Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Batalnya perbuatan jual beli rumah dan pemindahan hak tanah juga mengakibatkan dibatalkannya sertipikat yang telah terbit karena permohonan hak dan pendaftaran tanah pertama kalinya didasarkan pada alas hak yang telah dibatalkan atau cacat hukum. Dalam praktek hal ini teijadi dalam pelaksanaan jual beli harta peninggalan berupa rumah yang didirikan diatas tanah yang belum ada hak atas tanahnya oleh sebagian ahli waris. Perbuatan jual beli tersebut dituangkan dalam Akta jual beli rumah dan pemindahan hak. Akta jual beli rumah dan bangunan ini kemudian oleh pembeli digunakan sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah dimana rumah tersebut didirikan dan dilakukan pendaftaran tanah pertama kali yang kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pembeli. Akibatnya ahli waris yang lain merasa dirugikan karena harta peninggalan berupa rumah beserta tanah dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari ahli waris lain. Dalam hal bagaimanakah suatu perbuatan jual beli bangunan dan pemindahan hak atas tanah dapat dibatalkan, bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik serta apakah penerapan hukum yang digunakan dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali, merupakan pokok permasalahan yang akan ditelaah penujjs dalam tesis ini. Metode dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan hukum jual beli dan pemindahan hak dapat dibatalkan apabila terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif dari syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dibatalkannya akta jual rumah dan pemindahan hak yang cacat hukum, maka secara langsug juga dapat dimintakan pembatalan atas sertipikat yang telah terbit yang didasarkan pada alas hak yang telah dibatalkan.

---

The nullification of act of sale and purchase and transfer of right over land also causes the annulment of certificate which has been issued because the application for the right and land registration for the first time is based on the anderlying right which has been annulled or has a legal defect In Practice, this case takes places in the related to this sale and purchase over inheritance in the form o f a house constructed by the heirs on a land which does not yet have land title. Such act of sale and purchase is set out in the dee of sale and purchase of house and transfer of right. This dee of sale and purchase of house and building, then, by the purchaser, will be used as the underlying right to submit proposal for right over land on which the house is constructed and will be earned out land registration for. the first time, which then by the National Land Agency of East Jakarta, will be issued the certificate of right to build under the name of the purchaser. As the result, the other heirs feel of having been impaired because the inheritance in the form of land together with the land is transfer to other party without the approval from the other heirs. In what case, an act of sale and purchase of building and transfer of right over land can be annulled, how is the legal protection for the purchaser acting in good faith and what is the application of law used in the decision of appeal to the Supreme Court and Judicial Review to the Supreme Court, are the main issues which will be studied by the writer in this thesis. The method in this thesis is normative law research method.From this research can be discovered that a legal act of sale and purchase and transfer of right can be cancelled if there is a violation over the subjective elements or requirements for the validity of agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Indonesian law provides legal protection to the purchaser acting in good faith as stipulated in Article 1471 of the civil code. With the cancellation of dee of sale and purchase o f house and transfer of right which has legal defect, then, can also be directly requested the cancellation of certificate which has beeb issued based on the underlying right that has been cancelled."

"Pembangunan infrastruktur jalan tol pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Kerjasama pemerintah dan swasta muncul karena biaya untuk membangun infrastruktur jalan tol tidak sedikit. Disisi lain, kInvestasi asing dalam pembangunan jalan tol sangat dibutuhkan karena saat ini investasi dalam negeri masih kurang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum di Indonesia, pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol di Indonesia, serta prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol, serta menjelaskan mengenai prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi asing dalam konsesi pengusahaan jalan tol dapat dilakukan dengan syarat tertentu.

---

Basically, the development of toll road infrastructure is the government obligation, but in some case the private sector can build the infrastructure in the public private partnership framework. Public-private partnerships arise because the substantial cost in infrastructure development. Foreign investment toll road is needed because the current domestic investment is still lacking. This paper discusses about the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. The aim of this paper is to explain the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. This research use the normative legal writing method and the qualitative analysis method. The research concludes that foreign investment in toll road concession can be performed under certain conditions."

