Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ecological citizenship, sebagai konseptualisasi dari pemahaman hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan, diasumsikan memlilki pengaruh terhadap perilaku lingkungan. Kajian ini melihat pendidikan lingkungan formal sebagai faktor pembeda dalam melihat hubungan antara ecological citizenship dan perilaku lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei sampel. Pemilihan responden dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 98 orang dari populasi mahasiswa Program Sarjana Reguler FISIP UI angkatan 2009, kemudian membagi rata menjadi dua kategori, yaitu yang telah mengikuti mata kuliah lingkungan dan tidak mengikuti mata kuliah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dengan asumsi awal penelitian yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara ecological citizenship dan perilaku lingkungan. Pendidikan lingkungan formal terbukti tidak menjadi pembeda pada penelitian ini.

---

As a conceptualization of rights and responsibilites comprehension toward environment, ecological citizenship is assumed that affects environmental behavior. This study observes the formal environmental education as a factor that differentiate the relation between ecological citizenship and environmental behavior. The research method being used is quantitative approach with sample survey technic. Respondents is drawn by taking 98 samples of FISIP UI batch 2009 undergraduate students, then splitted to two categories, the ones who have got environmental course and the ones who have not got. The result shows that the difference from early assumption which is not found any relation between ecological citizenship and environmental behavior. Formal environmental education as a variabel control is proven not a differential factor at this study."

""Global warming, ozone depletion, drought, acid rain - their causes are viewed as extraordinarily complex; their effects are assumed catastrophic. This book provides a key to understanding our potential crisis. This concise, introductory text reviews current environmental issues using a geographical approach that stresses the interrrelationships between environment and societies." - back cover."

"Mangrove merupakan salah satu tumbuhan yang berperan penting dalam perlindungan ekosistem pesisir serta memiliki banyak manfaat dalam segi sosial dan ekonominya. Meskipun begitu, mangrove semakin lama semakin mengalami kerusakan di seluruh dunia salah satunya di Indonesia yang merupakan pemilik hutan mangrove terluas di dunia. Sebagian besar hutan mangrove dirusak untuk pembuatan tambak, pembukaan lahan untuk industri, ataupun abrasi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 membentuk sebuah lembaga non-struktural bernama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang memiliki fungsi dalam program-programnya untuk mencegah kerusakan mangrove berkelanjutan di Indonesia. Program yang dianalisis adalah Desa Mandiri Peduli Mangrove yang didalamnya terdapat sosialisasi, edukasi, pengembangan usaha, serta penguatan hukum desa. Program ini kemudian dianalisis melalui perspektif kriminologi hijau dan environmental crime prevention. Hasilnya, kerusakan mangrove yang terjadi sebagian besar merupakan efek dari monopoli pemerintah untuk perekonomian. Namun juga, BRGM berusaha untuk memulihkan kerusakan itu dan telah cukup baik menerapkan prinsip environmental crime prevention.

---

Mangroves are one of the plants that play an important role in protecting coastal ecosystems and have many benefits in terms of social and economic aspects. However, mangroves are increasingly being damaged throughout the world, one of which is Indonesia, which has the largest mangrove forest in the world. Most of the mangrove forests have been destroyed to make ponds, clear land for industry, or abrasion. Therefore, the government through Presidential Regulation Number 120 of 2020 formed a non-structural institution called the Peat and Mangrove Restoration Institution (BRGM) which has the function in its programs to prevent sustainable mangrove damage in Indonesia. The program analyzed is the Independent Mangrove Care Village, which includes socialization, education, business development, and strengthening village laws. This program is then analyzed from the perspective of green criminology and environmental crime prevention. As a result, the mangrove damage that occurs is largely the effect of the government's monopoly on the economy. However, BRGM is also trying to repair the damage and has implemented the principles of environmental crime prevention quite well."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan perkembangan sektor finansial dan digitalisasi terhadap emisi CO2 di enam negara Asia selama periode 2005–2016. Dengan menggunakan estimator feasible generalized least square (FGLS), kami menemukan bahwa peningkatan perkembangan sektor finansial yang diukur dengan kredit domestik ke sektor swasta oleh bank dan nilai pasar saham yang diperdagangkan akan meningkatkan emisi karbon. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan digitalisasi di sektor finansial yang diukur dengan menggunakan rasio M1 terhadap M2 akan meningkatkan emisi karbon. Namun, hubungan tersebut berbeda antara kelompok negara dengan tingkat pendapatan yang berbeda, di mana perkembangan sektor finansial merusak lingkungan di negara-negara berpenghasilan menengah, tetapi berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan di negara-negara berpenghasilan tinggi.

