Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mediasi sebagai salah satu pranata penyelesaian sengketa bisnis mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an. Mediasi mempunyai karakteristik yang khas yaitu menggunakan jalan kompromi dengan melibatkan pihak ketigayang disebut mediator. Prinsip utama yang terdapat dalammediasi adalah adanya itikad baikdari pihak-pihak. Mediasi secara umum diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata terutama pasal 1851-1864 tentang perdamaian, undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentangprosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi permasalahan adalah kapan mediasi dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis dan bagaiman kekuatan hukumhasil kesepakatn para pihak, apa keuntungan dan kerugian menggunakan mediasi dalampenyelesain sengketa bisnis serta upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peranan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis..."

"Menjelang dan memasuki abad ke-21 atau era globalisasi batas-batas antara negara yang satu dengan yang lain menjadi tidak jelas, dunia telah menjadi suatu perkampungan global dengan satu sistem perekonomian. Konsekuensi dunia bisnis sebagai suatu perkampungan global dalam kesatuan ekonomi tanpa batas, dengan sendirinya membawa bangsa Indonesia ke kancah bisnis global, perdagangan bebas, dan persaingan bebas. Intensitas hubungan perdagangan dan investasi antara masyarakat bisnis, baik domestik maupun internasional, semakin meningkat. Meningkatnya intensitas perdagangan dan investasi itu tidak hanya akan menimbulkan dinamika ekonomi yang makin tinggi, tetapi juga akan meningkat pula intensitas konflik-konflik (sengketa) di antara mereka. Menghadapi kondisi yang seperti ini, diperkirakan sistem peradilan, baik domestik maupun asing, tidak akan mampu memenuhi kebutahan masyarakat bisnis yang semakin kompleks. Penyelesaian melalui pengadilan kurang efektif dan efisien untuk penyelesaian sengketa bisnis internasional karena waktunya lama, memakan tenaga, memerlukan biaya tinggi, dan sering putusannya kurang memuaskan. Oleh karena itu diperlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa selain pengadilan. Dewasa ini di negara-negara lain telah dikembangkan suatu alternatif penyelesaian sengketa selain dari pengadilan dan arbitrase, seperti : mediasi, konsiliasi, minitrial, dan lain-lain. Arbitrase yang semula sangat efektif dan efisien untuk penyelesaian sengketa bisnis telah menjadi sangat formal dan kurang efektif. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa telah berkembang cult-up pesat negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Singapura, dan lain-lain. Mediasi dipilih dan dikembangkan karena waktunya singkat, biaya retatif lebih ringan, hasilnya memuaskan para pihak (win-win solution). Di negara-negara itu mediasi telah melembaga sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Secara internasional mediasi juga telah digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis oleh lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis internasional, seperti : American Arbitration Association (AAA), International Chamber of Commerce (ICC), UNCITRAL, World Intellectual Property Organization (WIPO), dan Commercial Arbitration and Mediation Centre for Americas (CAMCA). Mediasi telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia, tetapi tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum melembaganya mediasi sebagai penyelesaian sengketa bisnis. Belum melembaganya mediasi sebagai penyelesaian sengketa bisnis meliputi : peraturan perundang-undangan, prosedur pendayagunaan, sumber daya manusia, penyedia jasa mediasi, sumber dana, dan pemasyarakatan. Oleh karena itu pengembangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia harus secara kelembagaan."

"Kasus serah terima perumahan, rumah toko (ruko), apartemen yang muncul di tengah perkembangan bisnis dalam bidang property, banyak merugikan pihak konsumen dari perumahan, rumah toko (ruko) dan apartemen yang ada. Sebagai upaya penyelesaian hukum tersebut konsumen memilih pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dari pada menyelesaikannya melalui badan peradilan. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui litigasi (peradilan) sangat lambat dan atau berbelit-belit, biaya berperkara mahal. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana mediator tidak berpihak, netral, tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa, mediator membantu para pihak dalam mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (Win-win). Setelah di peroleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan (beserta segala revisi atau perubahannya) untuk menyelesaikan masalah yang dipersengketakan, mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Tidak hanya sampai di situ, mediator juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam rangka menjalankan dan menegakkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dibentuklah suatu lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen sebagai salah satu sarana untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hasil dari proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen tergantung kepada itikad dari para pihak yang bersengketa, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila dengan cara mediasi gagal dan salah satu pihak yang tidak mau menerima hasil keputusannya dapat melanjutkan proses penyelesaian kasusnya melalui peradilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, Kontrak, Putusan, terhadap permasalahan/kasus dan pendapat atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pertama tidak langsung dari masyarakat, yang berupa bahan-bahan kepustakaan baik yang berupa literatur-literatur seperti buku, majalah, surat kabar maupun peraturan perundang-undangan.

