Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBentuk penyetoran modal merupakan bagian dari anggaran dasarperseroan terbatas. Dalam kasus PT X, pada akta pendiriannya disebutkan salahsatu pendiri PT X, yakni PT Y, melakukan penyetoran modal dalam bentuk uangtunai. Padahal dalam pelaksanaannya, selain dalam bentuk tunai penyetoransaham juga dilakukan dalam bentuk inbreng. Untuk mengatasi hal tersebut,Direksi PT X dan PT Y membuat akta konfirmasi di hadapan notaris. Isi dari aktatersebut adalah pernyataan konfirmasi dari PT X dan PT Y bahwa penyetoranmodal yang dilakukan PT Y pada saat pendirian PT X selain dilakukan dalambentuk tunai juga dilakukan dalam bentuk inbreng. Pokok permasalahan dalampenulisan ini adalah bagaimana aspek hukum perubahan akta pendirian perseroanterbatas terkait dengan perubahan proses penyetoran modal yang dilakukandengan akta konfirmasi dan bagaimana peran notaris terkait adanya perbedaanbentuk penyetoran modal yang tertulis dalam akta pendirian perseroan terbatasdengan yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaannya. Metode penelitian yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitiandalam penulisan hukum ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studidokumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatankualitatif karena penelitian ini meneliti fakta tertentu yang bertujuan untukmengerti atau memahami gejala yang diteliti. Kesimpulan yang didapat adalahbahwa perubahan akta pendirian perseroan terbatas terkait dengan perubahanbentuk penyetoran modal tidak dapat dilakukan dengan akta konfirmasi,melainkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham karena perubahan terhadapbentuk penyetoran modal merupakan perubahan anggaran dasar."

"Tesis ini membahas mengenai peranan dan tanggung jawab seorang Notaris terkait penyetoran modal pada saat pendirian suatu Perseroan Terbatas (Perseroan), studi kasus pendirian PT ABC. Penyetoran Modal wajib dilakukan oleh para pendiri Perseroan sebelum Perseroan memperoleh pengesahan pendirian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri). Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 bahwa dokumen bukti penyertaan modal tidak wajib disampaikan kepada Menteri, melainkan hanya merupakan dokumen pendirian yang disimpan oleh Notaris. Pada kasus pendirian PT ABC, para pendiri belum melakukan penyetoran modal kedalam PT ABC namun surat pengesahan pendirian Perseroan telah diperoleh. Notaris X yang membuat akta pendirian PT ABC tidak menyampaikan kepada para Pendiri bahwa adanya kewajiban untuk menyetorkan modal sebelum PT ABC memperoleh status pengesahan dari Menteri. Penelitian tesis ini disusun berdasarkan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian yaitu bahwa seorang Notaris, khususnya Notaris X memiliki peranan sebagai pejabat umum yang membuat akta pendirian Perseroan dan sebagai kuasa untuk mengajukan permohonan pendirian Perseroan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Bentuk tanggung jawab Notaris yaitu untuk memberikan penyuluhan dan memastikan kepada para Pendiri bahwa seluruh persyaratan pendirian Perseroan telah dipenuhi. Pada kasus PT ABC, Notaris X yang tidak menyampaikan kewajiban untuk melakukan penyetoran modal, dapat dikenakan sanksi indispliner dan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

---

This thesis regarding of role and responsibility Notary related to paid up capital on the establishment Limited Liability Company (Company), case study the establishment of PT ABC. Founder of Company have an obligation to paid up the capital in Company before the Company received establishment legalization from Minister of Law and Human Rights (MoLHR). According to MoLHR Regulation Number 4 year 2014, stated that capital injection evidence is not required to submit to MoLHR, but it is only establishment document which saved in Notary. In PT ABC?s case, the founders has not inject the paid up capital but the establishment legalization from MoLHR has been received. This thesis is based on normative juridical research/legal research. The study states that as a Notary, especially Notary X has a role as a public official who made the deed of establishment and as an attorney to submit the Establishment form to the MoLHR through Company's Legal Entity Administration System. Responsibility of the Notary are to provide counseling and assure the founders has been fulfill all requirements regarding Company establishment. In the case of PT ABC, Notary X does not convey an obligation to inject capital, thus may be subject to disciplinary sanctions and compensation to the injured party."

