Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul bagihasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atauproses yang berguna untuk manusia. HKI merupakan hak yangperlu dilindungi karena adanya hak alami bagi pemegang HKIyang sah untuk mendapatkan perlindungan atas hasilpemikiran serta daya ciptanya. Selain itu, perlindunganterhadap HKI diperlukan karena dalam bidang ekonomi, HKImerupakan bagian dari investasi di masa depan. Akan tetapi,penegakan hukum atas HKI di Indonesia masih lemah yangmenyebabkan tingginya tingkat pelanggaran HKI. Permasalahanyang sering menjadi sorotan karena dianggap penyebablemahnya penegakan hukum adalah tidak adanya kesamaanpersepsi antar instansi serta aparat yang terkait denganpenanganan pelanggaran HKI. Padahal, persamaan persepsitersebut diperlukan dalam hal melakukan koordinasi antarlembaga yang terkait dengan penegakan hukum HKI. Apalagi,tindak pidana HKI yang terjadi saat ini tidak murnimerupakan tindak pidana HKI sehingga diperlukan adanyakoordinasi antar lembaga. Koordinasi tersebut tentu sajamemiliki mekanisme dan kendala-kendala khusus. Adanyakoordinasi antar lembaga dalam hal penegakan hukum HKI jugamenyebabkan penanganan kasus tindak pidana HKI berbedadengan tindak pidana lainnya. Hal ini terlihat dalampenanganan kasus penyelundupan CD keping Playstationbajakan dan penyelundupan merek Marlboro palsu."

"Audit kepabeanan bersifat post clearance yang bertujuan untuk menjaga kelancaran arus barang sekaligus mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penghitungan bea masuk mengacu pada tarif yang digolongkan menurut Harmonized System. Dalam praktek audit kepabeanan terdapat kendala yakni perbedaan persepsi dalam pengklasifikasian HS Code yang berdampak pada perbedaan penghitungan bea masuk antara DJBC dan PLN dan ketidakjelasan dalam pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta sedikitnya tenggat waktu yang diberikan oleh DJBC untuk pengumpulan data audit. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses audit kepabeanan masih terdapat kendala-kendala dan ketidakjelasan yang diakibatkan kurangnya koordinasi antara PLN dengan DJBC.

---

Post clearance audit customs are aimed at keeping the flow of goods as well as knowing the level of compliance by Taxpayers. In calculating import duties customs audit refers to tarrifs which clasified according to the Harmonized System. In practice there is constraint which is the differences in perception of HS Code classification between PLN and DJBC that affects the calculation of import duties and resulting in obscurity in the granting of exemption of import duty facilities and also other barrier that occur is the short time limit given by DJBC for the collection of data supporting audit process. This research is a qualitative descriptive research. The results showed that in process of customs audit there are still constraints which resulting by the lack of coordination between PT. PLN and DJBC."

"Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat kaitannya dengan industri, perdagangan dan investasi. Produk-produk yang berkualitas dan handal dapat dihasilkan jika sistem HKI-nya sudah baik.Direktorat Jenderal HKI mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual. Desain Industri (industrial design) merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual yang pelaksanaannya mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.Undang-undang tentang Desain industri dalam pelaksanaannya masalah yang dihadapi adalah adanya anggapan di kalangan masyarakat khususnya pemohon yang mengajukan permohonan desain industri bahwa banyak pendaftaran desain industri yang baru, padahal desain industri yang mendapat perlindungan adalah desain industri yang baru.Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang tersebut di atas untuk menjelaskan implementasi kebijakan pemberian hak desain industri tersebut ditinjau dari indikator prosedur, SDM pelaksana dan lingkungan. Kriteria evaluasi dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan populasi adalah sampel terdiri dari Konsultan HKI yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI. Data penelitian adalah data ordinal dengan menggunakan skala Likert (gradasi penilaian 1 sampai dengan 5). Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data dengan menggunakan SPSS 11.0.Berdasarkan hasil analisis deskriptif kuantitatif diperoleh hasil sebagai berikut: Korelasi variabel Sistem pemberian hak desain industri dengan variabel Pelaksanaan dari pemberian hak desain industri dengan tingkat hubungan kuat. Korelasi indikator Prosedur dengan Pelaksanaan dari pemberian hak desain industri dengan tingkat hubungan rendah, indikator SDM pelaksana dengan Pelaksanaan dari hak desain industri dengan tingkat hubungan kuat, dan indikator Lingkungan dengan Pelaksanaan dari pemberian hak desain industri dengan tingkat hubungan sedang.Variabel Sistem pemberian hak desain industri mampu menjelaskan Pelaksanaan dari pemberian hak desain industri sebesar 40,6%. Di antara ketiga indikator di atas, ternyata kontribusi indikator Prosedur paling kecil. Hal ini menjelaskan bahwa ada kelemahan dalam Prosedur. Sistem pemberian hak desain industri melalui pemeriksaan substantif dan yang tidak melalui pemeriksaan substantif adalah meragukan dan bukan merupakan aturan yang jelas.Berdasar perhitungan signifikan pengaruh dapat diketahui bahwa SDM pelaksana berpengaruh signifikan terhadap keadilan kelompok usaha dan berpengaruh signifikan terhadap perlindungan hukum dengan pengaruh cukup berarti. Prosedur tidak memberi pengaruh terhadap Pelaksanaan dari pemberian hak desain industri, dengan adanya dua cars prosedur pendaftaran yang melalui pemeriksaan substantif dan yang tidak melalui pemeriksaan substantif. Semakin meningkatnya jumlah pendaftaran desain industri, sebaiknya keputusan pemberian atau penolakan permohonan dilakukan melalui pemeriksaan substantif. Implementasi kebijakan pemberian hak desain industri di masa yang akan dating perlu direvisi terhadap undang-undang desain industri terutama pada pasal-pasal yang dianggap krusial.

