Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang demikian pesat. Khususnya untuk orang-orang yang tidak menginginkan adanya sistem riba yang diharamkan dalam Hukum Islam, keberadaan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional membuat masyarakat dengan leluasa memilih produk perbankan yang diinginkan sesuai manfaat dan tujuan. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan, maka untuk bidang pembiayaan yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun usaha, ada yang disebut dengan Murabahah. Tesis ini membahas tentang aspek hukum dan penerapan akad pembiayaan al Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia, sebagai salah satu state-owned bank di Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, juga wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan al Murabahah di Bank Rakyat Indonesia - Unit Usaha Syariah telah berusaha menerapkan prinsip syariah Islam bersama-sama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan al Murabahah tersebut. Akad pembiayaan al Murabahah ini biasanya dibuat dalam bentuk notariil. Setiap orang dapat menikmati fasilitas ini, dengan cara mengajukan permohonan pada bank dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, format akad pembiayaan al Murabahah masih banyak mengadopsi pasal-pasal pada perjanjian kredit dari bank konvensional, yang cenderung lebih melindungi kepentingan bank. Untuk mengatasi hal ini, maka akan lebih baik apabila pihak bank lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan bank dan nasabah, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih seimbang."

"Bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana landasan hukum dijalankannya prinsip syariah ini mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadits adapun beberapa peraturan lainnya terkait dengan kegiatan usaha bank syariah sebagai Financial Intermediary yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam kegiatan penyaluran kepada masyarakat ini ada beberapa pembiayaan yang dijalankan dalam prinsip syariah diantaranya adalah pembiayaan jual-beli atau biasa kita kenal dengan akad murabahah. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan usaha Perbankan Syariahberupa produk pembiayaan al Qardh al Hasan yang merupakan kelebihan dariperbankan Syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Pembiayaan tersebutmenjadi produk unggulan bagi nasabah yang memerlukan dana secara cepat tanpadisertai dengan pemberian jaminan pada Bank. Pembiayaan tanpa disertai jaminandapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank i tu sendiri maupun membebankanmuqtaridh mengingat besarnya kegunaan pembiayaan tersebut, perlu diketahuibagaimana pengembalian pembiayaan al Qardh al Hasan kepada pihak muqridh darimuqtaridh jika tanpa disertai jaminan. Disamping itu perlu juga diketahui dasarhukum mengenai pembiayaan tersebut dan mekanisme perbankan Syariah dalammenerapkan hukum jaminan pada pembiayaan al Qardh al hasan. Guna menjawabpermasalahan di atas maka dilakukanlah penelitian. Dalam penulisan tesis ini penulisakan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang didukung denganwawancara dan sebagai metode analisis data menggunakan metode deskriptifkualitatif yaitu dimana data-data yang dikumpulkan akan dijadikan sebagai bahandalam mengambil kesimpulan terhadap yang diteliti dengan landasan teori,peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan Syariah danpembiayaan al Qardh al Hasan, serta hukum jaminan. Berdasarkan penelitiantersebut diketahui bahwa pembiayaan al Qardh al Hasan merupakan pembiayaanyang hanya dimiliki oleh perbankan Syariah dan telah diatur dalam peraturan yangberlaku. Mengenai jaminan barang pada pembiayaan al Qardh al Hasan tidakmenjadi suatu keharusan dan pengembalian pembiayaan j uga sudah dilaksanakandengan mekanisme yang ada berdasarkan peraturan yang ada. Pihak muqridh dalammemberikan pembiayaan harus memperhatikan calon muqtaridh agar tidak salahsasaran. Diharapkan pembiayaan al Qardh al Hasan tidak hanya dilaksanakan padasaat tertentu akan tetapi sebagai produk unggulan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat yang memiliki ekonomi lemah.

---

ABSTRACTThis research was based on the product of al Qardh al Hasan funding whichis one Islamic B anking activity that other convensional bank does not have. Thisfunding was about to be the best product for client who needs immediately loanwithout giving a guarantee to the bank. Funding without guarantee could grow someloss to the bank itself or impose financial responsibility to Muqtaridh as well,considering the usage of the funding. It necessary to acknowledge how to refund alQardh a I Hasan to the Muqridh of Muqtaridh w hen the f unding has b een p lacedwithout guarantee. On the other hand, it is also necessary to acknowledge theregulation of the funding and the Islamic Banking system in applying regulation ofguarantee to ul Qardh al Hasan funding. To get some information about al Qardh alHasan funding and it is problem, this research has been arranged. In this thesis, theresearcher would use the juridical normative method, which was supported byinterview. The researcher would also use the descriptive qualitative method as dataanalysis method. All information gathered would be used to make conclusion basedon theory, regulation of Islamic Banking and al Qardh al Hasan funding, andregulation of guarantee. According to this research, al Qardh al Hasan funding wasused only by Islamic Banking and was started arrange in particular regulation. Theguarantee of al Qardh al Hasan funding is not compulsory and the refund should beapplied according to the banking system and regulation. The Muqridh needs to selectprospective Muqtaridh for the good, al Qardh al Hasan funding should be arrangednot only at one specific time since it is expected to improve the prosperity of loweconomicsociety."

"pages 269"

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Upaya untuk memperkenalkan bank dan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah Islam telah dimulai pada awal dasawarsa delapan puluhan, namun kesempatan untuk mendirikan bank syariah baru timbul ketika dikeluarkan deregulasi perbankan yang lebih dikenal dengan Pakto 1988, kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank umum Syariah pertama di Indonesia baru berdiri 1991, meskipun bank syariah sebenamya sudah dikenal sejak awal dasawarsa enam puluhan. Berdasarkan pengalaman diketahui pula bank syariah relatif lebih tahan terhadap krisis moneter, karena sebenamya perkembangan bank syariah lebih sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Sepanjang masih terdapat derap kemajuan dunia usaha, terutama yang menjadi nasabah utamanya, bank syariah akan tetap maju berkembang, meskipun dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah, sejalan dengan laju partumbuhan dunia usaha. Keterkaitannya dengan dunia usaha ini cukup dipahami, karena pendapatan dan keberhasilan bank syariah sangat dipengaruhi oleh dunia usaha yang memanfaatkan dana bank syariah. Kedekatan bank syariah dengan dunia usaha atau sektor rill lebih terasa karena salah satu usaha bank syariah adalah memberikan konsultasi atau bimbingan usaha yang kiranya akan lebih banyak diharapkan oleh pengusaha kecil. Dengan demikian, secara alamiah terdapat keunggulan lain karena secara langsung akan mendorong berkembang ekonomi kerakyatan, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Bahkan dari jenis produk yang ditawarkan, dapat diketahui pula bahwa cakupan layanan bank syariah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bank konvensinal."