"Untuk melaksanakan penanaman modal asing di Indonesia, investor diwajibkan membentuk badan hukum Indonesia.dalarn bentuk perseroan terbatas. Basal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas yaitu perjanjian para pihak yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian mereka. Namun pemerintah telah menentukan isi suatu akta pendirian sehingga timbul permasalahan mengenai peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas untuk memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kedudukan akta pendirian perseroan terbatas terhadap para pihak yang membuatnya setelah memperoleh pengesahan tersebut.Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan dan analisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh basil bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing adalah memberikan nasihat hukum dan menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta pendirian agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab agar akta pendirian memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan setelah mendapat pengesahan, akta pendirian menjadi hukum tertinggi bagi perseroan terbatas dan mengikat perseroan terbatas tersebut dan pihak ketiga. Peraturan berlaku jika tidak diatur dalam akta pendirian. Tidak semua ketentuan dalam perjanjian para pihak yang dibuat sebelumnya yaitu Joint Venture Agreement atau perjanjian lainnya dituangkan dalam Akta Pendirian, karenanya JVA secara tegas dapat dinyatakan mengikat perseroan terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan akta pendirian tidak mengaturnya."

"Apabila investor asing ingin menanamkan modal di Indonesia tentu membutuhkan suatu badan hukum untuk digunakan sebagai tempat memberikan perlindungan hukum dan membatasi ruang geraknya agar tetap berada dalam pengawasan dan tidak keluar dari jalur yang telah diatur oleh UU No.1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Badan hukum tersebut dapat ditempuh melalui pendirian PT.PMA dengan rangkaian prosedur yang harus dilaksanakan. Diantara rangkaian prosedur tersebut, prosedur pertama yang harus dilaksanakan adalah pengajuan permohonan PMA ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan memperhatikan persyaratan yang diberlakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berkaitan dengan hal ini, tugas notaris membantu pemerintah memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak yang melakukan pendirian tersebut, membuatkan Joint Venture Agreement yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bentuk kesepakatan para pihak dan membuatkan akta pendirian PT. PMA. Metode penulisan tesis ini bersifat deskriptif, normatif dan empiris, terhadap prosedur yang diberlakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam pendirian PT. PMA, tugas notaris dalam hal ini adalah pemberian penyuluhan hukum, pembuatan Joint Venture Agreement dan pembuatan akta pendirian PT. PMA. Namun perlu diketahui juga bahwa pembuatan Suatu Joint Venture Agreement tidak mérupakan suatu keharusan karena pendirian PT. PMA dapat diajukan permohonannya secara langsung oleh para pihak dengan disertai dokumen yang diwajibkan saja, oleh karena itu pembuatan suatu Joint Venture Agreement hanya merupakan suatu pilihan bagi para pihak. Sedangkan tugas notaris dalam hal ini adalah memberikan saran kepada para pihak untuk membuat Joint Venture Agreement agar memudahkan pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam memberikan persetujuan terhadap pendirian tersebut."

"ABSTRAKUndang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukanyang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiapperubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalamundang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaanperubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangkapenyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannyakepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanyakelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH). Akta yang lewat batas waktu berarti telah cacat hukum, akan tetapiperbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadibatal. Oleh karena itu akta yang telah lewat batas waktu diperlukan keputusan RUPSmengenai penegasan kembali atas hasil keputusan RUPS sebelumnya yang kemudiandituangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akta penegasan ini selanjutnyanotaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif danternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapatmengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perubahan anggarandasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan penmdang-undangan.