---

Transference Case of Housing, shop house (Ruko), apartment occuring in the midts of property business growth had damaged consumers of an existing housings, shop houses and apartement numerously. To solve such case rather, the consumers had elected law option by mediation as alternative than by litigation process. Inspite of settling law case before the court being heavy, too long and waste time, they elect mediated negotion process being fair, netral and free. Without cooperation with any party in dispute, mediator assist both parties to achieve agreement to negosiate the disputes satisfactorily. Mediator has obligation to realize the duty and function based on good will of parties. To achieve the win-win solution (no party will demaage), in condusive situation and condition the mediator should be able to create compromise among both parties in dispute. Then, upon getting agreement through the requested proposal (along with the revisions and addendum) from both parties therein, the mediator provide with such agreement in written to be signed by both parties. Biside it, the mediator is wished in order to realize such written and signed agreement as well. Within framework to enforce Law No. 8 of 1999 regarding consumer protection, then, it is estabilished the authorized institution to settle consumer disputes as instrument to protect rights and consumer’s interests, so called Agency for Consumer Disputes Sattlement (BPSK). Results of mediation process as alternative for settling consumer disputes is depend on good will of parties in disputes, but, it is not impossible that this mediation process is default and any party will not receive their agreed award, then, it may be continued to litigation process."

"[Tesis ini membahas tentang unsur-unsur penting yang terdapat dalam Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) dan Special Court for Sierra Leone (SCSL) serta tanggung jawab pidana individu yang dapat diterapkan dalam hybrid tribunals. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Penulis menganalisa perbandingan antara ECCC dan SCSL sebagai hybrid tribunal dan dari hasil analisa tersebut ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dari kedua hybrid tribunal tersebut. Adapun persamaan diantara keduanya meliputi unsur-unsur yang digunakan dalam peradilan, antara lain instrumen hukum yang digunakan, komposisi hakim, jaksa dan pengacara. Selain itu juga, latar belakang berdirinya kedua hybrid tribunal tersebut memiliki kesamaan. Latar belakang tersebut antara lain tidak memadainya sumber daya di tingkat nasional, adanya hambatan dari sistem hukum domestik, tidak memadainya sistem hukum domestik dan ingin memberikan kontribusi terhadap hak, keadilan dan pengadilan yang efektif.

---

This thesis discusses the important elements contained in the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) and the Special Court for Sierra Leone (SCSL) and also the criminal responsibility of individuals that can be applied in hybrid tribunals. This research uses descriptive analytical method. The author analyzes the comparison between the ECCC and SCSL as a hybrid tribunal and as the results of the analysis, the author found some similarities and differences of the two hybrid tribunal. The similarities between the two covering elements used in court, among other legal instruments are used, the composition of judges, prosecutors and lawyers. Also, the background of the establishment of the two hybrid tribunals have in common. These background include inadequate resources at the national level, the barriers of the domestic legal system, inadequate domestic legal system and the tribunal wishes to contribute to the rights, justice and effective court., This thesis discusses the important elements contained in the Extraordinary

Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) and the Special Court for Sierra

Leone (SCSL) and also the criminal responsibility of individuals that can be

applied in hybrid tribunals. This research uses descriptive analytical method. The

author analyzes the comparison between the ECCC and SCSL as a hybrid tribunal

and as the results of the analysis, the author found some similarities and

differences of the two hybrid tribunal. The similarities between the two covering

elements used in court, among other legal instruments are used, the composition

of judges, prosecutors and lawyers. Also, the background of the establishment of

the two hybrid tribunals have in common. These background include inadequate

resources at the national level, the barriers of the domestic legal system,

inadequate domestic legal system and the tribunal wishes to contribute to the

rights, justice and effective court]"