Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya dan tentang keabsahan akta yang dibuatnya serta sanksi apa yang dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas maka penulisan tesis ini mempergunakan penelitian yang bersifat eksplanatoris-evaluatif dengan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Notaris dituntut untuk seksama dalam menjalankan tugasnya agar akta yang dihasilkannya tidak kehilangan keotentisitasan. Disarankan Bagi Calon Notaris, agar menjadikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 serta Kode Etik sebagai pedoman dalam mejalankan jabatan dikemudian hari, Bagi Organisasi Notaris, ada baiknya mengadakan pelatihan-pelatihan bagi Notaris ataupun calon Notaris untuk persiapan atau bahkan kemajuan atas jabatan Notaris. Bagi Majelis Pengawas Notaris, sosialisasi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Notaris dalam perkembangannya sehingga menjadi pembelajaran bagi para Notaris lainnya dalam bertindak.

---

This thesis addresses the breaches by the Public Notaries while carrying out their duties, the legality of the deeds they have drawn up and the sanctions which may be imposed on them. Law No. 30 of 2004 regarding Public Notaries provides that Public Notaries while performing their work must act honestly, conscientiously, independently, and impartially. Besides, they are supposed to provide legal advices to their clients. To analyze and cope with the above issues, this thesis has been written based on an explanatory and evaluative survey using a legal and normative approach.

The results of this survey contend that Public Notaries must work conscientiously and in such a way that the deed they have drawn up remain valid and authentic. Notary Candidates are urged to comply with Law No. 30 of 2004 and Code of Ethics when practicing as Public Notaries in the future. Notary organizations are recommended to provide training for Notary Candidates and Public Notaries. For Notary Candidates, such training will be a useful preparation ground, and for Public Notaries, further training will boost their professionalism. Meanwhile, the Notary Supervision Council needs to inform and share the issues encountered by the Public Notaries in their work. These will be practical lessons to learn for the other Public Notaries to carry out their profession."

"Notaris adalah pejabat umum yang miliki kewenangan untk membuat akta otentik dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi. Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang direksi atau orang yang diberi kuasa untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Dalam menjalankan kewenangan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Dalam putusan tersebut Notaris menerbitkan Akta Pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak mewakili suatu Perseroan Terbatas. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dalam pembuatan akta oleh Notaris, yang dapat menyebabkan suatu akta kehilangan otensitasnya. Pembuatan akta tersebut oleh Notaris juga merupakan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara 6 (enam) bulan kepada notaris.Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta pernyataan tersebut dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal demi hukum dan Notaris dapat dikenai sanksi perdata dan administrasi, karena jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta tersebut maka para pihak tersebut dapat mengajukan gugatan.

---

Notary is a public official, who have the authority discretion to make an authentic act. A Limited Liability Company to be able to perform legal acts should be represented by a board of directors or persons authorized for it under Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ( UUPT ).

In carrying out the department's authority, a Notary has the obligation and the prohibition set forth in the Code of Conduct UUJN and Notary. However, in practice it often happens that such violations do good Notary intentional or not intentional. As with any violation committed by a Notary that is reflected in the verdict Assembly Center Notary Surety date 02 December 2010 ID : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 that a notary realeasing the deed signed by the parties represent a Limited Company but does not indicate the basis of the actions as directors as specified in the Articles of Incorporation or Limited Liability Company based on the letter from the board of directors to represent Company Limited. It is a violation of the act by a Notary manufacturing, which could cause a loss otensitasnya act. Manufactured by notary act is also a violation of the code and of the notary. Therefore Assembly Notary Surety give administrative sanction in the form of a temporary cessation of 6 (six ) months to the notary.

In this thesis using normative juridical research methods with an emphasis on the use of secondary data. From the analysis it is known that the violations committed in the manufacture notary act such statement could cause an act to be null and void and the Notary may be subject to civil and administrative sanctions , because if there are parties who feel aggrieved by the issuance of the act then the party may file a class action of lawsuit."

