Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis zm membahas perlindungan konsumen atas iklan tarif jasa telekomunikasiseluler di Indonesia. Latar belakang tesis ini adalah maraknya peran iklan tarifjasa telekomumkasi seluler di Indonesia. Langkah awalnya adalah dengan melihatperaturan perundang-undangan yang terkait dengan iklan tarif jasa telekomunikasiseluler Dari pengaturan-pengaturan tersebut» kemudian dilihat bentuk-bentukiklan tarif jasa telekomunikasi yang diinformasikan kepada masyarakat danbentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Atas iklan tarif jasatelekomunikasi seluler yang merugikan masyarakat dapat dimintakanpertanggungjawaban Atas iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yangdiinformasikan kepada masyarakat dilakukan pengawasan oich pemerintah,masyarakat, dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian meyarankanagar dapat dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentangperiklanan, Kemudian diperlukan pihak yang bertanggung jawab alas iklan tarifjasa telekomunikasi seluler yang jelas. Selain itu juga diperlukan perbaikanIrinega terhadap lembaga yang diamanatkan untuk melindungi kosumen atas iklantanfif jasa telekomunikasi seluler di Indonesia, yang kemudian juga dibentengioleh seif regtdatkm yang efektif.

---

ABSTRACTThis theses discusses about consumer protection from advertisementtelecommunication celuller tariff in Indonesia The back ground of this theses is awars of advertisement telecommunication celuller tariff. First step to wort thistheses is see all of the law about advertisement of telecommunication celullertariff, and than see all of advertisement telecommunication celuller tariff when theadvertisement telecommunication celuller tariff makes consumer looses. Becauseconsumer get looses from advertisement telecommunication celuller tariff,consumer had to get responsibility from operator celuller. Goverenment, people,independent consumery protection bodies can control that advertisementtelecommunication celuller tariff. This theses suggest to make advertisement act,and needed to clearence liability for the advertisement telecommunication celullertariff in Indonesia So we need a good working from consumer protection bodies,and a good working from advertisement bodies (efectifity self regulation)."

"Tesis ini membahas perlindungan konsumen atas iklas tariff jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Latar belakang tesis ini adalah maraknya peran iklas terif jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Langkah awalnya adalah dengan melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan iklan tarif jasa telekomunikasi seluler. Dari pengaturan-pengaturan tersebut, kemudian dilihat bentuk-bentuk iklas tariff jasa telekomunikasi yang di informasikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Atas iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yang merugikan konsumen dapat diminta pertanggungjawaban. Atas iklan tariff jasa telekomunikasi seluler yang diinformasikan kepada masyarakat dilakukan pengawasan oleh pemerintah, penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar dapat dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jasa telekomunikasi seluler yang jelas. Selain itu juga diperlukan perbaikan kinerja terhadap lembaga yang diamanatkan untuk melindungi konsumen atas iklan oleh self regulasi yang efektif"

"Pada era globalisasi perekonomian dunia saat ini, dunia komunikasi sangat penting perannya. Di Indonesia, pemanfaatan jasa telekomunikasi banyak diterapkan sebagaimana di negara-negara berkembang lainnya. Beberapa Perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi ini, diantaranya adalah Telkomsel, Indosat dan XL yang ketiganya merupakan perusahaan layanan jasa telekomunikasi berbasis GSM (Global System for Mobile) yang menjangkau seluruh Indonesia lewat layanan pra bayar dan pasca bayarnya. Perlindungan hukum bagi konsumen jasa telekomunikasi tidak hanya diatur oleh UUPK, Undang-Undang Telekomunikasi juga memberikan perlindungan bagi konsumen jasa telekomunikasi di Indonesia. Konsep layanan jasa dibidang telekomunikasi yang dalam melangsungkan layanan jasa telekomunikasi menggunakan perjanjian berlangganan tersebut bukannya tidak membawa permasalahan hukum. Kesenjangan antara Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi yang ada dalam praktik dengan aturan yang semestinya diterapkan balk berkaitan dengan masalah keperdataan maupun masalah perlindungan konsumennya membuat suatu kerancuan yang patut diteliti dan diarahkan. Kebanyakan konsumen pada umumnya tidak memperhatikan adanya klausula seperti ini dalam perjanjian yang ditandatanganinya. Di sisi lain pembuat perjanjian baku juga dimanfaatkan ketidaksadaran konsumen untuk keuntungannya, sehingga konsumen dirugikan. Pelaku usaha di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada 20 April 2000 hingga saat ini tahun 2006 belum juga melaksanakan penyesuaian terhadap perjanjian baku yang dibuatnya. Dalam tesis ini, akan membahas mengenai sistem penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Selular GSM di Indonesia, pengaturan tentang kepentingan konsumen Jasa Telekomunikasi selular GSM di Indonesia, dan apakah UUPK sudah memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam kaitannya dengan perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi selular GSM di Indonesia."

