Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertumbuhan pekerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Untuk memenuhi tuntutan target produksi perusahaan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit pekerja perempuan dipekerjakan pada malam hari, seperti yang terjadi di PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dalam hal ini, upaya perliindungan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan melalui regulasi yang m,emberiikan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penyediaan makanan clan minumaan, penjagaan kesusilaan serta penyediaan transportasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, sebagai peraturan pelaksana dad Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, upaya pemeari.ntah untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga dmwujudkan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukar oleh Dinas Tenaga Keaafa dart Transmigrasi Kabupaten Bogor. Pada umumnya, PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. turut berperan serta secara aktif dalarn memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja perempuan, seperti tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang berumuff kurang dad 18 (delapan betas) tahun, tidak mempekerjakan pekerja perempuan Nang hamil, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan nenikah, hamil dan melahirkan, memberikan istirahat atau cuff bald, hamil, melabirkan dan keguguran kandungan, serta memberikan kesempatan menyusui anak. Akan tetapi, pelaksanan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan di PT- Ricky Putra Globalindln Tbk. tidak serta merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beiiaku. Berbagai penyimpangan hukum ditemukan sebagai akibat dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya. Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor masih lemah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin luas, terutama yang dapat mengancam ketertiban dan ketenangan kerja dalam Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan."

"ABSTRAKPertumbuhan pekerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Untuk memenuhi tuntutan target produksi perusahaan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit pekerja perempuan dipekerjakan pada malam hari, seperti yang terjadi di PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dalam hal ini, upaya perliindungan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan melalui regulasi yang m,emberiikan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penyediaan makanan clan minumaan, penjagaan kesusilaan serta penyediaan transportasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, sebagai peraturan pelaksana dad Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, upaya pemeari.ntah untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga dmwujudkan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukar oleh Dinas Tenaga Keaafa dart Transmigrasi Kabupaten Bogor. Pada umumnya, PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. turut berperan serta secara aktif dalarn memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja perempuan, seperti tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang berumuff kurang dad 18 (delapan betas) tahun, tidak mempekerjakan pekerja perempuan Nang hamil, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan nenikah, hamil dan melahirkan, memberikan istirahat atau cuff bald, hamil, melabirkan dan keguguran kandungan, serta memberikan kesempatan menyusui anak. Akan tetapi, pelaksanan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan di PT- Ricky Putra Globalindln Tbk. tidak serta merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beiiaku. Berbagai penyimpangan hukum ditemukan sebagai akibat dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya. Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor masih lemah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin luas, terutama yang dapat mengancam ketertiban dan ketenangan kerja dalam Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan."

"Kemiskinan merupakan salah satu kondisi yang memaksakan banyak anak terlibat dalam pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Pekerja anak juga dapat menyebabkan terpeliharanya kemiskinan, karena anakanak yang bekerja sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Kejadian-kejadian mengenai masalah pekerja anak ini masih banyak terjadi di Indonesia. Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab, terlihat belum menanggapi dengan serius. Terbukti dengan diratifikasinya Konvensi hak Anak sebagai perwujudan kepedulian pemerintah atas nasib anak-anak yang bertujuan agar pemerintah mendapatkan bantuan dana dari luar negeri, belum mampu mengubah keadaan yang terjadi di Indonesia. Masalah-masalah yang dihadapi antara lain adalah penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.235/MEN/2003, kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian terhadap penerapan perundang-undangan yang dilakukan oleh para praktisi hukum, seperti putusan hakim, surat gugatan, tuntutan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikethaui bahwa penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/MEN/2003 masih belum efektif karena adanya faktor-faktor yang mendukung keberadaan pekerja anak dan masih minimnya pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

---

Poorness represent one of the conditions forcing a lot of child involve with a work utilize as a way to take care of their family and themselves in order to improve economic condition. Child worker also can cause the maintenance of poorness, because laboring children do not have an opportunity for having a better education. Events of problems regarding child worker often happen in Indonesia. Government which ought to hold responsibility seems not yet take care this matter seriously. The ratification of Children Right Convention as governmental caring materialization for children worker which aim government in order to get international fund aid, not yet able to alter circumstance that happened in Indonesia. Problem faced for example is the application of Ministerial Decree of Labour and Transmigration No.Kep.235/Men/2003, constraint faced in its application, and also the executed observation. Research method used Empirical Normatif method, which is a research to legislation applying conducted by all Law practitioner, like judge decision, letter of claim, demand, and others. Pursuant to research result earn that application of Ministerial Decree of Labour and Transmigration No.Kep.235/Men/2003 still not yet effective caused by its factors supporting child worker existence and its minimum observation by the law enforcement."

