Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dipandang melalui teori tahap perkembangan politik dari A.F.K. Organski, sehubungan dengan kepentingan Indonesia bergabung dalam perdagangan Internasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan teoritis. Hasil penelitian menyarankan bahwa penegakan hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta perlu untuk lebih mendekati sifat masyarakat Indonesia dan disesuaikan dengan tujuan pemerintah dalam tahap perkembangan politik di mana Indonesia berada saat ini, selain kerjasama aparat penegak hukum Hak Cipta dalam memasyarakatkan konsep Hak Cipta dan menegakkan hukum perlu untuk lebih ditingkatkan.

---

The focus of this study is on the implementation of law enforcement of the Law No. 19 Year 2002 regarding Copyrights viewed from Political Development Stages Theory by A.F.K. Organski, related to Indonesia?s requirements on joining the international trade. This study is a normative study with theoretical approach.

The results of this study suggest for the law enforcement of Law No. 19 Year 2002 regarding Copyrights to be more representable to the nature of Indonesian society and amending to the purpose of the government in the political stage of which Indonesian is in at the moment, also to enhance the cooperation of the Copyrights law enforcers in socializing the concept of Copyrights and law enforcing."

"Tesis ini membahas mengenai analisis pengaturan hak cipta terhadap aransemen musik menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UUHC 2002) sudah diatur mengenai karya musik atau lagu. Namun hanya sebatas pemberian definisi atas karya musik atau lagu tersebut. Aransemen musik sendiri tidak diatur dalam batang tubuh UUHC 2002. Aransemen musik diatur dalam Penjelasan Resmi Pasal 12 butir (1) huruf d UUHC 2002 yang menyebutkan bahwa aransemen musik merupakan satu kesatuan yang utuh dengan karya musik atau lagu. Padahal karya musik atau lagu merupakan Ciptaan si Pencipta. Sehingga perlindungan yang diberikan adalah hak cipta. Arasemen musik sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari karya musik yang dilakukan pada proses perekaman. Oleh sebab itu, aransemen musik merupakan bagian dari karya rekaman. Karya rekaman sendiri dilakukan oleh Pelaku (artis, musisi, dan perusahaan rekaman), maka perlindungan yang diberikan adalah hak reproduksi dan performing rights. Dari sini tampak kesalahan konsepsi pengaturan karya musik dalam UUHC 2002 dan kerancuan dalam Penjelasan Resmi Pasal 12 butir (1) huruf d UUHC 2002. Penelitian ini juga menyarankan perlunya revisi UUHC 2002, khususnya untuk bagian karya musik dan revisi pada bagian Penjelasan Resmi Pasal12 butir (1) hurufd UUHC 2002.

---

This thesis discusses the analysis of copyright regulation over musical arrangement prevailing The Law No. 19 Year of 2002 concerning Copyright. This research is doctrinal research. This research indicates that under the Law No. 19 year of 2002 on Copyright (UUCH 2002) regulates musical works or song. However merely on the definition of the musical works or song itself Musical arrangement itself is not regulated in the corpus of UUHC 2002. Musical arrangement is regulated in the Official Elucidation of Article 12 point (1) (d) UUHC 2002 stated that the musical arrangement is a unified whole with the musical works or song. However musical works is created by the Author. Thus, the protection granted to musical works is copyright. Musical arrangement is the enhancement of musical works that is created in the recording process. Therefore, musical arrangement is part of recording works. Recording works itself is performed by the Performers (artist, musician, and recording label), therefore, the protection for musical arrangement is reproduction rights and performing rights. This research suggests to revise the UUHC 2002, especially the part of musical works and revised section on the Official Elucidation of Article 12 par.1 (d) UUHC 2002."

"Hyperlink merupakan salah satu fitur utama dari teknologi world wide web.Terhubungnya satu website dengan website lainnya memudahkan pengguna internet untuk menemukan berbagai informasi yang diinginkan. Disamping kegunaannya yang besar, hyperlink dapat memicu implikasi hukum dalam kondisi-kondisi tertentu, khususnya dalam ranah hukum hak cipta. Di berbagai negara seperti negara - negara Eropa dan Amerika Serikat, tipe - tipe dari hyperlink seperti deeplinking, framing dan inlining menjadi objek dari sengketa - sengketa hak cipta. Pemilik website yang menjadi target dari hyperlink menggugat pihak-pihak yang membuat atau menyediakan hyperlink tersebut dengan basis pelanggaran hak cipta. Mereka berpendapat bahwa tindakan pembuatan atau penyediaan hyperlink merupakan bentuk dari tindakan memperbanyak ataupun mengumumkan konten milik mereka. Di sisi lain, Internet Service Provider seperti penyedian jasa hosting ataupun search engine juga juga tidak luput dari gugatan pemegang hak cipta karena dinilai turut menyebarkan ciptaan milik mereka yang sebelumnya disebarkan oleh orang tanpa izin, oleh karena itu ISP secara tidak langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain. Skripsi ini mencoba menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan hyperlink yang terjadi diberbagai negara berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

