untuk sektor jalan yang merupakan keluaran (output) tahap pembuatan kebijakan, disamping data-data lain yang diperoleh baik dari perangkat peraturan maupun asumsi-asumsi yang telah disesuaikan dengan kondisi eksisting.Perangkat lunak yang digunakan dalam proses perhitungan adalah SOLVER dan Microsoft Excell 6.0. Keluaran yang dihasilkan pada level ini adalah besar alokasi anggaran dan jenis penanganan untuk masing-masing segmen. Sebagai pembanding mengenai kondisi optimal, maka enam skenario yang telah ditetapkan pada level pembuatan kebijakan diiterasi untuk memperoleh gambaran mengenai perbedaan yang terjadi pada setiap langkah penanganan. Dan hasil perhitungan iterasi terhadap diperoleh hasil skenario kombinasi dengan pendekatan regional memberikan jumlah ruas dan panjang jalan yang tertangani paling banyak sementara untuk pendekatan sektoral maka skenario yang menghasilkan penanganan jumlah ruas terbanyak adalah skenario Invers Proporsional. Hasil perhitungan skenario Kombinasi dengan pendekatan Regional adalah lebih baik dibandingkan dengan skenario Invers proporsional dikarenakan pada skenario ini mengadopsi konsep keadilan dimana terjadi proses subsidi silang antara daerah kaya dan daerah miskin."

"Sesuai dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No 30, 1995, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tangerang mempunyai tugas sebagai menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka PDAM Tangerang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Tangerang. Tingkat pelayanan PDAM baru mencapai sekitar 2,7% dari jumlah penduduk Kota Tangerang, voleme kapasitas pengolahan terpasang (2001) tercatat sebesar 185 ltl dtk. Mengingat persoalan yang dihadapi di masa datang yang semakin komplek sesuai dengan cakupan pelayanan yang semakin tinggi, penelitian dalam tesis ini mencoba untuk merespon tantangan tersebut, dengan melihatnya sebagai opportunity terhadap potensi-potensi yang dapat dikembangkan melalui pendekatan project financing, mencari bentuk pola pendanaan yang sesuai dengan karakteristik perusahaan daerah, serta fungsinya sebagai pelayan masyarakat.Kajian penelitian terhadap perusahaan daerah air minum merupakan, sebagai upaya untuk mengetahui masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan pengolahan air bersih, terutama terhadap kemampuan financial PDAM dalam mengembangkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Pendekatan pendanaan rnelalui project financing diharapkan dapat menentukan model pola pendanaan yang melibatkan para lenders, sponsor, banker , contractor maupun supplier. Hasil simulasi Monte Carlo pada CashFlow poly pendanaan Built Operation Transfer (BOT) dengan masa konsesi selama 30 tahun diperoleh nilai Net Present Value tinggi bila dibandingkan dengan masa konsesi yang lebih rendah, serta perolehan nilai profit terhadap pengelola cukup tinggi.

---

As according the decision of Walikotamadya Kota Tangerang, no 30,1995 that PDAM have duty as carrying out management of drinking water to increase prosperity of society, hence PDAM town of Tangerang have big responsibility especially of drinking water to fulfill amount of water required of society in town of Tangerang. Coverage service of PDAM town of Tangerang around of 2,7% from amount of population demand in Tangerang, with processing capacities installed (2001) noted equal to 185 ltldtk. Considering the problem faced in a period coming, which progressively is complex as according to service coverage which is excelsior, hence research in this thesis try for the challenge seen as opportunity the potencies able to develop by approach of financing project, searching financing pattern from matching with characteristic company of district.

Research study to company PDAM of, as effort to know the problem of which is facing by company of processing of drinking water, especially to ability of PDAM financial in developing coverage services of clean water to society. Approach of financing project expected to determine financing pattern model with private sector partnership as of the lenders, sponsor/investors, banking, and contractor or supplier. Result simulation of Monte Carlo with cash flow built operation transfers 30 year, finding NPV value positive and profit acceptable."

"Keselamatan kerja menjadi sebuah fenomena yang harus diperhatikan oleh sektor konstruksi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi, terlebih lagi sektor konstruksi sebagai penyumbang angka kecelakaan kerja tertinggi. Untuk mengatasi kecelakaan kerja yang dapat terjadi dalam sebuah proyek, dibentuklah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sistem tersebut dikenal dengan nama Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK3. Konsep SMK3 telah lama diterapkan di Indonesia, tetapi pada kenyataannya, angka kecelakaan yang terjadi tetap saja mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Tentu hal ini menjadi sebuah kegagalan dari penerapan SMK3 yang seharusnya dapat mengurangi angka kecelakaan kerja. Kenyataannya, keberhasilan penerapan SMK3 juga dipengaruhi oleh tingkat kematangan keselamatan perusahaan yang menerapkan SMK3 tersebut. Ketika perusahaan berada pada tingkat kematangan keselamatan yang tinggi, budaya keselamatan yang baik akan terbentuk, sehingga SMK3 akan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kondisi eksisting tingkat kematangan keselamatan di Indonesia, yang kemudian akan diusulkan metode pengembangan terhadap kondisi eksisting. Selanjutnya, hubungan antara tingkat kematangan keselamatan terhadap budaya yang akan mempengaruhi kinerja keselamatan dan kinerja proyek juga akan dilihat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hubungan antara budaya keselamatan, tingkat kematangan, dan kinerja, serta metode pengembangan tingkat kematangan keselamatan.

---

Work safety is a phenomenon that has to be handled by the Indonesia construction sector. It is because there is a high number of work accident, moreover, construction is the highest contributor for the number of work accidents. To handle the work accident that may occurs, a system is formed, and we called it as Health, Safety and Environment System HSE system. The HSE concept has been applied in Indonesia for a long time, but still the number of work accident is increasing over years. It indicates that the HSE system has failed. In fact, the success of HSE system is affected by safety maturity level of the construction enterprises. When the safety maturity level of the company at its highest, it will create a safety culture, and will make the HSE system work properly.

The objectives of this paper are to portrait the existing condition of safety maturity level in Indonesia, and give some improvement suggestions and also to see the relation between safety maturity level and safety culture that will affect safety and project performance. The results of this paper are the relation between safety maturity level and safety culture, and methods suggested to improve safety maturity level."