"Kemiskinan merupakan salah satu kondisi yang memaksakan banyak anak terlibat dalam pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Pekerja anak juga dapat menyebabkan terpeliharanya kemiskinan, karena anakanak yang bekerja sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Kejadian-kejadian mengenai masalah pekerja anak ini masih banyak terjadi di Indonesia. Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab, terlihat belum menanggapi dengan serius. Terbukti dengan diratifikasinya Konvensi hak Anak sebagai perwujudan kepedulian pemerintah atas nasib anak-anak yang bertujuan agar pemerintah mendapatkan bantuan dana dari luar negeri, belum mampu mengubah keadaan yang terjadi di Indonesia. Masalah-masalah yang dihadapi antara lain adalah penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.235/MEN/2003, kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian terhadap penerapan perundang-undangan yang dilakukan oleh para praktisi hukum, seperti putusan hakim, surat gugatan, tuntutan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikethaui bahwa penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/MEN/2003 masih belum efektif karena adanya faktor-faktor yang mendukung keberadaan pekerja anak dan masih minimnya pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

---

Poorness represent one of the conditions forcing a lot of child involve with a work utilize as a way to take care of their family and themselves in order to improve economic condition. Child worker also can cause the maintenance of poorness, because laboring children do not have an opportunity for having a better education. Events of problems regarding child worker often happen in Indonesia. Government which ought to hold responsibility seems not yet take care this matter seriously. The ratification of Children Right Convention as governmental caring materialization for children worker which aim government in order to get international fund aid, not yet able to alter circumstance that happened in Indonesia. Problem faced for example is the application of Ministerial Decree of Labour and Transmigration No.Kep.235/Men/2003, constraint faced in its application, and also the executed observation. Research method used Empirical Normatif method, which is a research to legislation applying conducted by all Law practitioner, like judge decision, letter of claim, demand, and others. Pursuant to research result earn that application of Ministerial Decree of Labour and Transmigration No.Kep.235/Men/2003 still not yet effective caused by its factors supporting child worker existence and its minimum observation by the law enforcement."

"Didalam penyusunan tugas penulisan ini, penulis memilih judul “Tinjauan terhadap Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan dalam Usaha Mewujudkan Good Corporate Govemance”. Sebagai lembaga intermediasi, sektor perbankan mempunyai ciri khusus bila dibandingkan dengan sektor lain. Kondisi suatu bank dapat beipengaruh tidak hanya terhadap sektor finansial tetapi juga terhadap sektor-sektor lain serta kondisi ekonomi secara makro. Oleh karena itu bank harus dikelola secara hati-hati oleh manajemen yang profesional, berdedikasi tinggi dan jujur. Di samping itu bagi sektor perbankan berlaku berbagai aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank dan kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan sendiri. Salah satu aturan yang berlaku dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Januari 2005 oleh Bank Indonesia adalah mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Transparansi Informasi produk Bank, hal ini dirasakan perlu karena perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi dengan bank sebelumnya belum mendapat tempat yang memadai. Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpanganpenyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparansi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan good govemance di sektor perbankan. Penulis membatasi masalah pada hal yang berhubungan dengan kegiatan mengenai usaha perlindungan hukum bagi nasabah perbankan dalam usaha mewujudkan good corporate govemance . Dengan perumusan masalah sejauhmana Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk bank dapat mewujudkan GCG dalam industri perbankan, sejauhmana implementasi prinsip-prinsip GCG oleh bank di Indonesia, sejaumana peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk bank dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah perbankan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang nantinya akan menjelaskan prinsip-prinsip GCG dan konsep perlindungan hukum terhadap konsumen, yang diperoleh dari sumber data primer, yaitu peraturan-peraturan di bidang perbankan dan perlindungan konsumen dan data-data dari YLKI dan juga dari sumber data sekunder, yaitu literature-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut dikumpulkan melalui observasi lapangan dan dengan membaca literature-literatur. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif."

"Pusat komunitas adalah ruang publik bagi komunitas untuk melakukan aktivitassosial, berinteraksi, rekreasi, dan menyalurkan hobinya yang dalam beberapa kasusdapat menanggulangi permasalahan sosial. Beberapa kajian membahas aspek fungsionalpusat komunitas dari segi pelayanan sosial karena manfaat fungsionalnya, tetapipembahasan mengenai pusat komunitas tidak dapat dilihat dari pelayanan sosial saja.Tulisan ini melihat pusat komunitas, melalui studi kasus RPTRA Kenanga, Cideng,Jakarta Pusat, memiliki aspek disfungsional yang menimbulkan eksklusivitas melaluikontestasi memori kolektif antara Pemerintah dan Masyarakat. Dengan menggunakankerangka analisis yang mengacu pada konsep ruang publik dan memori kolektif, tulisanini melihat perubahan sebelum adanya pusat komunitas yang berupa kepemilikan privatdan setelah adanya pusat komunitas yang membentuk memori kolektif baru berupakepemilikan publik. Dari studi kasus di RPTRA Kenanga, tulisan ini menunjukkanbahwa pembentukan memori kolektif baru menyebabkan kontestasi memori kolektifantara negara (pemerintah provinsi DKI Jakarta)dan masyarakat (warga sekitar RPTRAKenanga) yang kemudian menimbulkan eksklusivitas di ruang publik tersebut.Community center is a public space for the community that has a function for socialactivities, such as recreation and interaction, which in particular cases may diminishsocial problems. This study want to examines community center as Public Space and itsmemory collective to see the relevance of the theory and its significance to urban policy.The method of this article is qualitative using case study of Children-Friendly IntegratedPublic Space-Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kenanga, Cideng,Central Jakarta. This article argues there has been a dysfunctional aspect that resultsin exclusiveness through collective memory contestation between the Government andLocal Community. The study find that other than the changes from private property topublic property, the establishment of RPTRA Kenanga creates new collective memorythat has resulted in collective memory contestation between the government of DKIJakarta and the local people, which led exclusivity in the public space."