"Dengan menerapkan prinsip pelestarian in situ dan eksploitasi non-komersial UNESCO menyusun standar umum pelindungan warisan budaya bawah air yang tertuang dalam The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/Konvensi UNESCO (2001). Indonesia belum meratifikasinya. Bahkan, kebijakan nasional terbaru membuka kembali peluang pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT). Selain opsi pengangkatan BMKT, diterapkan pula model pengelolaan dalam konsep Kawasan Konservasi Maritim dan wisata bahari/selam. Tesis ini bermaksud menjawab permasalahan utama tentang kebijakan pengelolaan yang dapat diterapkan oleh Indonesia terhadap kapal karam beserta muatannya di wilayah perairan Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai warisan budaya bawah air yang dilindungi oleh hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan interdisipliner untuk melihat koeksistensi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat dalam arena yang multi-sited, lokal maupun global. Terkait warisan budaya bawah air, meskipun telah banyak diatur dalam hukum internasional, namun menyisakan beberapa isu yang tidak diatur secara eksplisit sehingga menimbulkan persepsi dan perspektif yang saling bertentangan dan menjadi persoalan yang diperdebatkan. Terdapat koeksistensi antara hukum nasional dan internasional serta kepentingan- kepentingan yang berimplikasi pada kebijakan pengelolaan warisan budaya. Maka, konsep pelestarian berwawasan Cultural Resources Management (CRM) dapat diterapkan sebagai jalan tengah bagi para kelompok kepentingan, melalui kebijakan pengelolaan warisan budaya bawah air yang mengakomodasi beragam nilai dan kepentingan dalam pemanfaatan kapal karam beserta muatannya.

---

By applying the principles of in situ conservation and non-commercial exploitation, UNESCO has developed general standards for the protection of underwater cultural heritage as set out in The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/UNESCO Convention (2001). Indonesia has not ratified it. In fact, the latest national policy has reopened opportunities for the removal of valuable objects from sunken ships (BMKT). In addition to the option of appointing BMKT, a management model in the concept of Maritime Conservation Areas and marine/diving tourism is also applied. This thesis aims to answer the main problem regarding management policies that can be applied by Indonesia to shipwrecks and their cargo in Indonesian waters that meet the criteria as underwater cultural heritage protected by international law. This study uses a normative legal research method with interdisciplinary approach to see the coexistence of community values and interests in a multi-sited, local and global arena. Regarding underwater cultural heritage, although it has been widely regulated in international law, there are still some issues that are not explicitly regulated so that it creates conflicting perceptions and perspectives and becomes a matter of debate. There is a coexistence between national and international laws and interests that have implications for cultural heritage management policies. Thus, the concept of Cultural Resources Management (CRM)-based conservation can be applied as a middle ground for interest groups, through a policy of managing underwater cultural heritage that accommodates various values and interests in the use of shipwrecks and their cargo."

"Tesis ini menganalisa proses pemaknaan dari memorialisasi pemerintah kota dalam mengkonstruksi citra Kota Sawahlunto yang diartikulasikan dalam Museum Goedang Ransoem dan Lubang Tambang Mbah Soero. Penelitian memfokuskan pada persilangan pemaknaan dari ingatan masyarakat, memorialisasi pemerintah kota, dan penulisan sejarah. Data diperoleh dari pendekatan etnografi di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dari bulan Januari 2016 sampai dengan Februari 2017. Penelitian menggunakan konsep memori kolektif dan warisan budaya.Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kompleksitas pemaknaan memorialisasi pemerintah sebagai pemaknaan dominan. Pemerintah membentuk makna dominan melalui penamaan situs pariwisata, dan benda material museum yang ditanggapi secara beragam oleh masyarakat. Masyarakat menggunakan justifikasi kedekatan dengan keseharian dan sejarah lisan. Penulis menemukan pemaknaan dominan pemerintah kota berbeda dengan penulisan sejarah. Pemegang otoritas memiliki kuasa dalam mengkonstruksi memori kolektif menjadi pemaknaan dominan. Kompleksitas dari pemaknaan dominan memperlihatkan bahwa tidak ada wacana dominan yang mutlak. Penelitian ini menunjukkan akan selalu ada pemaknaan berbeda yang terbentuk.

---

This thesis analyzes the process of how the dominant meaning by the city government in constructing Sawahlunto rsquo s branding articulated in Museum Goedang Ransum and Lubang Tambang Mbah Soero. There are various meanings encoded in the museums, which are the society rsquo s memory, how the government constructs memory, and the writing of history. The data were obtained through ethnographic research in Sawahlunto, West Sumatera Province, from January 2016 to February 2017. Exploring the dynamics of the construction of the dominant meaning reflects how collective memory, representation, and cultural heritage could be further problematized in these case studies.The results of this study indicate the complexity of how the government constructs memory as a dominant forces in the transformation of Sawahlunto. The government enforce a dominant meaning through, for example, naming of tourism sites and museum representation, which is responded differently by the society. Society uses the justification of stheir daily life and also its oral history. The dominant meaning is increasingly visible when compared to the writing of history and this reveals its position in the construction of the city 39 s branding. The government has the power to construct a particular collective memory as the dominant meaning. The complexity of the chosen studies shows that there is no absolute dominant discourse. This study shows that there will always be other different meanings."