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dengan hadirnya institusi notaris di Indonesia, dilakukan pengawasan dan pembinaan yang bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi pengamanan kepentingan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah melihat bentuk pelaksanaan pengawasan dan betuk pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan dengan meneliti pelaksanaan pengawasan dan bentuk putusan yang selama ini telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat, dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan melihat pada kasus-kasus tentang pelanggaran sumpah jabatan Notaris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap perilaku dan jabatan notaris masih terdapat berbagai hambatan. Namun pengawasan yang dilakukan telah cukup efektif, karena pihak yang mengawasi tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang notariat. Selain itu pertimbangan hukum Majelis Pengawas dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris tidak hanya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan penemuan-penemuan hukum dengan memperhatikan asas-asas kemanusiaan. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Majelis Pengawas Pusat diharapkan lebih cepat dan tanggap dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dan lebih aktif memberikan pendalaman dan pengarahan mengenai hak-hak, kewajiban dan kewenangan notaris melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan visitasi. Serta dalam penjatuhan sanksi lebih konsisten dan sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

---

In Act No. 30 of 2004 concerning Notary, Notary is an officer mentioned that the general authority to make authentic deeds and other powers as provided for in this Law. With the presence of a notary institution in Indonesia, carried out the supervision and guidance in order that the notary when performing their duties of office meets all requirements related to the implementation of the notary office duties, for the sake of securing the interests of society. As time goes by supervision and guidance of the Supervisory Board consisting of Notary Supervisory Regional Assembly (MPD), Supervisory Regional Assembly (MPW) and the Central Supervisory Board (MPP).

The issue in this thesis is to look at the form of supervision and legal considerations betuk Central Supervisory Council in decisions on notary who violates the oath of office to investigate and form supervision had been undertaken. The research was conducted through a normative juridical approach is supported by the primary data and secondary data. Normative juridical approach to legislation relating to the legal considerations of Central Supervisory Board, and supported by empirical juridical approach by looking at the cases of violation of oath of office of Notary.

From the research found that the implementation of the supervision carried out by the Board of Trustees of the notary office behavior and there are many obstacles. However, monitoring has been carried out quite effectively, because the party who is overseeing the master and understand the field of Notary. In addition the Supervisory Council of the legal considerations in decisions of the Notary is not only based on regulatory legislation, but also based on legal findings with respect to the principles of humanity. Efforts that can be taken to overcome these obstacles Supervisory Board expected Center for more quick and responsive in following up any breach by Notary. More active and provide depth and direction regarding the rights, duties and authority of the notary public through dissemination activities, counseling and visitation. And the imposition of sanctions is more consistent and in compliance with applicable legislation."

"Peranan Notaris sekarang telah berkembang pesat, setiap masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian hukum dalam bidang hukum khususnya hukum perdata. Semakin banyak Notaris yang diangkat membuat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Notaris dewasa ini juga semakin banyak. Perilaku dan penyalahgunaan wewenang Notaris juga semakin banyak.Tesis ini mengangkat masalah tentang Notaris yang tidak cermat dalam membuat akta, sehingga merugikan para pihak. Salinan akta yang tidak sesuai dengan aslinya serta penghadap yang tidak berwenang merupakan permasalahan dalam tesis ini.Penulis pada kesempatan ini mengangkat Kasus dari Notaris Surya Hasan berdasarkan Putusan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menjadi bahan penelitian dalam Tesis ini dengan menggunakan metode analisa yuridis yaitu meneliti putusan tersebut dengan data-data hukum baik primer maupun sekunder.

---

The role of the Public Notary nowadays are growing rapidly, every Indonesian peoples requires legal certainty in law, especially civil law. The more Notaries were appointed its causing the more legal issues should be encountered by public notary nowadays.

This thesis exalt the issues about the notary who is not careful in making the deed, so its causing detriment to the parties. The copy of the notary deed which does not match to the originals as well as the person were not authorized is the main issues that needs assessment in this thesis.

On this occasion the author exalt the Case of Surya Hasan a Pubic Notary based on the award of the Central Notary Counsel/Oversight Tribunal which is the research material for this thesis with a method in analyze that case to primary and secondary legal materials."

"Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam pembuatan akta. Kelalaian dalam pembuatan suatu akta otentik yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat menyebabkan akta itu kehilangan keotentikannya dan hanya akan menjadi akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak dalam akta tersebut. Jika kemudian hari terdapat masalah atas akta itu dan para pihak yang membuat akta itu merasa dirugikan atas kelalaian Notaris tersebut, mereka berhak menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan. Terhadap kerugian itu para pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi biaya, ganti kerugian beserta bunga berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Jabatan Notaris ataupun berdasarkan ketentuan Hukum Perdata yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu di dalamnya, dimana yang menjadi salah satu faktor suatu akta memuat keterangan palsu adalah tidak dilakukannya pencocokan fotokopi suratsurat dengan surat-surat aslinya. Pelanggaran tersebut dapat dilihat dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Surya Hasan, SH., sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpegang teguh pada Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang baik, terutama pada Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, dimana Notaris dituntut harus bersikap lebih seksama dan teliti lagi dalam menjalankan tugasnya agar akta yang dihasilkannya tidak kehilangan keotentisitasan.

---

Notary as public official, who receives licensing to notarize authentic certificates, is liable for any action conducted during his/her duty in certificate preparations. A document will lose its authenticity and will be considered as only a private deed which signed by the parties to the deed is bound by the agreements within if there is any negligence performed by the Notary Office when notarizing the document. The undersigned parties reserve a right to claim for indemnity if there is any problem arise in the future and the parties are injured. The injured parties are allowed to claim for indemnity on the damage caused. The compensation and the interest are as constituted in Article 23 of the Notary Designation Regulation or as stipulated in Article 1365 of the Civil Code regarding the breach of law enforcement. One example on breach of law by a Notary Office during a certificate preparation is authenticating a certificate with false data recorded. Failure in the true copy document endorsement can be one of the factors contributing into the record of false data. The breach can be found in a study case of breach by a Notary, Surya Hasan, SH., in the Notary Supervision Council's decree No. 11/B/Mj.PPN/XI/2010 dated 2nd December 2010. Based on the case researched, it is found that in performing his/her duty, a Notary shall hold unto the Principle of the Notary Duty Implementation, specifically on these principles: Diligence Principle and Professionalism Principle, where a Notary is expected to be more careful and thorough while performing his/her duty to avoid a preparation of non-authenticated certificate."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membua takta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan aktaotentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut notaris dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalampembuatan akta. Salah satu pelanggaran yang dilakukan olehNotaris yaitu kasus yang dilakukan oleh Notaris Surya Hasan, SH, sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/NJ.PPN/XI/2010 yaitu tidak melakukan pencocokan kembali fotokopi surat-surat disburment request dengan aslinya. Dari hasil penelitian ini, bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpegang teguh pada sumpah jabatan notaris, asas kecermatan, asas profesionalitas serta harus lebih seksama dan teliti agar akta yang dihasilkannya tidak kehilangan keotensitasannya.Dalam penelitian tesis ini, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni metode yang mengacu pada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahanbahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan.

---

Notary is a public officer authorizes to make authentic deeds as long as making of certain authentic deeds not specialized for other public officers. There are required by legislation in making authentic deeds in order to create certainty, order, and legal protection. Due to those matters then notary can be given responsibility for its actions in making deeds.

One violation done by notary such the case done by Notary Surya Hasan, S,H as evidenced by the decision of the Supervisory Council of Notaries Center dated of 02 December 2010 number: 11/B/MJ.PPN/XI/2010.

From the result of this study then Notary in playing its duties of office must hold fast Notary's oath of office. Principle of austerity, principle of professionality, and should be more carefully and thoroughly in order that the deeds it makes will no loss of authenticity."

"Tesis ini membahas mengenai seorang Notaris yang melanggar kewenangan dan kewajibannya dilihat dari Kode Etik Notaris dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dan bersifat preskriptif. Alat pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan agar dibuatnya suatu skema mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap Notaris.

---

This Thesis discuss about a Notary who violate his authority and obligation based on code of ethics and law number 30 years 2004 of Notary. This study use a normative method and prescriptive. The collection of data is through a study of literature. This Thesis finally suggests that there should be a schematic construction mechanism to develop and supervise a Notary effectively."

