Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, baru kemudian disusul oleh negara-negara lainnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Indonesia memiliki hubungan tradisional dengan Mesir dan Timur Tengah pada umumnya, yaitu hubungan keagamaan (Islam) dan pendidikan, sejak lama. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari peranan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang melakukan aktifitas politik dalam rangka mencari dukungan bagi perjuangan rakyat Indonesia melawan kaum penjajah. Setelah Proklamasi 17 Agustus1945, aktifitas para pelajar dan mahasiswa tersebut ditujukan untuk mendapatkan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia. Berkat peranan pelajar dan mahasiswa tersebut, serta dengan adanya kebijaksanaan Solidaritas Islam yang dianut Pemerintah Mesir waktu itu, maka pada tahun 1947, secara resmi Mesir mengakui Indonesia. Dalam beberapa hal, terdapat persamaan antara Indonesia dan Mesir, seperti persamaan sebagai negara jajahan, mayoritas rakyatnya beragama Islamdan persamaan dalam prinsip kebijaksanaan Luar Negeri, yaitu membenci kolonialisme dan imperialisme. Liga Arab sebagai badan perwakilan dari negara-negara Arab, memiliki peranan yang sangat besar bagi terlaksananya pengakuan kedaulatan tersebut. Sekjen Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasha-lah yang memberikan usul pada Pemerintah Mesir untuk membantu dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang sedang menghadapi penjajah. Usul tersebut didambut dengan positif, maka dari sinilah langkah awal keterlibatan Pemerintah Mesir dalam perjuangan bangsa Indonesia."

"ABSTRAKEmpat tahun seusai pemberontakan Diponegoro Kolonel Jhr. F.V.A. Ridder de Stuers, anak menantu dan mantan ajudan Letnan Jenderal H.M. de Kock, mencrbitkan memoarnya yang berjudul Memoires sur la guerre d'ile de Java de 1825 _ 1830, (1834). Memoar ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Letnan Kolonel H.M. Lange dengan judul Gedenkschrift van den Oorlog op Java van 1825 tot 1830, terbit pada 1847. Khusus pada Bab III, yang berjudul: 1827, amat menarik perhatian peneliti. Pada tahun 1827 tersebut oleh penulisnya, disebut sebagai tahun titik balik strategi militer Belanda, tahun peralihan dari strategi mobilitas ke strategi benteng atau Stelsel Benteng. Strategi benteng adalah strategi militer yang tidak sekedar memiliki ciri yang unik, baik aspek pemikiran maupun pelaksanaannya, namun amat berkaitan dengan aspek politik, sosial, kultural, Beni perang kedua belah pihak yang belum pernah diterapkan dalam perang kolonial mana pun. Dengan asumsi demikian, peneliti memilihnya sebagai topik kajian utama. Berhadapan dengan topik kajian ini, peneliti menyusun kerangka pertanyaan:' Seberapa besarkah kekuatan militer Diponegoro sehingga berhasil memaksa tentara Belanda untuk mengubah strategi militernya pada 1827? Sejauh manakah motivasi perang Diponegoro dan pengikutnya"

"ABSTRAKPajak adalah salah satu alat pembiayaan negara dalam rangka pengumpulan dana dari masyarakat. Pajak sebagai alat pembiayaan negara, adalah mudah dalam pemungutannya. Meskipun demikian, pemungutan pajak di Indonesia harus didasarkan pada undang-undang, agar tidak digunakan sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan. Pemerintah Indonesia, di tahun 1950-an mengambil kebijaksanaan pajak yang sesungguhnya dilematis. Pada satu pihak, rakyat Indonesia mengalami trauma akibat sistem perpajakan, namun di lain pihak, pemerintah melihat bahwa pajak adalah salah satu alternatif yang mudah dalam pengumpulannya. Dengan alasan tersebut, pemerintah melalui Menteri Keuangan menerapkan kebijakan pajak yang lebih ditujukan kepada modal asing. Pembebanan pajak yang lebih progresif terhadap modal asing ini, Nampak pada pajak-pajak perdagangan internasional dan pajak perseroan. Struktur ekonomi Indonesia pada saat itu, masih mengandalkan pada perdagangan bahan-bahan mentah yang sangat dipengaruhi oleh konjungtur di luar negeri. Keadaan ini, mengakibatkan penerimaan pajak dari modal asing menjadi tidak stabil. Dalam melaksanakan kebijakan pajak ini, pemerintah mengalami beberapa hambatan. Pertama, kurangnya tenaga-tenaga pelaksana di Jawatan Pajak dan Bea cukai. Kedua, seringkali dalam pelaksanaannya ditemukan usaha-usaha penghindaran pajak yang jelas-jelas merugikan negara. Munculnya usaha penghindaran pajak, menjadi fenomena yang menunjukkan kurangnya mekanisme pengawasan dalam pemungutan pajak. Ketiga, lambatnya realisasi rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pengalokasian pendapatan pajak kepada daerah dan pemberian beberapa pajak negara kepada daerah, telah menimbulkan keresahan di daerah. Akibatnya,pemerintah daerah berkeinginan mengelola potensi ekonominya sendiri terlepas dari pusat. Pengaruhnya terhadap aparat pajak di daerah adalah menyebabkan mereka tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam melaksanakannya. Walaupun, kebijakan pajak lebih ditujukan kepada modal asing, namun akibatnya berdampak pula terhadap tingkat biaya hidup, sehingga muncul protes-protes dari masyarakat."

"Dalam disertasi ini dilaporkan hasil penelitian mengenai parodi mitos tradisional dalam drama modem Indonesia Konglomerat Burisrawa, karva N.Riantiarno yang bersumberkan pada cerita wayang, Sunibadra Laming. Berdasarkan teori semiotik, penelitian ini menjaw ab bahwa drama modern tersebut bersifat parodial yang merupakan satire atas jaman. Hasil analisis sintaksis, semantik dan pragmatik memperlihatkan bahwa terdapat penyimpangan konvensi wayang dalam drama ini. Dari analis sintaksis duumpai penyimpangan alur dan pengaluran. Sementara itu analisis semantik dan pragmatik memperlihatkan adanya penyimpangan tokoh, termasuk nilai-nilai wayang, dan latar (latar ruang dan latar tempat). Sedangkan dari hasil analisis pertunjukan dijumpai penyimpangan kostum, dekor, tata rias (balk tata rias rambut mau pun tata rias wajah) dan tata suara / ilustrasi musik. Penyimpangan-penyimpangan yang terdapat pada hampir seluruh unsur dalam drama ini merupakan parodi.terhadap kemapanan wayang. Dalam hal ini terjadi desakralisasi wayang. Unsur-unsur parodi ini digunakan pula sebagai satire masyarakat jamannya. Di balik kemapanan wayang terdapat kemapanan Orde Baru yang menjadi obyek satire. Satrie alas jaman dalam drama ini ditujukan untuk menyampaikan kritik sosial atas maraknya konglomerasi yang semakin menunjukkan kesenjangan sosial dalam masayrakat."