Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini, banyak kota yang sedang mengalami urbanisasi yang pesat. Fenomena ini terutama banyak terjadi di daerah pinggiran kota-kota besar dan dapat dikategorikan sebagai urban sprawl seperti yang telah terjadi di Depok, Indonesia. Akibat fenomena ini, banyak lahan dan danau yang semula berperan sebagai kawasan resapan air diubah dan direklamasi sehingga beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Fenomena ini kemudian menimbulkan masalah dan tantangan ekologis baik terhadap Depok maupun kota utamanya, Jakarta yang terutama terjadi terhadap tata air perkotaan. Masalah tata air perkotaan sendiri tidak dapat ditangani secara terpisah berdasarkan lokasinya di daerah tertentu, hal ini perlu ditangani secara keseluruhan dari daerah aliran sungai (DAS) dari hulu ke hilir. Tesis ini bertujuan untuk menunjukan kerusakan ekologis pada sistem tata air yang disebabkan oleh konversi lahan akibat perluasan perkotaan di Depok. Tesis ini akan lebih jauh menyoroti penurunan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) di Depok yang jumlahnya terus menurun dari tahun ketahun, yang dimana RTH juga berfungsi sebagai daerah resapan air. Karena adanya masalah alih fungsi lahan, hal ini menghambat target Depok untuk mencapai 30% RTH berdasarkan regulasi yang ada.

---

Many cities are going through a massive urbanization. However, the many cases of urbanization happen in the fringes of the main cities and can be classified as an urban sprawl which one of the examples is in Depok, Indonesia. Due to this phenomenon, many lands and lakes that initially have the role of water recharge area are converted and reclaimed into a built-up area. This phenomenon then generates ecological issues and challenges to both the sprawl, Depok, and the main city, Jakarta, especially on the urban water system. The problem of the urban water system itself cannot be treated separately based on its location in particular districts. It needs to be addressed as a whole flow from the upstream to the downstream. This thesis aims to address the ecological damages in the water system caused by land conversion due to urban sprawling of Depok. This thesis further highlights the declining amount of urban open space (RTH) in Depok that acts as a water recharge area over the subsequent year due to land conversion and hindering its goal of reaching 30% urban open space (RTH) regulation.

"