"The regulations regarding the Restoration of Cultural Heritage were established from the restriction of its removal. The main treaty providing the norm to restore the removed Cultural Heritage from the State of origin is 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property. Through this convention, State, as a subject in international law, was given a set of Rights and Obligations to claim for its Restoration. Indonesia as a developing State has its own interest in the Restortion of Cultural Heritage after its independence, including from Netherlands. Through this thesis, the author analyses the practice in the case of the Restoration from Netherlands to Indonesia, Indonesian Law No. 11 of 2010 on Cultural Heritage, and the urgency of Indonesia to become a State party to 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property.

---

Ketentuan mengenai Pengembalian Benda Cagar Budaya muncul dari ketentuan pelarangan pemindahan atasnya. Perjanjian Internasional yang terutama dalam mengatur Pengembalian Benda Cagar Budaya kepada Negara asal adalah 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property. Dalam konvensi tersebut Negara sebagai subyek hukum internasional yang diberikan seperangkat Hak dan Kewajiban untuk mengajukan klaim Pengembalian. Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki kepentingan Pengembalian Benda Cagar Budaya dari Negara-Negara maju pasca kemerdekaan, salah satunya dari Belanda. Penulisan ini melakukan analisis terhadap praktik Pengembalian yang selama ini telah dilakukan oleh Belanda ke Indonesia, UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, dan kepentingan Indonesia menjadi Negara peserta Konvensi 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep pelestarian Cagar Budaya beruparumah tinggal milik perorangan (private property) dengan menitikberatkan padapemilik sebagai pemangku kepentingans penting. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif dengan wawancara mendalam terhadap para pemilik rumah Cagar Budayasebagai teknik mengambilan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemiliksetuju dengan adanya pelestarian terhadap rumah Cagar Budaya yang mereka miliki,namun tidak setuju dengan status Cagar Budaya. Masalah dominan dalam pelestarianCagar Budaya milik perorangan ini adalah adanya ketidakseimbangan hak dankewajiban pemilik, belum adanya otoritas pemilik dalam proses pelestarian CagarBudaya, serta komunikasi yang buruk antarpemangku kepentingan. Oleh karena itukonsep pelestarian yang disarankan dalam pelestarian rumah Cagar Budaya milikperorangan adalah konsep manajemen pemangku kepentingan yang menekankan padakomunikasi terbuka, keseimbangan hak dan kewajiban pemilik, serta memberikanotoritas kepada pemilik sebagai pemangku kepentingan penting dalam pelestarian.Temuan penting lainnya dalam penelitian ini adalah bahwa proses budaya memberikanpengaruh positif dalam pelestarian Cagar Budaya.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to produce the concept of preservation of private homeheritage with emphasis on the owner as important stakeholder. This study usesqualitative methods with in-depth interviews of the owners as a technique of dataretrieval. The results of this study indicate that the owner agrees with the preservation oftheir private home, but does not agree with the Cultural Heritage status. The dominantproblem in the preservation of the private home is the existence of an imbalance of therights and obligations of the owner, the absence of the owner's authority in the processof preserving the Heritage, as well as poor communication amongst stakeholders.Therefore, the preservation concept suggested in the preservation of private home ismanagemant stakeholders that emphasizes on communication, balance of rights andobligations of the owner, and authority to the owner as an important stakeholder inpreservation. Another important finding in this research is that cultural processes have apositive influence on preservation of Heritage."

"Terdapat konsekuensi hukum terkait pengalihan dan pengubahan bentuk bangunan cagar budaya yang dikuasai secara pribadi, yang tidak bisa dilakukan tanpa izin pemerintah yang berwenang. Sengketa TUN berkaitan dengan penetapan status bangunan cagar budaya tanpa izin ditemukan di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg dengan pihak penggugat para ahli waris Alrmarhum ES melawan Bupati Sumedang. Tesis ini berbasis metode penelitian doktrinal, dengan mengangkat dua pembahasan masalah yakni permasalahan mengenai kesesuaian penerbitan penetapan status bangunan cagar budaya pada putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemilik bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tanpa persetujuan. Sesuai peraturan perundang-undangan yaitu UU Administrasi Pemerintahan dan UU PTUN serta UU Cagar Budaya, penetapan status cagar budaya pada putusan PTUN Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg cacat prosedur dan substansi. Tersedia penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administratif (antara lain berupa keberatan dan banding administrasi) dan gugatan ke PTUN. Masih dapat ditemukan kekosongan hukum dalam penetapan bangunan cagar budaya sehingga seharusnya pemilik dilibatkan dalam proses penetapannya dan selain diberitahukan penetapannya pada pemilik tanah status cagar budaya juga harus dicatatkan dalam buku tanah. Hal ini menjadi sorotan guna terselenggaranya kepastian hukum sebagai perlindungan hak kepada penguasa bangunan. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur tentang pendaftaran cagar budaya, sehingga pengaturan mengenai pendataan dan publikasi cagar budaya perlu diatur lebih lanjut dan membutuhkan kerjasama antara BPN dan Dinas Budaya. Penting juga untuk memperhatikan keterlibatan profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas bangunannya.