---

The Evaluation Of The Policy Implementation On The Grant Of Industrial Design Rights By Directorate General Of Intellectual Property RightsIntellectual property rights as a part of law system is closely related to industry, trade and investment. Good quality products can be produced if the system of intellectual property rights is well established.

Directorate General of Intellectual Property Rights has to define and perform policies and standardized technique in the field of intellectual property rights. Industrial design is one of intellectual property rights which has been valid since December 20th, 2000.

The implementation of laws of Industrial Design has to deal with the issue of public assumption, particularly the applicants of industrial design, that many registration of industrial design are not new, as a matter of fact, industrial design can be protected if it is new.

Considering the above background, this research was conducted in order to find out the implementation of the policy to grant industrial design rights in view of procedure indicator, human resources and the environment The criteria of evaluation are effectiveness indicator, efficiency, sufficiency, fairness, responsiveness and accuracy.

This research is a descriptive research with population of the sample consists of IPR Consultants registered is Directorate General of IPR. The data is collected using questioners and data analysis using SPSS 11.0.

The results of descriptive quantitative analysis shows the strong correlation between variable the system of industrial design rights grant and the variable of the implementation on the grant of industrial design rights. Low correlation is shown between the procedure indicator and the implementation of the grant of industrial design rights. Human resources indicator and the implementation of the grant of industrial design rights have strong correlation, where as environment indicator and the grant of industrial design rights have medium correlation.

The system on the grant of industrial design rights variable explains that the implementation on the grant of industrial design rights is 40.6%. Among those indicators mentioned above the smallest contribution is given by procedure Indicator. It explains that there is a weakness inside the procedure. The system of the grant of industrial design rights through substantive examination and without substantive examination is doubtful and indecisive regulation.

The calculation of influence significance shows that human resources has a significant influence over the fairness of others enterprises as well as over the law protection where the influence is significant. The procedure does not give influence to the implementation of industrial design rights grant in two ways, which are through substantive examination and without substantive examination. The arising number of industrial design registration should be followed by substantive examination before deciding the grant or the refusal of the application."

"Tesis ini membahas kinerja pegawai yang rendah sehingga menyebabkan buruknya kualitas layanan publik yaitu terdapatnya keterlambatan penyelesaian pendaftaran perlindungan merek. Kinerja pegawai sering menjadi masalah, yakni mengapa pegawai tertentu menunjukan kinerja lebih baik dibandingkan dengan pegawai lainnya. Motivasi adalah kekuatan potensial yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Kompetensi pegawai diasumsikan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. Hal yang menarik untuk di kaji adalah buruknya pelayanan ditinjau dari aspek kompetensi dan motivasi yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Merek.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanasi, yang menempatkan teori kompetensi, motivasi dan kinerja sebagai titik tolak dan sumber jawaban utama. Kuisioner dibagikan kepada 105 pegawai Direktorat Merek secara acak berstrata proposional. Untuk mengetahui bentuk hubungan dan kekuatan hubungan antar varibel digunakan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan untuk kompetensi terhadap kinerja; motivasi terhadap kinerja; serta kompetensi dan motivasi terhadap kinerja. Pada uji keeratan hubungan kompetensi terhadap kinerja dan motivasi terhadap kinerja menghasilkan korelasi positif sedang. Sedangkan pada uji keeratan hubungan kompetensi motivasi terhadap kinerja menghasilkan korelasi positif kuat.