"Bank Exim (Bank Mandiri) adalah salah satu bank yang direkapitalisir oleh BPPN, atas hutang bermasalahnya penagihannya dialihkan ke BPPN dan salah satunya adalah hutang PT X. Selaku perusahaan yang bergerak dalam sektor real estat namun sekaligus melakukan restrukturisasi hutang, PT X wajib mengimplementasikan pengakuan pendapatan dan biaya aktivitas real estat seperti yang diatur dalam PSAK 44 dan pengakuan laba penghapusan hutang seperti yang diatur dalam PSAK 54.Penelitian ini mencakup dan berfokus pada penerapan PSAK 44 tentang aktivitas pengembangan real estat dan PSAK 54 tentang restrukturisasi hutang piutang bermasalah, dikaitkan dengan peraturan perpajakan yang relevan atas restrukturisasi hutang perusahaan yang bergerak dalam industri real estat, termasuk didalamnya upaya gugatan pajak oleh PT X terhadap alokasi pengakuan penghasilan berupa keuntungan pembebasan hutang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan merupakan studi kasus pada PT X.Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa atas penerapan PSAK 44 dan PSAK 54, perusahaan tidak mengimplementasikannya secara menyeluruh karena diketahui bahwa atas biaya bunga pinjaman dalam masa kontruksi yang seyogyanya dikapitalisir namun oleh perusahaan dibebankan langsung pada pengadilan sehingga pada saat pengakuan laba penghapusan pajak, perusahaan tinggal melakukan set off atas akun biaya bunga yang masih harus dibayar. Metode ini jelas bertentangan prinsip akuntansi matching cost against revenue karena biaya yang seharusnya digolongkan sebagai product cost tersebut dibebankan tidak dalam periode yang sama dengan pengakuan penghasilan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan undervalue pada laba dan overvalue pada biaya.Sehubungan dengan diakuinya keuntungan restrukturisasi hutang, terjadi sengketa pajak antara pihak fiskus dengan perusahaan. Pihak fiskus menetapkan dasar alokasi pengakuan laba penghapusan hutang didasarkan pada kontrak perjanjian antara PT X dan BPPN. Namun kontrak ini pun setelah diperhitungkan kembali perhitungannya, terjadi kesalahan perhitungan karena kas yang seharusnya dikeluarkan untuk melunasi hutang ternyata lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. PT X mempermasalahkan mengenai pengakuan adanya penghasilan atas penghapusan bunga tahun 1998, 1999, di mana berlaku ketetapan final serta saldo bunga pinjaman tahun 2000 yang tidak pemah dibukukan oleh PT X.Keuntungan restrukturisasi diperoleh pada tahun 2001, selama ini PT X telah mengakui dan membebankan bunga pinjaman tersebut sehingga tidaklah relevan jika dikaitkan dengan adanya pengakuan pajak final tahun 1998 dan 1999 karena menyangkut objek pajak dan tahun pajak yang berbeda. Atas perbedaan pencatatan antara BPPN dan PT X, memang seharusnya keduanya mencatat dengan jumlah yang sarna. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/199, menyatakan bahwa kreditur harms mencatat jumlah yang sarna dengan debiturnya. Namun hal ini bisa saja dijadikan loopholes sehingga jumlah pajak terutang lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Dan Putman pengadilan pajak atas sengketa, diketahui bahwa sampai saat dibuatnya keputusan, majelis hakim pengadilan pajak belum memperoleh angka yang sesungguhnya benar mengenai jumlah alokasi penghapusan hutang. Dalam memutuskan suatu sengketa pajak, majelis hakim harus bertindak independen dan tidak menerima campur tangan dari pihak manapun. Dasar pertimbangan peradilan pajak dalam memutus sengketa dalam pemeriksaan sengketa adalah pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding/gugatan, kelengkapan dokurnen-dokumen dan bukti-bukti pendukung, yuriprudensi.Setelah dilakukan perhitungan terhadap rasio-rasio keuangan PT X maka terlihat kinerja perusahaan mulai mengalami perbaikan karena setelah restrukturisasi tidak lagi terbebani hutang yang besar dan kewajiban pembayaran bunga. Dengan demikian terlihat bahwa restrukturisasi hutang berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan."

"Dengan semakin majunya ilmu dan teknologi di dunia di segala aspek kehidupan turut memberikan konsekuensi semakin majunya ilmu kedokteran yang ada di dunia. limu Kedokteran Forensik adalah salah satu dari ilmu kedokteran tersebut. Adapun Ilmu Kedokteran Forensik terdefinisikan sebagai salah satu cabang spesialistik dari ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran dan bermanfaat untuk membantu penegakkan hukum dan masalah-masalah hukum. Pada mulanya ilmu kedokteran forensik hanya diperuntukkan bagi kepentingan peradilan, namun perkembangan jaman mengakibatkan pemanfaatannya juga di bidang-bidang yang bukan peradilan.Pada masyarakat kita, pemanfaatan ilmu kedokteran forensik Iebih banyak dikenal dalam pelayanan pembuatan visum et repertum yakni melalui pemeriksaan mayat atau bedah mayat. Meskipun sebenarnya masih banyak pelayanan yang bisa diberikan dari ilmu kedokteran forensik, seperti pemeriksaan korban perkosaan, pencabulan, paternitas dan lain sebagainya, namun sepertinya hal tersebut masih belum "familiar" atau karena memang belum dikenal. Jika boleh dikatakan saat ini masyarakat Iebih cenderung memberikan istilah dari ilmu kedokteran forensik adalah lama halnya dengan "ilmu bedah mayat" dan dokter forensik adalah "dokter mayat" atau "dokter bedah mayat", atau istilah-istilah semakna lainnya.Di Indonesia, sejak abad 19 pemanfaatan kedokteran forensik sudah dilakukan oleh dokter Belanda untuk kepentingan peradilan dan Iebih banyak dikenal berkaitan dengan bedah mayat atau pelayanan otopsinya saja. Sedangkan pemanfaatan pembuatan visum untuk orang hidup nampaknya belum lama dikenal oleh masyarakat atau konsumen pemintanya (penyidik).Dengan semakin majunya negara, akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya kompleksitas pada setiap bidang kehidupan. Di negara berkembang kompleksitas ini mengakibatkan persaingan yang masingmasing berusaha untuk dapat mempertahankan kehidupannya, sehingga akhirnya mengakibatkan meningkatnya angka kriminaiitas. Sebagai gambaran maka jumlah kasus kejahatan di Indonesia terhadap tubuh dan jiwa manusia berfluktuasi sekitar 10.000 per tahunnya."

