Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas aspek-aspek penting yang dapat meminimalisir risiko para pihak yang berpotensi timbul sehubungan perjanjian kredit Perusahaan Menara Telekomunikasi. Tesis ini juga membahas hal-hal penting apa sajakah yang seharusnya dilakukan pihak perusahaan sehingga bank mau memberikan kredit ke perusahaannya. Oleh karena itu, tesis ini merupakan pedoman yang berguna baik untuk bank ataupun perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah informasi detail yang dibutuhkan sehubungan dengan pemilihan aset perusahaan untuk jaminan kredit. Informasi tersebut perlu dicantumkan dalam klausul persyaratan pendahuluan. Pada akhirnya tesis ini berguna sebagai pedoman berdasarkan pengalaman faktual bagi notaris maupun para praktisi hukum baru.

---

This thesis discusses critical aspects that can minimize risk exposure for the parties in regards to loan agreement for tower telecommunication company. Important steps and requirement for tower telecommunication company to be able to have the loan facility from a bank will also be researched in this thesis. Therefore it is a useful guidance for either company or bank.

This thesis is a descriptive qualitative based research. This thesis found that specific details information will be needed especially in regards to bank security in company assets and credibility. Those security detail information will be set our in the specific condition precedents clause. Finally this thesis will be beneficial as standard procedure that is based on factual case for notary or general law practicion."

"Peer-to-peer lending (P2P lending) memanfaatkan sistem online untuk menjembatani pemberi pinjaman dan peminjam, sehingga memungkinkan adanya pemberian kredit tanpa harus melalui bank. P2P lending populer dalam beberapa tahun terakhir karena kemudahannya, namun P2P lending tetap memiliki satu kelemahan besar—yaitu risiko gagal bayar yang tinggi. Untuk memenuhi kewajiban peraturan dan tuntutan konsumen untuk melindungi pemberi pinjaman, berbagai penyelenggara P2P lending, termasuk Modal Rakyat dan Akseleran telah bekerjasama dengan perusahan asuransi untuk menawarkan asuransi kredit kepada pemberi pijaman. Asuransi kredit memitigasi risiko kredit dengan memberikan ganti rugi kepada pemberi pinjaman atas sebagian besar dana mereka yang hilang apabila terjadi gagal bayar. Asuransi Kredit merupakan strategi mitigasi risiko yang baik namun penggunaannya yang terbatas terhadap sebagian pinjaman saja membatasi keefektifannya. Selain itu, perlindungan asuransi dalam pinjaman P2P hanya diberikan melalui suatu pernyataan asuransi tertulis di situs web penyelenggara. Namun, meskipun pernyataan terulis ini tidak memenuhi persyaratan isi suatu polis sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan OJK No. 23/POJK.05/2015, pernyataan-pernyataan ini dianggap berlaku layaknya suatu polis—sehingga tetap melahirkan kewajiban penanggung secara hukum

---

Peer-to-peer lending (P2P lending) utilizes online systems to bridge lenders and borrowers, thus enabling the provision of loans without banks as intermediaries. P2P lending has gained popularity in recent years due to its simplicity, but remains to possess one weakness—the risk of non-performing loan. To fulfil regulatory and consumer demands for risk mitigation, various P2P lending platforms, including Modal Rakyat and Akseleran, have opted to offer credit insurance to its lenders in partnership with insurance companies. Credit insurance minimizes financial loss from credit risk by compensating lenders a majority of the funds they have lost in the event of a non-performing loan. Credit insurance is a reliable mitigation method, but its limited application to only some of the loans in P2P lending limits its effectiveness. Furthermore, insurance protection in Modal Rakyat and Akseleran is simply given through a written statement of insurance by the insurer in the platform’s website. However, despite the statements’ non-compliance to the requirements of a policy according to the Commercial Code and OJK Regulation No. 23/POJK.05/2015, these written statements still apply like a policy—thus still giving birth to insurance and the legal obligations of the insurer nonetheless."

"Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan suatu perjanjian kredit utang luarnegeri apabila terjadi kelalaian dalam penyampaian laporan lalu lintas devisaperjanjian utang luar negeri kepada Bank Indonesia. Saat ini terdapat beberapaputusan pengadilan di Indonesia yang tidak konsisten terkait dengan kewajibanpelaporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utang luar negeri sehingga hal tersebutmenimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perjanjian kredit utang luar negeriyang tidak dilaporkan ke Bank Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No.2958K/Pdt/1983 yang menjadikan perjanjian batal demi hukum, kemudian PutusanMahkamah Agung No. 2810K/Pdt/1989 dan putusan Mahkamah Agung No.191K/Pdt/2011 yang menjadikan perjanjian kredit utang luar negeri tidak memilikikekuatan hukum terhadap debitur Indonesiadan Putsusan Mahkamah Agung No.2826K/Pdt/1984 dan putusan Mahkamah Agung No. 1313K/Pdt/1985 yangmenyatakan perjanjian kredit tidak memiliki akibat hukum dan hanya dikenakansanksi administratif saja. Penelitian ini bersifat normaitf yuridis.Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kewajiban pelaporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utangluar negeri seharusnya tidak memiliki akibat hukum terhadap perjanjian kredit itusendiri melainkan hanya berakibat dikenakannya sanksi administratif oleh BankIndonesia. Artinya, perjanjian kredit itu tetap sah dan mengikat para pihak. Denganbegitu, putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian kredit utang luar negeriyaitu putusan Mahkamah Agung No. 2958K/Pdt/1983 yang menyatakan perjanjianbatal demi hukum, putusan Mahkamah Agung No. 2810K/Pdt/1989 dan putusanMahkamah Agung No. 191K/Pdt/2011 yang menjadikan perjanjian tidak memilikikekuatan hukum terhadap debitur Indonesia yaitu adalah tidak tepat. Seharusnyaterhadap kelalaian penyampaian laporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utangluar negeri adalah mengikuti putusan Mahkamah Agung No. 2826K/Pdt/1984 danputusan Mahkamah Agung No. 1313K/Pdt/1985 yang menyatakan perjanjian kredittidak memiliki akibat hukum dan hanya dikenakan sanksi administratif saja sesuaidengan hukum positif di Indonesia.

---

This thesis discusses how the validity of an offshore loan agreement in case ofnegligence in submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia. As,There are currently inconsistent judicial decrees in Indonesia about submitting theoffshore loan agreement report to Bank Indonesia. That matters, issued legaluncertainty over submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia..the court 39 s decree to make the offshore loan agreement became null and void in theSupreme Court 39 s decree No. 2958K Pdt 1983 and the court decision making theagreement has no legal force against the Indonesian debtor namely SupremeCourt`s decree No. 2810K Pdt 1989 and Supreme Court`s decree No.191K Pdt 2011. Yet, the Supeme Court`s decree No. 2826K Pdt 1984 and SupremeCourt`s decree No. 1313K Pdt 1985 states that the offshore loan agreement itselfhas no legal consequences and is only subject to administrative sanctions only. This thesis using normative juridis method.The results of the study indicate that offshoreloan agreement reporting obligations should not have any legal consequences onthe agreement itself but only result in the imposition of administrative sanction byBank Indonesia. This means that the agreement remains valid and binding on theparties. Therefore, the court 39 s decree to make the offshore loan agreement becamenull and void in the Supreme Court 39 s decree No. 2958K Pdt 1983 and the courtdecision making the agreement has no legal force against the Indonesian debtornamely Supreme Court`s decree No. 2810K Pdt 1989 and Supreme Court`s decreeNo. 191K Pdt 2011 is not correct by the Law. The legal consequences in the eventnegligence in submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesiashould follow the Supreme Court`s decree No. 2826K Pdt 1984 and SupremeCourt`s decree No. 1313K Pdt 1985 which states that the offshore loan agreementitself has no legal consequences and is only subject to administrative sanctions onlycorresponding to Indonesian Law."