Hyperlink is known to be one of main features of World Wide Web. The way that all website on internet linking each other with hyperlink makes users so easy to find informations that they want because they can move from one to another website without the needs to remembering its URL Address. Despite their clear utility, hyperlinks can raise legal liability issues in certain circumstances especially copyright area. In many countries, like European Country and US, the types of hyperlink like deeplinking, framing and inlining have been subject of copyright litigation because the owner of linked site sued the provider or creator those hyperlink based on copyright infringement. They argue that the act of providing or creating those hypelinks constitute the act of reproduction or dissemination their copyrighted content without autorization. In the other hand,Internet Service Provider like the one who providing web hosting service and search engine also been sued by copyright owner because they argue that the ISP have contribution to find or locate their copyrighted work that have been disseminated without their authorization by others, so they have secondary liability from copyright infringement that done by the others. This thesis try to discuss those many hyperlinking case that happened in foreign country based on Law No.19 Year 2002 Concerning Copyright."

"Penulisan ini membahas sistem di masyarakat dalam mengalihkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan sistem jual putus. Pencipta merupakan pihak yang mengalihkan hak atas suatu ciptaan biasanya merasa dirugikan karena pengalihan tersebut menghilangkan hak ekonomi pencipta untuk selamanya kepada pihak lain, seringkali pihak lain tersebut adalah seorang produser. Timbul pro kontra di masyarakat terkait permasalahan ini. Melihat permasalahan yang terjadi, untuk lebih melindungi hak ekonomi pencipta, diadakan suatu perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No 19 Tahun 2002 kemudian dicabut oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2014 dimana pada akhirnya praktek jual putus menjadi dilarang.

---

This study is focusing on the system in community for assigning the economic right of work with Sold Flat or Flat Payment system. The author who assigns the right of his/her work often feels disadvantaged because the assignment makes the author lost his/her right for good and become producer’s. There’s pro and cons about this. Because of the issues, then to protect the economic right of the author, Law Number 19 Year 2002 regarding copyright has been revised with Law Number 28 Year 2014 which saying that the Flat Payment of Sold Flat system is becoming illegal."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, yaitu perlindungan hukum bagi Simbol Keagamaan dan penggunaannya untuk tujuan komersial berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pro dan kontra dari studi kasus penggunaan simbol keagamaan dalam suatu ciptaan yang disajikan di dalam penulisan ini menjadi wacana yang menarik untuk dibahas dan dianalisa dari perspektif hukum ekonomi, mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia. Dengan menggunakan simbol keagamaan, maka sebuah karya cipta akan semakin menarik dan berdaya jual, sehingga menambah nilai komersial suatu Ciptaan, dan diharapkan dapat mendatangkan manfaat ekonomi melalui perlindungan hukum di bidang Hak Cipta atas ciptaannya. Namun hal menjadi penting adalah perlu untuk diperhatikan tentang pembatasan tentang Hak Cipta, dalam kaitan dengan penggunaan simbol keagamaan karena penggunaannya yang tidak pantas dapat menimbulkan atau menyinggung rasa keagamaan umat beragama tertentu. Oleh karena itu di dalam Tesis ini juga akan dibahas tentang studi kasus penggunaan simbol keagamaan dalam suatu karya cipta yang terjadi di Indonesia.

---

This thesis discusses the legal protection in the field of copyright, namely the legal protection for Religious Symbols and their use for commercial purposes under the law No. 19 year 2002 about Copyrights. Pros and cons of the case studies the use of religious symbols in a creation that is presented in writing this into an interesting discourse to be discussed and analyzed from the perspective of economic law, given that one purpose of law is to give happiness to human being.

