Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum yang mengatur mengenai kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan dan sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses pembuatan Resolusi Dewan Keamanan yang Resolusi yang dihasilkan. Kemudian pembahasan praktek yang telah terjadi mengenai pemberian sanksi oleh Dewan Keamanan terhadap Negara yang melanggar Resolusinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan teori-teori yang mendukung bahwa Resolusi Dewan Keamanan mengikat secara hukum kepada anggota-anggota PBB. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan haruslah dikenakan  sanksi  sesuai dengan pasal 34, 39, 41, dan 42 Piagam PBB. Akan tetapi pada prakteknya Negara-negara tidak bisa serta merta menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB secara langsung ke dalam hukum nasionalnya. Seperti halnya Negara Indonesia yang tidak secara ekplisit mengatur ketentuan penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional dalam konstitusinya, meskipun dalam prakteknya penerapan hukum internasioanal tersebut sangat

dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis discusses the application of UN Security Council Resolutions, then is related to if there is a violation of the Resolution. After it was seen regarding the follow-up carried out by the Security Council regarding the violation, would the State violating the Security Council Resolution be sanctioned or not. It starts with questioning the legal theory that regulates the power of binding Security Council Resolutions and sanctions for violations against them. Followed by a discussion about the process of making the Security Council Resolution which Resolution was produced. Then discuss the practices that have occurred regarding the provision of sanctions by the Security Council against States that violate their Resolutions. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study are found theories that support that Security Council Resolutions are legally binding on UN members. Therefore violations of the Security Council Resolution must be subject to sanctions in accordance with articles 34, 39, 41 and 42 of the United Nations Charter. However, in practice countries cannot immediately apply the UN Security Council Resolution directly into their national law. Just as the Indonesian state does not explicitly regulate the provisions of the application of international law into national law in its constitution, although in practice the application of international law is strongly influenced by its national interests.

 

"

"ALRI Pangkalan IV Tegal sebagai organisasi ALRI terbe_sar di Jawa pada periode Perang Kemerdekaan RI (1945-1948), di bentuk dan dikembangkan oleh para anggota BKR/TKR Laut daerah Tegal dan Semarang pada bulan November 1945. Pada periode ini, Pangkalan IV Tegal, atau yang kemudian dikenal sebagai Corps Armada (CA) IV, berusaha mengembangkan konsep armada dan marinir dalam konsep keorganisasian ALRI, baik dalam penyusunan organisasinya maupun melalui jalur pendi_dikan, seperti Sekolah Angkatan Laut (SAL) Tegal dan Lati_han Opsir (LO) Kalibakung. Pada periode ini juga, Pangka_lan IV Tegal dihadapkan pada permasalahan dualisme komando yang saling bertentangan di dalam tubuh komando pusat ALRI, yaitu Markas Besar ALRI Yogyakarta dan Lawang. Keduanya saling berebut pengaruh agar dapat menguasai dan mengontrol Pangkalan IV di bawah komando mereka. Masalah dualisme ko_mando tersebut baru terselesaikan, ketika ALRI di reorgani_sari tahun 1948. Pada saat meletus Perang Kemerdekaan I (1947-1948), Markas dan Kota Tegal diduduki oleh Belanda, sehingga Pangkalan IV atau CA IV bergerilya di sekitar Te_gal-Pekalongan, dan bermarkas di Temanggung. Pada saat perang Kemerdekaan II (1948-1949), CA IV memperoleh daerah perjuangan sendiri di sekitar Pemalang-Pekalongan-Batang hingga sekitar Gunung Slamet. Daerah tersebut dikenal se_bagai rub-wehkreise Slamet (SNKS) V. CA IV merupakan pasu_kan ALRI terbesar di Jawa saat itu, dan satu-satunya pasu_kan ALRI yang memperoleh daerah Sub-Wehrkreis."