Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dilema yang dihadapi pemerintah dalam perencanaan infrastruktur jalan pada saat krisis ini adalah bagaimana pemanfaatan dana yang terbatas dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu dibutuhkan suatau pola perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih komprehensif yang melibatkan aspek perencanaan, pendanaan dan proses kebijakan. Model perencanaan jalan dengan tinjauan jaringan jalan dalam analisisnya menggunakan parameter kondisi jalan yaitu kekasaran permukaan jalan atau IRI (International Roughness Index) bertujuan membuat model Kinerja Ruas berdasarkan Hubungan IRI dan Kecepatan.Nilai kekasaran permukaan (IRI) merupakan parameter kinerja ruas jalan baik dari struktur perkerasan maupun dari sisi lalu lintas yaitu kecepatan tempuh. Dampak dari penurunan nilai IRI direfleksikan dari meningkatnya kecepatan tempuh rata-rata pada ruas yang terkait. Dengan menggunakan data IRMS untuk Pulau Sawa, dilakukan simulasi dari beberapa skenario untuk memperoleh hubungan yang paling optimal, yaitu gada skenario 5 tidak diklasifikasikan berdasarkan provinsi maupun tipe jalan, data IRI sub-segmen dirata-rata.Untuk menilai efektifitas dan efesiensi program penanganan jalan dapat dilihat dari kinerja jaringan yang dapat disimulasikan melalui proses pembebanan jaringan. Parameter utama dalam model pembebanan jaringan adalah Fungsi Kinerja Ruas (FKR) yang diturunkan dari kecepatan tempuh rata-rata pada ruas jalan.Pada penelitian ini dikembangkan model fungsi Kinerja Ruas ( FKR ) jalan yang diturunkan dari hasil pengukuran kekasaran permukaan jalan ( IRI ). Data IRI digunakan untuk memperoleh hubungan nilai IRI terhadap kecepatan tempuh rata-rata kendaraan pada ruas jalan yang terkait.Di dapat persamaan hubungan IRI dengan keccpalau y = 11.0747x' - 3.4179x + 62.673, Model ini kemudian dikombinasikan ke dalam model FKR jalan untuk masing-masing klasifikasi jalan yang ada. Model FKR yang dikembangkan d&pal digunakan untuk menilai efisiensi dan efektifias strategi penanganan jalan.Hasil Model Fungsi Kinerja Ruas yang didapat lalu dibedakan untuk setiap Klasifikasi fungsi jalan sesuai dengan kapasitasnya. Hasil dari tahap pemodelan jaringan jalan adalah kinerja performansi jalan berupa VAC ratio, volume, kecepatan untuk setiap ruas jalan. Hasil ini dan data IRI kondisi eksisting akan menjadi masukan pada tahap selanjutnya (model RSBA), yang akan menganlisis data tersebul untuk memberikan input balik berupa skenario perbaikan.Dari benefit yang didapat berdasarkan skenario hasil model yang dibandingkan dengan kondisi do-nothing, dapat dihitung nilai benefit rupiahnya, berdasarkan biaya operasi kendaraan.DAFTAR PUSTAKA : 7 ( 1977 - 2002 )"

