Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keadaan pailit tidak menyebabkan debitor pailit menjadi kehilangan kecakapannya bertindak karena kepailitan hanya mencakup dan berkenaan dengan harta kekayaan milik debitor pailit, demi hukum kewenangan untuk menguasai maupun mengurus harta kekayaan yang merupakan bagian dari harta pailit beralih kepada Kurator namun kepemilikan harta pailit tetap berada pada debitor pailit.Pernyataan pailit perseroan tidak dengan sendirinya menyebabkan suatu perseroan bubar demi hukum. Perseroan tetap cakap bertindak yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi, untuk itulah keberadaan Direksi sebagai organ perseroan tetap ada. Direksi perseroan tetap berwenang melakukan secara sah setiap perbuatan hukum baik yang berkenaan dengan hak maupun kewajibannya sejauh itu bukan merupakan perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit.Kepailitan hanya berakibat bahwa Perseroan melalui organ-organnya tidak lagi secara sah dapat melakukan perbuatan hukum yang mengikat harta pailit Perseroan, karena kewenangan tersebut telah secara eksklusif ada pada Kurator.Melihat keadaan di atas, maka tidak dapat dipungkiri adanya tumpang tindih dalam pengelolaan dan pengurusan harta kekayaan yang tercakup dalam harta pailit, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari tindakan pengurusan yang dalam keadaan normal merupakan tugas Direksi.Untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang rnuncul dari keadaan tersebut maka perlu dipahami terlebih dahulu secara mendalam konsep dasar dari Perseroan Terbatas dan Hukum Kepailitan."

"Bentuk usaha yang paling banyak dan paling umum diketahui oleh masyarakat Indonesia adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas termasuk dalam salah satu subjek di dalam hukum. Suatu Perseroan Terbatas dapat dipailitkan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Undang-undang kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menggantikan undang-undang kepailitan yang lama, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Tanggung jawah direksi dari sebuah perseroan terbatas pada dasarnya adalah terbatas dalam hal kepailitan. Namun tasnggung ;swab tersebut menjadi tidak terbatas apabila direksi telah lalai dalam relaksanakan tugasnya sehingga terjadi kepailitan. Dalam hal ini, direksi bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya apabila harta pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang perseroan."

"Tesis ini membahas tugas kurator dalam kepailitan khususnya terhadap rahasia bank. Kurator sebagai pihak yang ditunjuk oleh undang-undang kepailitan bertugas mengurus dan/atau membereskan harta kekayaan debitor pailit. Namun kurator menghadapi permasalahan hukum terhadap harta kekayaan debitor yang berada pada perbankan seperti rekening simpanan, deposito, safe deposit box, dan produk jasa perbankan lainnya, yang disebabkan oleh adanya ketentuan rahasia bank. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan kurator berdasarkan kedudukan dan kewenangannya dalam kepailitan dapat menyimpangi/membuka rahasia bank; dan perlu adanya sinkronisasi dan perbaikan peraturan perundangundangan yaitu undang-undang kepailitan dan undang-undang perbankan

---

The focus o f this thesis is the duties of Receiver in a bankruptcy case, in particular issues related to bank secrecy. Under the Bankruptcy Law, Receiver is authorized to manage and/or settle the bankruptcy estate. However, the Receiver face a legal problem in accessing the debtor?s property which placed in bank, such as saving account, deposits, safe deposit box, and other banking services, due to the restriction under the provisions of bank secrecy. This research is using normative method with statute approach. These research resulting that the Receiver in his capacity and authority given by Bankruptcy Law can lift the bank secrecy; and the Law needs to synchronize between the Bankruptcy Law and the Banking Law."