"Fokus dari penelitian ini adalah tentang permasalahan iklan tarif seluler yang menyesatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.. Penelitian ini hendak mengupas permasalahan eksistensi iklan yang menyesatkan mengenai tarif jasa seluler pra-bayar, pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan. Penelitian ini mencakup studi kasus terhadap isi dari iklan tarif seluler yang beredar dan akan membuktikan apakah informasi dalam iklan, sesuai dengan faktanya. Kesimpulannya, iklan tarif seluler dalam bentuk media billboard dan televisi cenderung menyesatkan., dan pelaku usaha pemesan iklan dan pelaku usaha pembuat iklan wajib bertanggungjawab mengganti kerugian yang diderita konsumen.

---

This research is focusing on the the legal issue of misleading phone rate advertisement from the Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection perspective. This research elaborates the existence of misleading advertisement on the pre-paid cellular phone advertisement, the liability of the producer, and legal action that can be done by the consumer. This research’s scope are the case studies on the phone rate advertisement substantion and argumentation whether the information on that advertisement consistent with the fact. As conclusion, billboard and television advertisement are misleading, and that advertising client and advertising agency are liable to compensate the loss suffered by consumers."

"Telekomunikasi merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Adanya telepon seluler semakin mempermudah manusia dalam bertelekomunikasi. Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai perdagangan telepon seluler sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh produsen dan importir sebelum Blackberry itu beredar di masyarakat. Blackberry sebagai telepon seluler yang digemari saat ini tak luput terhadap berbagai permasalahan yang dialami oleh penggunanya. Permasalahan yang muncul terkait dengan standar mutu perangkat dan layanan purna jual. Banyaknya importir Blackberry di Indonesia menimbulkan ketidakjelasan bagi konsumen dalam klaim layanan purna jual terkait dengan standar mutu produk yang tidak sesuai. Selain itu, tanggung jawab bagi importir yang berada di bawah afiliasi RIM langsung berbeda dengan tanggung jawab importir yang tidak berafiliasi langsung. Oleh karena itu pengawasan bagi Blackberry yang beredar harus ditingkatkan guna melindungi kepentingan konsumen pengguna Blackberry.

---

Telecommunications is a need for social human beings. The existence of cell phones increasingly easier for people in telecommunications. The government has set regulations on trade in mobile phones as a condition to be filled by producers and importers of Blackberry before it is circulating in the society. Blackberry as a popular mobile phone today did not escape to the various problems experienced by users. The problems that arise related to the quality standards and after sales service. The number of importers in Indonesia raises vagueness Blackberry for consumers in claims after-sales services associated with product quality standards are not appropriate. In addition, responsibility for the importers who are under the direct RIM affiliations different with the responsibility of importers who are not affiliated directly. Therefore, surveillance for Blackberry in circulation must be increased in order to protect consumer interests Blackberry users."