By using religious symbols, then a copyrighted work will become more attractive and empowered to sell, thereby increasing the commercial value of a work, and is expected to bring economic benefits through legal protection in the field of Copyrights on Creation. But it is important to consider about the restrictions on Copyright, in relation to the use of religious symbols because their use can lead to inappropriate or offensive taste of certain religious faiths. Therefore in this thesis will also be discussed on a case study the use of religious symbols in a copyrighted work that occurred in Indonesia."

"Perkembangan dari dunia program komputer mengalami perkembangan yang sangat cepat sejak program komputer pertama kali dikembangkan. Perkembangan dunia program komputer telah menampilkan fenomena dalam hal pengembangan, pendistribusian dan penyalinan program komputer. Melihat fenomena yang ada sangatlah beralasan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap program komputer, karena program komputer merupakan basil karya intelektual seorang programmer atau pencipta yang memiliki hak atas manfaat ekonomi atau hak atas nilai ekonomi dari karya ciptanya tersebut. Hak cipta sebagai salah sate cabang dari Hak atas Kekayaan Intelektual, sering disebut sebagai instrumen perlindungan hukum yang paling tepat atas keberadaan suatu program komputer. Pendapat ini tidak serta merta benar karena meskipun program komputer dapat dikategorikan sebagai literary work yang termasuk dalam perlindungan hak cipta, namun program komputer mempunyai karekteristik yang berbeda dari karya-karya cipta lainnya yang dapat dinikmati ekspresi penciptanya. Dalam menggunaaan program komputer, pengguna mendapatkan dan menggunaaan fungsi dari program tersebut, bukan menikmati ekspresi dari seorang programmer karena yang dapat menikmati ekspresi dan seorang programmer itu tidak lain hanyalah si programmer itu sendiri, karena hanya ia seorang yang mengetahui dan memiliki source kode atas program komputer yang dibuatnya. Undang-Undang No. 19 Tabun 2002 tentang Hak Cipta melindungi source code yang membentuk perintahperintah yang kemudian disebut sebagai literary works, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk' mencapai basil khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak melindungi fungsi atas program komputer, karena hak cipta-tidak memberikan pemegang hak cipta atas program komputer hak monopoli terhadap bagaimana program komputer tersebut bekerja, namun memberikan hak bagi pemegang hak cipta atas program komputer untulc melarang pihak lain yang meniru, menjiplak ekspresi dari instruksi atas program yang dapat diaplikasikan dalam perangkat komputer. Ukuran kuantitatif harts dapat diterapkan dalam menentukan adanya pelanggaran hak cipta, karena jika dikaitkan dengan program komputer dimana yang dilindungi adalah berupa source code-nya maka akan lebih memberikan kepastian hukum pada para pencipta program komputer atau para programer. Perlindungan yang diberikan Undang-Undang No. 19 Tabun 2002 tentang Hak Cipta terhadap program komputer apabila memiliki kesamaan source code hanya bersifat kualitatif, hal ini sangat disayangkan mengingat dapat saja suatu program komputer hanya memiliki sebagian kesamaan source code dengan program komputer lain atau bahkan tidak ada kesamaan source code sama sekali namun dapat dikategorikan melanggar Hak Cipta. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan tersebut."

"Skripsi ini membahas mengenai kemungkinan perlindungan Surakarta batik motif yang termasuk ke dalam salah satu jenis folklore berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu, dibahas pula mengenai pemanfaatan motif batik Surakarta secara ekonomis oleh orang nonSurakarta yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Pembahasan perihal pemanfaatan motif batik Surakarta ini ditinjau dari ketentuan Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Semua pembahasan ini dikaitkan pula dengan tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Surakarta atas lebih dari seratus motif batik tradisional Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan motif batik Surakarta melalui UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah kurang dimungkinkan. Dalam hal pemanfaatannya, motif batik Surakarta dapat turut dimanfaatkan secara ekonomis oleh orang nonSurakarta, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun warga negara asing. Namun, pemanfaatan oleh warga negara asing memerlukan izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar perlindungan motif batik Surakarta yang merupakan salah satu jenis folklore dilakukan melalui suatu peraturan tersendiri (sui generis) yang terpisah dari ketentuan hukum hak cipta. Selain itu, peraturan yang terpisah tersebut juga harus dapat menjamin dan melindungi hak-hak ekonomi masyarakat lokal.