---

ABSTRACTLimited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very importantposition for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Everyamendment to the articles of association must be based on the result of the resolutionof the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be set out in the form of anotarial deed. In such law, has been stipulated the period for the implementationprocess of amendment to the articles of association of a company. In this thesis,notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the articles ofassociation which is intended to be submitted for its application to the Minister hasfinally become expired. This is due to the presence of negligence from the part of theNotary and the stoppage of Legal Entity Administration System [Sistem AdministrasiBadan Hukum (SABH)]. The expired deed means it has a legal defect; however, thelegal act to amend the articles of association by the parties does not become void.Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS regarding the reaffirmationover the result of the resolution of the previous GMS which then will beset out in a Notarial deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary willsubmit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law andHuman Rights of the Republic of Indonesia through the system. This research utilizeslibrary research method with normative juridical characteristic and evidently from theresult of the research, there are several issues which could cause the non-fulfillmentof the period for the implementation of the amendment to the articles of association asstated in the statutory regulations."

"ABSTRAKPasal 33 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa dalam rangka pendirian perseroan terbatas, 25 dua puluh lima persen dari modal dasar harus telah ditempatkan dan disetor penuh serta tidak dimungkinkan untuk diangsur yang wajib dibuktikan dengan bukti setor modal. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 secara eksplisit tidak mengatur mata uang apa yang wajib digunakan oleh para pendiri untuk melakukan penyetoran modal. Namun, Pasal 49 Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap surat saham yang diterbitkan oleh suatu perseroan terbatas wajib mencantumkan nilai nominal saham dalam Rupiah. Sehingga dengan demikian apabila penyetoran modal dilakukan dalam mata uang asing wajib dikonversi ke dalam mata uang Rupiah. Berfluktuasinya kurs Rupiah terhadap mata uang asing memungkinkan timbulnya selisih kurs pada saat penyetoran modal yang harus dibukukan sebagai capital surplus sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Nomor 50 tentang Instrumen Keuangan, yang sejalan dengan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang perseroan terbatas sebagai suatu entitas yang terpisah dari para pemegang sahamnya, diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas wajib memastikan bahwa benar para pendiri telah menyetorkan modal dalam rangka pendirian perseroan terbatas dan memberikan penyuluhan hukum mengenai ketentuan penyetoran modal dalam rangka pendirian perseroan terbatas sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Penulisan ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa atau norma hukum menurut keadaan yang sebenarnya dan memberikan penilaian.

---

ABSTRACTArticle 33 of the Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company stipulates that to establish a limited liability company, 25 twenty five percent of the authorised capital must been issued and paid up in full and shall be proven by valid payment evidence. Law Number 40 Year 2007, explicitly does not regulate what currency shall be utilised by the incorporators founders to perform capital payment. While, the Article 49 Paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 provides that the par value of share certificate issued by the company shall be made in Rupiah. Therefore, any capital payment performed in currency other than Rupiah shall be converted into Rupiah. The fluctuation on the foreign exchange rates may inflict foreign exchange rate differences which shall be booked as capital surplus in accordance with Statement of Financial Accounting Standards Number 1 concerning Presentation of Financial Statement and Number 50 concerning Financial Instrument, which is inline with article 6 of the Indonesian Commercial Code that regulates limited liability company as a separate entity from its incorporators is obliged to keep the accounting records. Notary as the authorised person to make deed of establishment for limited liability company shall ensure that the incorporators had performed the capital payment and provide legal guidance regarding the capital payment for establishment of limited liability company under Law 40 year 2007. This study uses normative juridical method and descriptive analytical typology to describe the events or legal norms to the actual situation and provide an analysis."

