Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada saat ini, adanya kebutuhan akan sarana komunikasi yang handal merupakan suatu tuntutan yang harus dijawab oleh para penyelenggara telekomunikasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia mulai mengembangkan ISDN yang merupakan pelayanan telekomunikasi yang memungkinkan penyaluran komunikasi baik suara maupun data didalam satu infrastruktur yang seragam. Namun era komunikasi digital pada saat ini juga harus ditunjang oleh adanya pengintegrasian dari tiap-tiap sistem atau jaringan, agar tercipta suatu jaringan telekomunikasi yang global. Sistem komunikasi yang ada akan sating berintegrasi melalui proses interworking dari sistem-sistem tersebut. ISDN dirancang sebagai suatu sistem yang dapat berinterworking dengan berbagai macam jaringan komunikasi lainnya. Untuk semakin memperluas dan memudahkan usaha pelayanan, maka salah satu pelayanan yang juga telah dikembangkan adalah sistem komunikasi RECT. DECT merupakan salah satu alternatif sistem yang diberikan untuk menunjang berbagai macam aplikasi baik untuk komunikasi bergerak (mobile) maupun untuk komunikasi tetap (fixed) yang juga memiliki kemampuan untuk berinterworking dengan ISDN. Dalam skripsi ini, penulis mencoba menganaiisa interworking sistem DECT dengan ISDN Basic Rate Access melalui komunikasi dari masing-masing protokol kedua sistem serta kemungkinan penerapannya di Indonesia sehingga akan sangat mendukung dalam usaha untuk semakin memperluas pelayanan telekomunikasi saat ini."

"Memasuki era globalisasi ekonomi dan informasi serta persaingan bebas dunia khususnya di bidang teknologi telekomunikasi yang saat ini sedang memasuki teknologi jaringan pita lebar atau yang biasa dikenal dengan nama Broadband ISDN (B-ISDN), maka PT. Telkom sebagai penyelenggara telekomunikasi di Indonesia juga merencanakan penerapan jaringan B-ISDN tersebut dimana pada tahap awal akan dibangun pada jaringan backbone antara kota Jakarta - Surabaya dengan menggunakan transmisi serat optik berteknologi SDH (STM-16).Penerapan jaringan B-ISDN ini tentu akan terkait dengan beberapa aspek baik aspek teknik maupun non teknik. Untuk itu penulis dalam tesis ini mencoba menganalisa aspek-aspek yang terkait tersebut. Analisa non teknik disini mencakup aspek ekonomi, aspek pemasaran dan aspek regulasi. Sedangkan analisa teknik antara lain membahas aspek sinkronisasi ATM dan SDH, interoperabilitas perangkat yang multi vendor.

---

Enfacing a global era in economic and information fields as well as a worldwide free competition, particularly in the telecommunication technology, that is now facilitating a network wideband technology or more well known by the name of Broadband ISDN (B-ISDN), therefore PT. Telkom as an organisator or holdkeeper telecommunication in Indonesia has also planned the application of that network B-ISDN where is at first going to be built a network backbone between Jakarta - Surabaya by using a fibre optic transmission with a SDH (STM-16) technology.

The application of this network B-ISDN surely will deal with several aspects, either technique or non technique aspects. For this purpose, the writer in this thesis try to analyze those related aspects. In this paper, the non technique analysis Involves some aspects such as economics, marketing and regulation. Meanwhile, the technique analysis tells us about such as a synchronization between ATM and SDH , as an interoperability of multivendor facilities."

"Penelitian ini membahas tentang kualitas pelayanan perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan pada PTSP tingkat kelurahan di Jakarta Timur yang terdiri dari PTSP Kelurahan Pulo Gebang, PTSP Kelurahan Klender, PTSP Kelurahan Utan Kayu Utara, PTSP Kelurahan Cililitan, dan PTSP Kelurahan Ciracas. Hal tersebut karena wilayah Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah perizinan terbanyak dan memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi di antara 5 wilayah lainnya di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa masalah pada unsur-unsur tertentu dalam penilaian kualitas pelayanan dan keluhan dari masyarakat, sehingga dalam penelitian ini kualitas pelayanan menjadi fokus dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan perizinan pada unit PTSP tingkat kelurahan di Jakarta Timur berada dalam kategori baik. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori SERVQUAL, perbandingan antara layanan yang diharapkan dan layanan yang dirasakan secara langsung oleh pengguna layanan memiliki gap yang kecil yaitu sebesar -1%. Hal ini membuktikan bahwa layanan yang diterima pada pelayanan perizinan unit PTSP tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur hampir memenuhi layanan yang diharapkan oleh para pengguna layanan.

---

This study discusses the quality of service for the Licensing Service at Urban Village level of One Stop Integrated Service (PTSP) in the Administrative of East Jakarta. The purpose of this study is to analyze the service quality of the Licensing Services at the Urban Village level in East Jakarta consisting of PTSP Pulo Gebang, PTSP Klender. PTSP Utan Kayu Utara, PTSP Cililitan, and PTSP Ciracas. It is due to the East Jakarta area is one of the areas which has the greatest number of licensing and the highest Community Satisfaction Index (IKM) score among the 5 other regions in DKI Jakarta. However, there are still some problems found with certain elements in assessing the service quality and complaints from the public, so that this service quality is the focus of this research. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques. The research results show that based on the whole of the service quality of the Licensing Service at the Urban Village level in East Jakarta is in the good category. Based on the result of an analysis using the SERVQUAL theory, the comparison between the expected service and the perceived service by users has a small gap of -1%. This proves that the perceived service of licensing service at the Urban Village level of One Stop Integrated Service (PTSP) in the Administrative of East Jakarta almost meet the service expected by users"