"Jasa telekomunikasi sangat diperlukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dunia usaha untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas (Trade Liberalization) dengan beraneka ragam barang dan jasa. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa dan termasuk sebagai Negara sedang berkembang, yang kebanyakan penduduknya belum mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, terutama yang berkaitan dengan hukum di bidang jasa telekomunikasi dan perlindungan konsumen. The UN Guidelines for Consumer Protection melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.A/RES/39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen yang mengandung pemahaman umum dan luas mengenai perangkat perlindungan konsumen hanya dapat diterima sebagai pedoman. Pemerintah dengan berbagai negara sepakat untuk menfasilitasi dan mendukung pengembangan kelompok-kelompok konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, sangat tergantung pada sikap lembaga Legislative, Eksekutif, Pengusaha, dan Konsumen serta Institusi-institusi penegakan hukum lainnya. Diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 oleh pemerintah transisi (Kabinet Reformasi Pembangunan) Presiden BJ Habibie tampaknya diiringi dengan harapan terwujudnya wacana baru hubungan konsumen dengan pelaku usaha (produsen, distributor, pengecer, pengusaha/perusahaan dan sebagainya) dalam menyongsong milenium baru yang sudah diambang pintu. Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindugan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) mengamanatkan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen (BPKN). Keanggotaan BPKN (pasal 36 UUPK) terdiri dari unsur-unsur: pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. Perkembangan telekomunikasi yang sangat pesat terutama terjadi pada abad ke-20. Revolusi teknologi komunikasi mencapai puncaknya dengan mulai dipakainya teknologi satelit untuk kepentingan telekomunikasi. Kerjasama dalam berbagai bidang yang luas sebagaimana tersebut diatas, melibatkan beberapa alat sebagai sarana dan prasarana yang juga dalam penggunaannya terdapat beberapa pihak, antara lain konsumen, penyelenggara dan pemerintah serta produsen industri alat. Yang penting ditonjolkan adalah pemahaman dan penghayatan terhadap asas-asas dari peraturan yang terkait dalam rangka perlindungan konsumen jasa telekomunikasi telepon. Peraturan perundang-undangan yang ada saling terkait. Sinkronisasi pengertian dan penafsiran dalam rangka penerapannya sangat diperlukan. Penerapan kedua peraturan tersebut di atas sudah barang tentu mengkaitkan beberapa peraturan lainnya sehingga tidak teijadi tumpang tindih {overlapping). Mengkaji lebih jauh tentang penerapan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang No.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi diperlukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan maupun beberapa studi kasus yang ditemukan dalam praktek."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan industri telekomunikasi selular yang demikian pesat di Indonesia. Akan tetapi disinyalir kesiapan peraturan yang terkait dengan industri tersebut, belum sepenuhnya mendukung intensitas persaingan yang terjadi, terutama antar operator selular. Karenanya penulis merasa perlu untuk melakukan analisis terhadap industri tersebut, dengan pendekatan organisasi industri.Penelitian ini mengkombinasikan berbagai macam metodologi baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif, Metodologi yang bersifat deskriptif kualitatif terutama dilakukan dalam menganalisis kebijakan, dan metodologi yang bersifat kuantitatif, pada umumnya dilakukan dengan pendekatan ekonometrika.Hasil dari penelitian ini, berupa analisis perihal struktur industri dengan memperhatikan variabel jumlah dan distribusi pembeli,jumlah dan distribusi penjual, product differentiated dan kondisi entry, serta struktur kepemilikan.Dengan demikian diketahui bahwa struktur industri telekomunikasi selular di Indonesia, bersifat oligopoly dengan perusahaan dominan. Di samping itu, juga diidentifikasi perilaku perusahaan yang bersifat legal tactics (kerjasama dengan unit usaha lain dan horizontal integration) serta strategic behaviour (kebijakan produk, kebijakan harga, advertising, research and development serta investasi). Kinerja industri menunjukkan bahwa terdapat profitability beberapa perusahaan dalam industri, progressiveness, dan perkembangan teknologi. Di samping itu, perspektif konsumen juga menjadi indikasi kinerja industri, dan variabel-variabel structure, conduct dan performance, diperoleh hubungan satu sama lain.Hasil dari analisis kebijakan berupa UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.8 Tabun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan PP No.52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, menunjukkan dimasa depan perkembangan industri telekomunikasi selular harus mengacu pada undang-undang tersebut sehingga industri ini bisa memberikan dampak yang besar bagi mayarakat.Akan tetapi perlu ada penjelasan yang komprehensif terhadap hal-hal yang disebutkan dalam UU tersebut, sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi, ambiquitas dan dapat menyebabkan diskriminasi."

"Berkembangnya persaingan dalam memperoleh kesempatan kerja di Indonesia memberikan pengaruh terhadap kehendak masyarakat untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan mereka, baik yang bersifat akademis yang dapat ditempuhdengan pendidikan formal, maupun keterampilan khusus di luar pendidikan formal, seperti melalui kursus dan pelatihan-pelatihan tertentu. Banyak dijumpai iklan kursus pada media cetak yang dibuat oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa pendidikan yang memuat jaminan bahwa konsumen peserta didik akan mampu memperoleh nilai atau tingkat kemampuan tertentu. Kursus merupakan suatu bentuk jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai konsumen yang membutuhkan keterampilan di bidang tertentu. Penulisan ini menganalisis beberapa iklan kursus pada media cetak yang memuat jaminanjaminan tertentu dan pertanggungjawaban pelaku usaha ditinjau dari hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia.

---

The fierce competition in the jobs market in Indonesia has influenced the need to achieve higher level of skill and competence, either through formal education or informal education such as courses and trainings. There are numbers of course advertisements on printed media that provides warranty as to certain level of competence or achievement. Course is a form of services made available on the market for the consumers in need for education to improve their skill in certain fields. This thesis aims to analyze several course advertisements on printed media which provides certain warranties and the liability contained therein based on consumer protection law in Indonesia."