Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus penelitian ini adalah persepsi Pelajar SMA di DKI Jakarta terkait erat dengan pelaksanaan program komunikasi pemasaran yang dilaksanakan oleh gerakan Pramuka. Penulis mencoba mengana1isis persepsi yang terjadi di pelajar SMA setelah diperlihatkan komunikasi permasaran gerakan Pramuka. Menurut Burnett dan Moriarty (1999), komunikasi pemasaran adalah proses dimana informasi atau ide-ide dikomunikasikan secara efektif kepada khalayak sasaran yaitu sekelompok orang yang menerima pesan-pesan pemasaran dan potensial dalam menanggapi pesan-peson yang dikomunikasikan tersebut. Bentuk-bentuk komunikasi pemasaran meliputi perik1anan, promosi penjualan, pemasaran langsung, penjualan pribadi dan hubungan masyarakat. Hasil penelitian survei memperlihatkan persepsi responden pelajar kelas 1 SMA di DKI Jakarta terhadap atribut gerakan Praruuka sudah positif terhadap nama, kualitas dan seragam gerakan Prarouka, akan tetapi masih memberi tanggapan yang biasa saja terhadap akses masuk ke dalam gerakan Pramuka. Kemudian persepsi responden pelajar kelas 1 SMA di DKI Jakarta terhadap aktivitas komunikasi pemasaran gerakan Pramuka yaitu iklan dan media iklan yang lain serta brosur sudah positif, akan tetapi masih belum menarik mereka untuk masuk gerakan Pramuka. Dukungan orang tua sebagai bentuk pengaruh terhadap persepsi pelajar dalam pengambilan keputusan mengikuti gerakan Pramuka sudah baik dan perlu dipertahankan dengan meningkatkan komunikasi pemasaran yang dapat menyentuh mereka. Diharapkan komunikasi pemasaran yang lebih baik dapat meningkatkan persepsi pelajar terhadap gerakan Pramuka.

---

The focus of this research is the perception of High School Students in Jakarta is closely related to the implementation of marketing communications programs implemented by the Scout Movement. The author tries to analyze the perceptions that occur in high school after the Scout Movement are shown in marketing communications. According to Burnett and Moriarty (1999), marketing communication is the process by which information or ideas are communicated effectively to the target audience is a group of war who receive marketing messages and potential in response to the messages being communicated to them. Forms of marketing communications including advertising, sales promotion, direct marketing, personal selling and public relations.

The results show the respondents perceptions survey class 1 High School Student in Jakarta against the Scout Movement is a positive attribute to the name, quality and uniform of the Scout Movementt but still give a normal response to the access into the Scout Movement. Then the perception of class 1 High school Student respondents in Jakarta against the activities of the Scout Movement of marketing communications advertising and other media advertisements and brochures are positive, but still not entice them to enter Scouting Movement. Support parents as a form of influence on student perceptions in the decision to follow the Scout Movement is good and needs to be maintained by increasing marketing communications that can touch them. It is hoped that better marketing communications can enhance the studentts perception of the Scout Movement."

"The effeciency of powerLine Communication system performance. From the number of multiplication required by the system, the number of multiplication processed by receiver could determine how long the process takes time untill the desired outputs are detected...."

"

Infrastruktur akses broadband belum dapat menjangkau 100% wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur akses,  khususnya fixed broadband belum merata dan belum dapat menjangkau pelosok terpencil sepenuhnya. Pembangunan akses infrastruktur broadband menggunakan teknologi serat optik, teresterial, maupun seluler tidak dapat dilaksanakan karena tidak layak secara bisnis, terlebih untuk kondisi daerah rural dengan kepadatan pelanggan rendah dan lokasi tersebar. Teknologi High throughput satellite (HTS) dan subsidi merupakan solusi bagi negara-negara Uni Eropa dalam menjangkau 100% wilayahnya. High throughput satellite dan subsidi merupakan hal baru dan berisiko bagi Pemerintah Indonesia, Operator, dan Service Provider. Pemerintah Indonesia berinisiatif menyelenggarakan layanan akses satelit menggunakan HTS melalui model Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha perlu disepakati antara Pemerintah, Operator dan Service Provider. Tesis ini menilai dampak biaya bagi Pemerintah dan kelayakan bisnis dari sudut pandang Operator, Service Provider dan Konsorsium dalam membangun HTS pada orbit plan band (7 Gbps) dan orbit asumsi Ka band (65 Gbps) pada Skenario Availability Payment dan Skenario Forecasting. Dampak biaya dan kelayakan bisnis akan dihitung menggunakan metode tekno ekonomi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dengan pelunasan VSAT selama 5 tahun semua skenario, baik Skenario Availability Payment maupun Skenario Forecasting akan bernilai layak. Skenario yang paling menguntungkan Operator untuk pembayaran pembangunan satelit adalah Skenario Availability Payment Decline. Sementara, skenario yang paling optimal bagi Service Provider dan Pemerintah untuk pembayaran layanan satelit didukung subsidi adalah Skenario Forecasting dengan pelunasan instalasi VSAT maksimal 5 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan jaringan akses satelit setiap tahunnya mencapai Rp 1,65 trilliun - Rp 2,81 trilliun untuk satelit 7 Gbps, dan Rp 4,88 trilliun – Rp 9,59 trilliun untuk satelit 65 Gbps untuk satelit 65 Gbps

---

Broadband access infrastructure in Indonesia cannot cover 100% of its territory. The development of access infrastructure, especially fixed broadband has not been evenly distributed and able to reach remote areas completely. Development of broadband infrastructure access using fiber optic, terrestrial and cellular technology cannot be implemented because it is not feasible on business basis, especially for rural conditions with low customer density and scattered locations. High throughput satellite (HTS) technology and subsidies are a solution for EU countries to reach 100% of their territory.  The development of High throughput satellite and subsidies are a new thing and risky for the Government of Indonesia, Operator and Service Provider. The Indonesian government took the initiative to organize satellite access services using HTS through Joint Venture Public private patnership. The forms of Joint Venture Public private patnership need to be agreed upon between the Government, Operators and Service Providers. This thesis assesses the impact of costs for the Government and business feasibility from the point of view of Operators, Service Providers and Consortiums in building HTS on plan band orbit (7 Gbps) and orbit assumptions on Ka band (65 Gbps) in  Availability Payment and Forecasting Skenarios. The cost effects and business feasibility will be assessed using techno-economic method. The results of the study show that with the rePayment of VSAT for 5 years, all skenarios, both the Availability Payment and Forecasting Skenarios will be worthy. The most favorable skenario for the operator to get pay for satellite construction is Decline Availability Payment Skenario. Meanwhile, the most optimal skenario for Service Providers and the Government,  to get pay for satellite services supported by subsidies is the Forecasting Skenario with a maximum rePayment of VSAT installation for 5 years. The costs required to conduct satellite access networks each year reach Rp 1.65 trillion - Rp 2.81 trillion for 7 Gbps satellites, and Rp 4.88 trillion - Rp 9.59 trillion for 65 Gbps satellites.

"

"far from competing against one another , the national and international systems of labour regulation are interlocked. ILO standards have been used in recent ruling by the highest jurisdictions of some countries...."