"Undang Undang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembantu Presiden di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia,  melakukan pembinaan terhadap notaris. Kewenangan Menteri diberikan dalam bentuk pendelegasian kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap notaris, khususnya memberikan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam melakukan tindakan pro justitia terhadap notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan  protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Majelis Kehormatan Notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, menjalankan urusan pemerintahan di bidang kenotariatan dan karena itu Majelis Kehormatan Notaris termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusannya merupakan objek sengketa tata usaha negara.  Keterangan Notaris dan atau akta akta yang dibuatnya termasuk surat surat yang merupakan bagian dari protokol notaris merupakan alat bukti dalam perkara pidana. Bagaimana implikasi hukumnya jika Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai dasar bagi kewenangan entitas peradilan untuk meminta keterangan notaris, dan atau mengambil  akta aktanya sebagai bukti, mengandung cacat prosedural dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam menjawab masalah tersebut, dipergunakan metode penelitian  normatif, dengan mengkaji tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dihubungkan dengan  bentuk dan cacat yuridis keputusan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Batal atau tidak sahnya Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, mengakibatkan bukti bukti hukum yang didasarkan pada Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dibatalkan, menjadi tidak sah.

---

The Notary Law has given authority to the Minister of Law and Human Rights as an assistant to the President in the Field of Law and Human Rights, conducting guidance on a notary public. The authority of the Minister shall be granted in the form of a delegation to the Minister to form a Notary Honorary Council consisting of the Notary Public Honorary Council and the Regional Notary Council of Notary, which carries out the function of guidance on the notary, in particular giving approval or refusal to the Investigator, Prosecutor or Judge in taking pro justitia to the notary in relation to the deed he made and notary protocol in the notary's depository. The Honorary Council of a Notary who is appointed and dismissed by the Minister, carries out government affairs in the field of notary and therefore the Honorary Council of Notary is included as the Board or the State Administration Officer and the decision is the object of the state administration dispute. Notaries and / or deeds of deeds which are made, including letters which are part of the notary protocol, are evidence in criminal cases. What is the legal implication if the Decree of the Regional Notary Public Notary as the basis for the authority of the judicial entity to request notarial information, and or to take its act of deed as evidence, contains procedural disability and is annulled by the State Administrative Court. In answering the problem, normative research methods are used, by examining the duties and authorities of the Notary Public Honor Council related to the form and the juridical defect of the decision of the Notary Publicity Council based on the Decision of the State Administrative Court. The nullification or invalidity of the Decision of the Regional Notary's Council of Honor, resulting in evidence of legal evidence based on the Decision of the Notary Board of the Notary of Territory annulled, becomes invalid."

"Perlindungan pengetahuan traditional dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual kurang tepat mengingat konsep Hak Kekayaan Intelektual bersifat individual dan kapitalis, sedangkan perlindungan pengetahuantraditional mempunyai konsep komunal

---

"

"Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif-deskriptif untuk mempelajari sejauh mana negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia berperan dalam perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara melalui Kemnaker mengambil peran yang sangat minimal dalam perlindungan PRT di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dua temuan utama: pertama, kecilnya kewenangan organisasional Kemnaker untuk melakukan perlindungan terhadap PRT; dan kedua, kegagalan Kemnaker dalam mendorong formalisasi PRT melalui pembentukan regulasi spesifik yang secara khusus mengatur perlindungan PRT.

---

The objective of this explorative/descriptive research is to explore to what extent the state, through the Ministry of Manpower (Kementerian Ketenagakerjaan – Kemnaker), has protected the Indonesian domestic workers. The research has employed a qualitative approach using in-depth interviews and secondary data study as the data collecting method. The findings of this research showed that the state through Kemnaker has taken a very minimalistic role to protect Indonesian domestic workers. This argument is based on two main findings of the research: firstly, the insufficiency of Kemnaker‟s organizational authority in the issue of domestic worker protection and secondly, the failure of Kemnaker to take initiative to formalize domestic workers through specific regulation on the issue of domestic workers‟ protection."