Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertolak dari masalah dengan latarbelakang Penanganan Delik Adat melalui perundangundangan.Masalah yang dicarikan Jawabannya melalui penelitier.adalah (1) Jenis-Jenis delik adat manakah yang masihdipertahankan di Minangkabau dewasa ini. (2) Untukmenangani delik adat yang dicantuumkan dalam Undang-Undang nan delapan, masih dipergunakan Undang-undangnan dua belas? (3) Apakah semenjak diberlakukannys.WvSNI, penguasa adat tidak lagi memberlakukan delikadat? (4) Dapatkah dipertautkan antara delik adaidengan peraturan perundangan?Dalam rangka mencarikan Jawaban atas permasalahantersebut di atas telah dilakukan penelitian di daerahSumaterra barat.Responden dalam penelitian ini adalah : PenguasaAdat ( Ninik Mamak ), Hakim-Hakim Pengadilan negeri DiSumatera barat, Pengacara Jaksa Penuntut Umum dan dosenFakultas Hukum Universitas Andalas padang.Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitianini adalah pedoman wawancara.Data diedit, diolah dan dikelompokkan ke dalam komponensesuai dengan pedoman wawancara-Penafsiran dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitiandengan teori atau pendapat para pakar sepertiG.Van der Leew, ter haar, R. Soepomo, Hazairin danlain-lain.Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan (1) Penangan delik adat melalui peraturanperundangan di Sumatera Barat merupakan salah satu carayangh mungkin dapat ditempuh untuk mengisi ruang kosongyang ditemui dalam WvS yang masih berlaku. (2) Kehidupankekerabatan masyarakat Minangkabau yang hidup daerahpedesaan, masih kokoh dan masih teguh mempertahankanadat istiadat.(3) Budaya malu adalah alat yang palingampuh u tuk menangkal anggota masyarakat melakukanperbuatan yang tidak terpuji.(4) Pertautan cara berpikirberpartisipasi dan cara berpikir kritis, masihsulit dilaksanakan, karena cara berpikir berpartisipasitelah berurat berakat dalam kehidupan masyarakat."

"makalah ini disampaikan dalam seminar tentang revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai hukum tidak tertulis dalam pembentukan dan penemuan hukum, diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI tanggal 28-30 september 2005 di makassar"

"makalah ini disampaikan pada forum dialog nasional bidang hukum dan non hukum, diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI provinsi Jawa Timur tanggal 26-29 juni 2007"

"Peraturan hukum mengenai hak mewaris anak angkat dalam sistem kewarisan di Indonesia diatur dalam hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Setiap persoalan yang terjadi harus berpatokan kepada landasan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan undang-undang yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan mewarisnya menurut Hukum Islam, Hukum Adat suku Melayu Jambi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta mengetahui dan memahami kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian keperpustakaan. Dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Hukum waris di Indonesia beraneka ragam, sehingga ketentuan hukum waris bagi anak angkat tergantung pada hukum waris yang berlaku bagi orang tua angkatnya (pewaris). Menurut hukum waris barat (KUHPerdata) hak mewaris anak angkat sama dengan anak kandung, menurut hukum adat Suku Melayu Jambi terbatas artinya hanya mewaris harta gono gini dan tidak mewaris harta pusaka dan besarnya tidak boleh melebihi 1/3 harta. Sedangkan dalam hukum Islam anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Selain itu, pengangkatan anak terkadang mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung, sehingga tidak dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Adapun menurut Hukum Islam dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta tidak memutus hubungan darah. Dengan demikian, anak angkat dimungkinkan untuk menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dikarenakan adanya hubungan darah.

---

Laws regarding foster child inheriting rights in inheritance system in Indonesia is set in costomary law, Islamic law and Civil law. Every issue happens to be the based foundation applicable law and connected with existing laws. Purpose of this research is to know and understand the legal effect of adoption inheritance status tribe Melayu Jambi, Islamic law and statutory regulations of inheriting an adopted child to adoptive parents treasure. Methods used in the study of juridical normative and empirical legal. Type of data used in this study are primary and secondary data. Melayu Jambi tribal customary law is that if a child is removed from his own family environment so will result in legal relationships of children raised in his biological parents are not interrupted. If the children who come from different religious family environment with foster parents, the child after being taken will go into the religion of Islam, so the direct legal relationship with his biological parents disconnected. According to tribal customary law Melayu jambi adopted child can not be inheriting from the adoptive parents. To acquire the assets of his adoptive parent?s will be done through grants or wasiat. In Islamic legal status of the child of the foster child from his biological parents, did not break up blood of hasab thus inheriting from him biological parents. In the legislation that governed inheritance but can not be connected with the regulation which states the child does not terminate the appointment of blood betwen adopted children with biological parents so it can be interpreted to inheriting from his biological parents."