Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 94217 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Regulus Nugroho Putro
Depok: Universitas Indonesia, 1994
S47991
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ike Iklina
"Pelabuhan Perikanan Muara Angke merupakan salah satu aset vital dalam menunjang usaha industrialisasi perikanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota DKI Jakarta. Peningkatan aktivitas yang berlangsung pada kawasan PP Muara Angke mengakibatkan kinerja pelabuhan menjadi tidak optimal dan kondisi saat ini yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang dapat mempengaruhi rencana pengembangan kawasan di masa mendatang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja PP Muara Angke saat ini dan keterkaitan pelabuhan terhadap hinterland dan foreland, merumuskan strategi pengembangan, dan pengukuran kinerja bagi masing-masing rumusan strategi tersebut.

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode penelitian survei, dengan teknik analisis statistik deskriptif dengan data yang diperoleh dari hasil kuesioner kepada 70 responden, wawancara, dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Analisis situasi lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal, melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), yaitu dengan analisis PESTEL (Political, Economic, Sociocultural, Technological, Ecological, dan Legal), keterkaitan pelabuhan dengan foreland dan hinterland, penilaian kinerja dengan Balanced Scorecard, dan tingkat pemanfaatan fasilitas. Dari hasil analisis matriks TOWS didapatkan rumusan strategi yang diantaranya adalah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset, sinkronisasi antara rencana tata ruang daratan dan tata ruang pesisir, menciptakan pengaturan zonasi yang mendukung tata niaga perikanan, dan pembenahan kawasan kumuh. Rumusan strategi tersebut diterjemahkan ke dalam ukuran kinerja Balanced Scorecard sebagai alat untuk mengukur pencapaian strategi.

Kesimpulannya adalah dengan mengimplementasikan rumusan strategi dan ukuran kinerjanya diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi dan juga meningkatkan kinerja dan pengelolaan kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke demi  mewujudkan pelayanan publik terbaik.


The fishing port of Muara Angke is a vital asset in supporting fishery industrialization and economic growth in DKI Jakarta. Increased activity in the Muara Angke fishing port causes its performance being not optimal, and also current conditions that are not in accordance with the spatial plan will affect the port area development plan in the future.

Therefore, this study aims to assess the performance of Muara Angke fishing port and the linkages between the hinterland and foreland, formulates development strategy and determines the performance measures.

This quantitative research uses survey method with descriptive statistical analysis technique with data based on questionnaires to 70 respondents, interviews, and observations. Environmental situation analysis was conducted to identify external and internal factors, through SWOT analysis with PESTEL analysis (Political, Economic, Sociocultural, Technological, Ecological and Legal), and foreland-hinterland linkages, performance assessment with the Balanced Scorecard, and the rate of utilization of the facilities. By TOWS Matrix, the strategies have been formulated such as cooperating with private sectors, synchronizing between mainland and coastal spatial plan, creating a zone arrangement to support marketing of fishery, and making improvement for slum areas. All of the strategies are translated into Balanced Scorecard performance measures as tools to assess strategy achievement.

In conclusion, the implementation of strategies and performance measures are expected to provide social and economic benefits and also improve the performance and management of Muara Angke fishing port to provide the best public services."