"Perubahan sistem pemerintahan dan hubungan antara pusat dan daerah dengan diberlakukannya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 membawa impikasi bagi kelangsungan semua sektor, termasuk sektor transportasi. Salah satu isu yang kemudian menjadi perhatian pada sektor transportasi adalah isu mengenai pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan. Seiring dengan diberlakukannya sistem desentralisasi maka masalah pendanaan infrastruktur merupakan wujud kemandirian dari daerah didalam melakukan penanganan terhadap infrastruktur yang terdapat diwilayahnya masing-masing. Seperti diketahui penanganan dan pembangunan ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya, sementara krisis ekonomi yang masih dihadapi Indonesia menyebabkan jumlah dana yang tersedia semakin terbatas. Berdasar kondisi ini maka diperlukan langkah-langkah kebijakan di sektor jalan yang secara tepat guna dapat memberikan dampak optimal baik bagi perkembangan sektor jalan maupun sektor lainnya.Untuk dapat menghasilkan kebijakan tersebut maka perlu dikembangkan model kebijakan yang mengadopsi berbagai Variabel yang menentukan dampak pengalokasian anggaran sektor jalan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa variabel yang berpengaruh adalah komposisi sektor, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan proporsi anggaran untuk sektor jalan. Model sendiri dikembangkan dengan tujuan untuk diperoleh kebijakan yang memberikan dampak paling optimal yaitu pertumbuhan ekonomi.Proses pengembangan model dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak POWERSIM dan Microsoft Excell 6.0. Pemilihan perangkat lunak POWERSIM dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam satu rentang waktu untuk setiap kebijakan yang diambil. Untuk keperluan analisis kebijakan maka dikembangkan 6 (enam) scenario yaitu scenario proporsional (regional), invers proporsional (regional), kombinasi (regional), proporsional (sektoral), invers proporsional (sektoral), dan kombinasi (sektoral). Keenam skenario ini kemudian disimulasikan untuk kemudian diperoleh perbandingan hasil untuk masing-masing skenario.Skenario terbaik dari proses simulasi adalah skenario kombinasi (regional) walaupun pada dasarnya skenario yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah scenario invers proporsional (regional). Pertimbangan pemilihan skenario kombinasi sebagai skenario terbaik adalah karena skenario invers proporsional sulit untuk dilaksanakan karena daerah yang kaya tidak akan memberikan seluruh sumber dayanya kepada daerah miskin, didamping skenario kombinasi mengadopsi sistem subsidi silang antara daerah kaya dengan daerah miskin.DAFTAR PUSTAKA : 11"

"Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jalan selalu menjadi isu utama dalam perkembangan ekonomi negara-negara berkembang seperti juga Indonesia. Seperti diketahui dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi, sektor transportasi menjadi pemicu (trigger) berbagai sektor lain. Sementara pada sisi yang lain penanganan dan peningkatan infrastruktur jalan memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit.Untuk memaksimalkan penggunaan anggaran terhadap penanganan infrastruktur jalan maka perlu dikembangkan Model Road Segment Budgeting yang bertujuan untuk mencari kombinasi langkah penanganan dan seluruh segmen yang ada pada jaringan jalan yang optimal dengan tetap memenuhi fungsi kendala anggaran biaya yang dialokasikan pada sektor jalan.Proses pemodelan menggunakan pendekatan linear programming. Masukan data pada proses perhitungan diambil dan hasil keluaran (output) tahap perencanaan jaringan jalan yang berupa AADT, lebar jalan, panjang jalan, nilai IRI, V/C ratio dan total alokasi anggaran untuk sektor jalan yang merupakan keluaran (output) tahap pembuatan kebijakan, disamping data-data lain yang diperoleh baik dari perangkat peraturan maupun asumsi-asumsi yang telah disesuaikan dengan kondisi eksisting.Perangkat lunak yang digunakan dalam proses perhitungan adalah SOLVER dan Microsoft Excell 6.0. Keluaran yang dihasilkan pada level ini adalah besar alokasi anggaran dan jenis penanganan untuk masing-masing segmen. Sebagai pembanding mengenai kondisi optimal, maka enam skenario yang telah ditetapkan pada level pembuatan kebijakan diiterasi untuk memperoleh gambaran mengenai perbedaan yang terjadi pada setiap langkah penanganan. Dan hasil perhitungan iterasi terhadap diperoleh hasil skenario kombinasi dengan pendekatan regional memberikan jumlah ruas dan panjang jalan yang tertangani paling banyak sementara untuk pendekatan sektoral maka skenario yang menghasilkan penanganan jumlah ruas terbanyak adalah skenario Invers Proporsional. Hasil perhitungan skenario Kombinasi dengan pendekatan Regional adalah lebih baik dibandingkan dengan skenario Invers proporsional dikarenakan pada skenario ini mengadopsi konsep keadilan dimana terjadi proses subsidi silang antara daerah kaya dan daerah miskin."

