Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem informasi material dan spare part yang berjalan saat ini di lingkungan PT. Pupuk Isakandar Muda (Persero) belum mendukung secara efektif keputusan-keputusan manjemen dalam perencanaan dan pengendalian inventory spare part, sehingga keputusan-keputusannya menjadi tidak akurat. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa sering terjadi pembelian barang yang akhirnya tidak terpakai, namun disisi lain sering juga terjadi stock out. Secara formal, perencanaan spare part didasarkan pada jumlah penggunaannya dalam periode yang berlalu dan kebutuhan sesaat, tanpa memperhatikan faktor teknis, ekonomis, dan tanpa melakukan antisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang secara sistematis. Karya akhir ini mengajukan sebuah alternatif model sistem informasi perencanaan dan penegendalian spare part dengan mempertimbangkan semua faktor-faktor yang signifikan dalam manajemen inventory. Model ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang dikemukan diatas. Sistem ini diawali dari keputusan keputusan manajemen puncak yang bersifat strategis, yaitu: kebijakan pemeliharan pabrik, service revel (probability ketersediaan barang), nilai total stock, dan klasifikasi barang menurut manajemen. Selanjutnya, keputusan keputusan strategis ini, dengan dukungan data lapangan (historis dan prediksi), diterjemahkan menjadi standar dan rencana inventory pada tingkat operasional dengan menggunakan model probabilitas. Data historis dan prediksi yang diperlukan adalah: MTBF (mean time between failure), life time, frekuwensi kerusakan, Lead time dan data ekonomis (harga, biaya pengiriman, asuransi, biaya penyimpanan dan pemeliharaan). Rencana inventory ini bersifat jangka pendek dan akan terus berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk tujuan pengendalian, sistem. informasi ini secara berkala atau insidentil menghasilkan laporan laporan penyimpangan antara rencana/standar dengan kejadian nyata (aktual). Penyimpangan-penyimpangan ini diolah sedemikian rupa sehingga menjadi umpan balik untuk memperbaiki mutu perencanaan periode berikutnya. Perlu ditekan disini, bahawa tindakan apa yang harus dimbil oleh manajemen ketika mendapatkan laporan penyimpangan adalah tidak termasuk dalam lingkup tugas akhir ini. Karya akhir ini membatasi tingkat analisa model sampai dengan rancangan model esensial (essential model) dengan tools data flow diagram (diagram aliran data). Untuk sampai pada rancangan rinci sebagai acuan pemrograman komputer, sistem ini perlu dianalisa lebih mendalam lagi. Sebagai penutup, karya akhir ini mengajukan beberapa saran yang dirasakan mendesak bagi PT. Pupuk Iskandar Muda (Persero). Dari semua saran tersebut, yang paling pokok adalah peningkatan kesadaran karyawan dan manajemen terhadap pentingnya perencanaan yang didasarkan pada informasi yang akurat sebagai salah satu alat pengendalian manajemen; dalam hal ini adalah manajemen inventory. "

"PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) sebagai salah satu BUMN yang menghasilkan pupuk urea dan berlokasi di Lhokseurnawe-Aceh, diinstruksikan agar direstrukturisasi pada tabun 2000. Pada saat ini PT. PIM telah selesai menyusun rumusan strategi restrukturisasi dan diharapkan strategi dimaksud dapat diimplementasikan pada akhir tahun 2000. Namun demikian, implementasi atau proses menerjemahkan rumusan strategi restrukturisasi ke dalam tindakan yang nyata adalah salah satu komponen yang paling kritis dalam manajemen strategis. Banyak kekuatan yang membuat suatu organisasi resisten terhadap perubahan dan banyak pula kekuatan yang mendorong organisasi untuk berubah. Untuk dapat berubah, pihak manajemen PT. PIM perlu merumuskan strategi yang dapat meningkatkan kekuatan berubah, mengurangi resistensi, atau melakukan keduanya sekaligus. Studi karya akhir ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh manajemen PT. PIM dalam mengimplementasikan program restrukturisasi; merumuskan strategi implementasi yang sebaiknya dipilih; dan memberikan masukan tentang langkah langkah yang sebaiknya ditempuh agar strategi implementasi program restrukturisasi dapat direalisasi secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam studi karya akhir ini adalah melakukan studi literatur tentang proses implementasi program restrukturisasi, menganalisa potensi dan strategi yang diterapkan oleh PT. PIM, dan merumuskan strategi implementasi serta memberikan berbagai alternatif langkah strategis yang perlu dilakukan oleh manajemen PT. PIM agar program restrukturisasi dapat diimplementasikan dengan berhasil. Dari hasil studi yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa ada dua kekuatan yang mendorong proses restrukturisasi PT. PIM. Pertama, kekuatan eksternal yaitu harga urea dunia yang cenderung makin menurun dan instruksi Meneg. P-BUMN bahwa PT. PIM harus direstrukturisasi pada tahun 2000. Kedua, kekuatan internal yaitu adanya gap kinerja PT. PIM dibandingkan dengan kinerja perusahaan sejenis. Disamping itu, PT. PIM juga menghadapi berbagai kekuatan yang menghambat perubahan, antara lain : para Direksi PT. PIM menghadapi berbagai masalah yang mengganggu konsentrasi (pembangunan Proyek PIM-2, kondisi Iingkungan eksternal yang tidak kondusif, dan perombakan susunan kabinet), budaya perusahaan yang cenderung resisten terhadap perubahan, struktur organisasi dan sistem reward yang masih perlu disempurnakan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka studi ini mengusulkan suatu alternatif rumusan strategi implementasi program restrukturisasi PT. PIM yang terdiri dari dua aspek. Pertama, aspek elemen dasar implementasi yang terdiri dan kepemimpinan, struktur, budaya, dan sistem. Kedua, aspek tahapan dalam implementasi yang terdiri dari enam tahap, yaitu: (1) Pernyataan visi dan strategi; (2) Pembentukan Tim Pengarah; (3) Komunikasi dan pemberdayaan; (4) Implementasi dalam skala pilot proyek; (5) Konsolidasi program dan implementasi secara menyeluruh; dan (6) Monitoring serta melembagakan pendekatan baru ke dalam budaya perusahaan. Untuk dapat merealisasikan strategi implementasi program restrukturisasi tersebut, maka studi ini mengusulkan agar PT. PIM sebaiknya memilih alternatif pendekatan pemaksaan yang dikombínasikan dengan pendekatan komunikasi dan penyediaan fasilitas dalam upaya mengurangi resistensi, menetapkan visi restrukturisasi, dan membentuk Tim Pengarah yang bertanggung jawab dalam penyusunan rencana dan tolok ukur keberhasilan, koordinasi dan integrasi program restrukturisasi secara menyelurnh, dan memberikan masukan kepada Direksi PT. PIM tentang berbagai aspek implementasi program restrukturisasi."