---

Legal consequences exist related to the transfer and change of form of privately controlled cultural heritage buildings. The dispute relating to determining the status of cultural heritage buildings was found in the Bandung State Administrative Court (PTUN) Decision Number 121/G/2019/PTUN.Bdg between the bulding owner against the Regent of Sumedang. Based on doctrinal research methods, this thesis spotlights specifically about the conformity of publication of the determination of the status of cultural heritage buildings based on applicable laws and regulations and the legal protection that can be done by cultural heritage building owner without owner’s approval. Based on the Government Administration Law and PTUN Law as well as the Cultural Heritage Law, the determination of cultural heritage status in the Bandung PTUN decision Number 121/G/2019/PTUN.Bdg is procedurally and substantively flawed. TUN settlements are available through administrative measures (including approval and administrative appeals) and lawsuits to the PTUN. Legal vacuum exists in determining cultural heritage buildings, so apart from involvement of the owner in the determining process and notifying the owner with the result, the status of cultural heritage land must also be recorded in the land book. This is highlighted in order to emphasize legal certainty as a protection for the rights of building owners. Legislative regulations only regulate the registration of cultural heritage, so regulations regarding data collection and publication of cultural heritage need to be regulated and require cooperation between BPN. It is also important to pay attention to the involvement of the Notary profession and Land Deed Officials."

"Bangsa Indonesia berkembang di wilayah kepulauan di garis khatulistiwa. Kontak budaya dan sejarah yang panjang telah banyak meninggalkan warisan budaya, yang sebagian besar terpendam di dalam tanah dan tenggelam di dasar laut. Warisan budaya bawah air di Indonesia berjumlah cukup banyak, salah satunya terdapat di perairan Kepulauan Karimunjawa dan telah teridentifikasi tinggalan budaya sebanyak 10 situs, yaitu Situs Geleang, Situs Menyawakan, Situs Kumbang, Situs Parang, Situs Indonor, Situs Genteng, Situs Seruni, Situs Genting, Situs Kapal Mati, dan Situs Pulau Nyamuk. Situs-situs tersebut perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting dan memiliki potensi yang besar sebagai sumber daya budaya. Untuk menjaga nilai-nilai yang terkadung dalam sumber daya budaya bawah air di Kawasan Kepulauan Karimunjawa, diperlukan upaya pelestarian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mencakup upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungannya bagi masa mendatang.Upaya perlindungan terhadap Kawasan Karimunjawa saat ini dilakukan oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa yang memiliki tugas melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Akan tetapi pelestarian terhadap sumber daya budaya bawah air Karimunjawa belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga diperlukan pengelolaan kawasan untuk melestarikan baik sumber daya alam dan sumber daya budaya. Untuk menentukan bentuk pengelolaan dilakukan analisis TOWS dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari pengelolaan yang sekarang sudah dilakukan, maka direkomendasikan model manajemen sumber daya budaya bawah air yang berjalan bersama-sama dengan pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya model ini diuji kembali menggunakan analisis SWOT sehingga dihasilkan model manajemen yang tepat dan teruji.

---

Indonesian people thrive in an archipelago in the the equator.A long cultural contact and history have left many cultural heritage, most of them are buried underground and sunk underwater of the sea. Indonesia has a lot of underwater cultural heritage, some of them are located in Karimunjawa Archipelago. There are 10 sites which are Geleang Sites, Menyawakan Sites, Kumbang Sites, Parang Sites, Indonor Sites, Genteng Sites, Seruni Sites, Genting Sites, Kapal Mati Sites, dan Pulau Nyamuk Sites. These sites needs to be preserved because of their potential as an underwater cultural resource. To maintain its values, cultural resource in Karimunjawa, needs to preserved according to the Law Number 11 Year 2010 of Cultural Heritage which consist of protection, development, and utilization in order to maintain its continuity for future generation.Protection effort to the Karimunjawa now is done by the National Park that has the duty to conserve the natural resource and its ecosystem. However the preservation of underwater cultural resource of Karimunjawa have been entirely done, so it needs a management to preserve both natural and cultural resource. To determine the management this research uses TOWS analysis that consider the internal and eksternal factor of the recent management. So this research recommend a cultural resource management model that be in accordance with the conservation of natural resource. And yhen this model is retested using SWOT analysis to obtain an appropriate and a tested management model."