Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi dengan usaha menggali kegunaan praksis filsafat kepada ilmu perpustakaan, dan kedekatan antara ruang publik dan perpustakaan umum. Tesis ini membahas ciri publik dalam Perpustakaan Umum Indonesia dengan menggunakan perspektif ruang publik Jürgen Habermas yang mengedepankan independensi, kesetaraan, kebebasan, aksesibilitas dan diskursus.Tesis ini merupakan studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Jürgen Habermas. Temuan dari studi ini adalah adanya potensi ciri kepublikan Perpustakaan Umum Indonesia yang perlu dieksplisitkan sebagai usaha untuk meningkatkan peran Perpustakaan Umum Indonesia didalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dan menjadikan dirinya sebagai sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat yang dilayaninya. Perpustakaan Umum Indonesia perlu dikelola dengan mengedepankan pengguna perpustakaan sebagai unsur sentral, pengadaan koleksi yang dibuat seimbang dan diusahakan tidak terjebak pada urusan teknis belaka, sekaligus lebih mendorong ciri emansipatoris.

---

In the dialog framework between philosophy and library science, and the closeness between public sphere and public library, this thesis puts forward the idea of Jürgen Habermas public sphere in the effort of using the perspective in examining Indonesian public libraries. This thesis is library study, using Jürgen Habermas hermeneutics. The result of the study is the potentiality of publicness in the Indonesian public libraries that needs to be practised explicitly to minimize the gap between the ideals and realities in library practices. The Indonesian public libraries need to be managed in such a way, putting forward library users as a central element. Public libraries management should be balanced and is to free from technical matter domination, and in the same time enhancing more on emancipatory nature."

"Tidak ada periode dalam sejarah dunia di mana hubungan antara hukum dan moral sangat kuat berpengaruh terhadap pemahaman manusia tentang dunia kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini dihubungkan dengan aturan-aturan yang _mengikat_ karena ditetapkan dengan atau oleh kekuasaan versus aturan-aturan yang _mengikat_ karena diterima melalui sebuah proses penilaian rasional. J_rgen Habermas mengakui bahwa Konstitusi merupakan sistem hukum yang membatasi kekuasaan berdasarkan pertimbangan moral, yakni hormat terhadap nilai martabat manusia. Hal itu berarti bahwa kondisi obyektif dunia kehidupan dengan pluralisme cara pandang di dalamnya harus menjadi dasar kajian hukum, bagaimana proses pengambilan keputusan politik dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan sebuah keputusan itu sebagai aturan main yang berlaku umum dalam masyarakat. Jadi, hukum berlaku sebagai aturan yang _mengikat_ bukan kehendak si penguasa melainkan karena aturan tersebut memiliki alasan yang dapat dipahami dan bisa diterima oleh semua pihak sebagai alasan lebih baik untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Disertasi ini merupakan kajian teori etika diskursus J_rgen Habermas terhadap pemahaman Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan hubungannya dengan Pancasila. UUD 1945 dipahami sebagai norma hukum/ hukum dasar tertulis/ Konstitusi adalah sumber tata tertib perundangan. Pancasila merupakan nilai dasar/ falsafah hidup/ sumber hukum yang menyatakan nilai martabat manusia dalam Pembukaan UUD 1945. Seperti layaknya Konstitusi modern, pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 dapat diubah agar disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam merealisasikan tujuan negara sesuai nilai martabat manusia. Nilai martabat manusia yang terkandung dalam Pancasila merupakan ideal, model, dan visi sosial yang harus direfleksikan oleh norma hukum untuk mewujudkan keadilan. Jadi, Amandemen UUD 1945 adalah Amandemen Konstitusi, yakni perubahan dalam pasal-pasal UUD 1945. Validitas perubahan pasal-pasal UUD 1945 ditentukan oleh refleksifitas norma hukum tersebut: apakah benar sesuai dengan nilai universal tentang martabat manusia yang dikandung oleh Pancasila dalam Pembukaan

---

There is no period in world history that the relationship between law and democracy has

been making its greatest impact upon humankind in the life-world than it is today. This statement

is referred to forcibly stabilized versus rationally legitimized orders in contemporary societies.

Jürgen Habermas admits that the substance of constitutionalism is the taming of Leviathan while

considering that it is not enough to define constitutionalism from the perspective of limiting

political power. The real-life condition consists of various spheres of private and ethical

worldviews must be allowed for effective techniques through which laws are legitimized through

discourse for limitation on absolute power. Habermas develops this idea of deliberative

democracy as a framework for improving of liberal democracy.

This dissertation is basically the discussion on Habermas’ theory of discourse ethics and

the possibility of its application to understanding the 1945 Constitution and its relationship to the concept of Pancasila. The 1945 Constitution is the rule of law while Pancasila is the statement of

fundamental norms of the State containing universal principles of human rights. As the modern

Constitution is concerned, the Amendment of the Constitution is specifically addressed to the

corpus of the Constitution to make that rule of law to meet its validity claims: whether such legal

norms reflect the social ideal, social model, and social vision in the Preamble?"

"Penelitian ini menganalisis bagaimana media massa membangun hegemoni diskursus tentang penanganan krisis iklim di negara-negara Selatan selama agenda Conference of Parties (COP) 26 di Skotlandia tahun 2021. Penelitian menggunakan frame analysis dengan tujuan meninjau secara kritis kekuatan media massa sebagai pilar keempat demokrasi dan bias kepentingannya dalam hegemoni Utara. Menggunakan sudut pandang Jürgen Habermas tentang dominasi budaya, penelitian ini berargumen narasi media Utara terhadap isu lingkungan di Selatan memiliki gaya mendikte, menyalahkan, serta membangun ketergantungan. Hasil penelitian menemukan media massa menghegemoni narasi yang bias dengan cara membangun rasionalitas publik, komersialisasi ruang publik, dan menciptakan sudut pandang bahwa publik di negara Selatan belum tercerahkan. 

---

The thesis analyzes how Western media and its affiliations construct hegemonic discourses regarding the Global South's response to the climate crisis during the Conference of Parties (COP) 26 agenda in Scotland in 2021. The research utilizes Goffman’s Frame Analysis to critically examine the power of mass media as the fourth pillar of democracy and its narrow interests toward the West. Drawing from Jurgen Habermas' perspective on cultural domination, this study argues that the Global North media's narrative on environmental issues in the Global South adopts a dictating and blaming style while also promoting dependence. The research findings reveal that mass media hegemonizes biased narratives by shaping public rationality, commercialization of public space, and perpetuating the notion that the public in Southern countries is unenlightened."

"This book presents a series of original and sustained engagements with Habermas's writing on religion in the public sphere, featuring new work and critical reflections from leading philosophers, social and political theorists, and anthropologists. Contributors to the volume respond both to Habermas's ambitious and well-developed philosophical project and to his most recent work on religion. The book closes with an extended response from Habermas - itself a major statement from one of today's most important thinkers."