---

This thesis discusses about possibility of Surakarta batik motif protection as one of type folklore base on Law No. 19 Year 2002 on Copyright. Besides, in this thesis is worked through too about the utilization of Surakarta batik motif economically by nonSurakarta?s person who gets Indonesian civics and also one gets strange civics. Study about this utilization matter of Surakarta batik motif is sighted of article 10 of Law No. 19 Year 2002 on Copyright. All this study is also concerned with registration action that had been done by Local Government of Surakarta toward more than a hundred Surakarta traditional batik motifs. This research is a juridical normative by qualitative analysis method.

The results of this study are the protection of Surakarta batik motif with Law No. 19 Year 2002 on Copyright is insufficiently been enabled. In term its exploit, Surakarta batik motif can terminological to utilize economically by nonSurakarta?s person that gets Indonesian civics and also strange citizen. But, exploit by strange citizen require beforehand permit of state as holding as copyright.

The results of this study suggest that the protection of Surakarta batik motif as one of type folklore should be done with another regulation one (sui generis) that separates from copyright law rule. Besides, the regulation that separately shall also gets to secure and protect economic rights of local society."

"ABSTRAKIndonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai warisan budaya yang beragam.Warisan budaya tersebut merupakan kekayaan tidak berwujud bagi Indonesiakarena sifatnya yang tradisional dan turun temurun. Salah satu warisan budayaIndonesia adalah batik motif parang rusak. Pemeliharaan dan pelestarianpengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional atau folklor Indonesiasaat ini diatur di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yangmenjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu,kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dan Di dalamPasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwauntuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orangyang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dariinstansi yang terkait dalam masalah tersebut. Perlindungan folklor yang dimaksuddalam tulisan ini adalah pengumuman atau perbanyakan Ciptaan folklor olehorang yang bukan Warga Negara Indonesia. Hal ini untuk mencegah pemanfaatanoleh pihak asing tanpa izin dari instansi yang terkait dalam masalah ini. Dengandiakuinya batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tanggal 2Oktober 1999, Pemerintah Indonesia harus mengantisipasi bagaimana apabila adapihak lain (asing) yang akan melakukan pengumuman ataupun perbanyakan daribatik motif parang rusak untuk kepentingan komersial mereka sendiri. Tulisan inimembahas perlindungan Hak Cipta batik motif parang rusak menurut UndangundangNomor 19 Tahun 2002, upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintahRepublik Indonesia dalam rangka melindungi folklor terutama Batik Motif ParangRusak dan Efektifitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Ciptadalam memberikan perlindungan atas Batik Motif Parang Rusak. Untukmenjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian normatif terhadap UndangundangNomor 19 Tahun 2002. Selain itu sebagai pelengkap juga dilakukanwawancara dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengolahandata dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukandengan menggunakan metode deduktif.

---

ABSTRACTIndonesia is known as a country that has a diverse cultural heritage. The culturalheritage is intangible property for Indonesia because it is traditional andhereditary. One of the cultural heritage of Indonesia is batik motif parang rusak.The maintenance and preservation of traditional knowledge and traditionalcultural expressions or folklore in Indonesia is regulated in Article 10 paragraph(2) of Act Number 19 of 2002, The State holds the Copyright on folklore and folkculture results that belong together, like the story, saga, fable, legend, chronicle,songs, crafts, choreography, dance, calligraphy and other works of art and inArticle 10 paragraph (3) of Act Number 19 of 2002 states that in order to publishor reproduce the works referred to in paragraph (2) , people who are notIndonesian citizens must first obtain permission from the institution related to theproblem. The protection of folklore are referred to in this paper is the creationfolklore announcement or multiplication by non Indonesian citizen. This is toprevent the use by a foreign party without the permission of the institution relatedto this issue. With the recognition of batik as an Intangible Cultural Heritage ofHumanity on October 2, 1999 , the Indonesian government must anticipate what ifthere is another party (foreign) who will do the announcements or reproduction ofdefective parang motif for their own commercial interests. This paper discussesprotection parang motif Copyright damaged by Act Number 19 of 2002, the lawattempts to do the Indonesian government in order to protect folklore especiallyBatik Motif Parang Rusak and Effectiveness of Act Number 19 of 2002 onCopyright in giving protection of Batik Motif Parang Rusak. To answer theseproblems carried normative study of the Law Number 19 of 2002. In addition tocomplement the interviews were conducted by the Directorate IntellectualProperty Right. Data processing is done qualitatively, while the deduction is doneby using the deductive method."