Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah Tindak pidana pencucian uang dewasa ini sudah merupakan isu global di seluruh dunia yang memerlukan kerjasama di antara seluruh negara untuk menanggulanginya. Tindakan Pencucian uang pada umumnya memanfaatkan jasa perbankan untuk menyimpan dan menyembunyikan aset (uang) hasil kejahatan sehingga seolah-olah aset (uang) tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Hal tersebut dikarenakan jasa-jasa dan instrumen-instrumen kegiatan transaksi keuangan yang disediakan oleh bank memungkinkan untuk digunakan sebagai sarana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Kegiatan Pencucian uang memberikan dampak yang buruk terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan seperti merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang,dan lain-lain.Menyadari dampak buruk dari kejahatan pencucian uang,Pemerintah telah mengeluarkan berbagai ketentuan termasuk Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentanq Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003 (UU TPPU). Sejalan dengan undang-undang tersebut, dalam rangka mencegah disalahgunakannya jasa perbankan (a.l. rekening bank, surat berharga perbankan, dll.) sebagai sarana penyimpanan uang hasil kejahatan maka satu tahun sebelum ditetapkannnya UU TPPU, pada tanggal 10 Juni 2001 dan 13 Desember 2001, Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PBI Know Your Customer Principle/KYC) yaitu prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Dengan ditetapkannnya PBI tersebut maka peranan perbankan dalam pencegahan pencucian uang menjadi sangat penting sekali."

"Tesis ini dilatarbelakangi penerbitan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) oleh Bank Indonesia dalam rangka penataan kembali industri perbankan setelah krisis moneter tahun 1997. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan API terhadap struktur, tingkat persaingan dan kinerja industri perbankan Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan API. Tujuan Tesis ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk struktur, pengaruh kebijakan API terhadap tingkat persaingan industri perbankan dan menganalisis dampak penerapan kebijakan API bagi kinerja perbankan Indonesia dengan periode penelitian tahun 2001 - 2008. Untuk mengukur tingkat persaingan dan bentuk struktur dalam industri perbankan Indonesia digunakan model Panzar-Rosse. Model ini memberikan indikator persaingan yang dikenal sebagai statistik H yang menyediakan penilaian kuantitatif dari persaingan dalam pasar. Statistik H didapatkan dari jumlah elastisitas revenue terhadap harga faktor-faktor produksi berdasarkan reduced form persamaan pendapatan bank. Persyaratan dalam metode Panzar-Rosse adalah sampel observasi harus mewakili ekuilibrium long run untuk mengukur tingkat kestabilan, mengingat model ini menggunakan pendekatan statis. Berdasarkan hasil pengujian, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah diterbitkan kebijakan API oleh Bank Indonesia, maka struktur perbankan Indonesia berbentuk monopoli atau oligopoli kolusif. Bentuk struktur tersebut mencerminkan adanya perbedaan tingkat persaingan bank umum pada periode sebelum dan sesudah API diterbitkan. Dengan diberlakukannya kebijakan API, kondisi perbankan nasional tidak menjadi lebih stabil dibandingkan sebelum API diterbitkan. Namun ketidakstabilan ini tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum, sehingga setelah kebijakan API diterbitkan kinerja bank umum mengalami peningkatan.

---

The background of this Thesis was the issuance of the Indonesian Banking Architecture (API) by Bank Indonesia in the framework of restructuring the banking industry after the financial crisis in 1997. The main concern of this thesis was the impact of the Indonesian Banking Architecture policy toward structure, the level of competition and performance of the Indonesian banking industry before and after the promulgated of API. The purpose of this Thesis is to identify the shape of the structure, to measure the impact of promulgated of API policy toward the level of competition of the banking industry and to analyze the impact of API?s implementation toward performance of banking industry with year study period from 2001 to 2008. To measure the level of competition and the shape of the structure of Indonesian banking industry used Panzar-Rosse model. This model provides an indicator of competition, known as H statistic that provides a quantitative assessment of competition in the market.

H statistics obtained from the amount of revenue to price elasticity factors of production based on the reduced form bank revenue equations. The terms of the Panzar-Rosse method is to sample observation should be representative of long run equilibrium to measure the level of stability, since this model uses a static approach. On the basis of test result, it is concluded that after the Indonesia Banking Architecture policy issued by Bank Indonesia, the structure of Indonesian banking industry is monopoly or collusive oligopoly. This structure reflects the different levels of competition for commercial banks in the period before and after the implementation of API. The condition of banking industry do not become more stable than before the published of API. However this instability does not affect toward performance of banking industry, so performance of banking industry have increased."