"Isu pembatasan jumlah pembuatan akta ini merupakan usulan Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah INI kepada Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan usulan tersebut kemudian hal tersebut dibahas dalam pertemuan Dewan Kehormatan dalam kegiatan Rapat Pleno Diperluas INI yang diselenggarakan di Surakarta, pada tanggal 23-25 Oktober 2014. Dalam Rapat Pleno tersebut disepakati jumlah wajar akta yang dapat dibuat oleh Notaris sebanyak dua puluh akta dalam sehari. Hasil pertemuan tersebut kemudian dibawa dan diputuskan dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa INI yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Kode etik tersebut membatasi jumlah pembuatan akta Notaris dengan mewajibkan Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris membuat akta dalam batas kewajaran dan melarang Notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan, yaitu sebanyak dua puluh akta melalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Bahwa dengan adanya aturan tersebut, Notaris tidak perlu khawatir karena sesungguhnya tidak ada pembatasan jumlah pembuatan akta Notaris. Notaris masih boleh membuat akta melebihi dua puluh akta sehari, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan disini maksudnya akta yang dibuat Notaris tidak ada masalah, tidak melanggar peraturan dan pembuatannya memenuhi tata cara pembuatan akta dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Aturan ini dibuat agar Notaris membuat akta dengan memenuhi standar pembuatan akta yang baik dan bagi Notaris yang membuat akta melebihi dua puluh akta dalam sehari dan setelah diperiksa Dewan Kehormatan ditemukan adanya pelanggaran maka sanksi yang dikenakan terhadap Notaris menjadi lebih berat.

---

The issue of restriction of the number of deeds made by Notary was initiated at a meeting of the Honorary Board in the INI Expansive Plenary Meeting held in Surakarta on 23 25 October 2014. In the Plenary Meeting it was agreed that a fair amount of deeds may be made by Notary as many as twenty deeds in a day. The result of the meeting was brought and resolved in the Notary Ethics Code of the Extraordinary Congress held in Banten on 29 30 May 2015. The code limits the number of Notary deeds by requiring Notary or other person as long as the person performs the Notary make a deed within the limits of fairness and prohibit Notary to make the deed exceed the limit of fairness determined by the Honorary Board, that is as much as twenty deeds through the Regulation of the Central Honorary Board of the Association of Indonesian Notary No. 1 of 2017 on the Fairness Limit Number of Permanent Deed Performance. Whereas with the existence of such regulation, Notary do not have to worry because there really is no limitation on the amount of Notary deed. Notary can still make the deed exceeding twenty deeds a day, as long as it can be accounted for. Accountable here means that the deed made by Notary there is no problem, does not violate the rules and fulfill standard of procedure of making deed and the provisions as regulated in the Law of Notary. This rule was made so that a Notary makes a deed by fulfilling the standards of making a good deed and for Notary which makes the deed exceeds twenty deeds in a day and after examined by the Honorary Board found the existence of violation, the sanction imposed on Notary becomes more severe."

"Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu di dalamnya. Dimana yang menjadi salah satu faktor suatu akta itu memuat keterangan palsu adalah tidak dilakukannya pencocokan fotokopi surat-surat dengan surat-surat aslinya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris SH, SH., yang dulunya di Kota Tangerang Selatan dan sekarang di Kota Jakarta Selatan, yang mana atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut Notaris SH,SH dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/X/2010. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang di berikan oleh Majelis Pengawas Pusat tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak pelapor, seharusnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas yakni pemberhentian dari jabatan Notaris kepada Notaris SH, S.H sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar membuat Notaris lain menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran yang serupa.

---

Notary Ethic Codes is the moral essence in which it will also be the guidance in running Notary position. Notary ethic code scope applies for all members in the Indonesian Notary Organization (INI). The organization plays an important part in implementing the Notary Ethic Codes, through the Board of Honors who has the duty of watching the implementations of the Codes. The Notary Ethic Codes is always connected with the Laws of Notary Position since they're both a unison in which they will be the guidelines for all Notary in running their duties. Notary who has violated against the Ethic Codes and the Laws of Notary Position will be sanctioned according to the rules in which has been stated. One of the common violations that a Notary tends to do is in making a certificate, one of them is making a certificate which contains false information. One of the key factors that a certificate is withholding a false information is by not doing any effort of matching photocopied letters with the original. Such offence can be seen in cases of Ethic Codes and Laws of Notary Position violation which has been done by the Notary SH, SH used to practice in the City of South Tangerang and in the City of South Jakarta, due to the violation, SH will be sanctioned accordingly by the Ethic Codes and The Laws of Notary Positions as noted in The Council Decision Investigator Notary's Center dated 2nd of December 2010 Number 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Although the writer agrees that the sanction given by the Head Supervisory Board for SH is incomparable to the loss of the aggrieved party, the Board should have given a heavier sanction such as discharge from the Notary position to SH, such a case would be a lesson for others."