"[ABSTRAKKonsep penanggulangan bencana saat ini adalah paradigma pengurangan risiko.Setiap individu, masyarakat di daerah diperkenalkan dengan berbagai ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman. Sehingga studi ini bertujuan mengkaji model pengendalian risiko dispersi gas amonia.Disain studi adalah cross sectional. Analisis model pengukuran dan struktural menggunakan comfirmatory factor analysis (CFA). Nilai validitas dan reliabilitas hasil uji kesesuaian/Goodness of Fit (GOF) adalah good fit untuk konstruk dari model.Kuesioner disebarkan secara cluster, terdapat 626 responden (area risiko 0- 2600 meter). Dibagi menjadi 293 responden pada zona dalam (area risiko 0-1300 meter) dan 333 responden zona luar (area risiko >1300-2600 meter).Model pengukuran menghasilkan 5 variabel eksogen (kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, biologi dan kapasitas) yang saling berhubungan langsung membentuk variabel endogen risiko dispersi gas amonia. Faktor kondisi lingkungan terdiri dari zona bahaya dan jarak rumah ke jalan raya.Faktor sosial yaitu pelatihan dan pekerjaan.Faktor ekonomi yaitu kecukupan akomodasi, pendapatan, asuransi dan pendidikan.Faktor kapasitas yaitu pengetahuan tentang bahaya, pengetahuan tentang peringatan dini, pengetahuan tentang evakuasi dan perilaku tanggap darurat. Faktor biologi yaitu usia> 65 tahun, anggota keluarga dengan penyakit kronis dan anggota keluarga berkebutuhan khusus. Risiko dispersi gas amonia pada rumah tangga area risiko 0-2600 meter ada pengaruh kontribusi dari 47% faktor sosial, 37% faktor ekonomi, 29% faktor kapasitas dan 9% faktor kondisi. Risiko dispersi gas amonia zona dalam (area risiko 0-1300 meter ada pengaruh kontribusi darifaktor sosialberkontribusi 63%, faktor ekonomi 64%, faktor kapasitas 57% dan biologi 2,3%. Selanjutnya risiko dispersi gas amonia pada rumah tangga area risiko >1300-2600 meter ada pengaruh kontribusi dari 2 (dua) faktor yaitu faktor kondisi 99% dan faktor kapasitas (12%).Penelitian ini menyimpulkan model risiko dispersi gas amonia dalam penelitian ini menunjukkan faktor yang berkontribusi membentuk risiko dispersi gas amonia sehingga dapat menjadi upaya pengendalian dengan memperhatikan faktor yang berkontribusi tersebut. Rekomendasi kepadaPemerintah Daerah untuk menetapkan peta rawan bencana menjadi peraturan daerah yang berkekuatan hukum dan pemberlakuan peraturan tentang tata ruang (daerah pemukiman), standar keselamatan (pemantauan penggunaan teknologi) dan penerapan sanksi terhadap pelanggar. Mengkoordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerahix(SKPD), Dinas Pemadam Kebakaran/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan dinas terkait untuk evakuasi (akomodasi), kelancaran akses jalur evakuasi. Menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan mengenai kesiapsiagaan bencana dispersi gas amonia kepada masyarakat melalui perkumpulan/organisasi di masyarakat. Rekomendasi kepada perusahaan antara lain : Membuat peta rawan bencana dan Emergency Respon Plan (ERP) baik internal maupun eksternal; Melakukan perawatan dengan inspeksi rutin berbasis risiko untuk memastikan kehandalan peralatan sistem pendingin amonia; Semua pekerja dalam operasional tangki sistem pendingin amonia selalu dilakukan dengan mengikuti Standard Operating Procedure (SOP), peraturan keselamatan, audit keselamatan; Mengingat sifat gas amonia yang tidak berwarna tetapi sangat beracun serta luasan area risiko yang berdampak perlu adanya sensor untuk gas amonia sebagai alat ukur dan monitoring. Selanjutnya rekomendasi kepada masyarakat agar mengembangkan dan berperan aktif dalam desa siaga bencana (kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat);

---

ABSTRACTThe concept of disaster management nowadays is risk reductionsparadigm. Each individual, residents are introduced to various threats and vulnerabilities owned, as well as increased capacity in facing any threats. This study aims to assess the risk control model of ammonia gas dispersion.The designstudy was cross sectional using confirmatory factor analysis (CFA) as the measurement model and structural analysis. Validity and reliability value for Goodness of Fit (GOF) test is good fit for construct of the model. Questionnaires were distributed by cluster, there were626 respondents (risk area 0-2600 meters) divided into 293 and 333 respondents in the inner and outer zones (risk area >1300-2600 meters).Measurement model produces 5 directly interconnected