Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, maka pada tahun 1990 sudah ada beberapa ketentuan Pemerintah dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) yang diterbitkan sebagai aturan untuk melaksanakan perlindungan konsumen pada jasa ketenagalistrikan.Jasa ketenagalistrikan yang diberikan kepada konsumen listrik harus berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, dan perundang-undang lainnya. Ada beberapa hal yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu bagaimana tanggung jawab PT PLN (Persero) berdasarkan kontrak terhadap konsumen listrik ?, dan bagaimana praktek penyelesaian sengketa konsumen listrik ?.Dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif ini, yang gunanya untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab PT PLN (Persero) berdasarkan kontrak terhadap konsumen listrik, dan faktor-faktor apa yang saja menyebabkan timbulnya suatu sengketa antara konsumen dengan PT PLN (Persero), dan bagaimana praktek penyelesaian sengketanya?.Dari hasil penelitian di PT PLN (Persero) didapat data bahwa PT PLN (Persero) bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanannya kepada konsumen listrik adalah berdasarkan kontrak yang disebut Surat Peijanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang tidak mengandung klausa Eksonarasi , dan PT PLN (Persero) telah berusaha menerapkan 13 (tiga belas) indikator tingkat mutu pelayanan yang berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 08LK/010/DIR/ 2002 tanggal 25 Juni 2002 , sedangkan praktek penyelesaian sengketa dilakukan melalui class action.B anyak konsumen listrik yang bukan sebagai pelanggan listrik, karena konsumen listrik tersebut bukanlah sebagai pihak yang menanda tangani kontrak, sehinga mereka bukanlah pihak yang berhak menggugat PT PLN (Persero) yang mengakibatkan gugatannya ditolak di Peradilan."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan PT. PLN (Persero) kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan. Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan adalah diatur oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden. Di Indonesia pelanggaran terhadap penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan mengeluarkan SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Pelanggan PT. PLN (Persero) dan Edaran Direksi Tahun 2005. Dengan dikeluarkannya SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) banyak konsumen mengeluhkan mengenai Tarif Dasar Listrik ( TDL) yang lebih mahal daripada yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden. Dapat dilihat bahwa SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perlu adanya campur tangan Pemerintah lebih lanjut mengenai penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang di kenakan kepada konsumen untuk melindungi dari kerugian yang mungkin timbul.

---

This thesis explains about the Basic Electricity Tariff (TDL) Impelemented by PT.PLN (Persero) to the consumers as electricity service users. This implemented tariff which stated as presidential decree complies with Law no. 15 of 1985 which regulates about electricity . In Indonesia violation to basic electricity tariff (TDL) conducted by PT. PLN (Persero) by issuing SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 and Director’s circulation letter in 2005. The issuance of these letters concerned many consumers since they have to pay higher tariff compared to the Basic Electricity Tariff (TDL) based on Presidential Decree. Thus, these letters are in opposition to the higher rules. To solve this problem, the government need regulate the Basic Electricity Tariff (TDL) implemented to the consumer in order to protect the consumer rights from any arising damage."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi sistem pengendalian manajemen proyek ketenagalistrikan di PT PLN (Persero) berdasarkan levers of control dari Robert Simons, pengendalian di setiap aktivitas pengelolaan, dan pengaturan aktivitas sesuai sequence activities. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan saran pencegahan atas keterlambatan penyelesaian proyek dan memberikan gambaran disain supaya proyek selesai tepat waktu. Berdasarkan tesis ini, perusahaan telah membangun pengendalian sesuai levers of control namun perlu memberikan perhatian lagi pada outsourcing yang belum memahami belief system & business conduct boundary, pemanfaatan hasil diagnostic control system yang lebih banyak reaktif dibanding preventif, dan terhadap pegawai yang kurang berpartisipasi dalam interactive control system. Tesis ini juga menunjukkan terdapat aktivitas yang berisiko menyebabkan penyelesaian proyek jadi terlambat dan pengaturan yang belum berurutan, yaitu ketika dokumen disain awal/engineer cost estimate yang disusun oleh konsultan luar dan penyusunan tender document/draf kontrak tidak menyebutkan secara spesifik apakah harga kontrak sudah termasuk/tidak termasuk pajak sehingga berpotensi sengketa, kontrak sudah ditandatangani meskipun pendanaan/perizinan/pembebasan lahan belum tuntas, dan ketika terjadi inisiasi proyek secara mendadak atas permintaan pihak luar yang berwenang sehingga persiapan konstruksi kurang memadai. Terjadinya sengketa, belum tuntasnya pendanaan/ perizinan/pembebasan lahan, dan persiapan yang kurang memadai seringkali menyebabkan penundaan/kendala konstruksi, yang akhirnya penyelesaian proyek menjadi terlambat.