"Skripsi ini membahas mengenai PT JakLingko Indonesia dalam Penyelenggaraan Integrasi Sistem Transportasi di Provinsi DKI Jakarta, di mana integrasi sistem transportasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan demi mendukung pengarusutamaan penggunaan transportasi publik dan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Pada skripsi ini, pembahasan akan difokuskan ke dalam tiga pokok bahasan. Pertama, relevansi dari pembentukan badan usaha yang baru untuk menyelenggarakan sistem integrasi transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Kedua, perihal kelembagaan PT JakLingko Indonesia dalam penyelenggaraan sistem integrasi transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dari PT JakLingko Indonesia dalam penyelenggaraan integrasi sistem transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan PT JakLingko Indonesia merupakan suatu badan usaha swasta dengan bentuk joint venture yang menyelenggarakan integrasi sistem pembayaran transportasi publik dan implementasi paket tarif transportasi publik. Pembentukan PT JakLingko Indonesia merupakan hal yang relevan dan perlu untuk dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, memaksimalkan penyelenggaraan integrasi transportasi publik, dan memandirikan risiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan integrasi sistem pembayaran transportasi publik. Kemudian, sebagai suatu badan usaha dengan bentuk perseroan, PT JakLingko Indonesia tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini juga menunjukkan, sebagai badan usaha swasta yang turut terlibat dalam kebijakan integrasi sistem transportasi publik, terdapat beberapa badan/lembaga yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, terlibat dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban terhadap integrasi sistem pembayaran transportasi publik yang diselenggarakan oleh PT JakLingko Indonesia.

---

This thesis discusses PT JakLingko Indonesia in the Implementation of Public Transportation System Integration in DKI Jakarta, where the integration of transportation system is an important aspect to be implemented in order to support the prioritization of public transportation usage and reduce reliance on the use of private vehicles. In this thesis, the discussion will be focused on three main topics. First, the relevance of establishing new business entities to organize the public transportation system integration in DKI Jakarta. Second, the institutional aspects of PT JakLingko Indonesia in organizing the public transportation system integration in DKI Jakarta. Third, the mechanisms of supervision, control, and accountability of PT JakLingko Indonesia in the implementation of the public transportation system integration in DKI Jakarta. This research is conducted as a doctrinal research by conducting a literature review from various sources. The results of this research indicate that PT JakLingko Indonesia is a private business entity in the form of a joint venture that organizes the integration of public transportation payment systems and the implementation of public transportation tariff packages. The establishment of PT JakLingko Indonesia is relevant and necessary to be established in order to implement the provisions of laws and regulations, maximize the implementation of public transportation integration, and to be independent of the risks arising from the implementation of the integration of public transportation payment systems. Furthermore, as a business entity in the form of a company, PT JakLingko Indonesia is subject to the provisions of the Limited Liability Company Law. This research also shows, as a private business entity that is involved in the policy of integrating the public transportation system, there are several agencies / institutions that, in accordance with their main duties and functions, are involved in supervision, control, and accountability for the integration of the public transportation payment system organized by PT JakLingko Indonesia."

"Perkembangan teknologi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk beroperasi lintas negara tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Namun, hal ini memberikan tantangan hukum baru bagi negara-negara, yang biasanya mengandalkan kriteria kehadiran fisik untuk menentukan keberadaan secara hukum. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kasus Netflix di Indonesia, yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2016 dan mendapatkan jumlah pelanggan yang cukup besar, walau tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif disertai dengan studi literatur untuk mengkaji undang-undang seputar layanan digital asing, implementasinya, dan status Netflix di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 telah menjabarkan kewajiban-kewajiban untuk perusahaan digital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga telah memperkenalkan konsep “kehadiran ekonomi signifikan” yang bertujuan untuk menghadapi kewajiban pajak perusahaan digital ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Netflix di Indonesia dikelola oleh Netflix Inc. di Amerika Serikat, Netflix Pte. Ltd. di Singapura, dan Netflix International B.V. di Belanda. Setiap kantor memiliki peran yang berbeda dan tunduk pada hukum yang berbeda. Namun, Netflix tetap harus mematuhi hukum Indonesia karena memiliki aktivitas komersial di Indonesia. Tidak adanya keberadaan hukum Netflix di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan dalam menegakkan peraturan terhadap Netflix. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukumnya untuk menghadapi pertanyaan tentang layanan digital asing yang beroperasi tanpa kehadiran fisik.

---

Technological developments have allowed companies to manage cross-border operations without physical presence. However, this development presents new legal challenges for States, whose legal systems rely on traditional threshold of physical presence to determine existence of legal presence. This thesis aims to explore the case of Netflix in Indonesia, who has been operating in Indonesia since 2016 and gained considerable number of paid subscribers, despite lacking a permanent establishment in Indonesia. The author uses a juridical-normative research method accompanied with literature study to examine laws surrounding foreign digital services, its implementation, and Netflix’s status in Indonesia. Indonesia’s Government Regulation No. 71 of 2019 and Minister of Communications and Information Regulation No. 5 of 2020 have several obligations for companies operating in the digital sector. Law No. 2 of 2020 also recently introduced the concept of “significant economic presence” aimed at tackling these companies’ tax obligations. This research concludes that Netflix in Indonesia is managed by Netflix Inc. in United States, Netflix Pte. Ltd. in Singapore, and Netflix International B.V. in Netherlands. Each office has different roles and are subject to different laws. However, Netflix still has to comply to Indonesian law as it has commercial activities in Indonesia. Due to its lack of concrete legal personality in Indonesia, the Indonesian government had difficulties in enforcing certain regulations and laws towards Netflix. The government of Indonesia needs to strengthen its legal framework to face the question of foreign digital services operating without physical presence."