Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengenai Persepsi Pemangku Kepentingan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Model Di DKI Jakarta, yaitu: SDN Cempaka Putih Barat 16 Jakarta Pusat, SDN Merunda 02 Pagi Jakarta Utara, SDN Meruya Selatan 06 Jakarta Barat, SDN Menteng Atas 04 Jakarta Selatan, dan SDN Kramatjati 24 Jakarta Timur. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta dan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi pendidikan inklusif adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variable dan keakuratan hubungan antara satu varibel dengan variable lain, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara quantitative research dan qualitative research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif belum berjalan dengan baik, sumberdaya dalam penyelenggraan pendidikan inklusif yang belum memadai adalah sarana dan prasarana, disposisi penerimaan guru dan orang tua siswa normal terhadap anak berkebutuhan khusus sangat baik, sedangkan struktur organisasi masih dalam kategori cukup memadai.

---

AbstractThis research on Stake Holder Perception About The Factors That Influence The Succes Of Policy Implementation. Research conducted at the SDN Cempaka Putih Barat 16 Central Jakarta, SDN 02 Pagi Jakarta Merunda North, South Meruya SDN 06 Jakarta, SDN Menteng Atas 04 South Jakarta, and SDN Kramatjati 24 East Jakarta. This study will examine in depth and detail about the implementation of inclusive education policy in the provinces of DKI Jakarta and the factors that influence the success of policy implementation. Policy implementation model used in analyzing the implementation of inclusive education is a model put forward by George C. Edward III. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Because this study is questioned the meaning of an object in depth and thorough, and accurate description of each variable and the accuracy of the relationship between one variable with another variable, then the method used in this study is a mix method quantitative research and qualitative research. Results showed that communication in the implementation of inclusive education has not been going well, resource in inclusive education is inadequate infrastructure, teachers' acceptance and disposition of the parents is normal to children with special needs very well, while still in the category of organizational structure is quite adequate."

"Minimnya satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Depok serta ditemuinya berbagai problematika yang kontradiktif dari amanat kebijakan memberi keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut medorong diadakannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMPN Kota Depok yang menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) yang membagi kepada 4 (empat) dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan desain deskriptif. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMPN 8, SMPN 18 dan SMPN 19 Kota Depok masih belum terimplementasi dengan baik karena terdapat berbagai kendala pada empat dimensi, yakni kurangnya komunikasi, inkonsistensi implementasi, kekosongan isi kebijakan, informasi yang tidak lengkap, terbatasanya kuantitas dan kualitas sumber daya, belum diterapkannya sanksi, dan belum terdapat koordinasi. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan inklusif juga hanya terfokus pada SMPN 8 dan belum terwujud pada SMPN 18 dan SMPN 19. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan saran untuk membentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk perencanaan kebijakan yang komperenshif, melakukan pemberdayaan LSM, memberikan alokasi anggaran khusus, memperkuat pelaksanaan dengan membentuk komitmen dan aturan khusus agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

---

The minimum amount of Public Junior High School as implementors of Inclusive Education in Depok City alongside with various problems met are seen to be contradictive from the obligation to held education among the Children with Disabilities. Those are the reasons underlying this research that was conducted to focusing on analyzing the factors that are significant to Inclusive Educational Policy delivered by Edward III (1980) consisting dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Post positivist worldview and descriptive design was used to conduct the research. The datas used are mainly provided from the field research and in-depth interviews, while the secondary ones are provided from literature reviews.

The result shows that the implementation of inclusive education program in SMPN 8, SMPN 8, and SMPN 19, Depok City are considered as not good enough. Barriers on communication, vacuum of policy, inconsistency, incomplate information, limited resources, low punishment enforcement and inexistence of coordination are the main reasons. The commitment of implementing inclusive educational policy was only found at SMPN 8, but neither on SMPN 18 nor SMPN 19. The suggestions emerged from this research are to build synergy among governmental bodies on comprehensive planning, NGO empowernment, budgetary allocation, and building commitment alongside with law enforcement to fulfill the preciously planned goals."

