Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 98480 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Victor Yonathan
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai peranan Bapepam dalam memberi perlindungan hukum
terhadap investor reksadana. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan.
Pasar Modal mempertemukan penjual dan pembeli modal atau dana. Pasar modal
menyediakan berbagai alternatif investasi bagi investor baik yang ingin melakukan
investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Dan Reksadana merupakan salah satu
instrumen investasi di pasar modal. Produk perbankan yang saat ini memberikan imbal
hasil yang kecil membuat investor mengalihkan dananya dengan berinvestasi melalui
Reksadana. Hal ini tentu saja menyebabkan Reksadana menjadi salah satu instrumen
investasi yang menjadi favorit bagi masyarakat pemodal. Karena itu, agar Reksadana
semakin mendapat kepercayaan di mata masyarakat maka investor perlu mengetahui
mengenai aspek perlindungan hukum apabila berinvestasi melalui Reksadana. Aspek
perlindungan hukum merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian bagi investor.
Untuk melindungi kepentingan investor tersebut, undang-undang memberikan
kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan
di pasar modal. Dengan kewenangan tersebut, Bapepam berhak untuk mengeluarkan
setiap aturan main di pasar modal terutama peraturan yang berkaitan dengan Reksadana.
Selain itu, Bapepam juga berhak untuk melakukan penyidikan dan mengenakan sanksi
terhadap setiap pihak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran di pasar modal yang
dapat menyebabkan kerugian pada investor. Dengan adanya Bapepam maka investor
tidak perlu ragu dan khawatir lagi untuk menanamkan dananya melalui instrumen
investasi Reksadana. Pembahasan inilah yang penulis uraikan dalam tesis ini, serta
kesimpulan dan saran.

ABSTRACT
This thesis discusses about the role of Bapepam in providing law protection toward share
investors. The method that is used is literature. Capital Market brings together the capital
or fund seller and buyer. It provides various alternatives of investments for the investors
who wants to invest both for short and long term. One of the investment instruments in
the capital market is Mutual Fund. Today, the banking product give the small result or
profit thereby making the investors transfer their fund to Mutual Fund. It causes Mutual
Fund becomes one of the favorite investment instruments for the investors. In order that
the Mutual Fund is more trusted by the community, it is therefore necessary for the
investors to know about the legal protection aspect if they want to invest through Mutual
Fund. To protect the interest of the investors, the law gives the authority to Bapepam to
up build, arrange and supervise the capital market. With that authority, Bapepam reserves
the right to stipulate the regulations to protect the interests of the investors especially
those on Mutual Fund. Besides, it also reserves the right to investigate and impose
sanction to any party conducting the criminal act and violation in capital market that may
cause loss to the investors. By this authority owned by Bapepam the investor should not
be hesitate and worry to invest through Mutual Fund."
2008
T37163
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Syamsul Anwar
Universitas Indonesia, 2010
S24956
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Riezki Wulandari
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S23940
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mala Rejeki
Depok: Universitas Indonesia, 2003
S24162
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Taufan Ramdhani
"Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek. Sehubungan dengan itu, meskipun Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal melarang tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek, kejahatan manipulasi pasar kerap terjadi. Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal.Skripsi ini membahas fungsi pengawasan dan kewenangan Bapepam-LK untuk melakukan penegakan hukum atas kejahatan manipulasi pasar dengan menempuhupaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentukpemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi.

