Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online yang diciptakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna pendaftaran proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, proses persetujuan perubahan anggaran dasar, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan/atau data Perseroan Terbatas. Sistem Administrasi Badan Hukum berbasis pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Notaris merupakan satusatunya kuasa dari para Pendiri Perseroan Terbatas dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dan juga kuasa dari Direksi Perseroan dalam proses persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas. Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tentu diharapkan memiliki sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu sebagai sistem online data-data yang di-input oleh Notaris ke dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) juga memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum.

---

This Thesis deals with the Legal Entity Administration System (SABH) which constitutes an online system created by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia for registering the process of legalization of Limited Liability Company legal entity, the process approval of amendment of article of association, and the notification of amendement of articles of association, and/or data of Limited Liability Companies. The Legal Entity Administration System based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as its legal basis. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies stipulates that Notary is the only proxy of the Founders of a Limited Liability Companies in the process of legalization of Limited Liability Company legal entity and also the proxy of the Board of Directors of the Company in the process of approval of amendment of articles of association and also the notification of amendment of articles of association and/or data of Limited Liability Company. The application of Legal Entity Administration System (SABH) is undoubtedly expected to be synchronized with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Apart from that, as an online system, the data inputted by a Notary into the database of legal Entity Administration System (SABH) also has legal evidential power."

"Krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia pada pertengahan tahun 1997 diyakini karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di dalam sistem perbankan nasional dan korporasi kita. Tesis ini membahas mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dimana dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Penelitian yang dikembangkan adalah penelitian normatif.Hasil dari penelitian ini, pada dasarnya dari sisi peraturan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, kewajiban, pertanggungjawaban, kemandirian dan yang terakhir kewajaran dan kesetaraan. Akan tetapi karakteristik Perseroan di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia adalah tingginya konsentrasi kepemilikan dan pengendalian pada sekelompok keluarga/grup usaha. Sebagaimana yang terjadi di dalam manajemen Bank X dimana pemegang saham pengendali ikut dalam mencampuri urusan operasional Perseroan yaitu dengan mempengaruhi kebijakan manajemen Perseroan. Atas tindakannya tersebut pemegang saham telah melanggar prinsip akuntabilitas yang berujung tidak independe-nya masing-masing Organ Perseroan.

---

Economy crisis that hitted in Asia especially Indonesia in the middle of the 1997 believed because the weakness application of Good Corporate Governance (GCG) in our national banking system and our corporation. This thesis focus to the application of good corporate governance (GCG) in Indonesia where pushed from two sides, that is ethics and regulation. This research uses normative research.

The result of normative research, basically from regulation side, Limited Liability Regulation Number 40th,2007 has applied base principles GCG that is Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. But the characteristics of company at south east asia especially indonesia is highly property concentration and control by group family / group business. In the same manner as happened in X Bank management where does controller shareholder get involved in company operational activity with influence company management policy. Cause of his action, shareholder has broken accountability principle pointed each of Organ Perseroan can not work independent."