"Penelitian ini akan mengkaji pemberlakuan pidana mati ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, dimana di Indoensia pidana mati masih diberlakuakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang lain serta RUU KUHP yang memuat pidana mati. Pada sisi lain Indoensia pun telah merativikasi peraturan internasional yang menerapkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan telah memberlakuakan UU No 39 tahun I999 juga termuat dalam Pasal 28 A sampai dengan 283 Amandemen UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, Hal ini pun terjadi perbagai pendapat balk yang pro maupun yang kontra terhadap pemberlakuan pidana mati itu sendiri.Dengan demikian Masalah yang akan dibahas adalah : - Apakah double sanction yang dialami terpidana coati melanggar Hak Asasi Manusia dan - Apakah telah terjadi pergeseran dari sistem hukum pidana di Indonesia mengenai pidana mati menurut RUU KUHPidana Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan.Berdasarkan studi pustaka, akan digambarkan perkembangan Konsep HAM dalam perlindungan terhadap terpidana mati dalam hukum positif nasional dan hukum positif internasional. Penelitian ini menggunakan teori tentang Hak asasi Manusia, teori Tujuan Hukum ( teori Keadilan dan teori Utilistis atau teori Kemanfaatan ) dan Teori Pembebasan. Teori Ham digunakan untuk melihat lebih mendalam dari sisi HAM terpidana sementara Teori tujuan Hukum digunakan peneliti untuk melihat tujuan dari pemedinaan terhadap pidana mati sementara teori pemidanaan bertujuan "pembebasan". Pembebasan yang dimaksud adalah bukan dalam pengertian fisik. Tapi dalam keterbatasan ruang gerak terpidana, terpidana dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan tujuan bukan saja untuk melepaskan cara dan gaya hidup yang lama, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk membebaskan kesalahan terpidana dan keluarga dari kesalahan yang telah dilakukan dengan mengacu pada Pancasila.Penelitian yang telah dilakukan ini memaparkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terpidana dalam menjalani hukuman mati dimana terpidana dalam menunggu pelaksanaan eksekusi mati dipenjara maka telah terjadi dua kali hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman mati. Dengan adanya perubahan dalam RUU KUHP yang memuat pidana mati dengan ancaman hukuman secara alternatif maka telah terjadi pergeseran hukum sebagai wacana dalam pemberlakuan pidana mati di Indonesia

---

The research means to find out the implementation of Death Penalty from Human Rights Perspective while in Indonesia still uses Law Crimes and the designing of Law Crimes which concern with Death Penalty. On the other hand Indonesia has ratified International laws which implemented the protection of Human Rights to the implementation of Laws Number 39 1999, in the Principles 28 until 28 J. Constitution 1945 and Pancasila as the basic principles of Indonesian. Therefore, there is pro and contra for the implementation of death penalty. The problems of the research is to find out whether double sanction can be categorized as human rights violations for the prisoner and to find out whether there is changing in law crimes system.The research uses qualitative method which emphasizes primary data by in depth interview and secondary data by library research. The theories that implemented in the research are human rights theories, the aims of Law theories, and freedom theories. Human rights theories are used to see prisoners from human rights perspectives in depth.The Purpose Law theories is used to see the penal of death penalty while the penal theories means to give freedom, The freedom doesn't mean for only physically but also spiritually and mentally.The research describes that there is human rights violation for the prisoners during death penalty process. Dual sanctions become the problem for the prisoners. The improvement in the designing of Criminal Code with alternative punishment seems bring the changing in the implementation of death penalty in Indonesia."

