Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam setiap perjanjian kredit, adanya suatu jaminan sebagai syarat dan pegangan bagi Bank Buana Indonesia dan terhadap jaminan yang merupakan harta bersama, yang diberikan debitur telah dipasang Hak Tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan telah mendapat persetujuan isteri atas pemasangan Hak Tanggungan tersebut. Pada saat debitur cidera janji, maka pihak Bank Buana Indonesia meminta pengadilan untuk mengeksekusi agunannya yang merupakan harta bersama karena perkawinan. Pada saat proses eksekusi berjalan timbul perlawanan oleh isteri dengan alasan hutang yang dijadikan agunan tanpa sepengetahuannya dan isteri tidak pernah menandatangani surat persetujuan untuk menjaminkan harta bersama tersebut. Dengan adanya bantahan yang diajukan isteri, maka eksekusi terhadap agunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Hal ini menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan walaupun pada akhirnya Pengadilan memutuskan menolak bantahan yang diajukan oleh isteri. Oleh karena itu ji! pada saat pembebanan Hak Tanggungan pihak Bank Buana Indonesia dan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus berpegang : pada prinsip kehati-hatian. Hal ini sangat penting agar dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan jika terjadi kredit macet dapat dengan mudah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4/1996."

"ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan khususnya dengan objek Hak Tanggungan berupa harta bersama dari suami dan istri sebagai pelaksanaan Pasal 20 jo Pasal 6 UUHT. Selain itu tesis ini juga mengupas mengenai penerapan pelaksanaan parate eksekusi oleh pemegang objek Hak Tanggungan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan dibuat suatu peraturan pelaksana yang mengatur dengan jelas mengenai prosedur pelaksanaan dari Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan perihal hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa fiat pengadilan

---

ABSTRACTThe focus of this study is implementation of enforcement of Hak Tanggungan (Security Right on Land) particularly where the object of Hak Tanggungan is joint assets of husband and wife. This study also focuses in the implementation of Parate Executie in accordance with Article 20 juncto Article 6 of the Law of Hak Tanggungan by the holder based on the positive law. This study is a research with a descriptive design.The researcher suggests it is necessary to provide implementation decision which regulates the procedure of Article 6 of the Law of Hak Tanggungan regarding the rights of the Hak Tanggungan object holder to sell Hak Tanggungan object by public auction without court verdict."

"Tesis ini membahas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan khususnya dengan objek Hak Tanggungan berupa harta bersama dari suami dan istri sebagai pelaksanaan Pasal 20 jo Pasal 6 UUHT. Selain itu tesis ini juga mengupas mengenai penerapan pelaksanaan parate eksekusi oleh pemegang objek Hak Tanggungan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan dibuat suatu peraturan pelaksana yang mengatur dengan jelas mengenai prosedur pelaksanaan dari Pasal 6 Undang- Undang Hak Tanggungan perihal hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa fiat pengadilan.

---

The focus of this study is implementation of enforcement of Hak Tanggungan (Security Right on Land) particularly where the object of Hak Tanggungan is joint assets of husband and wife. This study also focuses in the implementation of Parate Executie in accordance with Article 20 juncto Article 6 of the Law of Hak Tanggungan by the holder based on the positive law. This study is a research -with a descriptive design. The researcher suggests it is necessary to provide implementation decision which regulates the procedure of Article 6 of the Law of Hak Tanggungan regarding the rights of the Hak Tanggungan object holder to sell Hak Tanggungan object by public auction without court verdict."

"Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk mendapatkan pedoman-pedoman mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam hal terjadi pengalihan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan perjanjian accesoir, dimana keberadaannya ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang dapat berupa perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang. Untuk itu Hak Tanggungan dapat beralih karena hukum apabila piutang (perjanjian pokok) yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih kepada pihak ketiga/kreditur yang baru.Salah satu bentuk Peralihan Hak Tanggungan adalah Cessie, yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh Kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain. Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang, sehingga kemudian akan muncul Pemegang Hak Tanggungan peringkat I, II, dan seterusnya. Penentuan mengenai siapa yang mendapat prioritas di antara para pemegang Hak Tanggungan tersebut penting dalam rangka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan untuk pelunasan masing-masing utang yang dijamin dengan satu Hak Tanggungan yang sama. Namun ternyata dalam praktek hal itu tidak menjamin para pemegang Hak Tanggungan yang lainnya mendapat pemenuhan piutangnya, karena pemegang Hak Tanggungan peringkat II dan seterusnya tidak mengetahui jika ada pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh pemegang Hak Tanggungan Peringkat I ditambah Pula kemungkinan adanya itikad tidak baik dari pemegang Hak Tanggungan peringkat I. Untuk itu dalam tesis ini dibahas bagaimana seharusnya hubungan antara para pemegang Hak Tanggungan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masalah-masalah yang timbul pada saat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggugan dapat diminimalisir."