---

This thesis discusses evaluation control system of electricity project management at PT PLN (Persero) according to levers of control of Robert Simons, control of every activity, and settings of activities according to sequence activities. The result is to provide prevention advices of project completion tardiness and to give design overview so the project would be completed timely. In this research, the company has built control system in according to levers of control, but it needs to pay attention to outsourcing which does not understand the belief system & business conduct boundary, utilization of diagnostic control system more reactive than preventive, and employees who participate less in interactive control system. Research also shows that there are risky activities which cause the lateness of project completion and not sequent settings, ie when the basic design/cost estimate arranged by outsider consultant and preparation of tender document/draft of contract not mention specifically whether the contract price included/excluded taxes so potentially dispute, signed contract though funding/licensing/land acquisition incomplete, and when occurs initiation of the project suddenly by request of the authorized outsider party so the preparation of the construction is inadequate. Disputes, funding/licensing/land acquisition incomplete, and inadequate preparation often cause delay/constraints of construction, that finally completion of the project become late."

"Tujuan utama dari suatu proses desain adalah untuk menghasilkan suatu desain yang bermutu tinggi dan memenuhi persyaratan disisi biaya maupun waktu. Kesuksesan dalam mengimplementasikan suatu proses desain membutuhkan perencanaan, aplikasi dari suatu metode kontrol manajemen, dokumentasi dari persyaratan atau prosedur yang diberlakukan, kontrol terhadap interface yang terjadi dan integrasi inter-disiplin ilmu. Untuk menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan, sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar, maka perlu dilakukan pengendalian mutu (quality control) atas aktifitas yang dijalankan. Standar manajemen mutu ISO 9000 merupakan jawaban atas kebutuhan suatu sistem mutu yang bisa mengendalikan suatu proses produksi baik barang maupun jasa. Penelitian ini bertujuan mendapatkan hubungan antara penerapan Sistem Mutu ISO 9001 dengan Kinerja Waktu. Asumsinya adalah, apabila suatu kegiatan desain enjiniring dapat dikendalikan dan diawasi dengan suatu sistim yang tepat, maka kinerja waktunya tentu juga akan semakin baik dan diharapkan kualitas produk yang dihasilkan pun akan semakin baik. Untuk itu maka Kinerja waktu ditetapkan sebagai variabel terikat sedangkan variabel-variabel bebas dipilih dari beberapa elemen-elemen sistim mutu ISO 9001 yang berkaitan dengan proses desain. Dari analisis yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 10.0 diperoleh 2 variabel penentu yang keduanya berasal dari elemen pengendalian desain dari sistim mutu ISO 9001, dengan persamaan regresi linier Y = -1.088 + 0.536 Xu+ 0.222 Xs."

"PT PLN Persero dan PT KAR POWERSHIP INDONESIA telah membuat dan menandatangani Kontrak LVMPP termasuk proses pengadaan leasing marine vessel power plant. Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada masalah mekanisme pengadaan leasing marine vessel power plant apakah telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT PLN Persero No.0014.E/DIR/2014 dan ketentuan dan persyaratan dalam Kontrak LMVPP apakah dapat dikategorikan sebagai perjanjian leasing sesuai KMK No.1169/KMK.01/1991 serta keabsahan pembentukan Kontrak LMVPP sesuai dengan KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pengadaan leasing marine vessel power plant telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT PLN Persero No.0014.E/DIR/2014 dan Kontrak LMVPP adalah sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada KUH Perdata sebagaimana diatur pada pasal 1338 jo. 1320-1337, dari aspek leasingnya Kontrak LMVPP tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian leasing karena tidak berisi dan memuat ketentuan dan pengaturan sebagaimana yang diperlukan dalam perjanjian leasing yang telah ditentukan pada KMK No.1169/KMK.01/1991. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan seperti harga dan pembayaran sewa yang justru memfokuskan terhadap pembelian tenaga listrik dan tidak diaturnya mengenai harga perolehan barang modal. Saran yang dapat disampaikan adalah harus dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan tentang leasing dan perusahaan pembiayaan yang terintegritas dalam suatu Undang-Undang agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat serta PT PLN Persero harus dapat konsisten dalam melakukan suatu pekerjaan agar pembentukan kontrak selaras dengan maksud dan tujuan pekerjaan tersebut.