exogenous variables (environmental, social, economic, biological and capacity condition) to form an endogenous variable risk of ammonia gas dispersion. Environmental conditions consist of danger zone and distance from home to road. Social factors consist of training and job. Economic factors consist of accommodation, salary, assurance and education. Capacity factors consist of hazard knowledge, early warning knowledge, evacuation knowledge and emergency response behavior.Biological factors consist of age >65 year old and family member with chronic disease and disability. The model goodness of fit test result was compatible for RMSEA, CFI, IFI, CN, SRMR, GFI and AGFI. It indicates that the models can describe the ammonia gas dispersion riskformed factors. Social factorscontribute61% of thetotalrisk ofammoniagasdispersion, related toeconomic factors(42%), capacityfactor(36%)andconditionfactor(5.7%). Riskdispersionof ammoniagasin thezoneindicateseconomic factorsaccounted for64% of thetotalrisk ofammoniagasdispersionincludingsocial(63%), capacity(57%) andbiology(2.3%). While theouterzone ofthe conditionfactor(99%) to be importantin the risk ofammoniagasdispersionandcapacity factor(1%).This study concludes dispersion risk modelsof ammonia gas in this study indicate risk factors that contribute to form ammonia gas dispersion to be a control effort by noticing the factors that contribute as following; recommend to the Regional Government to establish hazard maps into a legally binding regional regulations and enforcement of regulations on spatial (residential areas), safety standards (monitoring the use of technology) and the imposition of sanctions against offenders. Coordinate between work units (SKPD), Fire Department / Agency for Disaster Management (BPBD), and related agencies for evacuation (accommodation), the smooth evacuation route access. Organize socialization,xieducation and training on disaster preparedness ammonia gas dispersion to the public through associations / organizations in the community. Recommendations to the company include: Creating a hazard map and Emergency Response Plan (ERP) both internally and externally; Perform routine maintenance with risk- based inspections to ensure equipment reliability ammonia refrigeration systems; All workers in the operational tank ammonia cooling system is always done by following the Standard Operating Procedure (SOP), safety rules, safety audits; Given the nature of ammonia gas that is colorless but highly toxic as well as the extent of the risk areas that impact the need for a sensor for ammonia gas as a means of measuring and monitoring. Further recommendations to the community are to develop and play an active role in disaster preparedness village (community-based disaster preparedness).;The concept of disaster management nowadays is risk reductionsparadigm. Each individual, residents are introduced to various threats and vulnerabilities owned, as well as increased capacity in facing any threats. This study aims to assess the risk control model of ammonia gas dispersion.The designstudy was cross sectional using confirmatory factor analysis (CFA) as the measurement model and structural analysis. Validity and reliability value for Goodness of Fit (GOF) test is good fit for construct of the model. Questionnaires were distributed by cluster, there were626 respondents (risk area 0-2600 meters) divided into 293 and 333 respondents in the inner and outer zones (risk area >1300-2600 meters).Measurement model produces 5 directly interconnected exogenous variables (environmental, social, economic, biological and capacity condition) to form an endogenous variable risk of ammonia gas dispersion. Environmental conditions consist of danger zone and distance from home to road. Social factors consist of training and job. Economic factors consist of accommodation, salary, assurance and education. Capacity factors consist of hazard knowledge, early warning knowledge, evacuation knowledge and emergency response behavior.Biological factors consist of age >65 year old and family member with chronic disease and disability. The model goodness of fit test result was compatible for RMSEA, CFI, IFI, CN, SRMR, GFI and AGFI. It indicates that the models can describe the ammonia gas dispersion riskformed factors. Social factorscontribute61% of thetotalrisk ofammoniagasdispersion, related toeconomic factors(42%), capacityfactor(36%)andconditionfactor(5.7%). Riskdispersionof