"Pada perseroan terbatas, harta kekayaan suatu perseroan terbatas pertama kalinya berasal dari modal yang disetorkan oleh para pendirinya pada saat pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal wajib dilakukan dan dipenuhi secara penuh sebelum perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun di dalam prateknya, banyak pendiri perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan dapat ditemui kasus di mana seluruh pendiri tidak ada yang melakukan penyetoran modal sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Berlakunya Peraturan Pemerintah PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas kemudian menegaskan kembali wajibnya penyetoran modal tersebut. Maka perlu untuk ditelusuri apakah Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi dan perlu juga untuk diketahui bagaimana akibat hukumnya terhadap perseroan terbatas apabila pemegang saham tidak memenuhi kewajiban penyetoran saham tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan lapangan, serta alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian adalah ketentuan mengenai penyetoran modal yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 belum dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi karena tetap diandalkannya surat pernyataan telah menyetor modal sebagai bukti penyetoran yang sah. Akibat hukum dalam hal sebagian besar pemegang saham melakukan penyetoran modal namun terdapat pemegang saham yang tidak menyetorkan modal maka perseroan terbatas melalui Direksinya wajib secara aktif menagih penyetoran modal tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan sebagai bentuk hutang-piutang dan puncaknya perseroan terbatas dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pemegang saham yang belum menyetorkan sahamnya. Kemudian apabila pada saat mendirikan perseroan terbatas seluruh pendiri perseroan terbatas tidak ada yang melakukan penyetoran modal atas saham yang diambil bagiannya maka artinya terdapat cacat hukum dalam pendirian perseroan terbatas tersebut dan apabila kondisi tersebut merugikan pihak ketiga dan terbukti secara jelas di depan hakim maka pengadilan demi kepentingan umum dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut.

---

In a limited liability company, the initial asset comes from paid up capital which fulfilled by all founders when the company first established. According to Limited Liability Company Law Number 40 Years 2007, the payment of subscribed capital or paid up capital should fully fulfilled before company obtain its ratification as legal entity from Ministry of Law and Human Rights. In practically however, numerous shareholders in facts have failed to fulfill this obligation. Even there is a case which none of shareholders of a company subscribe shares as it rsquo s mentioned in deed of the Company Establishment. The validity of Government Regulation Number 29 Years 2016 regarding The Amendment of Authorized Capital in Limited Liability Company has confirm more that the subscribed capital should fully paid by its shareholders. Therefore in this thesis it needs to be analyzed whether the Government Regulation can resolve the problem and what the effect to the company is if no shareholders fulfilled the paid up capital. The type of research used in this thesis is normative juridical research. This thesis adopted the method of normative legal research which using literature study and interviews as the tools in collecting data. After completed several researches, it was founded out that the Government Regulation Number 29 Years 2016 unable to resolve the current issue because as evidence of the capital payment, it is still using the statement letter of having pay the subscribed capital which in fact it cannot guarantee that the capital would really paid. The consequences if only some shareholders of a limited liability company fulfilled the paid up capital, the company through the Board of Directors shall actively collect the debt to the negligent shareholders and the company may file a lawsuit in civil to the negligent shareholders whereas if none of shareholders fulfilled the paid up capital then it means there is legal defect in the establishment of a limited liability company. When the condition detrimental to third parties and it can be strongly proved at the court, the court by the reason of public interest might dissolve the limited liability company."

"Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan adanya penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas. Akan tetapi, dalam penerapannya pendirian perseroan terbatas seringkali tidak disertai penyetoran modal ditempatkan secara penuh meskipun penyetoran modal ditempatkan secara penuh menjadi syarat bagi perseroan terbatas untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu dokumen pendukung pendirian perseroan terbatas dalam sehubungan dengan permohonan status badan hukum adalah surat pernyataan setor modal. Dalam praktiknya, meskipun diketahui adanya penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh, namun surat pernyataan setor modal ini tetap dibuat untuk mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum perseroan terbatas. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari pendirian perseroan terbatas dengan penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh baik secara umum maupun secara khusus bagi pemegang saham, serta untuk melakukan analisis terhadap efektivitas penerapan ketentuan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan adanya sanksi dan pengawasan yang lebih tegas berkenaan dengan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas di masa yang akan datang.

