Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Posyandu merupakan suatu program Pemerintah Povinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk menunjang penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satu daerah yang melaksanakan Program Posyandu adalah RW 07 Kelurahan Jagakarsa. Namun, meskipun selama ini pelaksanaan Program Posyandu telah berjalan dengan baik, jumlah anak balita di bawah garis merah meningkat sebanyak 23 balita di tahun 2012. Oleh karenanya skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program posyandu di RW 07 Kelurahan Jagakarsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data dan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pelaksanaan posyandu berjalan dengan baik dan secara rutin dilaksanakan oleh masyarakat.

---

Posyandu is a program that held by Jakarta Provincial Government which aims to lower maternal and infant mortality through community empowerment. RW 07 Kelurahan Jagakarsa is one of the region that implement the program posyandu. However, although during the implementation of the Posyandu Program runs well, the number of children under five below the red line increased by 23 toddlers in 2012. However, this paper will discuss abaout how the implementation of Posyandu Program for society in RW 07 Kelurahan Jagakarsa. This study uses a qualitative methods in collecting data and a qualitative approach to analyze data. Based on findings in the field, posyandu runs well and is routinely carried out by the community"

"Balita merupakan kelompok risiko yang mudah terkena masalah kesehatan diantaranya masalah gizi. Tujuan penelitian ni mengetahui hubungan karakteristik keluarga, balita dan kepatuhandalam berkunjung ke posyandu dengan status gizi balita di Kelurahan Kota Baru Abepura Jayapura. Desain penelitian yang digunakan korelasi dengan pendekatan cross sectional.deskripsi Sampel keluarga balita dipilih 105 dengan metode sampel cluster. Analisis chi-squire diperolah: ada hubungan bermakna antara pendidikan, umur, dan pengetahuan keluarga dengan status gizi balita p < 0,05; tidak ada hubungan antara pekerjaan, pendapatan, etnis, jumlah, jenis kelamin, umur, dan riwayat kelahiran anak; dan kepatuhan keluarga dengan status gizi balita p > 0,05. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap status gizi balita adalah pengetahuan. Status gizi balita dipengaruhi oleh pengetahuan diikuti dengan umur,dan pendidikan keluarga. Perlu dikembangkan program pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan pngetahuan dan ketrampilan pada ibu-ibu muda.

---

The purpose of this research was to identify the correlation between family charactiristics, children under five and compliance visiting integrated service station with nutritional status of children under five in Kota Baru Abepura Jayapura. This research was descriptive correlation method with cross sectional approach. Research samples consist of of 105 people. Chi-squire analise were found significant correlation between age, education, and knowledge (p < 0,05). There is no correlation between employment, income, ethnicity, number of children, child age, gender of children, and birth history with nutritional status of children under five ((p> 0,05). The most dominant factor effected the nutrional status of children under five is knowledge. Nutritional status of children under five were influenced by knowledging, followed family age and education. The family need to be invented by increasing knowledge of young mother."

"Implementation of readiness village in working area of public health center Tanjunganom has not been carried out optimally due to less activity of it`s cadre. Cadre is one of success key for readiness village, as a result of it make researcher interested to make a research about factors related to the activity of cadre in managing of readiness village in working area of public health center Tanjunganom. This study is a survey research using Cross Sectional study design. Data analysis by variate and bivariate test which using Chi Square test (a= 5%). Study result found that there are significant correlations between the activity of readiness cadre and education, experience, knowledge, attitude, counseling, fund availability, incentive, society figure support, society and supervision variable.

---

Pelaksanaaan desa siaga di wilayah kerja Puskesmas Tanjunganom yang belum optimal disebabkan kurangnya keaktifan kader desa siaga. Kader merupakan salah satu kunci keberhasilan desa siaga, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan keaktifan kader dalam pengelolaan desa siaga di wilayah kerja Puskesmas Tanjunganom. Penelitian ini adalah penelitian survey dengan desain Cross Sectional. Analisis data yang digunakan adalah uji univariat dan uji bivariat dengan uii statistic Chi Square (a=5%). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara keaktifan kader dengan variabel pendididkan, pengalaman, pengetahuan, sikap, penyuluhan, ketersediaan dana, insentif, dukungan tokoh masyarakat, dukungan masyarakat, dan supervisi."