ammoniagasin thezoneindicateseconomic factorsaccounted for64% of thetotalrisk ofammoniagasdispersionincludingsocial(63%), capacity(57%) andbiology(2.3%). While theouterzone ofthe conditionfactor(99%) to be importantin the risk ofammoniagasdispersionandcapacity factor(1%).This study concludes dispersion risk modelsof ammonia gas in this study indicate risk factors that contribute to form ammonia gas dispersion to be a control effort by noticing the factors that contribute as following; recommend to the Regional Government to establish hazard maps into a legally binding regional regulations and enforcement of regulations on spatial (residential areas), safety standards (monitoring the use of technology) and the imposition of sanctions against offenders. Coordinate between work units (SKPD), Fire Department / Agency for Disaster Management (BPBD), and related agencies for evacuation (accommodation), the smooth evacuation route access. Organize socialization,xieducation and training on disaster preparedness ammonia gas dispersion to the public through associations / organizations in the community. Recommendations to the company include: Creating a hazard map and Emergency Response Plan (ERP) both internally and externally; Perform routine maintenance with risk- based inspections to ensure equipment reliability ammonia refrigeration systems; All workers in the operational tank ammonia cooling system is always done by following the Standard Operating Procedure (SOP), safety rules, safety audits; Given the nature of ammonia gas that is colorless but highly toxic as well as the extent of the risk areas that impact the need for a sensor for ammonia gas as a means of measuring and monitoring. Further recommendations to the community are to develop and play an active role in disaster preparedness village (community-based disaster preparedness).;The concept of disaster management nowadays is risk reductionsparadigm. Each individual, residents are introduced to various threats and vulnerabilities owned, as well as increased capacity in facing any threats. This study aims to assess the risk control model of ammonia gas dispersion.The designstudy was cross sectional using confirmatory factor analysis (CFA) as the measurement model and structural analysis. Validity and reliability value for Goodness of Fit (GOF) test is good fit for construct of the model. Questionnaires were distributed by cluster, there were626 respondents (risk area 0-2600 meters) divided into 293 and 333 respondents in the inner and outer zones (risk area >1300-2600 meters).Measurement model produces 5 directly interconnected exogenous variables (environmental, social, economic, biological and capacity condition) to form an endogenous variable risk of ammonia gas dispersion. Environmental conditions consist of danger zone and distance from home to road. Social factors consist of training and job. Economic factors consist of accommodation, salary, assurance and education. Capacity factors consist of hazard knowledge, early warning knowledge, evacuation knowledge and emergency response behavior.Biological factors consist of age >65 year old and family member with chronic disease and disability. The model goodness of fit test result was compatible for RMSEA, CFI, IFI, CN, SRMR, GFI and AGFI. It indicates that the models can describe the ammonia gas dispersion riskformed factors. Social factorscontribute61% of thetotalrisk ofammoniagasdispersion, related toeconomic factors(42%), capacityfactor(36%)andconditionfactor(5.7%). Riskdispersionof ammoniagasin thezoneindicateseconomic factorsaccounted for64% of thetotalrisk ofammoniagasdispersionincludingsocial(63%), capacity(57%) andbiology(2.3%). While theouterzone ofthe conditionfactor(99%) to be importantin the risk ofammoniagasdispersionandcapacity factor(1%).This study concludes dispersion risk modelsof ammonia gas in this study indicate risk factors that contribute to form ammonia gas dispersion to be a control effort by noticing the factors that contribute as following; recommend to the Regional Government to establish hazard maps into a legally binding regional regulations and enforcement of regulations on spatial (residential areas), safety standards (monitoring the use of technology) and the imposition of sanctions against offenders. Coordinate between work units (SKPD), Fire Department / Agency for Disaster Management (BPBD), and related agencies for evacuation (accommodation), the smooth evacuation route