Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terwujudnya suatu pelayanan kelalulintasan yang berfokus pada keamanan dan keselamatan pengguna jalan tentunya menjadi kewajiban dari penyelenggara jalan maupun pengguna jalan. Namun, pada realitanya, masih banyak jalan yang belum mendapatkan pemeliharaan baik pemeliharaan rutin dan berkala maupun peningkatan kondisi jalan hingga puluhan tahun dan mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan tersebut. Padahal, seyogianya penyelenggara jalan hendaknya melakukan pemeliharaan jalan tanpa pengecualian. Apalagi, jalan merupakan salah satu sub urusan dari pekerjaan umum yang merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan informan dan narasumber yang terkait. Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah pemeliharaan jalan yang tidak maksimal karena adanya keterbatasan dana yang diterima Kabupaten Simalungun, tidak adanya pedoman penyelenggaraan jalan, dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan jalan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya penentuan skala prioritas yang berdasarkan kepentingan umum tanpa diskriminasi dan bersifat objektif. Serta, diperlukan adanya penetapan standar pelayanan minimal atas jalan oleh Pusat agar menjadi pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan jalan, dan Kerjasama pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan.

---

The implementation of a good traffic services which focuses on the safety of the road users is certainly an obligation of government and road user. However, in reality, there are still many neglected roads for decades which causes a disruption of activities for the people who use these roads. Whereas, the government should keep the roads well maintained without exception. Moreover, the road is one of the sub-governmental affairs related to basic services. This research uses juridicial- nomative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, as well as conducting interviews with related informants and sources. In this research, the problems that occured were the maintenance of roads that were not maximal due to the limited funds received by Simalungun Regency, the absence of road implementation guidelines, and the weak supervision of road implementation. Therefore, the author hopes that there will be an objective, without discrimination, prioritization scale based on public interest. It is also necessary to establish a service standards by the central government, so the local government can use it as a guidelines to organize roads, and for supervisory cooperation by the Public Work Service and the Transportation Service."

"Meningkatkan kemampuan diri atau kemandirian masyarakat (to give ability) dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan dan meningkatkan ?partlsipasl masyarakat", sehingga berhasiI atau tidaknya suatu kebijakan dapat dinilai dari partisipasl masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat baik mental maupun emosional dalam setlap mhapan kegiatan P2KT untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan kebijakan serta turut bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan tersebut serta memberl kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambllan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana yang dlbangun.Tesis Ini bertujuan untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KT di Kecamalan Siantar Serta untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang menjadl faktor penghambat dan faktor pendorong pardsipasi masyarakat dalam peiaksanaan P2KT tersebut.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive samphhg untuk menentukan informan yang memahami toplk penelitian yaitu Ketua Pelaksana Kabupaten, Kepala Bappeda, Camat Siantar, Pangulu, Tim Teknis Lapangan, Pimpro, Bendpro, Fasililabor Desa, Fasilitator Kecamatan sena Masyarakat yang semuanya berjumiah 20 informan. Lokasi Penelitian yaitu di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.Peneliian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KT di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun ini mengacu pada pendapat dari teori Sastropoetro, Abe, Ife, Adi. Secara garls besar dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyamkat terwujud dalam pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) di Kecamatan Siantar. Bentuk parlisipasi masyalakat berupa uang, bahan bangunan, tenaga, sumbangan pikiran yaitu pendapat dan masukan Serta upaya masyarakat dalam rapat untuk mempengaruhi keputusan yang diambll serta inisiatif membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) sebagai wadah proses pembelajaran bag! masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara prasarana yang telah dibangun. Dimana program P2KT berbeda dengan program-program sebelumnya.Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) bersifat bottom up. Hal ini dibuktikan dengan keterllbatan masyarakat/partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap peialsanaan sena tahap pemanfaatan dan perneliharaan. Telah terjadi transfer daya (transfer of power) kepada masyarakat baik berupa pengetahuan maupun keterampilan sehingga self-sustain capacity mulai meningkat. Sistem perencanaan yang bersifat bottom up juga telah diterapkan sehingga masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam pengambilan keputusan.Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat terdapat beherapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang terbagl alas dua bagian yaltu penghambat dan pendorong. Faktor penghambat terdirl dari kurangnya keterampilan dan keahlian masyarakat, tlngkat pemahaman masyarakat tenlang P2KT yang beragam, kurangnya rasa percaya diri, kesenjangan persepsi antara pelaku program. Sedangkan faktor pendukung yaitu pendidlkan, pengalaman berorganisasi, dukungan tokoh masyarakat serta keciinya intervensl pemerintah.Adapun saran yang dikemukakan dalam tesis ini yaitu bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun mengingat masih kurangnya keahlian dan keterampiian masyarakat, dimana pelaksanaan P2KT berkaltan dengan pembangunan prasarana seperti membangun sarana air bersih, pembatuan jalan dan sebagainya, yang membutuhkan keahlian khusus dari pelaku program untuk melaksanakannya, maka perlu diadakan upaya peningkatan SDM di masa yang akan datang. Langkah yang paling strategis dan praktis adaiah dengan menekankan peningkatan tersebut melalui kegiatan pelatihan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan P2KT, yakni dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam pelatihan teknis di kabupaten ataupun melalui pembuatan petunjuk teknis yang Iangsung berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan P2KT, bukan hanya perwakilan saja. Kemudian dalam hal tingkat pemahaman masyarakat yang beragam, hal ini tidak lepas dengan peiaksanaan sosialisasi, maka untuk ke depannya perlu ditingkatkan dengan cara, sosialisasi di lakukan terus menerus dalam lahapan kegiaian. Bagi masyarakat memang partisipasi masyarakat sudah besar dalam pelaksanaan P2KT, namun masih ada masyarakat yang tidak terlihat sama sekali, maka perlu dilakukan pendekatan oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat terhadap masyarakat yang tidak teriibat melalui ajakan kepada telangga alaupun kerabat keluarga tersebut untuk memberikan pengeriian dan pemahaman tenlang P2KT.Sementara dalam hal pengembangan KPP sebaiknya tehnik pendamplngan terhadap masyarakat tetap dilakukan walaupun keglatan sudah selesai serla mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa prasarana yang sudah ada merupakan langgung jawab masyarakat untuk merawat dan memeliharanya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Khusus prasarana yang dipemntukkan bagi kepentingan umum agar pelesiariannya diprogramkan oleh pemerintah nagori melalui APB Desa dengan dukungan Kabupaten Upaya pengembangan tersebut hendaknya terlihat dalam kebliakan daerah daiam bentuk pmgram kabupaten setiap tahun, yang didukung oleh pemerintah propinsi dan fasllitasi pemerintah baik berupa dana dan pendukung lainnya."