Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. Analyzing the root of conflict in the practice of decentralization and transfer of authority from the State to Nagari, it turns out that Nagari has been ?framed? by the State (provincial and district government) to perform its tasks regardless of the original culture and characteristics of the local community as is stated in Law No. 32 of 2004 concerning the Local Government. Nagari in West Sumatera is still a matter to be discussed, with elaborative variables of social stratification and model of kinship and the notably diverse political system (kelarasan koto piliang and bodi chaniago) enriching Nagari with analysis of its democratic transition history, model of participation and model of intervention by the State along the time."

"Abstract. The research aims to analyze the influence of population administrative policy implementation on the quality of ID card service in South Minahasa District. The variables used are policy standards and objectives, policy resources, inter-organizational communication, the characteristics of the implementation agencies, the economic, social and political environment, and response of the implementers. The result shows that the implementation of population administrative policy is very much determined by the communication factor. One of the factors causing the inefficiency of ID card service is the inadequate role of society in the implementation of population administrative policy. The implementation agencies from the Office of Population and Civil Administration must ceaselessly build both vertical and horizontal communications with South Minahasa people.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan kecenderungan pelaksana. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan sangat ditentukan oleh faktor komunikasi. Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk adalah lemahnya peran masyarakat dalam implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Diperlukan komunikasi secara terus-menerus bagi implementor di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan baik komunikasi yang bersifat vertical maupun komunikasi yang bersifat horizontal."

"Abstract. This research focused on the influence of both simultaneous and partial administrative reform towards the community's participation in rural development within the National Program of Rural Self-help Community Empowerment (NPR-SCE) in the Province of West Java. This study used a combination of qualitative and quantitative research methods. The findings of this research revealed that the community's participation increased inthe development of rural areas through four major activities included in the administrative reform. The results of this research aimed at increasing the participation of the community in rural development through administrative reform, which can be introduced and explained by good governance.Abstrak. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh reformasi administrasi, baik secara simultan maupun parsial, terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan dalam program nasional pedesaan swadaya masyarakat pemberdayaan (npr-sce) di propinsi jawa barat. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi penelitian, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan melalui reformasi administrasi yang dilakukan terdapat dalam empat kegiatan utama. Hasil penelitian ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan melalui reformasi administrasi, dapat dijelaskan melalui perkenalan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik."