Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pers dengan Lembaga Legislatif. Bagaimana pers sebagai salah media komunikasi massa dalam era reformasi ini melakukan fungsi kontrol atas DPR-RI Bagaimana tanggapan DPR-RI terhadap pers, dan bagaimana pengelolaan manajemen Humas Sekretarait Jenderal DPR RI sebagai mediator antara pers dan DPR-RI.Kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah bahwa pers sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki fungsi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers ini sangat terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan termasuk DPR-RI. Pers dan DPR adalah merupakan sub sistem dari sistem politik, sehingga Dinamika hubungan kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Reformasi telah mengubah wajah demokrasi Indonesia termasuk Pers dan DPR. Pers lebih bebas dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya sementara itu hubungan antar lembaga tinggi negara lebih ditengarai adanya parliament heavy. Adanya penguatan fungsi dua lembaga tersebut menyebabkan kedua hubungan menjadi menarik untuk diamati.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Wawawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari anggota DPR-RI, kelompok pers dan kelompok masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pers di era reformasi diwarnai dengan semangat kebebasan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan perkembangan demokrasi. Pers Indonesia saat ini sedang mencari jati diri. Hal ini menyebabkan pers tidak mudah untuk diatur oleh siapapun, termasuk dewan. Saat ini belum jelas bentuk pers Indonesia.Selain itu, Pers Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan pemerintah dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya merasa bahwa saat ini tidak ada suatu institusi yang dapat mengontrol pers. sehingga pers Indonesia saat ini merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pers di era reformasi ini lebih suka menyerang siapa saja, hanya mengambil segi-segi negatif dari Dewan, dan tidak menempatkan isu tidak secara prosposional. Namun fungsi kontrol pers terhadap DPR-.RI dirasakan belum effektif. Hal ini disebabkan karena DPR di dalam era reformasi ini juga memiliki kekuasaan yang luar biasa.Ristriksi politik yang mempengaruhi kehidupan pers, di era reformasi ini relatif sudah tidak dirasakan oleh pers. Namun Penyelesaian sengketa masyarakat dengan pers melalui lembaga peradilan yang mengacu pada KUHP, dirasakan sangat merugikan pers. Sementara ristriksi ekonomi yang berupa pertimbangan bisnis perusahaan pers mempengaruhi kebijakan redaksi.Peran Bagian Pemberitaan dan Penerbitan (Humas) DPR RI dirasakan belum mampu membantu meningkatkan citra positif DPR-RI. Hal ini disebabkan karena kurang terbangunnya hubungan yang baik antara wartawan yang ada di DPR dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Selain itu masih rendahnya kreatifitas Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dalam membangun citra, lambannya kinerja staf karena mental pegawai masih diwarnai sebagai seorang birokrat, jumlah personil yang terbatas, kurang jelasnya otoritas kewenangan, serta anggaran yang belum memadai.x + 108 halaman + LampiranDaftar Pustaka : 30 buku (Tahun 1971 s.d. 2003) + 2 Artikel."

"ABSTRAKSebagai institusi sosial, komunikasi dan ekonomi sosial-kemasyarakatan. sebagai media pers mempunyai peranan dalam kehidupan Peranan itu berkaitan dengan fungsi pers informasi, pendidikan, hiburan, dan warisan sosial. Begitu pula pers Islam yang ada di Indonesia yang mempunyai peran dalam kancah perjuangan kemerdekaan bangsa. Bahkan berperan sebagai cikal-bakal tumbuh-kembangnya dunia penerbitan pers di Indonesia. Peranan itu memang mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat industri dan informasi yang sekaligus terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan peranan pers Islam yang terkait dengan perubahan sosial kemasyarakatan itu ternyata menghadapi faktor-faktor yang menyebabkan kendala bagi perkembangan pers Islam di Indonesia. Faktor-faktor tersebut yang paling utama adalah masalah profesionalisme yang berhubungan dengan semu aspek manajemen penerbitan pers seperti peliputan, percetakan, peredaran dan pemasaran. Di samping masalah teknis, ada pula masalah esensi ajaran Islam yang harus berhadapan dengan realitas sosial dan politik. Masalah esensi ajaran Islam ini menjadi persoalan tersendiri bagi perumusan pers Islam yang lebih sesuai bagi tuntutan tersebut. Ada sekelompok penerbit dan pengelola pers Islam yang lebih memilih sekadar bertahan hidup dari pada mengikuti tuntutan perkembangan tersebut, namun ada pula yang mencoba melakukan terobosan/melalui format pers Islam yang lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Baik masalah teknis maupun esensial mempunyai jalan keluar untuk diatasi jika diiringi oleh keinginan kuat dari penerbit dan pengelola pers Islam. Terutama menyangkut masalah teknis, bisa diatasi dengan beberapa cara. Sedangkan untuk mengatasi masalah esensi ajaran diperlukan kajian yang lebih dalam terhadap ajaran Islam yang relevan dengan kehidupan masyarakat industri. Karena itu rumusan pers Islam yaitu pers yang menonjolkan aspirasi dakwah perlu mendapat kajian-ulang. Kalau perlu simbol-simbol keagamaan yang ditonjolkan oleh pers Islam dihapuskan saja, diganti dengan penampilan yang lebih inklusif. Yakni penampilan yang mengena untuk semua kalangan Islam. Pers dakwah Islam menjadi pers umum yang bernafaskan Islam."