---

This thesis explains about the impact of low performance on the quality of public service particularly on the lead time of trademark registration process. There are a number of issues identified concerning employees performance such as the reason of imbalance performance of certain employees. Motivation is potential power which can be developed in order to generate optimum performance. The competency of empleyees is assumed to influence the performance. An interesting issue which needed to be investigated is the low quality of the public service in terms of competency and motivation which influence employees performance at Directorate of Trademark.This research is explanative quantitative research. Theory of competency and motivation which influence employees performance become the grand theory as well as the main sources of this research. Questionnaires were distributed to 105 employees of Directorate Trademark using proportionate stratified random sampling technique. In order to reveal the correlation and the strength of correlation, this research used both simple linier regression and multiple linier regressions. The result of the study prove that there is positively significant correlation between competency and performance; motivation and performance; as well as both competency and motivation on performance."

"Penelitian ini berfokus pada kompetensi Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek. Pengidentifikasian kompetensi dilakukan dengan menilai kesenjangan antara kemampuan aktual dan ideal pemeriksa. Dari hasil penilaian tersebut dibuat peta kompetensi. Analisa pemetaan kompetensi dilakukan dengan pengelompokan kompetensi dengan mengacu pada management competencies clock yang dikemukakan oleh Kolb. Tingkat penguasaan kompetensi digolongkan menjadi kategori Introductory, Exploratory, Comfort dan Mastery. Penilaian kebutuhan pelatihan dilakukan menurut Mc Cann berdasarkan kompetensi aktual dan kompetensi ideal.Kajian kompetensi dilakukan pada Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merck berpangkat Madya, Muda dan Pratama dengan penelitian sensus_ Sifat instrumen yang digunakan adalah self appraisal yang berarti responden diminta untuk menilai sendiri derajat profisiensi atau kemampuan {kompetensi} dalam melakukan sesuatu pekerjaan seperti dinyatakan dalam item pernyataan pada kuesioner yaitu tingkat penting, kemampuan aktual dan kemampuan idealnya. Bentuk pemyataan yang dimintakan penilaiannnya kepada responden berupa pemyataan verbal dan nilai yang disediakan berupa skala menggunakan skala interval (Skala Likert). Penelitian lapangan untuk menganalisa data sumber daya manusia menggunakan teknik kuantitatif berupa distribusi frekuensi dan untuk memetakan kompetensi digunakan teknik kuantitatif berupa uji beda berpasangan.Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aktual Pemeriksa Paten Madya dan Muda masuk pada kategori comport akan tetapi ada 1 (satu) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory, sedangkan untuk Pemeriksa Paten Pratama ada 2 (dua) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory. Untuk kompetensi aktual Pemeriksa Merek pada umumnya juga masuk pada kategori comport akan tetapi ada 2 (dim) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory yaitu pada Pemeriksa Paten Madya ada 2 (dua) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory.Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek berpangkat Madya, Muda dan Pratama secara umum masuk kategori membutuhkan pelatihan tetapi tidak mendesak dan kategori cukup pelatihan.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa diperlukan perencanaan pelatihan sebagai kebutuhan dalam jangka menengah sampai jangka panjang untuk kompetensi secara umum kecuali untuk kompetensi yang nilainya di bawah 5 sebaiknya segera mengadakan pelatihan.

---

This study is focus on The Patent Examiners' and Trade Mark Examiners' competencies in The Directorate General Intellectual Property Rights Department of Law And Human Rights of Republic of Indonesia.Identification of the competence is conducted by assessing the gap between the Examiners' actual and ideal abilities. From such an assessment, competence map is made_ analyzing the competence mapping is conducted by classifying various competences by referring to management competence clock expressed by Kolb. The level of competence is classified into Introductory, Exploratory, Comfort and Mastery categories. Training needs assessment is also conducted according to Mc Cann base on actual competence and ideal competence.The competence study was conducted on patent Examiners' and Trade Mark Examiners' having Madya, Muda dan Pratama degree by census research method. Charateristic of instrument used is the competence in implementing a work as well as stated in statement item on questionnaire that is important level, actual and ideal ability. Statement form which asked to the respondent in the form of verbal statement and the answer provided is the answer scale using interval scale (Likert Scale). Field research of analyzing data of human resources using quantitative technique is in the form of two tailed test .The result shows that actual competence of Muda and Pratama Patent examiners' generally included in comfort category, however, there is I (one) item of competence included in exploratory category. For the Trade Mark Examiners' actual competence included in exploratory category. In Muda Patent examiners', there are 2 (two) competencies items include in exploratory.For the needs of Patent Examiners' and Trade Mark Examiners? of Madya, Muda and Pratama level generally included in category need training but not urgent and included in training-complete category.The results also show that training planning is needed as medium term to long term needs for general competence, but for competence which grade is below 5, immediately implement training."

"ABSTRAKDirektorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) sebagai suatu organisasi dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan HAM dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima demi terciptanya sistem HKI yang efektif dan efisien dalam menopang pembangunan nasional. Pada kenyataannya, justru kinerja DJHKI dipertanyakan, terutama mengenai lamanya proses suatu pendaftaran permohonan HKI khususnya untuk pendaftaran Merek. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Pemeriksa Merek. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang menjadi obyek penelitian adalah keseluruhan pemeriksa merek, sehingga penelitiannya merupakan populasi studi atau juga disebut populasi studi sensus. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam obyek penelitian maka penulis menggunakan studi kepustakaan dan kuesioner. Adapun data yang diperoleh dari hasil kuesioner adalah data interval dengan menggunakan skala likert. Kemudian Uji validitas yang digunakan sebagai instrumen penelitian ini menggunakan Statistic Pearson Product Moment Correlation (r) sedangkan untuk uji realibilitas, teknik penghitungan koefisien reliabilitas menggunakan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja, dimana faktor Kontrol dari variabel Budaya Orrganisasi mempunyai pengaruh yang cukup kuat dan positif dengan Kinerja Pemeriksa Merek dan faktor Penghargaan dari variabel Kinerja mempunyai pengaruh yang kuat dan positif dengan Kinerja Lebih kanjut hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan?permasalahan yang timbul dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal demi tercapainya tujuan organisasi Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan?permasalahan yang timbul dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Hasil temuan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pengembangan struktur organisasi yang ada dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

---

ABSTRACTDirectorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) is obliged to provide good public service of the IPR registration. But in order to do that the DGIPR keep facing the problem regarding the applicants complains about the registration process that take more than 2 years. It is obviously longer that it is supposed to be as it is stated in the Trademark Law No. 15 year 2001. This research is conducted basically to find the cause of the low performance of the trademark examiners. As we all know the trademark examiner are persons who perform the substantive examination in trademark registration process. So the examiners has the most important role and of course maybe the source of this problem. This research is to find out how Organizational Culture and Motivation affect the Performance of trademark examiner. Do they have a good and significant influence on Trademark examiner?s performance? The assumption is that Organizational Culture and Motivation have strong influence on employee performance. The assumption is based on experiences as one of the trademark examiner and also based on theories of many experts on Cultural Organization, Motivation and Employee?s Performance such as Stephen Robbins, Herzberg, Chung and Meggison I used the quantitative approach in my research, and the object of this research is the whole population of trademark examiners (46 examiners). So it is a census population. All data and information are gathered from Literature study and Questioner, and then I conduct the validity and reliability test, using Statistic Pearson Product Moment Correlation (r) and Alpha Cronbach?s reliability coefficient. The findings of the research are that The Cultural Organization and Motivation really do have strong and positive influence on Performance of Trademark Examiner. The Control Indicator of Cultural Organization has the strongest influence on the performance of the Examiners, and the Reward Indicator of Motivation has the strongest influence on the performance of examiners I hope that through this research we can identify most of our problems in DGIPR and also have the solution to overcome the problems. The research findings are also can be use as guidelines for Organizational Structure Planning and Development with Human Resources Orientation for Good Public Service."

"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi atas implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkan fenomena atau gejala yang dalam hal ini evaluasi implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM belum berjalan dengan baik karena sosialisasi yang belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, pelayanan yang masih memihak dan praktek percaloan, serta penegakkan hukum yang masih lemah.

---

This Thesis is about Evaluation of Implementation Policy of Copyright Protection in music and song at the Directorate of Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights. This study is a qualitative research with descriptive design. Researcher tried to describe the phenomenon or phenomena about Evaluation of Implementation Policy of Copyright Protection in music and song at the Directorate Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights.

The results that implementation Policy of Copyright Protection in music and song at the Directorate Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights hasn’t run well because of socialization that have not been able to increase public awareness, service are still side with rent seeking practices, and law enforcement is still weak."