access. Organize socialization,xieducation and training on disaster preparedness ammonia gas dispersion to the public through associations / organizations in the community. Recommendations to the company include: Creating a hazard map and Emergency Response Plan (ERP) both internally and externally; Perform routine maintenance with risk- based inspections to ensure equipment reliability ammonia refrigeration systems; All workers in the operational tank ammonia cooling system is always done by following the Standard Operating Procedure (SOP), safety rules, safety audits; Given the nature of ammonia gas that is colorless but highly toxic as well as the extent of the risk areas that impact the need for a sensor for ammonia gas as a means of measuring and monitoring. Further recommendations to the community are to develop and play an active role in disaster preparedness village (community-based disaster preparedness)., The concept of disaster management nowadays is risk reductionsparadigm. Each individual, residents are introduced to various threats and vulnerabilities owned, as well as increased capacity in facing any threats. This study aims to assess the risk control model of ammonia gas dispersion.The designstudy was cross sectional using confirmatory factor analysis (CFA) as the measurement model and structural analysis. Validity and reliability value for Goodness of Fit (GOF) test is good fit for construct of the model. Questionnaires were distributed by cluster, there were626 respondents (risk area 0-2600 meters) divided into 293 and 333 respondents in the inner and outer zones (risk area >1300-2600 meters).Measurement model produces 5 directly interconnected exogenous variables (environmental, social, economic, biological and capacity condition) to form an endogenous variable risk of ammonia gas dispersion. Environmental conditions consist of danger zone and distance from home to road. Social factors consist of training and job. Economic factors consist of accommodation, salary, assurance and education. Capacity factors consist of hazard knowledge, early warning knowledge, evacuation knowledge and emergency response behavior.Biological factors consist of age >65 year old and family member with chronic disease and disability. The model goodness of fit test result was compatible for RMSEA, CFI, IFI, CN, SRMR, GFI and AGFI. It indicates that the models can describe the ammonia gas dispersion riskformed factors. Social factorscontribute61% of thetotalrisk ofammoniagasdispersion, related toeconomic factors(42%), capacityfactor(36%)andconditionfactor(5.7%). Riskdispersionof ammoniagasin thezoneindicateseconomic factorsaccounted for64% of thetotalrisk ofammoniagasdispersionincludingsocial(63%), capacity(57%) andbiology(2.3%). While theouterzone ofthe conditionfactor(99%) to be importantin the risk ofammoniagasdispersionandcapacity factor(1%).This study concludes dispersion risk modelsof ammonia gas in this study indicate risk factors that contribute to form ammonia gas dispersion to be a control effort by noticing the factors that contribute as following; recommend to the Regional Government to establish hazard maps into a legally binding regional regulations and enforcement of regulations on spatial (residential areas), safety standards (monitoring the use of technology) and the imposition of sanctions against offenders. Coordinate between work units (SKPD), Fire Department / Agency for Disaster Management (BPBD), and related agencies for evacuation (accommodation), the smooth evacuation route access. Organize socialization,xieducation and training on disaster preparedness ammonia gas dispersion to the public through associations / organizations in the community. Recommendations to the company include: Creating a hazard map and Emergency Response Plan (ERP) both internally and externally; Perform routine maintenance with risk- based inspections to ensure equipment reliability ammonia refrigeration systems; All workers in the operational tank ammonia cooling system is always done by following the Standard Operating Procedure (SOP), safety rules, safety audits; Given the nature of ammonia gas that is colorless but highly toxic as well as the extent of the risk areas that impact the need for a sensor for ammonia gas as a means of measuring and monitoring. Further recommendations to the community are to develop and play an active role in disaster preparedness village (community-based disaster preparedness).]"