"Studi ini menjelaskan stagnasi advokasi yang dilakukan oleh kelompok disabilitas dalam mengarusutamakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas. Proses advokasi ini bertujuan untuk memperjuangkan dan mewujudkan masyarakat inklusif di Provinsi Yogyakarta. Orang-orang dengan disabilitas mengalami eksklusi sosial selama beberapa dekade dan membuat mereka hidup dalam kemiskinan dan tereksklusikan dari berbagai layanan sosial. Eksklusi sosial yang dihadapi oleh para orang dengan disabilitas disebabkan oleh model medis, yang menempatkan mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya dan selalu membutuhkan dukungan. Akibatnya, orang dengan disabilitas selalu dipandang sebagai warga negara kelas dua. Proses advokasi menuju gerakan disabilitas yang dipimpin oleh organisasi orang dengan disabilitas dilakukan untuk mengatasi hambatan ini. Model sosial disabilitas yang menempatkan disabilitas, bukan sebagai masalah individu tetapi lebih ke masalah sosial menjadi ide besar organisasi orang dengan disabilitas. Menurut model ini, seseorang menjadi disabel karena masyarakat yang membuat mereka menjadi orang dengan disabilitas. Karena itu, rekonstruksi pandangan ini menjadi tujuan utama kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas. Strategi dan taktik advokasi terutama dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas hanya berfokus pada aspek struktural. Ada beberapa hasil kerja advokasi, namun, terdapat jalan panjang yang harus ditempuh. Organisasi orang dengan disabilitas masih berjuang untuk mengubah arti disabilitas. Pemerintah dan masyarakat masih menempatkan disabilitas sebagai warga negara yang kekurangan dan membuat orang dengan disabilitas belum mampu keluar dari hambatan budaya yang telah mengakar selama beberapa dekade. Oleh karena itu, model sosial yang direkomendasikan oleh penelitian ini adalah bekerja melalui pendekatan jalur ganda. Fokus jalur pertama untuk mengatasi hambatan pada struktur dan jalur kedua fokus untuk mengatasi hambatan di tingkat budaya.

---

This study explains the stagnation of advocacy conducted by disability groups in mainstreaming the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. This advocacy process aims to fight for and realize an inclusive society in the Province of Yogyakarta. People with disabilities are experienced by social exclusion for decades and make them live in poverty and excluded from various social services. The social exclusion faced by people with disabilities is caused by the individual model, which put them as underpowered group and always need support. As a result, people with disabilities always seen as second-class citizen. Advocacy process toward disability movement which led by disabled people organisation is raised to overcome this barrier. A social model of disability that put disability, not an individual issue but more to the social issue become a big idea of the disabled organisation. According to this model, someone become disability because of society who make them disabled. Therefore, reconstruction of this view becomes the main objective of the advocacy works made by disabled people organisation. Advocacy strategies and tactics mainly conducted by disabled people organisation only focus on the structural. There are some results of the advocacy works, however, there still a long way to go. The disability organisation still struggle to change the meaning of disability. The government and society still put disability as a pitiful citizen and make people with disability have not been able to get out of the cultural barrier that has been rooted for decades. Therefore, a social model recommended by this research is to work through the twin tracks approach. The first track focus to overcome barriers at the structure and the second track focus to overcome barrier on the cultural level."

"Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih hanya sebatas administratif berdasarkan legal formal. 'Kualitas inklusi' dalam pendidikan inklusif belum terlihat sebagaimana seharusnya dijalankan sehingga praktik eksklusi rentan terjadi. Di sisi lain, pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah maupun akademisi. Pada kenyataannya permasalahan legal formal dan pemenuhan hak pendidikan inklusif hanya sebagian dari keseluruhan persoalan dalam pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak hanya menghadapi persoalan administratif tetapi juga persoalan dalam proses pembelajaran serta proses interaksi siswa penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa penyandang disabilitas dapat mengalami eksklusi dalam proses pembelajaran meskipun sekolah sudah berstatus inklusif. Eksklusi siswa penyandang disabilitas dalam proses interaksi sosial tidak terlihat dalam kasus penelitian ini, tetapi dapat terjadi di kasus lain dalam institusi pendidikan lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan proses eksklusi yang terjadi dalam pendidikan inklusif melalui proses pembelajaran dan proses interaksi sosial siswa penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif di Jakarta.

---

The implementation of inclusive education in Indonesia is restricted only on administrative based on formal legal. 'Inclusion quality' inclusiveness in inclusive education has not been shown as it should be thus exclusion prone to happen. On the other side, fulfillment of inclusive education rights for disabled children still becomes the prima donna for government and academician. The problems on formal legal and fulfillment of inclusive education rights only parts of the whole issue on inclusive education. The implementation of inclusive education not only deal with administrative problem but also problems in the learning process and social interaction process of students with disabilities.

The result of this research shows that disabled student might experience exclusion in the learning process even though it is in inclusive school. Exclusion of disabled student in the social interaction process does not appear in this case, but it can happen in other cases from other education institution. This study uses qualitative approach to describe exclusion process in inclusive education through learning process and social interaction process of disabled students in inclusive education in Jakarta."