"Adanya kritik-kritik yang mengemukakan kurangnya pemahaman rakyat Indonesia mengenai berpikir kritis, menimbulkan pertanyaan apakah budaya yang berkembang di Indonesia tidak memberi dukungan terhadap pertumbuhan kemampuan berpikir kritis rakyatnya. Serpell dan Boykin (1994) mengatakan bahwa latar belakang kebudayaan seseorang berpengaruh terhadap perkembangan kognisinya. Namun, perlu diingat bahwa Indonesia sendiri memiliki ratusan budaya yang berbeda-beda yang pastinya juga menghasilkan orang-orang dengan pola pikir yang berbeda-beda pula. Dalam penelitian ini topik yang di sorot adalah berpikir kritis dalam kebudayaan Minangkabau, ditinjau dari pandangan pemuka adatnya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan, apakah kebudayaan Minangkabau memfasilitasi ataukah justru menghalangi warganya untuk berpikir secara kritis. Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran mengenai bagaimana kebudayaan Minangkabau mendefinisikan konsep berpikir kritis, ciri-ciri apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemikir kritis, strategi-strategi apa yang perlu dikembangkan dalam rangka mendidik rakyat Indonesia agar menjadi lebih kritis dan contoh-contoh apa dalam kebudayaan Minangkabau yang dapat membuktikan bahwa kebudayaan tersebut memberikan dukungan bagi warganya untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis. Data-data yang di dapat dalam penelitian ini diperoleh melalu kuesioner yang disebarkan secara bertahap sesuai dengan prinsip teknik Delphi dan wawancara langsung dengan beberapa nara sumber guna menggali lebih dalam pendapat-pendapat mereka mengenai topik penelitian. Secara umum para nara sumber dalam penelitian ini setuju bahwa kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompleks di zaman globalisasi ini. Mereka mendefinisikan berpikir kritis sebagai suatu pemikiran yang tidak menerima begitu saja setiap pandangan, gagasan, situasi dan kondisi yang sudah ada, termasuk gagasan atau pandangan yang dilontarkan oleh pemimpin, melainkan suatu pemikiran yang menggunakan rasio, logika dan kemampuan analisa yang dilakukan dengan hatihati. Menurut mereka orang-orang yang berpikir kritis adalah orang-orang yang berani mengemukakan pendapat mereka, berwawasan luas dan senantiasa melakukan analisa dan pemikiran yang berhati-hati sebelum mengambil suatu tindakan. Budaya Minangkabau sendiri ternyata cukup memberikan kesempatan pada warganya untuk berpikir kritis dengan dijalankannya sistem demokratis dan egaliter di mana tiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa ragu-ragu kepada siapapun. Dalam pembicaraan mengenai strategi pengajaran berpikir kritis yang mereka usulkan mereka menekankan pentingnya memupuk keberanian seseorang dalam memberikan pendapat dan perlunya dibudayakan kebiasaan berdiskusi baik dalam lingkungan sekolah ataupun luar sekolah. Corak khusus yang diberikan kebudayaan Minangkabau terhadap topik berpikir kritis ini adalah penambahan kriteria adat dan agama dalam konsep berpikir kritis. Dengan perkataan lain, di kebudayaan Minangkabau, dalam memutuskan benar atau tidaknya suatu pemikiran selalu yang digunakan sebagai ukuran adalah ajaran-ajaran adat dan ajaran agama Islam. Dengan begitu kegiatan berpikir kritis haruslah sesuai dengan ajaran agama Islam dan aturan-aturan adat yang berlaku di Minangkabau. Sebagai saran penelitian ini mengusulkan agar diadakan penelitian lebih lanjut dalam topik yang sama, dengan menambahkan variasi-variasi lain yang belum terdapat dalam penelitian ini seperti misalnya melibatkan orang-orang dari profesi lain atau melakukan studi perbandingan antara warga Minangkabau yang sudah lama merantau di daerah lain dengan warga Minangkabau yang masih tinggal di daerah aslinya. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai topik' berpikir kritis di kebudayaan Minangkabau dan bagaimana seseorang mempertahankan atau menggantikan unsur-unsur budaya yang ia miliki demi kemajuan dan perkembangan kemampuan berpikir kritisnya."