---

The Company Law requires a fully paid capital in a limited liability company establishment. However, the implementation of limited liability company establishment frequently neglected the fully paid of issued capital obligation although the fully paid issued capital obligation is a requirement for the limited liability company in order to obtain the legal entity status from the Ministry of Law and Human Rights. One of the supporting documents of limited liability company establishment in relation to the legal entity status application is the statement letter of capital payment. In practice, although it is known that the issued capital is not fully paid, the statement letter of capital payment proceed to be issued in order to submission of legal entity status application of the limited liablity company. This research disscussed the legal consequence which arises as the result of limited liability company establishment through not fully paid issued capital either in general or particularly for the shareholder, also to implement analysis on effectivity of implementation of the fully paid issued capital obligation provided in the Company Law. The result of this research suggest that more assertive sanction and supervision is required in relation to the fully paid issued capital obligation for limited liability establishment in the future."

"Tesis ini membahas mengenai peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pembuatan akta pendirian perseroan yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan? Peranan notaris yang dimaksud pada pokok bahasan ini adalah dengan memberikan penyuluhan hukum sebelum dan pada saat pembuatan akta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan secara kualitatif yaitu melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung. Dasar pembuatan suatu akta notaris adalah adanya kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan tujuannya ke dalam akta notaril. Notaris harus pro-aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketegasan serta dapat menjelaskan secara mendetail, terinci dengan wawasan dan pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang berlandaskan kebenaran. Notaris harus mengkaji apakah yang diminta klien tidak melanggar, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ketertiban umum, dan harus memiliki pemikiran menggunakan logika hukum.

---

This thesis describes a role of notary in making deed of incorporation. The main issue in this research is, could a notary take responsibility for the incorporation deed that is the clausul of intention, purpose and business performance contrary the public order and morality? The role of a notary in this research is the authority and obligation to give the information, guidance of law before and at the moment a notary making a deed. This research use a method of qualitative literature research, that is analyse the verdict of Supreme Court. The fundamental of composing a deed can be formed from the parties who convey their intention and purpose in to the deed. A notary has to be actively inform and give the wide insight to the parties regarding to the requirements of the positive regulation. A notary has to examine the purpose that stated by the parties, in order to avoid the violation of law, public order and morality using a reasonable understanding of law."

"Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu meningkatnya investor asing yang menanamkan modalnya ke Indonesia, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara membeli saham PT Non Fasilitas sehingga PT tersebut berubah menjadi PMA. Permasalahan terjadi apabila PT yang telah berubah menjadi PMA tersebut sudah terlebih dahulu mempunyai saham pada PT lain, apakah PT lain tersebut akan berubah menjadi PMA juga? Perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA memerlukan jasa notaris sehingga notaris mempunyai peran yang penting. Notaris harus dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan dituntut tidak hanya menguasai hukum perusahaan, tetapi juga hukum penanaman modal karena perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA memberikan dampak yang harus dimengerti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi disipliner dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar lembaga yang berwenang dan/atau BKPM dapat merevisi beberapa ketentuan dalam kaitannya dengan perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA sangat penting dan notaris harus dapat menjalankan kewenangannya dengan baik sampai aktanya mendapat persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang.

---

The background of this thesis is the rising number of foreign investors in Indonesia exists due to the several reasons (of which such reasons are in conform to the prevailing law and regulations), among others is through the purchase of shares from a Non Facility PT until the said PT changed its status to be a PMA. The problem arises if prior to the change of status, the newly status PMA owns shares in other PT, then will the other PT change its status to be PMA too? The process in the change of Non Facility PT to PMA requires the service of a Notary, henceforth, the Notary has an important role. Notary must function its authorization and obligations in accordance to the Notary Law and is required to be competent not only in the Corporate Law, but also in the Investment Law because the change of status from a Non Facility PT to PMA results in a consequences that needs to be understood by the Notary in performing his/her duties professionally. This thesis is a legal normative research which has a descriptive and multi-disciplines with qualitative analysis characteristic. Results from this research is to recommend to the competent agency and/or BKPM to amend several provisions in related to the change of Non Facility PT to PMA. From this research, it can be concluded that the role of a Notary in the change of Non Facility PT to become a PMA is very imporatnat and the Notary must be able to function his/her authority well until the deed obtains approval and/or the acceptance of notification from the competent party."