Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang perolehan hak milik berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata dan Undang-Undang Pokok Agraria Terkait Benda Tak Bergerak (Tanah). Pasal 1963 mengatur tentang syarat-syarat memperoleh hak milik benda tak bergerak (Tanah) dengan cara daluwarsa. Pasal 1963 yang merupakan Pasal pelaksana dari Pasal 610 KUHPerdata yang berada pada Buku II KUHPerdata, setelah berlakunya UUPA dinyatakan tidak berlaku lagi. Akibatnya pasal ini tidak lagi dapat digunakan sebagai suatu dasar. Namun pada kenyataannya Pasal ini masih digunakan sebagai dasar pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar nomor 05/PDT.G/2012/PN-TK Tahun 2012. Walaupun penggunaan Pasal 1963 KUHPerdata merujuk pada suatu Yurisprudensi, penggunaannya menjadi Tidak Tepat karena Pasal 1963 KUHPerdata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder ini, akan melihat bagaimana pengaturan terkait hak milik tanah berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata yang sudah dicabut tetapi masih digunakan dan juga melihat bagaimana ketentuan hukum tanah saat ini dan bagaimana ketentuan pasal 1963 KUHPerdata yang masih digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim sesuai dengan kondisi hukum saat ini.

---

This thesis is focused on royalty based on Article 1963 Indonesian Civil Code and Principle Agrarian Law regarding Unmoveable Things (Land). Article 1963 regulates the requirements of taking the right of unmoveable things (Land) by Expired Method. The article which is implementer of Article 610 in Indonesian Civil Code Book II has not been valided anymore since Principle Agrarian Law is officially committed. As a consequence, the article should not be implemented as the reference. However, in fact this article is still used as consideration in Decision of Takalar District Court in the case number 05/PDT.G/2012/PN-TK in 2012. Although the using of Article 1963 Indonesian Civil Code is based on a Jurisprudence, the decision is not approppriate because of its expiry. Regarding to the problem mentioned above, this essay which use metode Yuridis Normatif formed by the base of literature study observes how the revoked Article 1963 Indonesian Civil Code land law regulation is still bing used. Furthermore, this thesis also examines how is the provision of Article 1963 Indonesian Civil Code which still being used as the principle of consideration to the Judges is corresponding to the present law condition."

"Buku ini antara lain berisi mengenai landreform ; pidato Menteri Agraria pada sidang DPA tanggal 13 Januari 1960 ; Undang-undang no.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ; Keputusan Menteri Agraria tentang pelaksaaan UU no.2/1960 ; Instruksi bersama Menteri DNOD dengan Menteri Agraria tentang pelaksanaan UU no.2/1960 ..."

"ABSTRAKHak menguasai negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tercermin dari peraturan perundang-undangan yang lahir seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan hak atas tanah dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, hal mana peraturan perundang-undangan tersebut harus memberikan pengaturan agar tujuan Negara sebagai organisasi tertinggi dapat terus dilaksanakan melalui peraturan-peraturan yang menyerasikan pembangunan masyarakat dengan perlindungan hukum atas hak-hak perorangan rakyat. Untuk melihat apakah kewenangan Negara tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, maka untuk mengukumya dapat dilihat apakah pemerintah selaku penyelenggara Negara telah memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilihat dalam aturan hukumnya dengan cara melihat bagaimana peraturan tersebut memberikan Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu. Perlindungan atas hak-hak atas tanah individual dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Ada kemungkinan pemilik hak tidak bersedia sama sekali untuk melepaskan tanahnya. Oleh karena kepentingan umum dan pembangunan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan dilokasi lain maka Pengambilan itu dapat dilakukan dengan jalan mengadakan pencabutan hak. Terkait dengan pencabutan hak atas tanah, agar pelaksanaan pencabutan hak atas tanah tersebut tidak menyimpangi konstitusi Negara Republik Indonesia, makasebelum dilakukan Pencabutan hak diperlukan adanya suatu penetapanpengadilan. Kedepan Perlu dibuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

---

AbstractState own right in procuring land for the public interest is reflected in legislation as the Law Number 20 Year 1961 About the revocation of land rights and Presidential Regulation No. 36 year 2005, as amended by Presidential Regulation Number 65 Year 2006, the regulations legislation should specify that the goals of the state as a highest organization can continue to be implemented through regulations that coordinates the development community with the legal protection of the rights of individuals. To see if the State authorities has been conducted in accordance with the constitution, then it can be viewed on the goverment as the implementing agency of State has given proper legal protection for the people. Legal protection of human rights in the procurement of land for public interest can be seen on the rule of law in a way to see how this legislation provides legal protection of individual rights. Protection of individual rights can be done by land deliberations. There is the possibility of the rights owner is not willing at all to letgo of his land. Therefore for the public interest and development as referred can not built in another location, so it can be done then by revocation of land right. To sure that the implementation of revocation of land rights did not breach the constitution of Republic of Indonesia, the revocation of rights is need to establish the court?s decision. Fore, should be make a law that specifically regulates the procurement of land for public purposes."