---

PT PLN Persero and PT KAR POWERSHIP INDONESIA has made and entered into LVMPP contract including its process of procurement of leasing marine vessel power plant. In this thesis, the discussion focused on the issuing of the mechanism of procurement of leasing marine vessel power plant whether in accordance with Letter of Circular Board of Directors of PT PLN Persero No.0014.E DIR 2014 and the terms and condition set out on the LMVPP contract whether it can be categorized as a lease agreement according KMK No.1169 KMK.01 1991 as well as the validity of the Contract in accordance with article 1338 jo. article 1320 1337 of Indonesia Civil Code. This research uses a normative juridical method. The results of this research found that the mechanism of procurement of leasing marine vessel power plant has applied with and in accordance with the Letter of Circular of Directors of PT PLN Persero No.0014.E DIR 2014 and the LMVPP contract is valid and binding because it has qualified as valid agreement as stipulated in the Indonesia Civil Code in article 1338 jo. 1320 1337. However for its leasing aspect, LMVPP contract can not be categorized as a operating lease agreement because it does not contains an obliged provisions and arrangements as required in the lease agreement that has been determined in KMK No.1169 KMK.01 1991. This is due to several issues such as price and lease payments that would rather focus on the purchase of electricity and that the exclusion of the acquisition price of capital goods. Suggestions can be submitted is to be made a legislation on leasing and financing company that integrated into an Act in order to ensure legal certainty to the society and PT PLN Persero must be consistent in doing a job in order to form a contract that in line with the intent and purpose of the work mentioned."

"Saat ini terjadi kelebihan pasokan listrik di Jawa-Bali seiring beroperasinya PLTU dari program 35.000 Mega Watt. Untuk itu dibutuhkan prediksi kebutuhan energi listrik yang lebih akurat sebagai dasar perencanaan dan pengoperasian sistem tenaga listrik, serta peningkatan efisiensi sistem tenaga listrik. Mengembangkan model yang mencapai presisi peramalan tertinggi dalam konteks tenaga listrik telah menjadi objek studi di beberapa negara. Penelitian ini berusaha menemukan model prediksi konsumsi energi listrik di Indonesia menggunakan LSTM (Long Short Term Memory). LSTM merupakan jenis jaringan syaraf berulang (Recurrent Neural Network) yang sering digunakan untuk mengidentifikasi pola periodik dalam deret waktu (time series) karena merekam hubungan antara nilai yang berurutan. Pelatihan dan pengujian model menggunakan data konsumsi energi listrik dari Januari 2013 hingga Februari 2023 yang diperoleh dari laporan penjualan tenaga listrik PT PLN. Dilakukan percobaan dengan berbagai kombinasi nilai hyperparameter jumlah unit neuron dan jumlah epoch untuk masing-masing model prediksi konsumsi energi listrik Nasional, segmen Rumah Tangga, Bisnis, dan Industri. Evaluasi kinerja model diukur dengan MAPE (rata-rata persentase kesalahan absolut). Model prediksi konsumsi energi listrik nasional dapat memprediksi dengan baik dilihat dari nilai MAPE sebesar 2,212%. Dengan membandingkan akurasi model LSTM yang dibangun dengan prediksi manual yang dilakukan PLN per bulan, maka model LSTM yang dibangun mampu melakukan prediksi lebih akurat.

---

Currently, there is excess power or oversupply of power generation capacity in Jawa-Bali in line with the operation of the PLTU from the 35,000 Mega Watt program. For this reason, a more accurate prediction of electricity demand is needed as a basis for planning and operating the electric power system, as well as increasing the efficiency of the electric power system. Developing a model that achieves the highest forecasting precision in the context of electric power has been the object of study in several countries. This research seeks to find a predictive model of electricity consumption in Indonesia using LSTM (Long Short Term Memory). LSTM is a type of recurrent neural network (RNN) that is often used to identify periodic patterns in a time series because it records the relationship between successive values. Model training and testing uses electricity consumption data from January 2013 to February 2023 obtained from PT PLN's electricity sales report. Experiments were carried out with various combinations of hyperparameter values for the number of neuron units and the number of epochs for each prediction model for the National electricity consumption, the Household, Business and Industrial segments. Model performance evaluation is measured by MAPE (Mean Absolute Percentage Error). The National electricity consumption prediction model can predict well with MAPE value of 2.212%. By comparing the accuracy of the built LSTM model with manual predictions made by PLN per month, LSTM model was able to make more accurate predictions."

"PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam menjalin hubungannya dengan konsumen, PLN haruslah tunduk pada hukum yang ada. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Ketenagalistrikan telah memberikan perlindungan kepada konsumen tenaga listrik yang salah satunya dalam hal pencantuman klausula baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha. Namun, sangat disayangkan klausula baku yang ada dalam Pernyataan Kontrak Penyambungan dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik masih terdapat klausula eksonerasi dan klausula inkorporasi yang merupakan klausula baku yang dilarang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah untuk melakukan kontrol atas klausula baku agar kepentingan konsumen tidak dirugikan.

---

PT PLN (Persero) is a state owned company that runs electricity business. In a relationship with consumer, PLN must obey the existing law. Civil Code, Law concerning Consumer Protection, and Law concerning Electricity have given protection for electricity consumer, one of which in terms of inclusion of standard form clause that Seller made. However, it is unfortunate that standard form clause in Statement of Contract Connection and Electricity Power Purchase Agreement found exemption clause and incorporation clause that are forbidden clauses according to Law concerning Consumer Protection. For that required the role of government to control standard form clause so the interest of consumers not harmed."