"Perbankan yang bedasarkan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, seperti rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi jika tidak ada pembiayaan serta perlindungan nasabah terhadap pihak ketiga, oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuanganuntuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma, masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil berlaku di masyarakat, sedangkan teknik pengambilan samplenya adalah purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu.Pihak Developer dalam hal ini tidak memenuhi tanggung Jawabnya terhadap nasabah bank dengan melakukan wanprestasi. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Developer mengakibatkan kerugian pada nasabah yang bersangkutan, diantaranya adalah nasabah yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya sesuai perjanjian dan nasabah yang bersangkutan dikategorikan dalam collectibilitas5 (kredit macet), untuk itu perlindungan hukum bagi nasabah bank sangat perlu di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan.

---

Based on the banks of the economic democracy with its primary function as a

collector and distributor society fund has a strategic role to support the

implementation of national development in order to improve the equitable

distribution of national development and its results, economic growth and

national stability, the direction of increasing standard of living of many, such as

home is a primary requirement for most families. The fulfillment of these primary

needs, can not be met if there is no financing and customer protection against

third parties, therefore, required a financial institution to provide financial

assistance in the form of lending, especially in the Home Ownership Loan

(mortgage).

Method of approach in the writing of this thesis is empirical juridical, the

authors attempted to approach which is a method in which the law is conceived

as a norm , rule, principle or dogma , the problems examined in accordance with

the legal nature of the real force in society, while the sampling technique was

purposive sampling samplenya based on specific goals.

Third parties in this case does not fulfill its answer to the customers of the bank

by default. Breach of contract action by a third party to the detriment of the

customer concerned, including the customer in question did not get his rights

under the agreement and the customer in question fall within collectibilitas 5

(bad debts), for the legal protection for bank customers really need in addition

is also the right for customers to conduct customer complaints, as well as the

use of banking mediation forum for settlement of disputes in the Banking"

"Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perbankan, lembaga perbankan Indonesia memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan selaku lembaga penyalur dana, salah satu usaha bank meliputi pemberian kredit. Dalam membiayai proyek yang nilainya sangat besar, kredit dapat diberikan oleh suatu sindikasi yang terdiri dari berbagai kreditur, yang memiliki keuntungan tersendiri, baik bagi debitur maupun bagi kreditur, dan dapat melibatkan berbagai macam pihak, termasuk Pihak Asing. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan hukum terkait Kredit Sindikasi antara Bank Domestik dan Bank Asing dengan Pihak Asing. Selain itu, akan dibahas juga mengenai implikasi hukum dari penggunaan dua perjanjian kredit yang berbeda dalam satu sindikasi antara Bank Domestik dan Bank Asing Pihak Asing. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penggunaan Intercreditor Agreement merupakan suatu bentuk implikasi hukum dari digunakannya dua perjanjian kredit yang berbeda dalam satu sindikasi, dimana penggunaannya didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar Peraturan Bank Indonesia diperbaiki dengan menambahkan definisi dari Kredit Sindikasi itu sendiri, sehingga terdapat acuan yang jelas mengenai apa yang dimakud dengan Kredit Sindikasi yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

---

Financial institutions in general and banking institutions specifically has a major and strategic role in driving the economy of a state. As mentioned by Indonesia rsquo s Banking Law, banking institutions rsquo primary functions is to mobilize and to channel funds from the public, and as an institution which channel funds from the public, one of the operations of a commercial bank is to extend credits. In funding projects that has gigantic values, credits may be extended in the form of syndication which is formed by several creditors, which has its own merits, for both the debtors and creditors, and may involve any kind of counterparty, including Foreign Entities.

For that particular reason, this thesis, will discusses the laws in regards to syndicated loan done between domestic banks and foreign banks with foreign entities. In addition to that, this thesis will also adresses the legal implications of the use of two separated loan agreements in a single syndication between domestic banks and foreign banks with foreign entities. This thesis uses the juridical normative study method. The research method used is a literature researchwhich delivers a descriptive research typology.