"Kredit yang disalurkan oleh sektor perbankan pasca krisis 1997 mengalami penurunan yang sangat tajam sehingga angka Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai titik terendah pada bulan Maret 2000. Sementara itu meskipun LDR tahun 2003 sudah menunjukkan peningkatan sehingga menjadi sebesar 48,53% pada bulan Desember 2003 namun angkanya masih jauh di bawah angka LDR sebelum krisis. Kredit yang disalurkan belum cukup memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kembali pada level sebelum krisis, yang berarti fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih atau terjadi disintermediasi perbankan.Belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan antara lain disebabkan oleh belum mampunya sektor riil menyerap kredit dan masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan. Studi Iiteratur menunjukkan bahwa sebab-sebab menurunnya penyaluran kredit perbankan kepada sektor swasta di Asia pasca krisis 1997 masih menimbuikan perdebatan. Sebagian ekonom menganggap menurunnya penyaluran kredit perbankan disebabkan oleh "credit crunch" yang menimbulkan fenomena credit rationing sehingga terjadi penurunan penawaran kredit. Ekonom lain berpendapat menurunnya penyaluran kredit perbankan lebih disebabkan oleh menurunnya permintaan terhadap kredit sebagai konsekuensi logis terjadinya kontraksi permintaan agregat.Mengetahui penyebab menurunnya penyaluran kredit perbankan apakah Iebih dipengaruhi dari faktor permintaan kredit atau faktor penawaran kredit mempunyai irnpiikasi penting terhadap kebijakan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut di atas, studi ini mengkaji faktor-faktor (variabel ekonomi) yang menyebabkan menurunnya penyaluran kredit perbankan di Indonesia pasca krisis 1997 apakah lebih dipengaruhi oleh faktor penawaran kredit atau oleh permintaan kredit melalui analisis empiris. Berbeda dengan pendekatan ekonometrik tradisional Walrasian yang mengasumsikan pasar dalam kondisi equilibrium, dalam penelitian ini digunakan pendekatan new-Keynesian yang mengemukakan bahwa pada dasarnya pasar keuangan, seperti pasar kredit, seringkali tidak berfungsi secara sempurna sehingga pasar dalam kondisi disequilibrium.Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas persoalannya adalah bagaimana mengidentifikasi bahwa kredit yang disalurkan perbankan lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor penawaran atau oleh permintaan kredit tersebut. Identifikasi ini dilakukan dengan metode "switching regression" untuk memperoleh informasi apakah kredit yang disalurkan dapat dihubungkan dengan fungsi penawaran kredit atau permintaan kredit. Sebagai konsekuensinya model mengasumsikan pasar kredit dalam kondisi disequilibrium. Dengan asumsi bahwa dalam kondisi tidak adanya informasi berkaitan dengan proses penyesuaian suku bunga dan asumsi bahwa residu merupakan variabel acak yang terdistribusi normal, penggunaan metode estimasi Maximum Likelihood (ML) dengan sendirinya dapat mendeterminasi "probabilitas" setiap observasi kredit aktual apakah Iebih ditentukan oleh persamaan penawaran kredit atau oleh permintaan kredit.Data yang digunakan dalam mengestimasi model tersebut adalah data time series variabel makro dan mikro ekonomi. Data tersebut merupakan data bulanan dari Januari 1993 s.d. Desember 2003. Data dimulai dengan rentang waktu 5 tahun sebelum dan 5 tahun setelah krisis ekonomi tahun 1997/98 dengan pertimbangan untuk meiihat perbedaan perilaku penyaluran kredit antara periode sebelum krisis dan setelah krisis. Sumber data berasal dari Bank Indonesia, Bursa Efek Surabaya, dan Badan Pusat Statistik.Hasil estimasi Maximum Likelihood terhadap persamaan permintaan kredit dan penawaran kredit Bank Umum pada periode sampel Januari 1993 s.d. Desember 2003 (sebanyak 132 observasi) menunjukkan bahwa nilai fungsi maximum likelihood adalah Sebesar 181,5O. Nilai maksimum fungsi likelihood tersebut tercapai setelah dilakukan evaluasi terhadap 236 fungsi dan tercapai konvergen setelah dilakukan 66 iterasi."

