Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam perceraian terdapat unsur penegakan hukum materil dan formil. Hukum formil dalam perceraian bersifat prosedural dan termasuk bagian dari hukum acara yang mengatur untuk ditaatinya hukum materil yang berlaku perceraian. Semua hal yang bersifat prosedural harus tunduk kepada lex fori. Namun demikian, terdapat kompetensi khusus pada perceraian yang memiliki unsur asing terutama dalam menentukan yurisdiksi Pengadilan. Unsur asing tersebut juga akan mempengaruhi aspek-aspek hukum acara yang seharusnya tunduk pada lex fori. Skripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum acara perdata internasional yang dapat timbul dalam masalah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan hasil bahwa dalam perceraian, aspek hukum acara perdata internasional yang terpenting untuk menentukan adanya yurisdiksi dari pengadilan setempat untuk mengadili perceraian tersebut. Apabila telah ditentukan adanya yurisdiksi maka pengadilan dapat menerapkan aspek-aspek hukum acara perdata yang terkait.

---

ABSTRACTWhen applying settlement of divorce, there are two elements need to be nforced which is substantive law and procedural law. Procedural law is a way to warrant the compliances of the substantive law. Every aspects of procedural law are subject to lex fori which allow the law of the judge to apply in the court. However, there is particular competence in determining jurisdiction of the court to settle divorce matter. The foreign elements of divorce will also affect aspects of procedural law that should be subject to lex fori. In this thesis, there will be explanations of the legal aspects in international civil procedure that may arise in divorce settelement cases. The result leads to the most important thing in settlement of international divorce is to determine the jurisdiction of the court. If so, the court can apply all the related aspects of international civil procedure in divorce cases."

"Salah satu bentuk penanganan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata adalah bantuan penyampaian dokumen pengadilan. bantuan ini dapat berupa surat pemanggilan sidang terhadap pihak tergugat yang bertempat tinggal di luar yurisdiksi suatu negara, yang mana diatur dalam The Hague Service Convention 1965. Indonesia belum menjadi negara peserta konvensi tersebut, sehingga dalam menangani bantuan tersebut pada saat ini mengacu pad aNota Kesepahaman antara Mahkmah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2013 dan telah dieprbaharui pada tanggal 20 Februari 2018. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, tata cara pemanggilan dilakukan dengan cara memberikan salinan panggilan kepada pemerintah melalui perwakilan Republik Indonesia setempat dengan menggunakan saluran diplomatik.Skripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum acara perdata internasional terkait bantuan penyampaian dokumen pengadilan lintas yurisdiksi negara dalam perkara perdata pada pengadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, didpatkan ahsil bahwa proses penanganan bantuan penyampaian dokumen pengadilan yang melibatkan negara non peserta The Hague Service Convention 1965 merupakan proses yang panjang dan rumit serta dalam prakteknya di Indonesia masih kurang diterapkan secara tepat.

---

One of form judicial assistance in civil cases is service of process of judicial document. This assistance may be a summons to a defendant who resides outside the jurisdiction of a countyr, which regulated in The Hague Service Convention 1965. Indonesia is not yet a party to the convention, therefore in handling such assistance currently referring to Memorandum of Understanding between Supreme Court of Republic of Indonesia and Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia on the handling requests for judicial assistance in civil cases signed on February, 19th 2013 and has been renewed on February, 20th 2018. Under Indonesian law, the procedure of summoning is done by giving a copy to the government through the representatives of the local Republic of Indonesia using diplomatic channels.

This thesis explains about international civil procedural law aspects regarding assistance for service of process of judicial document cross country jurisdiction in civil cases in Indonesian court. The research method used is juridical normative using secondary data. Based on the analyzed cases, the outcome is the handling process of assistance for service of process of judicial document which involving non contracting states of The Hague Service Convention 1965 are often long and complicated process and in practice in Indoensia is still not applied properly."

"Perjanjian utang-piutang atau loan agreement adalah suatu perjanjian perdata antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lain di mana satu pihak meminjam uang kepada pihak yang lain dan pihak yang lain akan mendapat timbal-balik berupa bunga atau hal lain yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengaturan terhadap perjanjian utang-piutang menurut hukum Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti lahirnya dan hapusnya. Para pihak dalam perjanjian utang-piutang dapat berbeda status personalnya, sehingga menimbulkan masalah HPI. Ketika terjadi wanprestasi, kemudian juga akan timbul permasalahan forum mana yang berwenang untuk mengadili dan hukum apa yang akan berlaku untuk mengadili perkara tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai perkara-perkara wanprestasi yang berasal dari perjanjian utang-piutang yang tidak berjalan sebagaimana seperti yang diperjanjikan antara para pihak yang berbeda status personalnya. Kemudian salah satu pihak menggugat pihak lainnya di Pengadilan Indonesia.

---

A Loan agreement is an agreement between two or more legally competent individuals or entities on borrowing a sum of money by one person, company, government, and other organization from another. The lender will get another sum of money or other certain profit paid as compensation for the loan. Loan agreement in Indonesia is regulated in Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code). It regulates how the agreement begins and when it completes. The parties of a loan agreement can come from different countries. This will create international private law issue. When a loan agreement is not enforced as it has been agreed, breach of contract occurs. Some questions will appear like which court has the competence to adjudicate the case and which law should govern the case. This thesis will explain about a breach of contract cases related to a loan agreement where the parties come from different countries, then one of the parties conducted a lawsuit againts the other in Indonesian court."

"Industri MIGAS merupakan salah industri yang memegang peranan penting di Indonesia. Telah bertahun-tahun industri tersebut menjadi salah satu penyumbang utama dari devisa Negara. Semua kegiatan industri MIGAS Indonesia tersebut telah diatur dalam peraturan sendiri mengenai perminyakan dan pertambangan. Sebelum tahun 2001, Indonesia masih menggunakan undang-undang lama yang memberikan pengelolaan kepada Pertamina. Setelah adanya undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina bukan lagi menjadi regulator. Peran tersebut dimiliki oleh Badan Pengatur, baik sekor Hulu maupun Hilir. Kegiatan Sektor Hulu dan Hilir sendiri merupakan dua kegiatan utama dalam industri minyak bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur antara lain tentang kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama ini diperlukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha MIGAS tadi. Untuk usaha hulu terdapat kekhususan sendri tentang pihak dalam kontrak yang memperbolehkan badan hukum asing. Adanya badan hukum asing ini erat kaitannya dengan hukum perdata internasional karena unsur asing yang dapat melakukan usaha di Indoneisa. Badan hukum asing tersebut akan mengadakan kontrak dengan Badan Pengatur untuk mendapatkan izin dalam melakukan usaha industri MIGAS dan disebut sebagai kontraktor. Kontrak yang dilakukan dalam usaha hulu juga merupakan suatu kontrak internasional, selain karena adanya badan hukum asing tetapi juga terdapat dalam isi kontrak tersebut antara lain mengenai pilihan hukum dan pilihan forum. Sebagai sebuah industri yang besar, tidak mungkin bagi suatu kontraktor untuk dapat melakukan semua kegiatan dengan sendirinya. Kontraktor tersebut akan melakukan kerja sama lagi dengan perusahaan yang secara khusus menangani, misalnya eksplorasi atau jasa pengeboran. Kontraktor ini lalu mengadakan kontrak pengadaan jasa dalam usahanya melakukan operasi MIGAS di Indonesia. Berbagai kontrak pengadaan jasa dalam bidang hulu inilah yang akan ditinjau dari segi hukum perdata internasional."

"Kondisi Indonesia yang saat ini telah menjadi salah satu negara anggota New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention 1958) membuka peluang bagi putusan arbitrase internasional untuk dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Dalam hal ini klasifikasi suatu putusan arbitrase, apakah merupakan putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional, menjadi penting karena berpengaruh terhadap kewenangan pengadilan terhadap perkara arbitrase internasional. Namun pada praktiknya dijumpai adanya perbedaan persepsi mengenai putusan arbitrase internasional menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) dan konvensi internasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif skripsi ini akan memberikan analisis mengenai aspek-aspek Hukum Perdata Internasional serta analisis mengenai pertimbangan hukum para hakim di Indonesia dalam pengklasifikasian putusan arbitrase internasional pada perkara Nomor 144/K/Pdt/2012 dan perkara Nomor 175/PDT/2018/PT.DKI. Selain itu juga ditemukan keperluan atas keselarasan pengaturan mengenai putusan arbitrase internasional dalam Undang-Undang Arbitrase dan konvensi-konvensi internasional demi mencapai kepastian hukum.

---

The condition of Indonesia which is one of the member country of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention 1958) give an opportunity to the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in the jurisdiction of Indonesia. According to this condition the classification of arbitral awards, whether international arbitral award or national arbitral award, is important because it could affects the authority of the national court against international arbitration cases. In fact, there is a different perspective about international arbitral awards under the Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Arbitration Law) and international convention.

By using juridical normative approach, this thesis would give an analysis about the Private International Aspects and law considerations of Indonesian judges in the classification of international arbitral awards on case No. 144/K/Pdt/2012 and case No. 175/PDT/2018/PT.DKI. In addition, it is also requiring the regulation conformity of international arbitral awards under Arbitration Law and international conventions in order to attain the legal certainty."