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sumadi
"Tesis ini menguraikan tentang kegiatan organisasi-organisasi preman di Muara Angke, Jakarta Utara. Fokus dalam tesis ini adalah pola-pola hubungan preman dalam membangun, memantapkan, dan menggunakan kekuatannya, yaitu melalui hubungan kekerabatan, hubungan patron-klien, hubungan kekuatan, dan hubungan kerja sama sehingga preman tetap ada dan dapat beroperasi di tengah-tengah kehidupan serta aktivitas para nelayan, pedagang ikan, pengusaha ikan, dan aparat pemerintah (polisi, tentara, dinas perikanan, kelurahan, kecamatan, dan walikota).
Pola-pola hubungan sesama anggota preman dalam satu kelompok adalah hubungan kekerabatan karena mereka memiliki kesamaan dalam hal suku bangsa dan daerah asalnya. Di samping itu, dalam perekrutan dan penempatan para pelaksana di lapangan, pimpinan preman mengutamakan kepada orang-orang yang masih ada hubungan kerabat, kawan dekat, keluarga kawan dekat, orang-orang sekampung atau tetangga kampung dan dikenal baik oleh pimpinan preman tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencari dukungan atas kepemimpinannya, menjaga kekompakan dan keutuhan kelompok preman serta sebagai upaya untuk mempermudah mekanisme kontrol terhadap kegiatan-kegiatan, uang masuk dan uang keluar sehingga tidak timbul konflik di antara mereka.
Hubungan antarkelompok preman dipengaruhi oleh hubungan antar sukubangsa, di mana masing-masing sukubangsa sering menonjolkan identitas kesukubangsaannya yang muncul sebagai kekuatan sosial. Kelompok preman Bugis-Makassar menonjolkan identitas suku bangsa dan daerah asalnya yang dikenal dengan istilah siri'.
Kelompok preman Kulon menonjolkan identitas suku bangsanya sebagai pendekar atau jawara, sedangkan kelompok preman Madura memperlihatkan budayanya tersendiri yang dikenal dengan istilah carok. Penonjolan identitas kesukubangsaannya ini terlihat dalam memperebutkan dan mempertahankan sumber-sumber daya yang ada di dalam pelabuhan Muara Angke.
Hubungan patron-klien berlangsung dalam kelompok preman, yaitu antara pimpinan (sebagai patron) dengan para pelaksana (sebagai kliennya). Hubungan patron-klien juga berlangsung antara preman yang memberikan perlindungan dan rasa aman kepada kliennya, yaitu, para nelayan, pedagang ikan, dan pengusaha ikan, yang membutuhkan perlindungan dan jaminan rasa aman dari preman.
Sementara itu, hubungan patron-klien terjadi juga antara preman dengan aparat pemerintah (polisi, tentara, dinas perikanan, aparat kelurahan, kecamatan, dan aparat dari kantor walikota Jakarta Utara). Preman (klien) membutuhkan perlindungan dari aparat pemerintah (patron) dengan konsekuensinya preman memberikan sejumlah "uang setoran" kepada aparat pemerintah.
Di samping itu, terdapat juga oknum-oknum aparat pemerintah yang sengaja bekerja sama, melindungi, memelihara, dan memanfaatkan kelompok preman untuk kepentingan dinas dan kepentingan pribadi dari oknum-oknum aparat pemerintah tersebut.
Akibatnya, preman dapat dengan leluasa melakukan aksinya tanpa ada yang berani mencegahnya. Dengan demikian, preman tetap ada dan dapat melakukan kegiatannya di tengah-tengah kehidupan dan aktivitas para nelayan, pedagang ikan, pengusaha ikan, dan aparat pemerintah di Muara Angke."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T11011
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Monique Ida Batuna
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1996
S48095
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naurah Naziihah
"ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian di Kawasan mangrove Muara Angke untuk menyeleksi spesies burung yang dapat dijadikan spesies indikator dengan menggunakan metode Indicator Value pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2018. Kawasan mangrove Muara Angke merupakan salah satu kawasan hutan mangrove di Indonesia yang awalnya memiliki luas 1200 ha pada tahun 1960, namun kebijakan pemerintah yang mengalihfungsikan hutan mangrove menjadi pemukiman warga dan tambak menyebabkan luas kawasan tersebut berkurang menjadi 326 ha. Kawasan mangrove tersebut memiliki peranan penting bagi burung, yaitu sebagai feeding ground, nesting ground dan nursery ground berbagai jenis burung. Penelitian dilakukan di Hutan Lindung, Arboretum Mangrove dan Taman Wisata Alam Muara Angke serta bertujuan untuk mengkaji burung sebagai bioindikator dan mengetahui korelasi antara nilai Indicator Value dengan struktur habitat ketiga lokasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 35 spesies burung di ketiga lokasi tersebut. Indicator Value digunakan untuk untuk mengetahui bagaimana kelimpahan berbagai macam spesies dapat dijadikan indikator untuk mengetahui kualitas suatu lingkungan. Lima spesies dengan nilai Indicator Value tertinggi ialah bondol jawa (Lonchura leucogastroides), madu sriganti (Cinnyris jugularis), remetuk laut (Gerygone sulphurea), cangak abu (Ardea cinerea), dan cangak merah (Ardea purpurea). Analisis korelasi Rank Spearman dilakukan antara nilai kelimpahan jenis gereja erasia (Passer montanus), bondol jawa (Lonchura leucogastroides) dan remetuk laut (Gerygone sulphurea) dengan data struktur habitat, yaitu tutupan kanopi, spesies pohon yang mendominasi, desibel suara dan tutupan sampah. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa gereja erasia memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap tutupan sampah.

