Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah terlibat konflik politik selama lebih dari enam dekade, Cina mengambil sebuah kebijakan yang fenomenal dalam hubungannya dengan Taiwan. Pada tanggal 29 Juni 2010 disepakati suatu kerangka kerjasama ekonomi yang ditandatangani oleh Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) yang mewakili pemerintah Cina dan Strait Exchange Foundation (SEF) yang mewakili pemerintah Taiwan. Penandatanganan Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) ini menandai babak baru dalam hubungan lintas selat. Walaupun perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang resiprokal dan setara, dalam isi perjanjian ECFA justru lebih menguntungkan Taiwan daripada Cina. Dalam ECFA disepakati kedua pihak sepakat untuk menurunkan tarif pada produk - produk ekspornya hingga 0%. Cina bersedia menurunkan tarif bagi 539 produk impor dari Taiwan, sementara Taiwan hanya bersedia menurunkan tarif bagi 267 produk impor dari Cina. Jelas terdapat ketidakseimbangan dalam kesepakatan ekonomi tersebut. Menjadi pertanyaan yang menarik, mengapa Cina tetap mau menandatangani perjanjian yang sudah jelas merugikan baginya secara ekonomi Melalui kerangka pemikiran economic statecraft, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Cina memiliki memiliki kepentingan di balik penandatanganan ECFA. Adapun kepentingan politik Cina dalam penandatanganan ECFA adalah sebagai tahap awal untuk mencapai reunifikasi secara damai dengan Taiwan dan sebagaim pembuktian upaya peaceful development yang dilakukan Cina di kawasan Asia Timur. Selain itu, Cina juga memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga aliran dana investasi langsung dari Taiwan yang menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Cina.

---

After six decades full of hostility and political tension, China took an extraordinary action regarding her relation towards Taiwan. On June 29, 2010, an economic cooperation framework agreement was signed between Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) as a representative of government of China and Strait Exchange Foundation (SEF) as a representative of government of Taiwan. The signing of Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) was marking the new era of cross strait relations. While looking to improve economic cooperation reciprocally and equally, this agreement is more favor Taiwan instead of China. China agreed to reduce tariffs until 0% for 539 Taiwan export goods, while Taiwan only agreed to reduce tariffs for 267 China export goods. It is likely that China will face economic disadvantages because of this agreement. Then, the question is why China wants to sign this agreement although it doesn't give maximum advantages to her economy. Through the analysis from economic statecraft and economic cooperation as conceptual framework, this research pointed out that China has political and economic interest within this agreement. This research identified China's interest on ECFA as initial step to achieve peaceful reunification with Taiwan and as a way for China to prove the peaceful development strategy in East Asia region. Moreover, China also has economic interest towards ECFA which is to make sure Taiwan's FDI still come to China."

"Tesis ini membahas strategi yang digunakan Cina dalam mempertahankan kepentingannya di Myanmar. Dan bagaimana strategi tersebut jika dibandingkan dengan strategi yang digunakan ASEAN. Dengan menggunakan soft power sebagai kerangka teorinya, tesis ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dilihat dari aspek ekonomi, politik, dan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua strategi yang digunakan Cina lebih efektif bila dibandingkan dengan strategi yang digunakan ASEAN. Hal ini dikarenakan semua strategi yang digunakan Cina dapat memenuhi kebutuhan politik, militer, dan ekonomi Myanmar. Strategi yang digunakan Cina adalah strategi politik non-intervention, strategi ekonomi dengan kerjasama bilateral dan pemberian bantuan dan pinjaman, strategi militer dengan kerjasama persenjataan, dan juga strategi kontekstual HAM Cina.

---

This study is focuced on the strategy used by Cina in keeping his national interest in Myanmar. Moreover, this study also compares the strategy used by Cina and ASEAN. Soft power is used as the theory framework to get the answer of thi study. The result of this study shows that all the strategy that Cina used are more efective that the ASEAN's. It is because those strategy fulfill what Myanmar need. Those strategoes are non-intervention, bilateral cooperation, aids, and loans; arms trade cooperation, and also contextual Cina's human rights."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri China yang menolak rencana sanksi tambahan yang diusulkan oleh negara-negara Barat di tahun 2011-2012 terkait program nuklir Iran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Kebijakan luar negeri China tersebut merupakan hasil dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berasal dari tekanan struktur internasional, yang kemudian diterjemahkan lagi oleh peningkatan power China dan kepentingan China terhadap minyak Iran. Hal ini membuat China lebih mementingkan hubungan baiknya dengan Iran dan menjaga agar isu nuklir Iran tidak menimbulkan ketidakstabilan pada dunia internasional.