"Perkembangan pembangunan pada suatu wilayah, berkembang seiring dengan pemenuhan sarana dan prasarana transportasi, kebijakan tersebut haruslah didasarkan pada analisa dan prediksi yang tepat. Hal tersebut dapat dilihat pada pengembangan sarana dan prasarana di Kampus Universitas Indonesia Depok, salah satu fasilitas sarana yang akan dikembangkan adalah Rumah Sakit Universitas Indonesia, untuk mendapatkan sarana transportasi yang efektif dan efisien serta menciptakan perbaikan kualitas pada sarana transportasi yang sudah ada, maka analisa dan perencanaan sistem jaringan jalan di kampus Universitas Indonesia perlu dilakukan. Maksud dan Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis ruas jalan disekitar Bundaran Makara Kampus Universitas Indonesia Depok, dengan cara melakukan pemodelan pembebanan jaringan jalan akibat adanya pembangunan Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI). Permodelan dibuat menjadi 4 kondisi, dimana setiap kondisi menggambarkan keadaan jaringan jalan pada area penelitian menerima beban lalu lintas yang berbeda seiring dengan adanya pertumbuhan volume lalu lintas kendaraan. Pada penelitian ini, pemodelan menggunakan bantuan dari software VISSIM untuk menganalisis 4 kondisi pemodelan. hasil data yang digunakan untuk analisa dilihat dari nilai kecepatan rata-rata (time mean speed) kendaraan, total waktu antrian kendaraan dan nilai V/C ratio dari hasil perhitungan manual untuk melihat kondisi tingkat kenyamanan jalan. Hasil analisa ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan masukan terhadap kebijakan dari pihak Kampus Universitas Indonesia, dalam kaitannya dengan pola manajemen dan perbaikan lalu lintas jaringan jalan khusunya pada ruas jalan yang termasuk kedalam daerah penelitian.

---

Development progress in an area, will growth along with fulfillment facilities and transportation infrastructure, the policy must be based on proper analysis and prediction. It can be seen in the development of facilities and infrastructure at the University of Indonesia Campus, one means of facilities to be developed is University of Indonesia Hospital. In order to obtain an effective and efficient transportation, and also improve in the quality of existing transportation facilities. Analyzing and planning of road network system at the University of Indonesia campus is needed.

The purpose and objective of this study to analyze the roads around the roundabout makara University of Indonesia Campus, using the road network modeling assignment due to development of University Teaching Hospital. The modeling was made into 4 conditions, where each condition describes the road in the study area receives a different traffic load in line with the growing volume of vehicular traffic.

In this study, the model using help VISSIM software to analyze the 4 conditions model. Analysis data can be seen from average speed of vehicles (time mean speed), total queuing time of vehicle and value of V/C ratio of the results of manual calculations to see the condition of the level of service road.

The results of this analysis is expected to assist in providing input to the policy of University of Indonesia, in relation to patterns of the traffic management and improvement of road network especially in the road that included in the study area."

"Road infrastructure is one that must be constructed in Indonesia. Road construction requires huge capital. Government in order to build roads, make a coint venture with infrastructure financing institution. Financing institutions is one important in Indonesia. Financial institution regulated in Presidential Regulation No.9 of 2009 on Financing Institutions. Juridical arrangements regarding financing institutions have been inadequate. This is because the arrangement of financing institutions are regulated in the presidential and ministerial decrees. The importance of these financial institutions need a clear arrangement and can also be a “legal foundation” in the regulation of financial institutions. This paper will analyze the legal aspects of infrastructure financing in Indonesia."

"jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pembukaan menyebutkan untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan berbangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis, sampaisejauh mana suatu kebijakan dapat di-implementasikanmelalui suatu ketentuan peraturan perundangan, dapatsecara efektif dilaksanakan sesuai dengan maksud dantujuannya semula. Sebagaimana amanat dalam Undang-UndangDasar 194 5 yang menyangkut tentang perekonomian, termasukpengelolaan serta pemanfaatannya bagi kepentingan rakyatbanyak, harus dapat dirasakan hasil dan manfaatnya olehsegenap rakyat Indonesia secara menyeluruh danmerata.Penelitian ini menggunakan metode penelitiannormatif dengan cara pengumpulan, pengolahan dan analisisdata yang bersifat deskriptif analisis. Undang-UndangNomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah merupakan salahsatu bentuk ketentuan pelaksanaan kebijakan tentangbagaimana diaturnya pembangunan infrastruktur jalan,khususnya jalan tol yang diharapakan antara lain dapatmenjadikan lebih terbukanya jalur transportasi sekaligusdistribusi,yang diharapkan dapat lebih menggerakkan rodaperekonomian sehingga dapat menciptakan pemerataanpembanguanan dengan hasil-hasilnya, yang pada akhirnyadapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuktercapainya peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia demikesejahteraan dan keadilan yang merata pula. Dalamimplementasinya, kebijakan pembangunan infrastrukturjalan khsusnya jalan tol, menghadapi kendala dan hambatanyang tidak mudah. Keberadaan PT Jasa Marga (Pesero) danpembentukan Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) tidak sertamerta dapat mempermudah percepatan pembangunan jalan tol.Keikut-sertaan atau partisipasi Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta pun masihmendapatkan kendala yang cukup besar.Faktor pengadaanlahan dan penentuan tarif tol merupakan faktor yang dapatmenenetukan menarik-tidaknya investasi jalan tol apabiladitinjau dari segi kelayakan bisnisnya. Lambannyapembangunan jalan tol berakibat pada kurang meratanyajalur transportasi dan distribusi, mengakibatkankurangnya pergerakan pemerataan kegiatan perekonomianguna peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosanguna menggairahkan sektor investasi penyelenggaraan jalantol.

---

ABSTRACTThis research is intended to analyze on how far a policycan be implemented effectively through the provisions ofthe laws and regulations in accordance with its initialobjectives and purposes. As instructed in the 1945Constitutions of the Republic of Indonesia related to theeconomy/ including the administration and utilization forthe interest of the people, its result and benefit mustbe enjoyed by the entire Indonesian people in general andequally. This research uses the normative research methodby collecting, processing and analyzing the data thathave analytic descriptive nature. Law Number 38 of 2004regarding Road is one of the policy implementationformats in the administration of the road infrastructureconstruction particularly toll road that is expected,among others, will allow the opening of thetransportation as well as the distribution path that canactivate the economic wheels in creating the evendistribution of the development and its result in turnwill improve the economic growth for achieving the betterstandard of living for the people in Indonesia as well asthe evenly distributed prosperity and justice. In theimplementation of the policies in the toll roadencountered many problems and hindrances which are noteasily eliminated. The existence of PT Jasa Marga(Persero) and the establishment of Toll Road RegulatingBoard (BP JT) do not automatically make it easier foraccelerating the construction of the toll road. Theparticipation of the Regional-Owned Enterprises (BUMD) orPrivate-Owned Enterprises encountered also significantproblem. The land procurement factor and the decision ofthe toll tariff, that makes the investors loss theirinterest in constructing the toll road if it is seen fromthe business feasibility point of view. In thiscondition, the delay in the construction of the toll roadinfrastructure resulted in the delay in evenlydistribution of the transportation and distribution pathwhich at the end prevent the equal movement of theeconomic activities in supporting the economic growth inIndonesia. In this matter, the government is expected tocreate a breakthrough to stimulate the investment sectorin the organization of toll road."