"Salah satu aspak mendasar dalam sistem katatanegaraan yang menjadi sorotan utama rakyat pada densi Kel an di Indon erta saat ini adalah reformasi hukum. Reformasi hukum ini Inganny Nega tidak hanya menyangkut peraturan perundang-undangan saja melainkan juga terhadap alat-alat kelengkapan dan aparatom Kon negaranya. Salah satu alat kelengkapan negara di bidangang Kimu hukum yang saat ini menjadi perhatian adalah lembaga Kejaksaan. Keberadaan kejaksaan berhubungan erat dengan sifat mandiri dan independensi yang harus selalu dijunjung tinggi terutama dalam melaksanakan fungsinya. Jika tidak, hal ini tentu akan mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Masalah kedudukan kejaksaan di Indonesia sempat mengalami perubahan dan perkembangan. Indonesia memang harus segera mencari format yang tepat dalam mengatur masalah kedudukan kejaksaan. Pengaturan haruslah pembentukan dasar hukum yang tegas. independensi disertai dari dengan Untuk membentuk format yang tepat dapat dilakukan melalui studi komparasi dengan negara-negara di dunia sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa negara-negara di dunia dapat disimpulkan bahwa kedudukan kejaksaan pada umumnya diaturNA UILE dalam konstitusi. Beberapa negara mengatur masalah kedudukan kejakasan dalam undang-undang. Kedudukan kajaksaan tersebut bersifat mandiri dan independan. Pengertian mandiri dalan hal ini adalah lebih mengarah kepada struktur atau organisasi. Kejaksaan merupakan fonsi limbaga (yang mandiri dan independen karena tidak berada moan di bawah kekuasaan lembaga kenegaraan lainnya. Contoh yang diatur oleh negara-negara di dunia tersebut memang dapat memberikan masukan bagi negara Indonesia dalam ukum mangatur kedudukan kejaksaan dalam peraturan perundang- undangan. Pembentukan peraturan yang mengatur masalah kumandirian dan independensi kejaksaan harus sagara dilakukan. Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga yang independen tidak saja berkaitan dengan melepaskan lembaga ini dari kekuasaa eksekutif melainkan juga berhubungan dangan bagaimana dangan baik jaksas dapat melaksanakan tugasnya"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tulisan-tulisan dari warga yang mengulas isu landreformdalam wadah kolom Asmu Menjawab, yang terdapat di dalam Harian Rakjat yang merupakankoran milik PKI ini dengan rentang waktu pada tahun 1961 sampai tahun 1965. Mengapalandreform menjadi isu penting yang diberitakan media cetak saat itu salah satunya HarianRakjat? Bagaimana peranan rubrik Asmu Menjawab dalam menggambarkan kasus-kasuslandreform? Apa dampak yang muncul dari kritik dan berita warga yang dikirim ke kolomAsmu Menjawab ? Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya PKI dalam memperolehpendukung dengan memanfaatkan Harian Rakajat. Dalam perjalanan kebijakan pengaturankepemilikan tanah atau landreform yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atauUUPA banyak menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Metode yang digunakan untukmemahami peristiwa ini,selain menggunakan metode sejarah, penulis juga menggunakan teorianalisis wacana untuk memahami tulisan-tulisan warga yang dikirim ke kolom Asmu Menjawab.Melalui penelitian ini dapat terlihat bagaimana perkembangan landreform dan Undang-UndangBagi Hasil yang dimuat di rubrik Asmu Menjawab. Bagaimana warga melapor mengenaipermasalahan yang ada di sekitar mereka. Serta dampak apa yang terjadi dari tulisan-tulisanorang-orang yang memiliki latar belakang beragam ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the writings of citizens reviewing the issue of landreform in thecolumn of Asmu Answering, which is contained in Harian Rakjat which is the PKI 39 snewspaper with the time span from 1961 to 1965. Why landreform is an important issue inprint media then one of them is Harian Rakjat How does the role of the Asmu rubric answerin describing landreform cases What impacts arise from criticism and news of citizens sentto the Responding Asmu column This study aims to explain the PKI 39 s efforts in obtainingsupport by utilizing Harian Rakajat. In the course of regulation policy of land ownership orlandreform which regulated in Basic Agrarian Law many reap pros cons in society. Themethod used to understand this event, in addition to using historical method and the authoralso uses the theory of other sciences to assist authors in reviewing this research such asdiscourse analysis to understand the writings of citizens sent to the column Asmu Answering.In addition other methods used are client patrons. This method explains the relationship oflandlords and farmers in dispute in the case of landreform. Through this research can be seenhow the development of landreform and the Law of Revenue published in the rubric AsmuAnswering. How citizens report on the issues around them. As well as the impact of whathappens from the writings of people who have this diverse background."