---

ABSTRACTThis thesis focus about China?s foreign policy which is rejected additional sanctions that proposed by Western powers in 2011-2012 related Iran's nuclear program. This research is a qualitative with case study method. That China's foreign policy is the result of the influence of external and internal factors. External factor comes from the pressure of the international structure, which is then translated also by power increase of China and Chinese interests against Iranian oil. This makes China more interested in good relations with Iran and keep the Iranian nuclear issue not to cause instability in the international world."

"ABSTRAKHubungan ekonomi Cina-AS masa paska Perang Dingin cenderung positif ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan dan kerjasama ekonomi antar kedua negara. Hubungan ekonomi ini dapat ditinjau sebagai sebuah interaksi dan tarik menarik antara kepentingan ekonomi Cina dengan AS. Dalam interaksi ini, Cina lebih mampu memperjuangan kepentingan ekonominya dibandingkan AS, ditandai dengan surplus perdagangan dan pembebasan tarif impor AS bagi produk Cina.Interaksi kepentingan ekonomi ini juga menimbulkan ketegangan dan konflik dalam hubungan ekonomi Cina-AS. Namun konflik ini tidak bermuara pada putusnya hubungan ekonomi kedua negara, karena ?terciptanya? situasi dimana AS dan Cina secara bergantian memenangkan kepentingan ekonorninya. Dalam tinjauan strategic reservoir thesis, konflik mereda karena Cina dan AS lebih memprioritaskan kepentingan strategisnya (keberlangsungan hubungan ekonomi) dibanding mempertahankan kepentingan parsialnya (isu tertentu seperti MFN dsb.). Dari sudut pandang AS, hubungan ekonominya dengan Cina merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan politiknya yaitu menanamkan nilai demokrasi, kapitalisme dan liberalisme di Cina. Upaya ini dapat dideteksi dari sikap AS yang seolah-olah ?memberi? surplus perdagangan kepada Cina. Keberhasilan AS memperjuangankan kepentingan politiknya dapat terlihat pada perubahan sikap Cina yang lebih mempedulikan penegakan HAM, penerapan sistem ekonomi pasar dan munculnya kapitalisme korosif di Cina."

"Tesis sarjana ini membahas bentuk keterlibatan militer Pakistan dalam proyek Koridor Ekonomi Pakistan Tiongkok (CPEC). Pakistan memiliki sejarah dominasi militer dalam pemerintahan. Militer Pakistan pernah melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, meskipun Pakistan saat ini dipimpin oleh pemerintah sipil, militer masih dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang terjadi. Ini menciptakan kondisi Negara Praetorian. Akibatnya, dominasi militer dalam pemerintahan menyebabkan pertumbuhan bisnis militer di negara ini. Bisnis militer bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi militer itu sendiri. Perusahaan milik militer sudah terlibat dalam berbagai proyek di dalam negeri. Proyek Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) adalah peluang bagi bisnis militer untuk terlibat dalam proyek tersebut. Karena militer masih mendominasi proses pengambilan keputusan yang terjadi, militer menggunakan alasan keamanan dan praktik militer dalam mengembangkan negara untuk terlibat dalam proyek CPEC. Akibatnya, militer berpartisipasi dalam proyek CPEC, mulai dari menetapkan kebijakan keamanan, mengerahkan pasukan untuk menjaga mereka hingga keterlibatan perusahaan milik militer dalam proyek CPEC.

---

This undergraduate thesis discusses the form of Pakistani military involvement in the China Pakistan Economic Corridor (CPEC) project. Pakistan has a history of military dominance in government. The Pakistani military staged a coup against the civilian government to gain power. However, even though Pakistan is currently led by a civilian government, the military can still influence the decision making process that occurs. This created the conditions of the Praetorian State. As a result, military dominance in government led to the growth of military business in the country. Military business aims to generate profits for the military itself. Military-owned companies have been involved in various projects in the country. The China-Pakistan Economic Corridor Project (CPEC) is an opportunity for military businesses to get involved in the project. Because the military still dominates the decision-making process that occurs, the military uses security reasons and military practices in developing countries to get involved in CPEC projects. As a result, the military participated in the CPEC project, ranging from establishing security policies, mobilizing troops to guard them to the involvement of military-owned companies in the CPEC project."