This thesis concludes that the use of Intercreditor Agreement is the legal implications in regards to the use of two separated loan agreemenents in a single syndication, in which uses the Civil Code as its legal grounds. Thus, the author suggests that Bank Indonesia rsquo s Regulation is amended by adding the definition of Syndicated Loan itself, so it serves as a clear reference to what a Syndicated Loan means, which is derived from the Law itself."

"Penyaluran kredit fiktif merugikan pihak yang identitasnya dipakai sebagai debitur. Dengan menggunakan bentuk penelitian normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif oleh bank.Hasil dari penelitian ini adalah bank perlu melakukan analisis kredit dengan seksama terutama terhadap karakter calon debitur. Pihak yang dirugikan atas adanya penyaluran kredit fiktif dapat menyampaikan pengaduan ke bank maupun ke OJK. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan.

---

The extension of fictitious loan is detrimental to the party whose identities have been falsely used as debtor. By using normative method, the main objective of this research is to detect the application of prudent banking principles by bank and the provision of legal protection to the aggrieved parties of fictitious loan channeled by banks.The result of this research include the need of bank to conduct thorough and exhaustive credit analysis especially with regard to the characters of prospective debtors. The aggrieved parties who suffer detrimental effects from fictitious loan may submit complaint to bank or Financial Service Authority. If no consensus is achieved, he/she brings the dispute to the court."

"Pemeliharaan merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk mempertahankan kondisi fasilitas seperti pada saat awal dan dapat terus berproduksi sesuai dengan kapasitas aslinya. Pemeliharaan secara berkala dan kunjungan pemeriksaan ke semua menara menjadi bagian dari pendekatan pemeliharaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Pemeliharaan menara dan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) yang baik akan menjamin operasional BTS. Namun tetap saja, setiap kegiatan operasional dan pemeliharaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak akan pernah bisa lepas dari risiko yang mungkin terjadi. Manajemen risiko perlu dilakukan untuk mengidentifikasikan, mengukur, dan kemudian menyusun strategi penanganan risiko.Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup pelaksanaan pemeliharaan menara telekomunikasi pada PT X, dimana kegiatan pemeliharaan didefinisikan sebagai seluruh aktivitas yang dilakukan sejak site selesai dibangun. Item risiko akan dinilai berdasarkan survei lalu kemudian disusun mulai dari risiko yang termasuk kategori tinggi sampai dengan kategori rendah. Risiko yang termasuk dalam peringkat lima besar yang akan masuk dalam tahap analisis alokasi biaya dengan menggunakan OptQuest.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh usulan penanganan untuk setiap risiko dan memperoleh alokasi biaya yang optimal untuk lima risiko teratas. Hasil yang ingin didapatkan dari simulasi tersebut adalah optimasi alokasi biaya yang ada dengan beberapa asumsi dana yang tersedia untuk mengelola resiko.

---

Maintenance represents activity that company must do to get the facility condition as build and to get the facility original capacities. Periodical maintenance and control visit to all towers become the part of approach maintenance-focused that company done. Good maintenance of tower and Base Transceiver Station infrastructure can guarantee operational of BTS. But every process done by every companies can never be free from risks that may happen. Therefore a risk management need to be accomplished to identificate, measure and then prepare strategy to manage risks as base to build risk management intact.This research is done in telecommunications tower maintenance at PT X, where maintenance activities defined as all activity conducted since site have been developed. Risk item will be assessed by survey; then compiled the risk from high category up to low category. Risk which include in five biggest enter in phase analyze cost allocation by using OptQuest.The research`s objectives are to get response planning to each risk and do budget alocation analysis to mitigate the risks. The expected result from the simulation is optimation of budget allocation with several available budget assumptions to manage the risks."

