Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam setiap proses industrialisasi di Indonesiateknologi selalu memegang peran utama. Persoalan utama bagiIndonesia adalah bagaimana memperoleh teknologi tersebut.Teknologi salah satunya dapat diraih dengan cara lisensipaten. Dengan demikian lisensi merupakan salah satu saluranyang potensial untuk program alih teknologi di Indonesia.Persoalannya adalah bagaimana agar melalui lisensi patentersebut alih teknologi dapat dilakukan.Dalam kenyataannya, lisensi paten memang tidak secaraotomatis mampu melakukan program alih teknologi padapartner Indonesianya. Banyak faktor dan kendala yangmenghambat program alih teknologi tersebut.Tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh datatentang pelaksanaan perjanjian lisensi paten dalamkaitannya dengan alih teknologi, kemudian dianalisisfaktor-faktor yang menghambat untuk kemudian dapatdijadikan bahan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakanyang menyangkut alih teknologi. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal. Setelah diadakan penelitian dan melakukan analisis,terdapat kecenderungan yang menonjol sebagai berikut:pelaksanaan alih teknologi melalui perjanjian lisensi patentidak berlangsung secara otomatis, senantiasa tidakterdapat keseimbangan kedudukan antara pelisensi danterlisensi dikarenakan beberapa faktor, terdapat beberapafaktor yang menghambat jalannya alih teknologi melaluiperjanjian lisensi paten, terutama praktek pembatasanperdagangan.

---

ABSTRACTTechnology is very important at each industrializationm Indonesia. The first problem of Indonesia is how toreach technology. Technology can be brought through patentlicense. So that, license is a potential channel fortransfer of technology in Indonesia. But the problem is howcan transfer of technology carried out through license. Infact license is not automatically give transfer oftechnology to Indonesian partner. There are many problem inthe transfer of technology.The goal of this research for getting data about theperformance of license contract regarding with transfer oftechnology and then to analyze the obstruct factors in thecontext of make outline transfer of technology rule. Themethod of this research usually call doctrinal researchAfter doing research and analyze data the resume ofthis research are: transfer of technology by licensecontract is not automatically, there is no balance positionbetween licensor and licensee in the contract, and thereare many factors obstruct transfer of technology, mainlycalled RBP (Restrictive Business Practices)."

"Pada tanggal 10 Oktober 1975 telah ditandatangani perjanjian M-MO di Jakarta tentang pengalihan teknologi melalui "licensing" untuk membuat mesin diesel. Bagi M perjanjian tersebut sangat penting dalam mempertaharikan pemasaran barangnya di luar negeri dan turut dalam persaingan barang diesel dalam perdagangan internasional. Bagi MO perjanjian tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan membuat mesin diesel sendiri secara bertahap. Sebelumnya PT SS telah menjadi penyalur tunggal M, sehingga mesin diesel H terkenal di Indonesia melalui impor-ekspor. MO adalah suatu perusahaan PMDN yang bergerak di bidang perbaikan dan pemeliharaan, mesin diesel, sekarang ingin memperluas usahanya dengan memproduksi sendi ri mesin diesel dan generating sets yang di jalankan dengan mesin diesel. Untuk tujuan tersebut, MO telah menyiapkan tanah dan bangunan tempat bekerja. MO telah meminta M, perusahaan asing dari Jerman Barat agar M memberinya lisensi memproduksi mesin diesel seri D 302-dua silinder dan D 325-dua/tiga empat dan enam silinder. M telah mengembangkan mesin tersebut dan telah menghasilkan secara lengkap bertahun-tahun lamanya. M telah mengadakan perbaikan terhadap hasil produknya untuk keperluan di pabrik, perkapalan, dan kendaraan darat. Mesin tersebut juga di produksi oleh perusahaan DT di Spanyol dan dalam hal ini akan bertindak sebagai agen M. Pembuatan mesin di atas dilakukan menurut rencana khusus. Karena Indonesia masih merupakan negara berkembang, tentu saja perjanjian internasional M-MO tidak dapat di samakan dengan perjanjian internasional lainnya antara perusahaan negara industri maju, yang memiliki segala perlengkapan ekonomi dan keterampilan telah berjalan dengan lancar dan serba lengkap. Perangkat undang-undang mengenai teknologi saja belum dimiliki oleh Indonesia yang mengatur dan mengawasi teknologi yang masuk dan meneliti persyaratan dalam perjanjian agar tidak terjadi hal-hal yang terlalu merugikan perekonomian Indonesia. Meninjau know-how {secret technology) dalam perjanjian M-MO, dan perjanjian lain merupakan pokok persoalan yang terpenting dalam setiap perjanjian lisensi, baik lisensi paten, lisensi merek, lisensi desain maupun lisensi Know-How yang berdiri sendiri. Pengkajian perjanjian M-MO dan perjanjian lainnya dimaksudkan untuk mendapat suatu gambaran baik dari segi hukum maupun dari segi ekonomi, mengenai kerjasama di bidang produksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pedoman yang telah dikeluarkan oleh UNCTAD, UNIDO, dan WIPO, di pergunakan untuk melihat sampai di mana saran badan internasional tersebut dapat di jelmakan dalam bentuk perjanjian oleh kedua pihak. Sampai di mana daya saing perusahaan dalam negeri dalam berhadapan dengan perusahaan asing, dapat memperjanjikan hal yang tidak terlampau merugikan salah satu pihak dan juga tidak terlalu merugikan negara dan bangsa penerima lisensi."