Public investors need information on trading activities, market conditions and securities prices on a Securities Exchange, as indicators by the strength of the supply and demand, and as a basis for making investment decisions. Bearing in mind, even though Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market prohibits activities that create a deceptive representation of trading activities, market conditions or securities prices with intent to influence others to buy, sell, or hold securities, market manipulation felonies are often occurred. Considering the capital market is a source of business financing and an investment opportunity for investors, which plays a strategic role in supporting national development, its activities must be supervised to ensure that it is conducted in an orderly, fair, and efficient manner. Therefor, Bapepam-LK is given an administrative authority and the responsibility to guide, regulate and supervise persons engaged in capital market activities. The focuses of this study are the supervisory function and authority to conduct law enforcement of Bapepam-LK regarding market manipulation felonies, either in preventive in the form of regulations, guidelines, guidance and directions, or remedial in the form of inspections, investigations and the imposition of sanctions, as well as legal protections for investors."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1612
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2000
S24461
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arika Widi Asmara
"Pada dasarnya kredit bermasalah merupakan hal yang wajar terjadi di industri perbankan karena faktor penyebabnya yang begitu beragam. Akan tetapi, meskipun terdapat kewajaran atas terjadinya kredit bermasalah pada suatu bank, berdasarkan data statistik Bank Indonesia bulan Desember 2005 bahwa kredit bermasalah pada bank BUMN dengan bank swasta nasional, dengan nilai perbandingan persentase NPL 14,75% : 3,22%. Maka dari itu perlu dikaji apa yang menjadi penyebab besarnya kredit macet dan bagaimana mekanisme penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank di dalam praktek. Untuk mengkajinya digunakan metode studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, Namun, didukung dengan alat pengumpulan data yaitu studi draf perjanjian kredit dari Bank X. Dari hasil kajian perangkat hukum perdata dan hukum ternyata perbankan telah diberikan perlindungan memadai dalam menangani persoalan kredit macet. Oleh hukum, bank telah diberi beberapa jalan untuk menanganinya. Secara preventif, bank dilarang mengobral dana atau bersikap ”murah hati” kepada nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan sungguh-sungguh. Penyaluran kredit harus disertai jaminan (agunan) lengkap dengan perjanjian untuk menjual barang agunan atas kekuasaan kreditur (beding van eigen matige verkoop). Dengan janji tersebut bank selaku kreditur dapat langsung menjual barang jaminan (parate executie) dengan bantuan Kantor Lelang Negara (KLN) tanpa harus meminta izin (fiat) pengadilan negeri (PN). Apabila tidak diperjanjikan hak demikian, bank (swasta) dapat meminta PN melakukan sita eksekusi atas barang jaminan dan menjual lelang melalui KLN berdasarkan Pasal 224 HIR. Sedang bank pemerintah dapat meminta PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) untuk menyelesaikan kredit yang berada di tangan debitur."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S24679
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Miftahul Jannah
"Dalam berinvestasi di pasar modal, investor memerlukan perusahaan efek sebagai pedagang perantara. Perusahaan efek dapat melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap efek investor seperti pada kasus PT Sarijaya Permana Sekuritas. Risiko ini harus diatasi dengan memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam rangka pertanggung jawaban perusahaan efek yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana atau efek milik investornya. Bapepam-LK mengeluarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 dan VI.A.5 yang mengamanatkan pendirian lembaga penyelenggara dana perlindungan pemodal dalam rangka melindungi investor di pasar modal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggara dana perlindungan pemodal berperan untuk melindungi aset investor dan memberikan pengembalian kerugian aset investor dalam hal terjadi kehilangan sebagai akibat terjadinya peristiwa tertentu seperti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan perusahaan efek.

When investing in the capital market, investors need securities companies as market intermediary. Securities companies can do the abuse of authority against the effects of investors as in the case of PT Sarijaya Permana Securities. These risks must be overcomed with provide legal protection for investors in order the stewardship of securities companies proven to commit the misuse of funds or investor effect. Bapepam LK issue regulations Bapepam-LK Rule Number VI.A.4 and VI.A.5 that dictates the establishment of investor protection fund in order to protect investors in capital market. The results of this study concluded that the investor protection fund role is to protect investors assets and provide a return loss of investors assets in the event of a loss as a result of the occurrence of certain events such as abuse of authority by the securities company."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S54126
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anne Meyanne Alwie
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
S23398
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andhika Pratama Akbar
"Sebagai salah bentuk perlindungan hukum terhadap investor, arbitrase investasi internasional memberikan sarana kepada investor asing untuk mengajukan klaim atas dasar perlindungan-perlindungan substantif yang menjadi hak investor. Dalam perkembangannya, tribunal arbitrase seringkali dihadapkan dengan isu korupsi yang dijadikan argumentasi oleh para pihak untuk menolak yurisdiksi tribunal atau meniadakan klaim pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan komplikasi dan ketidakpastian terkait perlindungan investor mengingat sarana terhadap arbitrase merupakan bentuk perlindungan prosedural bagi investor. Sifat dari tindak pidana korupsi yang luas, multi-dimensional dan memiliki sisi pemberi dan penerima juga berperan dalam menambah komplikasi permasalahan ini. Penelitian ini akan membahas komplikasi tersebut serta mengkaji kesiapan hukum investasi Indonesia dalam menghadapi permasalahan tersebut.

As one of a form of protection toward investors, international investment arbitration provides a way for foreign investor to file a lawsuit based on the substantive protection provided to them as a right. In its development, arbitral tribunal often faced with an issue of corruption that serve as a killing argument against the claim of other parties, this condition has the potential to complicate the issue and create uncertainty towards investor protection in which the international investment arbitration itself serves as a procedural protection of investor. The nature of the corruption which is broad, multi-dimensional, and got supply and demand side in it, furtherly complicate the issue. This study will discuss on this complicated issue and review about the readiness of Indonesian Investment Law to deal with the issue."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>