"Dengan majunya perkembangan hukum dan liberalisasi sektor perbankan, pinjaman dapat dapat dilakukan dengan suatu mekasime kredit sindikasi yang dilatarbelakangi besarnya fasilitas yang diberikan. Dalam kredit sindikasi, bank-bank peserta dapat mengalihkan atau menjual partisipasinya. Mengenai hal tersebut, penelitian ini akan menjawab apakah alasan-alasan dan metode-metode dari pengalihan partisipasi dalan kredit sindikasi, dan apakah akibat hukumnya terhadap jaminan kebendaan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metodologi normatif yuridis. Pengalihan partisipasi dalam prakteknya merupakan cara until menjaga keberlangsungan ekonomi serta upaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pengalihan tersebut dapat berupa cessie, subrogation, novation, and sub-participation. Akibat hukum terhadap jaminan kebendaan diantaranya adalah terhapusnya perjanjian jaminan atau keharusan untuk pendaftaran ulang oleh agen jaminan ataupun bank peserta baru sebagai creditor.

---

With the rapid development of law and the liberalization of banking sector, loan can be achieved through syndicated loan mechanism due to the great size of facility granted. In syndicated loan, participating banks may assign or sell their participation. As such, this research will answer what are reasons and methods behind the assignment of participation of syndicated loan and what are its legal implications toward collaterals. To answer these questions, this research will use a juridical normative methodology. The assignment of loan participation in its practice is deemed by practitioner as way to to maintain economic sustainability as well as an effort to comply with prevailing regulations. Such assignment could be in a form of cessie, subrogation, novation, and sub-participation. The legal implications towards collaterals are, amongst other the termination of collateral agreement and the necessity for re-registration by security agent or new participating bank as creditor."

"Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh lebih dari satu kreditur yang bertujuan untuk memberi kredit pada suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam rangka pembiayaan terhadap suatu proyek. Namun, pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan kemunculan varian virus baru yaitu Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada perekonomian dunia, salah satunya Indonesia yang turut terdampak secara langsung dan tidak langsung mengenai stabilitas sistem keuangan dan kinerjanya, sehingga menyebabkan dinamika kredit perbankan menjadi macet. Permasalahan kredit sindikasi adalah permasalahan yang serius, hal ini karena kredit sindikasi merupakan kredit dalam skala dana yang besar dan terdiri dari beberapa bank. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai: (i) Tindakan yang dilakukan perbankan untuk memitigasi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19; dan (ii) Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelamatkan kredit sindikasi yang bermasalah. Penelitian ini merupkan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Tindakan yang dilakukan oleh Bank BNI untuk menanggulangi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19 dengan cara perbankan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan di Indonesia, salah satunya dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principal) sebelum menyetujui atau memberikan kredit pada debiturnya. Konsep prinsip kehati-hatian sejalan dengan penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi risiko kredit yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kemudian, Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah adalah dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Dalam restrukturisasi kredit yang dilakukan terbagi menjadi : (i) Penjadwalan Kembali (Reschduling), (ii) Persyaratan Kembali (Reconditioning); dan (iii) Penataan Kembali (Restructuring).

---

Syndicated loans are loans given by more than one creditor with the aim of providing credit to a company that requires credit in order to financing project. At the final year of 2019, the world shaken by new variant of virus known as Coronavirus Disease 2019 or COVID-19. COVID-19 has an impact on the world economy, one of them is Indonesia, which is directly and indirectly affected by the stability of the financial system and its performance, resulting in the dynamics of bank credit to become stuck. The problem of syndicated credit is a serious problem, because syndicated loans are loans on a large scale and consist of several banks and certain if there is congestion, the impact will be very large both for the banks themselves, and furthermore it will have a major impact on the community as customers. The issue in these thesis is regarding: (i) actions taken by banks to mitigate credit risk that occurs in the syndicated loan scheme during pandemic of COVID-19; and (ii) the attempt made by BNI Bank to save non-performing syndicated loans. The actions taken by BNI Bank to overcome credit risk that occurred in the syndicated loan scheme during the pandemic of COVID-19 by means of banking obligations to comply with the provisions stipulated by regulations in Indonesia, one of which is the application of the precautionary principle (Prudential Banking Principal), prior approving or giving credit to debtors. The precautionary principle concept is in line with issuance of POJK No. 11/POJK.03/2020 issued by Indonesian Government to address credit risk cause by the pandemic of COVID-19. In addition, BNI’s efforts to resolve non-performing loans are credit restructuring. Credit restructuring is an action made by bank to repair debtors who have the potential or undergo problem for fulfilling their obligation are following by lowering loan interest rates, extending time, reducing loaned interest arrears, adding credit facilities or converting loans into equity participation. The concept of credit restructuring is divided into: (i) Rescheduling; (ii) Reconditioning; (iii) Restructuring. "