"Penelitian ini mengenai Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang, Provinsi Banten.Penelitian ini mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Kebijakan adalah model George C. Edwards III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi atau sosialisasi dan sumberdaya manusia belum mendukung untuk pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional Pada dimensi struktur birokrasi artinya bahwa struktur birokrasi sudah memadai.

---

The research is about teacher perceptions of factors that affecting the implementation of pioneering international standart school policy. This research located in SMP Negeri 1 Serang, Banten Province.The purpose is to examine the factors that influence the implementation of pioneering international standart school policy both in depth and detail. The research is analyzed by using George C. Edwards III Implementation Policy Model. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving a successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method of this reseach used both of quantitative and qualitative.The results showed that the factor of communication or socialization and human resources not support to the implementation of pioneering international standart school policy in the dimensions of bureaucratic structure which means that bureaucratic structure is adequate."

"Skripsi ini membahas mengenai proses pelaksanaan advokasi dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak disabilitas dan dampak perubahan dari adanya advokasi pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka anak dengan disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan dan adanya perilaku diskriminasi yang dialami oleh anak dengan disabilitas di lingkungan pendidikan. Untuk mewujudkan hak pendidikan tanpa diskriminasi bagi anak dengan disabilitas diperlukan upaya advokasi, khususnya advokasi untuk memperkuat pendidikan inklusif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan delapan informan. Rentang waktu penelitian ini mulai dari Maret 2021 sampai Juni 2022 selama Pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa Yayasan Wahana Inklusif Indonesia melakukan proses advokasi pendidikan inklusif dengan melibatkan beberapa pihak mulai dari anak dengan disabilitas, orangtua, guru sekolah, Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Depok, dan masyarakat. Setiap pihak, melewati proses yang serupa dalam advokasi pendidikan inklusif. Terdapat lima proses yang dilakukan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dalam melaksanakan advokasi pendidikan inklusif yaitu identifikasi permasalahan, perumusan solusi, pembangunan kesadaran, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Keberhasilan adanya advokasi pendidikan inklusif menghasilkan perkembangan diri anak dengan disabilitas meningkat, orangtua mengetahui cara penanganan anak dengan disabilitas, guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak dengan disabilitas, adanya alokasi anggaran dari Pemerintah, dan terciptanya lingkungan yang lebih inklusif di masyarakat. Jadi, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu adanya advokasi pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dapat membantu anak dengan disabilitas dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan.

---

This study discusses the advocacy implementation process in strengthening the inclusive education for children with disabilities and the impact of changes of inclusive education advocacy organized by Yayasan Wahana Inklusif Indonesia from the social welfare discipline. This research is motivated by the high number of children with disabilities who do not receive education and the discriminatory behavior experienced by children with disabilities in the educational environment. To realize the right to education without discrimination for children with disabilities, advocacy efforts are needed, especially advocacy to strengthen inclusive education. This research is a qualitative research with descriptive study. Data collection techniques were carried out through semi-structured interviews with eight informants. The time span of this research starts from March 2021 to June 2022 during the COVID-19 Pandemic. The results showed that Yayasan Wahana Inklusif Indonesia carried out an inclusive education advocacy process by involving several parties ranging from children with disabilities, parents, school teachers, the Government, especially Dinas Pendidikan Kota Depok, and the community. Each party goes through a similar process in advocating inclusive education. There were five processes carried out by Yayasan Wahana Inklusif Indonesia in implementing inclusive education advocacy such as problem identification, solution formulation, awareness building, policy implementation, and evaluation. The success of inclusive education advocacy results in increased self-development of children with disabilities, parents know how to handle children with disabilities, teachers have knowledge and skills in educating children with disabilities, budget allocations from the Government, and the creation of a more inclusive environment in society. So, the conclusion in this study is that inclusive education advocacy organized by Yayasan Wahana Inklusif Indonesia can help children with disabilities in fulfilling their right to education."

"Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini disetujui oleh seluruh negara dan wajib memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warga negaranya. Namun terdapat sejumlah anak yang tidak dapat memperoleh pendidikan yang sama pada umumnya, yaitu mereka yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan pendidikan inklusif yang dpaat memberikan kesempatan bagi mereka untuk menempuh pendidikan di sekolah reguler. Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan keberlanjutan pendidikan inklusif. Teori yang digunakan adalah teori dari Sue Stubbs. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor keberhasilan dan keberlansungan pendidikan inklusif di Kota Depok cukup terpenuhi dibandingkan dengan Kota Bandung.