---

The focus of this study is to analyse the relationship of financial sector development and digitalization towards the CO2 emission in six Asian countries over the period 2005–2016. By using the feasible generalized least square (FGLS) estimator, we found that the increase in financial development measured by domestic credit to private sector by banks and stock market value traded will increase carbon emissions. Moreover, the study also shows that the increase in financial digitalization measured using the ratio of M1 to M2 will increase carbon emission. However, the relationship differs between group of countries with different incomelevel, where financial development is detrimental to the environment in middleincome countries, but contributes to improvement in environmental quality in highincome countries."

"ABSTRAKKegiatan pertambangan rakyat yang disebut oleh masyarakat Bangka dengan Tambang Inkonvensional (TI), semakin marak hampir mencakup ke segala aspek ekosistem alam baik darat maupun laut yang mana tidak memiliki izin dalam proses kegiatan penambangan. Dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan TI dikabupaten Bangka Selatan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan membentuk Tim Terpadu PETI dalam rangka upaya penanggulangan masalah penertiban serta penghentian segala bentuk pertambangan tanpa izin. Pembentukan Tim Terpadu PETI ini berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan No.188.45/67A/SAT POL PP/2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Pertambangan tanpa Izin yang mana mengacu pada Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral.Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan tambang timah inkonvensional (TI) mengalami berbagai permasalahan berupa keterbatasan Keterkaitan standar dan tujuan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan standar dan tujuan, masih kurangnya dukungan sumberdaya kebijakan baik itu kurangnya sumberdaya manusia, sumberdaya dana, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya informasi, serta aspek diluar organisasi seperti kondisi sosial, ekonomi memberikan hambatan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan dan pencapaian keluaran implementasi kebijakan.

---

ABSTRACTArtisanal mining activities called by the Islands community with Unconventional Mine (TI), the more bloom almost cover all aspects of natural ecosystems to both land and sea which are not authorized in the process of mining activities. With the rise of mining activities, the IT dikabupaten South Bangka Regency Government of South Bangka Integrated Team illegal formed in an effort to curb the problem prevention and cessation of all forms of mining without permission. Integrated Team illegal formation is based on Decree of the Regent South Bangka No.188.45 / 67A / SAT POL PP / 2014 on the Establishment of an Integrated Response Team Mining without a license which refers to Bylaw No. 4 of 2011 on Mineral.This research focus is on the implementation of the policy. This study uses a qualitative method. The results showed that the implementation of policies to deal with unconventional tin mine (TI) experienced a variety of problems such as limitations of standard linkage and objectives, resources, communication between the organization and implementation activities, the implementing body characteristics, social, economic and political as well as the disposition executive influence policy implementation. The lack of clarity in the implementation of standards and goals, still a lack of resources support good policies that lack of human resources, financial resources, resources, facilities and information resources, as well as aspects of outside organizations such as social conditions, economic provide obstacles in the implementation process of policy implementation and the attainment of policy implementation"

"Penelitian ini menganalisis dampak dinamis dari pertumbuhan ekonomi, penggunaan energi terbarukan dan tingkat pendidikan terhadap jejak ekologis di Negara G20. Jejak ekologis digunakan sebagai ukuran yang lebih komperhensif yang dapat melihat tekanan terhadap lingkungan yang berasal dari aktifitas manusia. Dengan menggunakan metode analisis PMG-ARDL untuk melihat hubungan dinamis antar variabel dan memungkinkan untuk melihat hubungan kointegrasi atau hubungan jangka Panjang. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam jangka panjang peningkatan pendapatan perkapita akan mengikuti hipotesis EKC. Akan tetapi, tingkat pendidikan dari peningkatan rata-rata lama sekolah dari negara G-20 tidak mengikuti hipotesis EKC dan belum dapat menurunkan jejak ekologis secara langsung.

---

This study analyses the dynamic impact of economic growth, renewable energy, and education on the G20's ecological footprint. The ecological footprint is used as a more comprehensive measure that can see the pressure on environment comes from human activities. By applying PMG-ARDL analysis, cointegration or long-term relationships can be seen. The estimation results show that in the long run an increase in per capita income will follow the EKC hypothesis. However, the educational attainment of the increase in the average length of schooling of the G-20 countries does not follow the EKC hypothesis and cannot directly reduce the ecological footprint"