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi klausula Grant Back (Lisensi Kembali) dalam Perjanjian Lisensi Paten. Pengaturan klausula Grant Back dalam perjanjian lisensi sulit diketahui karena umumnya Perjanjian Lisensi Paten bersifat tertutup. Namun hal tersebut penting untuk diketahui mengingat keberadaan klausula tersebut dapat melindungi pemberi lisensi namun juga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Analisa mengenai implikasi Grant Back selanjutnya akan dilakukan dengan melihat perbandingan penerapan hukumnya di Indonesia, Jepang, dan Amerika. Berdasar perbandingan pengaturan tersebut, maka disimpulkan bahwa klausula Grant Back dalam lisensi paten memerlukan batasan tertentu sehingga dapat memberi keuntungan seluruh pihak dalam perjanjian lisensi, yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi, serta pasar.

---

This thesis analyzed the implication of Grant Back clause in the License Patent Agreement. There is a notable difficulty in observing the arrangement of the clause, due to the nature of License Patent Agreement, which is strictly restricted and cannot be disclosed outside the involved parties. However, it is critical to understand the existence of such clausal since while it can protect the licensor, it is also prone to trigger unfair business practices. This thesis uses normative law method to generate descriptive analysis data. Following that, the analysis of Grant Back implication will be examined through comparison study of its law application in Indonesia, Japan, and United States. Based on the arrangement comparison, it is concluded that Grant Back clause in Patent License requires specific restrain and condition to ensure that it can be beneficial to all parties involved in the license agreement, i.e., licensor and licensee, as well as the market. "

"ABSTRAKTiga unsur penting, yakni (1) penerbitan majalah ilmiah sebagai media komunikasi ilmiah, (2) semakin bertambahnya rumus dan ungkapan matematika, dan (3) pemakaian bahasa biasa (vernacular) di dalam komunikasi ilmiah, telah memacu pertumbuhan ilmu pengetahuan. Unsur ketiga selain sumbangannya yang besar dalam pertumbuhan dunia keilmuan dunia, juga telah menimbulkan dampak yang serius. Bahasa Latin tidak lagi menjadi satu-satunya bahasa komunikasi ilmiah, yang berarti language barrier serta akibatnya dalam kehidupan umat manusia semakin merebak. Kesenjangan antara negara berkembang semakin melebar dari, negara-negara maju. UNESCO, dengan tujuan mendorong pertumbuhan keilmuan di Negara-negara ber-kembang telah mencanangkan program perbukuan dan peneriemahan. Di antaranya telah menerbitkan Index Translationum secara teratur, (tahunan) yang memuat karya-karya terjemahan yang dilakukan di negara anggotanya. Di antaranya Indonesia. Dengan membandingcan daftar karya terjemahan Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun (1952-1982) yang terdaftar dalam Index Translationum dengan yang terdaftar dalam Daftar Karya Terjemahan perpustakaan Idayu diketahui: (1) Terdapat perbedaan jumlah yang mencolok yakni 7.854 (Idayu) dan 2.513 judul (Index Translationum (2) secara global bukan hanya karya terjemahan yang sedikit juga produkai buku Indonesia masih ketinggalan oleh negara berkembang lain seperti Thailand, Iran, dan Korea.

---

"