"Community development bagi perusahaan merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dan juga merupakan suatu strategi dalam rangka pencapaian target positif image dan target community relations perusahaan. Pencapaian target pencitraan positif dan hubungan yang harmonis perusahaan dengan komunitas lokal, merupakan dambaan dan kebutuhan semua perusahaan. Citra positif dan hubungan yang harmonis merupakan suatu keniscayaan bagi perusahaan, karena bagaimanapun juga sebuah perusahaan berada dan terkait dengan tatanan kehidupan sosial suatu komunitas. Keterkaitan tersebut, kemudian saling mempengaruhi kepentingan dan keberadaan masing-masing pihak. Perusahaan di suatu pihak akan ikut dipengaruhi oleh kepentingan dan keberadaan suatu komunitas, demikian juga dengan komunitas yang ikut dipengaruhi oleh kepentingan dan keberadaan suatu perusahaan.Target pencitraan positif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan komunilas akan tercapai dengan baik, manakala praktisi public relations mampu mendesain dan mengikuti prosedur serta tahapan sebuah perencanaan yang sistemalis. Diawali oleh penelitian, identifikasi masalah dan sasaran, menyusun program aksi, menyusun kebutuhan biaya, implementasi, melakukan kontrol, dan terakhir melakukan evaluasi.Penelitian bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, yakni ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi PT. PIM dalam membangun hubungan dengan komunitas lokal. Bagaimana bentuk program sosial PT. PIM dalam melaksanakan wujud social responsibility perusahaan, dan bagaimana pandangan dan reaksi komunitas lokal terhadap PT, PIM dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya, serta apakah kekecewaan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerinlah pusat mempunyai dampak terhadap hannonisasi hubungan PT. PIM dengan komunitas lokal setempat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Data atau informasi diperoleh melalui wawancara dalam bentuk tidak terstruktur, dengan sejumlah informan yang penulis anggap cukup kompeten untuk memberikan keterangan, diantaranya adalah Direktur Umum, Staf Ahli Direktur Utama, Kepala Biro Hupmas, dan Kepala Bagian Penerangan dan Publikasi PT. PIM sebagai pihak internal perusahaan Dari pihak eksternal adalah yang mewakili tokoh politik, tokoh perempuan, tokoh pemuda, aktivis LSM, tokoh pendidik, serta mewakili anggota komunitas lokal setempat yang merupakan desa binaan PT. PIM.Dari data-data yang dikumpulkan ternyata kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat, terutama diakibatkan oleh ketimpangan pembangunan ekonomi di Aceh yang tidak proporsional, dibandingkan dengan penghasilan negara dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Aceh yang dilakukan oleh beberapa perusahaan BUMN dan semi BUMN (pemsahaan patungan). Perubahan iklim politik pada era reformasi, kemudian merubah kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh. Bahkan putra Aceh diberikan kesempatan untuk memimpin perusahaan PT.PlM. Iklim reformasi kemudian juga telah merubah kebijakan manajemen PT. PIM terhadap langgung jawab sosial perusahaan. Manajemen perusahaan sudah mulai memberikan perhatian terhadap kepentingan komunitas lokal, seperti perekrutan tenaga kerja untuk PT.PLM-II, yang diprioritaskan bagi pemuda di lingkungan perusahaan, program community development sudah mulai mendapat perhatian serius dari pihak manajemen. Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pembinaan usaha kecil dan koperasi, prioritas pemberian beasiswa bagi anak-anak korban DOM, dan pernberdayaan lembaga pendidikan tradisional (pesantren). Namun, karena rentang waktu perusahaan kebijakan tersebut relatif baru, tingkat keberhasilannya belum begitu dirasakan oleh masyarakat. Di samping itu, pelaksanaan program yang tidak didasari oleh sebuah proses perencanaan yang matang dan sistematis, dengan tahapan-tahapan yang baik, mengakibatkan pelaksanaan program community development tcrsebut cenderung reaksional dan kondisional. Sehingga, belum dapat mencapai target pencitraan positif dan jalinan hubungan yang hamlonis dengan komunitas setempat.Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu melakukan perubahan orientasi pelaksanaan program community development, dengan melibat sepenuhnya partisipasi masyarakat dengan pola buttom-up. Di samping itu pihak manajemen juga perlu melakukan peningkatan sumber daya karyawan dalam pelaksanaan program community development, seperti diklat, atau pelatihan-pelatihan tentang community development itu sendiri."