"Good Corporate Governance telah menjadi isu sentral di sejumlah negara, termasuk Indonesia sejak bcberapa tahun terakhir, dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis keuangan di sejumlah negai-a Asia, skandal kcuangan, teen industri pasar modal, korporasi. pasar audit, serta tuntutan akan transparansi dan independensi.Corporate governance diyakini telah memainkan peranan penting scbagai perimbangan keputusan berinveslasi bagi para investor terulama investor institusi karena semakin tinggi tingkat corporate governance maka tinggi pula financial returns ratio. valuasi. nilai saham yang tinggi untuk jangka menengah dan semakin besar pula value creator.Hakekat sesungguhnya dari corporate governance adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh internal perusahaan yang bertujuan agar pihak-pihak luar dan dalam dari oranisasi perusahaan yang terkait. dapat memperoleh keuntungan yang lebih bak dari sebelum dilakukannya upaya-upaya tersebul. Oleh karcna ilu, corporate goverrurorce dipandang perlu ditcrapkan tcrulania terhadap sektor usaha. Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Direksi, serta dukungan sistem pengawasan yang mencukupi, akuntabilitas serta pecan dan fungsi auditor.Secara konseptual, Corporate governance diperlukan karena banyaknya kepentingan di dalam suatu perusahaan. Di dalam suatu perusahaan terdapat pemisahan fungsi antara pemilik modal, dalam hal ini pemegang saham atau investor, dengan pengelola perusahaan atau manajemen. Pengelola pcrusahaan akan menjalankan perusahaan dengan memperolch gaji dan karena manajemen mempunyai kepentingan sendiri, manajemen diasumsikan akan berusaha untuk memperoleh bayaran yang sebanyak-banyaknya. Sementara pemilik modal menginginkan manajemen melaksanakan pengelolaan perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan pemilik modal."

"ABSTRAKSektor jasa keuangan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, salah satu sub sektor jasa keuangan yang memiliki pengaruh penting adalah sektor perbankan yang memegang 74% total aset dari sektor jasa keuangan. Sehingga profitabilitas dari sektor perbankan penting untuk diperhatikan sebab profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat kinerja dari sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari 25 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007-2016. Ordinary Least Squares (OLS) dengan fixed effect digunakan sebagai alatdalam menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang terdiri dari tingkat efisiensi bank, risiko kredit bank, pangsa pasar, dan diversifikasi perusahaan memiliki hubungan yang negatif dan kapitalisasi serta tingkat permintaan memiliki hubungan yang positif terhadap profitabilitas sektor perbankan. Sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari pertumbuhan produk domestik bruto memiliki hubungan yang positif dan tingkat inflasi serta tingkat pajak efektif memiliki hubungan yang negatif terhadap profitabilitas sektorperbankan.

---

ABSTRACT

The financial services sector plays an important role in the economy of a country. In Indonesia, one of the important financial services sub-sectors is the banking sector which holds 74% total assets of the financial services sector. With the result that the profitability of the bank becomes a benchmark whether the bank performs its function properly. This study uses secondary data from financial statements of 25 banks listed on the Indonesia Stock Exchange since 2007-2016. Ordinary Least Squares (OLS) with fixed effect is used as a tool in analyzing data. The results of this study indicate that internal factors consisting of bank efficiency, credit risk, market share, and diversification of companies have a negative relationship and capitalization and demand levels have a positive relationship to the profitability of the banking sector. While external factors consisting of gross domestic product growth have positive relationship and inflation rate and effective tax rate have negative relation to profitability of banking sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan perbankan 1998. Kebijakan perbankan 1998 telah memperjelas landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu indikator kebeahasilan mobilisasi dana mayarakat dalam menginvestasikan dananya pada bank syariah tersebut, serta keberhasilan dalam melayani masyarakat membutuhkan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan penelitian tersebut dapat diketahui apakah sesudah kebijakan perbankan 1998 kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lebih jauh lagi dari hasil penelitian ini dapat diketahui pola penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia.Dari basil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa sesudah kebijakan perbankan 1998 kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia Lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lebih jauh lagi, dapat dianalisis bahwa baik sebelurn maupun sesudah kebijakan perbankan I998, Bank Muamalat Indonesia masih tampak berhati-hati dalam penyaluran dananya. Oleh karena itu, disarankan agar Bank Muamalat Indonesia Lebih agresif dalam menyalurkan dananya tanpa mengabaikan aturan-aturan yang ada.

---

This research was to see the performance of public fund collecting and distributing at PT. Bank Muamalat Indonesia before and after the banking policies of 1998. The banking policies of 1998 have clarified the legal basis and business types that can he operated and implemented by syariah bank. The performance of public fund collecting and distributing at PT Bank Muamalat Indonesia constitutes one indicator of successful public fund mobilization in investing it's fund at the syariah bank and the success in serving the people who need the banking services that are in accordance with the principles of Syariah. By this research, it can be known whether the per:armance of public fund collecting and distributing at PT Bank Muamalat Indonesia after the banking policies is better than the one before it. Further, from this research, the pattern of public fund collecting and distributing at PT Bank Muamalat Indonesia can be known.

The results of the research indicated that after the banking policies of 1998, the performance of public fund collecting and distributing at PT. Bank Muamalat Indonesia was better than that before. Further, it could be analyzed that either after or before the banking policies of 1998, PT. Bank Muamalat Indonesia seemed to be prudential in distributing its fund. Therefore, it is recommended that PT Bank Muamalat Indonesia should be more aggressive in distributing its fund without ignoring the existing rules."