"ABSTRAKMasalah perwakilan Cina di PBB adalah masalah antara dua pemerintahan di Cina yang sama-sama menginginkan pengakuan politik di PBB Pada mulanya masalah ini berakar dari masalah dalam negeri Cina yaitu adanya revolusi yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina untuk menggulingkan rezim Nasionalis. Rezim Nasionalis ini kemudian terusir ke pulau Taiwan. Masalah ini kemudian berkembang menjadi masalah internasional akibat campur tangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Isu yang kemudian muncul adalah ada dua pemerintahan di Cina yang sama-sama merasa berhak menempatkan wakilnya di PBB. Pada awalnya wakil Cina di PBB adalah pihak nasionalis dukungan Amerika Serikat. Namun kemudian, dengan adanya perluasan keanggotaan PBB dengan masuknya negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka menjadi anggota PBB, dukungan terhadap pihak komunis, dalam hal ini RRC, mulai mengalir. Perubahan yang drastis justru datang dari sikap Amerika Serikat yang semula menentang keanggotaan RRC, menjadi bersikap netral. Indikasi ini disambut oleh negara-negara sekutu Amerika Serikat sebagai upaya pendekatan Amerika Serikat dengan RRC. Hal ini mencapai puncaknya dengan diputuskannya RRC sebagai wakil sah Cina di forum internasional PBB pad a tanggal 25 Oktober 1971."

"Tesis ini membahas mengenai Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO dalam periode 2001-2009. Dengan menggunakan pendekatan neorealis, keberhasilan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal negara tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan di dalam melihat faktor internal dan eksternal Cina yang merujuk pada kemampuan negara tersebut baik di tingkat domestik maupun internasional.Hasil penulisan tesis menunjukkan keberhasilan Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di WTO yang relatif dapat diukur dengan berbagai indikator ekonomi.

---

This thesis research is trying to analyse and define China as a new economic power in WTO during 2001-2009. With Neorealist Theoretical Framework, it was analised and defined that internal and external of China's capability play an important role for its success as a new economic power within WTO. This thesis research method is a qualitative method by library study to determine China's internal and external capability. It is known that eventually, China is a new economic power in WTO that can be measured with some indicators."

"China semakin aktif dalam mengeksploitasi konflik yang terjadi di Myanmar. Konflik tersebut telah mengalami eskalasi sejak Min Aung Hlaing mengambil alih pemerintahan Myanmar dan menempatkan junta militer pada Februari 2021. Kudeta tersebut menimbulkan reaksi keras dari seluruh masyarakat Myanmar yang mengadakan perlawanan terhadap kembalinya dominasi junta militer, baik dari etnis mayoritas maupun minoritas. Kewalahan mengatasi berbagai kelompok etnis bersenjata, pemerintahan Hlaing mengalami rangkaian kekalahan dalam menghadapi kekuatan oposisi dalam Operasi 1027 yang dilancarkan oleh Three Brotherhood Alliance (3BTA), aliansi tiga kelompok etnis bersenjata yang beroperasi di negara bagian Shan. Melalui metode kualitatif, tulisan ini bermaksud untuk melihat intervensi yang dilakukan oleh China dalam konflik pemerintah-3BTA di negara bagian Shan. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa China merupakan pihak ketiga tunggal yang melakukan intervensi terhadap dua pihak yang berkonflik. Intervensi tersebut didasarkan pada kepentingan China yang ada terhadap dua pihak tersebut. Setelah kepentingannya tercapai, China memaksa terjadinya resolusi konflik berupa gencatan senjata untuk memastikan proyek-proyek China tidak terdampak oleh konflik. Dengan demikian, intervensi tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan China di Myanmar. Bagi Myanmar, meskipun terjadi resolusi konflik, intervensi tersebut merupakan sinyal dominasi China yang semakin menguat di Myanmar.

---

China is increasingly active in exploiting the conflict in Myanmar. The conflict has escalated since Min Aung Hlaing took over the Myanmar government and installed a military junta in February 2021. The coup caused a strong reaction from all Myanmar people who held resistance against the return to dominance of the military junta, both from the majority and minority ethnic groups. Overwhelmed by various armed ethnic groups, the Hlaing government suffered a series of defeats in the face of opposition forces in Operation 1027 launched by the Three Brotherhood Alliance (3BTA), an alliance of three armed ethnic groups operating in Shan state. Through qualitative methods, this paper intends to look at the intervention carried out by China in the government-3BTA conflict in Shan state. The results of the research in this paper show that China is the sole third party that intervenes between the two parties in conflict. The intervention is based on China's existing interests in both parties. After achieving its interests, China forced conflict resolution in the form of a ceasefire to ensure that Chinese projects were not affected by the conflict. Thus, the intervention was carried out to protect China's interests in Myanmar. For Myanmar, despite the resolution of the conflict, this intervention is a signal of China's increasingly strengthening dominance in Myanmar."