"Penelitian ini menggunakan desain penelilian eksploratif yang berujuan menguraikan kegiatan yang dilakukan perawat dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kegiatan perawatan dalam pelayanan KIA dan KB di Puskesmas dan di masyarakat.Penelitian ini dilakukan terhadap empat perawat yang masing-masing bekerja di Puskesmas Induk dan Puskesmos Pembantu uskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu di Depok. Tiap perawat diamati oleh dua orang penetiti selama : mengetahui jumlah waktu yang digunakan umuk kegiatan KIA dan KB.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentasi waktu rata-rata yang digunakan perawat untuk pelayanan KIA dan KB adalah 29.6% daru total waktu pelayanan Puskesma. Waktu yang lain digunakan oleh perawat untuk melaksanakan penyuntikan, pengisian kartu memanggil pasien dan menyiapkan obat. Perawat yang bekerja pada Puskesma di Bogor menunjukkan bobot kegiatan paling linggi dalam pelayanan KIA dan KB, sedangkan tiga perawat melakukan kegialan pada Balai Pengobatan, depot obat dan kegiatan non keperawatan lain. Kegiatan perawat tertinggi di Posyandu adalah pemberian imunisasi dan pemantauan perlumbuhan yaitu 89,3% dan kegiatan lain. Puskemas yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada perawat dan perawat dengan kemampuan lebih untuk melakukan pelayanan KB, ternyata menunjukkan cakupan KB yang cukup tinggi. yaitu 82.4%.Beberapa yang menyebabkan perawat kurang berperan dalam pelayanan KIA dan KB antara lain karena perawat tidak diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan KIA dan KB, serta uraian tugas yang kurang jelas dan tidak sesuai dengan latar beiakang pendidikan perawai.

---

This research utliizied explorative descriptive design with the purpose of describing the nurse's activities and identification of factors affective nursing activities in maternal child health care and family planning services in health centre and comunity.

Four nursed working at twograin health center and two subdistrict health center located in Bogor and Depok were included this study. Each nurse was observed by two observers throughout the working hours to collect data on time spent be nurses for maternal child health care and family planning services.

The result of studyrevealed that the average of percentage time spent by nurses to provide maternal child health care and family planning services was 26.6% of total time spent in health center."

"Dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 disebutkan bahwa fasilitas pelayanan terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga didukung dalam SKN 2012 bahwa upaya kesehatan dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Di Indonesia perbedaan antara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) belum dijabarkan dengan jelas.Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya tingkat pengetahuan tenaga kesehatan di Puskesmas Bogor Timur terkait Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) berdasarkan SKN 2012. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan focus group discussion dalam pengambilan data primer. Data diperoleh dari 17 informan yang merupakan penanggung jawab program kesehatan di Puskesmas Bogor Timur Kota Bogor.Hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat pengetahuan tenaga kesehatan mengenai UKM dan UKP masih rendah. Para tenaga kesehatan lebih mengetahui mengenai UKM dibandingkan UKP. Tenaga kesehatan mengelompokan UKM dan UKP berdasarkan sasaran, tujuan kegiatan, peran serta masyarakat, personel pelaksana dan lokasi pelaksanaan kegiatan. Para tenaga kesehatan juga tidak tahu adanya peraturan perundangan mengenai UKM dan UKP. Berdasarkan penelitian ini disarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih mensosialisasikan peraturan perundangan yang baru pada semua tenaga kesehatan dan kepada para tenaga kesehatan diharapkan agar dapat mempelajari mengenai peraturan perundangan yang baru karena peraturan perundangan secara tidak langsung berhubungan dengan pekerjaan.

---

In the Health legislation in 2009 that the facilities services consist of personal health services and community health. It also supported in the National Health System in 2012 that health efforts are divided into two main parts: the personal health services and community health services. In Indonesia, the difference between personal and community health care efforts have not been clearly defined.The purpose of this research is to know the level of knowledge of health workers at Puskesmas Bogor Timur about personal and community health care efforts based on SKN 2012. This study is a qualitative study using in-depth interview techniques and focus groups in primary data collection. Data were obtained from 17 informants who are in charge of health programs in Puskesmas Bogor Timur.The results of this study is that the level of knowledge of health professionals about personal and community health care efforts is low. The health workers more aware of the efforts of personal health compared the efforts of community health. Health workers classify the efforts of community health and personal health effort based on the goals, objectives activities, community participation, location of implementation activities. The health workers also were unaware of the laws and regulations concerning community health efforts and the efforts of personal health. Based on this research, it is recommended that the Central Government and local governments more to socialize a new legislation on the regulation of all health workers and the health workers are expected to be able to learn more about the new legislation because the legislation regulations legislation indirectly relate to the job."

"Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah.Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat.Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan.Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu.Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin".Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

---

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making.The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution.Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay.Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area.PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area.The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin".Reference: 26 (1983 - 2001)"