---

Every children has the right to education. It is approved in the entire country must fulfill the needs of education for its citizens. However there are a number of children who can not obtain the same education in general, such as those with special needs. Therefore, the government made a policy of inclusive education that could provide an opportunity for these children to study in regular schools. This study wanted to examine the factors of success and sustainability of inclusive education. The theories that are used in this reseach are theory of Sue Stubbs. This research used a post positivist  approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that factors of success and sustainable inclusive education in Depok adequately met the criteria than Bandung."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas psikoedukasi "AKU PEDULI" dalam meningkatkan pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif pada orang tua anak reguler di TK. Inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian berupa pre-test and post-test design. Penelitian diikuti oleh enam orang partisipan yang merupakan ibu dari anak reguler berusia 28-34 tahun yang dipilih melalui accidental sampling. Karakteristik partisipan yakni orang tua dari anak reguler yang bersekolah di TK. Inklusif dan memiliki latar belakang pendidikan minimal tingkat SLTA. Materi psikoedukasi yang diberikan terdiri atas dua topik yakni anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif. Pengetahuan partisipan diukur menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh, diuji menggunakan Wilcoxon signed rank test. Analisa statistik menunjukkan psikoedukasi "AKU PEDULI" tidak signifikan meningkatkan pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif pada orang tua anak reguler di TK. Inklusif. Walaupun demikian, berdasarkan action plan yang dibuat partisipan dalam psikoedukasi "AKU PEDULI" menunjukkan adanya kesadaran orang tua anak reguler terkait keterlibatan yang dapat dilakukan orang tua anak reguler untuk menjalankan perannya di TK Inklusif. Program psikoedukasi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai intervensi oleh TK Inklusif dalam mensosialisasikan pendidikan inkluisf kepada orang tua siswa. Disarankan menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengukur pengetahuan partisipan sebelum dan setelah psikoedukasi.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the effectiveness of psychoeducation "AKU PEDULI" in increasing knowledge about children with special needs and inclusive education for parents of regular children in Inclusive Kindergarten. This study used a quantitative method with a research design of pre-test and post-test design. The study was attended by six participants who were mothers of regular children aged 28-34 years who were selected through accidental sampling. Characteristics of participants are parents of regular children who attend Inclusive Kindergarten and have a minimum educational background at the high school level. The psychoeducation material consists of two topics, which are children with special needs and inclusive education. Participant's knowledge is measured by quastionnaire. Collected data were tested using the Wilcoxon signed rank test. Statistical analysis shows psychoeducation "AKU PEDULI" did not significantly increase knowledge about children with special needs and inclusive education for parents of regular children in Inclusive Kindergarten. However, based on the action plan made by participants in psychoeducation "AKU PEDULI" shows the awareness of regular parents of children regarding the involvement that regular parents can take to carry out their roles in Inclusive Kindergarten. The psychoeducation program in this study can be used as an intervention by Inclusive Kindergarten in disseminating inclusive education to parents. It is suggested to use interview and observation methods to measure participants' knowledge before and after psychoeducation."

"Pendidikan inklusif merupakan model pendidikan terintegrasi yang sedang berkembang bagi anak berkebutuhan khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap pendidikan inklusif dan strategi pengajaran pada guru SMA Negeri Inklusif (N=56) dan SMA Swasta Inklusif (N=57). Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling dengan menggunakan alat ukur The Multidimensional Attitude Toward Inclusive Education Scale (MATIES) dan Bander Classroom Structure Questionnaire (BCSQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara sikap terhadap pendidikan inklusif dan strategi pengajaran pada guru di SMA negeri inklusif dan SMA swasta inklusif. Dan tidak ditemukan perbedaan sikap terhadap pendidikan inklusif dan strategi pengajaran pada kedua kelompok. Penelitian ini merekomendasikan untuk memberikan pelatihan terkait pendidikan inklusif dan penanganan anak kebutuhan khusus bagi para guru.

---

Inclusive Education is the integrated education model that develop to special education students. The aim of this research is to investigate the relationship between attitude toward inclusive education and teaching strategy of teachers in inclusive public high school (N=56) and inclusive private high school (N=57). This research uses accidental sampling technique using The Multidimensional Attitude Toward Inclusive Education Scale (MATIES) and Bander Classroom Structure Questionnaire (BCSQ).

The result of this research shows that there is a significance correlation between attitude toward inclusive education and teaching strategy of teachers in inclusive public high school and inclusive private high school. And there is no difference between attitude toward inclusive education and teaching strategy in both groups. This research recommends the training about inclusive education and handling of children with special needs for the teachers."