Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pidana penjara seumur hidup akan selalu dihadapkan dengan suatu persoalan pergulatan tentang kemanusiaan. Disatu sisi pidana penjara seumur hidup digunakan sebagai sarana represif untuk melindungi masyarakat dari perbuatan dan pelaku kejahatan yang dipandang sangat membahayakan. Namun di sisi lain pidana penjara seumur hidup meniadakan hak narapidana mengakhiri masa menjalankan pidana. Garis kebijakan tujuan pelaksanaan pidana di Indonesia adalah pemasyarakan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meskipun pidana penjara seumur hidup dalam kenyataannya masih digunakan, namun dalam praktik pelaksanaannya cenderung berusaha untuk menyesuaikan dengan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pembinaan. Hal demikian ditempuh untuk mengatasi benturan kepentingan dalam konsep pemasyarakatan yang berorientasi kepada rehabilitasi dan resosialisasi narapidana untuk kembali ke masyarakat dan kepentingan untuk memisahkan narapidana dengan masyarakat dalam jangka waktu lama. Perlu kearifan dalam memandang tujuan pemidanaan yang tidak bermaksud semata memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat dalam jangka waktu lama demi alasan suatu pelanggaran hukum. Meskipun pemidanaan disahkan sebagai konsekuensi atas suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun secara substansial dan pelaksanaanya hendaknya menghormati narapidana sebagai manusia yang dijadikan obyek pemidanaan. Bagaimanapun tidak ada perbuatan yang secara absolut terus menerus membahayakan masyarakat dan tidak ada pelaku kejahatan yang memiliki kesalahan absolut atau sama sekali tidak dapat diperbaiki. Jika demikian faktanya bukankah suatu hal yang berlebihan apabila pidana penjara diterapkan hanya semata-mata difokuskan kepada perampasan kebebasan seseorang selama hidup tanpa memberi kesempatan untuk kembali kepada masyarakat ?. Bukankah hal demikian merupakan pemidanaan yang cenderung melanggar HAM seseorang, yakni hak kebebasan yang menurut hukum dilindungi keberadaannya"

"Korupsi adalah tindak pidan yang cukup fenomenal di Indonesia karena merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh kasus korupsi yang cukup fenomenal adalah perkara Adrian Waworuntu yang terlibat dalam skandal pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Jakarta Selatan dengan mempergunakan L/C fiktif sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.214.648.422.331,43 (satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga satu rupiah empat puluh tiga sen). Majelis hakim pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi telah menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Adrian Waworuntu dengan maksud untuk memberikan efek jera.Meskipun Adrian Waworuntu telah dijatuhi pidana seumur hidup, hingga saat ini terdapat kesulitan pengembalian keuangan negara. Adrian Waworuntu menolak untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 300.000.000.000.-(tiga ratus milyar) yang dijatuhkan hakim kepadanya karena sudah maksimal dihukum seumur hidup. Selain itu penjatuhan pidana denda sebesar Rp l.000.000.000.-(satu milyar) dengan subsidair pidana kurungan 1 (satu) tahun juga tidak efektif karena meskipun Adrian tidak membayar pidana denda, tidak akan menambah maupun mengurangi lamanya pidana penjara yang dikenakan terhadapnya karena hukuman pokoknya adalah pidana penjara seumur hidup. Kenyataan ini menjadi dilema ke arah mana sebenarnya filosofi pemidanaan undang-undang tindak pidana korupsi, apakah ke arah pemidanaan pelaku korupsi dengan hukuman yang berat sebagai efek penjera ataukah lebih orientasi kepada pengembalian keuangan negara.

---

Corruption represents the phenomenal criminal action in Indonesia because represent a violation on social rights and community economics. One of phenomenal corruption case examples is Adrian Waworuntu case a fictitious L/C so that causing state financial loss in amount of Rp 1.214.648.422.331,43 (one trillion two hundred and fourteen million six hundred and forty eight million four hundred and twenty two thousand three hundred and thirty one point forty three cent). The board of Judges in first level, appeal level and supreme court was punished death (life time) Adrian Waworuntu in jail with intention to give cured effect.Although Adrian Waworuntu was punished death (life time), until this recent time it is difficult to return state financial loss. Adrian Waworuntu refused to repay its substitution in amount of Rp 300.000.000.000,-(three billion rupiahs) punished by the board of judges to him because its punishment was maximal for its action. In addition the penalty in amount of Rp 1.000.000.000,- (one billion rupiahs) with in jail subsidiary of 1(one) year was also not effective because although Adrian did not pay its penalty, it would not add or decrease its time in jail because its main punishment was death (life time) penalty. This factual condition becomes dilemma to where actually the philosophy of corruption criminal acts punishment, whether to where the corruptor punishment direction with highly punishment as cured effect or it has more orientation to return the state financial loss."