"Setiap proyek adalah penting. Setiap proyek pasti mempunyai risiko. Oleh karena itu, kita perlu mengelola risiko proyek dengan baik. Manajemen risiko telah menjadi bagian utama dari sebuah manajemen proyek. Dalam setiap aktivitas proyek terdapat beberapa risiko yang mempunyai probabilitas dan dampak yang berbeda-beda terhadap pencapaian tujuan proyek. Tim proyek diharapkan dapat mengidentifikasi risiko secara teliti pada setiap aktivitas proyek tersebut.Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko proyek adalah dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS). Melalui metode ini kita akan mengetahui risikorisiko yang terdapat pada setiap aktivitas proyek. Kemudian risiko yang teridentifikasi ini perlu diurutkan berdasarkan prioritas penanganan yang diperoleh dari matriks probabilitas - dampak risiko.Pada umumnya, aktivitas dalam proyek mempunyai urutan pengerjaan yang menghubungkan suatu aktivtas dengan aktivitas lainnya, demikian halnya dengan risiko suatu aktivitas dalam proyek juga mungkin mempunyai keterkaitan dengan risiko pada aktivitas yang lain. Adanya keterkaitan ini memungkinkan sebuah tindakan penanganan risiko dapat sekaligus menangani beberapa risiko atau mempengaruhi risiko yang lain, sebaliknya sebuah risiko memungkinkan untuk ditangani dengan oleh berbagai tindakan penanganan risiko. Oleh karena itu, untuk memperoleh tindakan penanganan risiko yang efektif maka perlu dicari sumber risiko serta hubungan antar risiko melalui analisis keterkaitan risiko atau menggunakan diagram keterkaitan risiko.Pada akhirnya, melalui analisis jalur kritis proyek serta pendekatan House of Quality (HOQ) dimana risiko merepresentasikan kebutuhan pelanggan dan tindakan penanganan risiko merepresentasikan tanggapan teknis maka akan diperoleh total bobot dari setiap alternatif tindakan penanganan yang akan menentukan prioritas tindakan penanganan yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil analisis jalur kritis proyek serta pendekatan HOQ ini maka diperoleh 11 tindakan penanganan utama yang diurutkan berdasarkan prioritas untuk dipilih dan dilakukan.

---

Every single project is important. Every project has their own risks. That is why we have to manage project risk with great concern. Risk management has become a central part of project management. In every project activity we will find number of risks, each with different probabilities and severity levels prior to the achievement of the project?s goal. Project team is expected to be able to identify carefully and thoroughly every project activity.

One of the methods applicable in identifying project risk is by identifying and grouping project risks using Work Breakdown Structure (WBS). By using this method we can identify existing risks in every single project activity. The identified risks then will be needed to be ranked based on treatment priority list from the probability - severity matrix.

In general, every activity in a project lines in a sequence. This sequence places every activity in a relation with another activity. The condition of interrelated activities in the project leads the research to the possibility of the interrelating risks within different activities. This interrelationship might allow a risk treatment activity to deal with the treatment of more than one existing risks in the project. In contrast, a single risk might be treated by several risk action activities. In order to find the most effective treatment activities to apply to the project risks, the source of the risks along with the risks? interrelationship will need to be defined by using risk interrelationship analysis or risks - risk treatment activity alternatives interrelationship diagram.

Finally we can get a total weight of every treatment activity alternatives from the analysis of the project?s critical path combined with House of Quality (HOQ) approach where the risk represents customer?s needs and risk treatment activities represents technical response. The result will be a priority list that can be used to decide which treatment activities to be realized. Based on the project critical path analysis and the HOQ approach, this research came to the finding of 11 major treatment activities sorted by the priority to be chosen and taken."