"PT. Bank DKI merupakan perseroan terbatas (PT) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebagaimana perusahaan perbankan lainnya, tidak lepas dari persoalan kredit macet. Bahwa untuk menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut terdapat dua instrumen hukum, yaitu Undang-undang Nomor : 49/Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang' Negara (UU PUPN) dan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Banda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (?UUHT?), namun dalam prakteknya PT Bank DKI hanya menggunakan ketentuan yang terdapat pada ?UU PUPN? dan tidak pernah menggunakan ?UUHT?. Ketertundukan PT. Bank DKI kepada ?UU PUPN? disebabkan karena PT Bank DKI memandang bahwa ?UU PUPN? merupakan lex spesialis dari ?UUHT", karena pada dasarnya ?UUHT? merupakan penyempurnaan dari aturan- aturan Hipotek dalam KUH-Perdata. Bahwa dikarenakan PT. Bank DKI tunduk pada ketentuan ?UU PUPN?, maka dalam prakteknya, penyelesaian semua piutang macet pengurusannya diserahkan kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan dalam pelaksanannya dilakukan oleh KPZLN (Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara. Namun demikian, walaupun penyerahan piutang macet kepada KP2LN tersebut secara hukum telah benar, tetapi secara bisnis ternyata sering kali justru tidak efektif dan efisien. Kelemahan hukum pada "UU PUPN" sebenarnya telah disadari banyak pihak, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Fatwa Mahkamah Agung (Fatwa MA) Nomar : WKMA/Yud/20/VII/2006 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 33 Tahun 2006. Terbitnya Fatwa MA dan Peraturan Pemerintah tersebut sebenarnya merupakan solusi atas inkonsistensi hukum dalam pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Umum Pemerintah dan Bank Pemerintah Daerah yaitu apakah menggunakan UUHT atau UU PUPN, namun keberadaan Fatwa MA maupun Peraturan Pemerintah tersebut, secana hirarki perundang-undangan tidak dapat menghapus kekuatan UU PUPN. Bahwa solusi yang tepat untuk menyelesaikan inkonsistensi hukum tersebut seharusnya adalah dilakukan amandemen atas ?UU PUPN? dan atau Undang-undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga memungkinkan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat melakukan penyelesaian piutang macetnya melalui mekanisme korporasi."

"Seiring dengan meningkatnya jumlah pemberian kredit, timbul masalah kredit macet. Yang menjadi masalah bagi dunia perbankan kita saat ini bukan saja karena meningkatnya jumlah kredit macet melainkan juga masalah penagihan kredit macet. Sehubungan dengan masalah tersebut diatas, pihak perbankan melakukan upaya-upaya hukum yang dapat menyelesaikan masalah kredit macet. Upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak perbankan adalah upaya eksekusi jaminan hutang, baik eksekusi jaminan hutang secara lelang tanpa campur tangan Pengadilan Negeri, maupun eksekusi jaminan hutang secara lelang dengan bantuan Pengadilan Negeri (persetujuan/fiat Pengadilan Negeri) serta penjualan dibawah tangan dengan kesepakatan pemberi hak tanggungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan. Namun dalam praktek, eksekusi jaminan hutang dilakukan secara lelang dengan bantuan Pengadilan Negeri (persetujuan/fiat Pengadilan Negeri)."

"Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk memahami dan mendalami definisi dan ruang lingkup tentang Hak Tanggungan dan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam prakteknya. Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda - benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan keadaan Kreditur tertentu terhadap Kreditur - Kreditur lain. Pada prinsipnya Undang - Undang Hak Tanggungan bertujuan untuk melindungi Kreditur dalam rangka pelunasan piutangnya, tetapi dalam kenyataannya Kreditur sangat sulit untuk mengakhiri pelunasan piutangnya dari Debitur. Asas sederhana, cepat dan mudah yang terkandung dalam Undang - Undang Hak Tanggungan belum dapat diwujudkan salah satu kendalanya antara lain adanya bantahan dari pihak ketiga maupun adanya -surat penangguhan dari Pengadilan atau Mahkamah Agung dan Kreditur seringkali sulit dalam mencari pembeli lelang. Dalam tesis ini juga membahas mengenai belum adanya ketidakpastian hukum yang diberikan oleh pengadilan, hal ini tercermin dari putusan hakim yang masih terdapat perbedaan penafsiran dalam merumuskan apakah Debitur telah melakukan wanprestasi atau dilihat dari jatuh tempo hutang, sehingga dalam hal ini kreditur memegang Hak Tanggungan yang menjadi pihak yang dirugikan."

"Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah ketentuan tentang jaminan hak atas tanah yang dibentuk dan diundangkan untuk menggantikan ketentuan perihal jaminan hak atas tanah yang semula telah diatur dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jaminan hak atas tanah yang semula diatur dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan bahwa untuk pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai peranan hakim yang dikesampingkan dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan menurut Undang Nomor 4 Tahun 1996, serta perihal pelaksanaan eksekusi itu sendiri dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.Metode penelitian yang akan digunakan adalah normatif yuridis, dan karenanya penelitian dilakukan dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah bahwa dengan dikesampingkannya peranan hakim dalam proses eksekusi dimaksudkan untuk mempermudah, dan menghemat biaya serta membuat kreditur dalam waktu yang singkat dapat melakukan penjualan baik secara lelang maupun di bawah tangan atas barang jaminan, sehingga tidak diperlukan prosedur permohonan penetapan atas sita eksekusi, lelang eksekusi. Pelaksanaan dari eksekusi barang jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, pada kenyataannya tidak dilakukan secara langsung oleh kreditur, karena kreditur tetap mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan atas sita eksekusi, lelang eksekusi."

"This article elaborates concerning Indonesia secured transaction that focused on Hak tanggungan (Indonesian mortgage) in anxious practical perspectives. The Origin of the apprehension is rooted on the regulation method of foreclosure hak tanggungan the regulation itself that abide by prior Dutch law (HIR dan Rbg) has reflected inconsistency on Indonesian secured transaction law reform"