ABSTRACT
Research has been carried out on September to December 2018 in Muara Angke mangrove area to selected birds as indicator species. Muara Angke mangrove area is one of the mangrove forest areas in Indonesia which initially had an area of 1200 ha in 1960, but the government policy that transferred the function of mangrove forests to residential settlements and ponds caused the area to decrease to 326 ha. The mangrove area has an important role for birds, as feeding grounds, nesting grounds and nursery grounds for variety of birds. The study was conducted in Hutan Lindung, Arboretum Mangrove dan Taman Wisata Alam Muara Angke and aimed to study birds as bioindicators and understand the correlation between the value of the Indicator Value and the habitat structure of the three locations. This study recorded a total of 35 bird species from all three locations. The indicator value was used to find out how the abundance of various species can be used as an indicator to determine the quality of an environment. Five species with the highest indicator value are Javan munia (Lonchura leucogastroides), Olive-backed sunbird (Cinnyris jugularis), Golden-bellied gerigone (Gerygone sulphurea), Grey heron (Ardea cinerea), and Purple heron (Ardea purpurea). Analysis of Spearman Rank correlation was carried out between tree sparrow (Passer montanus), javan munia (Lonchura leucogastroides) and golden-bellied gerigone (Gerygone sulphurea) species abundance with habitat structure data, such as canopy cover, tree species that dominated the sites, sound decibels and garbage cover. The results indicated that tree sparrow have negative but significant correlation with canopy cover"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anna Ida Sunaryo Purwiyanto
"Kawasan reklamasi mangrove Muara Angke Kapuk merupakan kawasan reklamasi yang tidak lepas dari imbas pencemaran sampah dan limbah di sekitar Cengkareng, Jakarta. Hal tersebut terlihat dari hampir seluruh sedimen yang berada di bawah pohon mangrove tertutup oleh timbunan plastik. Meski demikian, kawasan reklamasi ini masih memiliki beragam biota, sehingga diduga lingkungan ini masih memiliki daya dukung internal, terutama nutrien dari sedimen. Tujuan penelitian adalah mengkaji kondisi nutrien pada sedimen kawasan reklamasi mangrove. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel air poros menggunakan modifikasi cawan bertingkat pada kedalaman sedimen 0-15 cm dengan interval kedalaman 2,5 cm, serta sampel sedimen dengan menggunakan ring tanah. Sampel air poros diukur Dissolve Oxygen (DO) dan konsentrasi amoniak, nitrit, nitrat, dan fosfat. Sampel sedimen digunakan untuk memperoleh nilai porositas. Data yang diperoleh digunakan dalam pembuatan profil konsentrasi secara vertikal, analisis fluks nutrien vertikal. Analis is fluks nutrien secara vertikal dilakukan dengan bantuan software QUAL2K version 2.11. Hasil penelitian menunjukkan distribusi vertikal dan fluks nutrien yang berbeda-beda, di mana amoniak dan fosfat mengalami influx dan peningkatan seiring dengan bertambahnya kedalaman sedimen, sedangkan nitrat mengalami efflux dan penurunan konsentrasi. Penghitungan fluks nitrit yang merupakan nutrien peralihan tidak dilakukan, namun konsentrasinya mengalami penurunan setelah kedalaman 2,5 cm. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingginya pencemaran di permukaan tidak menghalangi proses kimia alami sehingga kawasan reklamasi tersebut masih dapat memberi dukungan nutrisi bagi biota.

The reclaimed mangrove estuary in Muara Angke Kapuk is a reclaimed area that has not evaded the impacted of pollution and waste in the areas surrounding Cengkareng, Jakarta. This is apparent from the fact that almost all sediments under the mangrove trees are buried under heaps of plastic trash. However, the reclaimed region still has variety of organism, which indicating that the region still has an internal carrying capacity, especially nutrients from sediment. The purpose of this research was to examine the condition of sediment nutrients in this mangrove reclamation region. The research was conducted by taking water samples using a modification of the stratified cup at a sediment depth of 0-15 cm with depth intervals of 2.5 cm, and taking sediment samples using the sediment ring. Pore water samples were measured for dissolved oxygen (DO) and concentrations of ammonia, nitrite, nitrate, and phosphate. Sediment samples were used to obtain porosity values. The data obtained is used to make vertical concentration profiles and analysis of vertical nutrient flux. Vertical nutrient flux analysis was performed with the aid of QUAL2K software version 2.11. The results showed different vertical distributions and flux of nutrients, where influx for ammonia and phosphate and an increase inline with increasing sediment depth, while nitrate efflux and a decreased concentration. The flux calculation of nitrite as transitory nutrient was not done, but the concentration decreased after a depth of 2.5 cm. This indicates that the high contamination on the surface does not prevent the natural chemical processes so the reclaimed region can still provide nutritional support for its organism."
Universitas Sriwijaya. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2012
J-pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Gambuh Triwikrama
"Penelitian ini berfokus pada administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke dengan menggunakan teori administrasi penerimaan daerah yang dikemukakan Devas, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya retribusi dilakukan dengan membuat peraturan daerah yang mengatur retribusi, pihak pengelola berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dan pengelola telah melakukan kegiatan retribusi secara efektif berdasarkan tinjauan IKR dan efesien berdasarkan perhitungan REBP. Permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke antara lain sarana dan prasarana pemberian pelayanan di TPI Muara Angke terbatas, keterbatasan modal dari pembeli ikan, dan masih terdapat bongkar ikan di luar TPI Muara Angke.

The focus of this study is to analyze administration of fish auction retribution collection at Muara Angke fish auction place (FAP) in DKI Jakata Province. The purpose of this study are to analize administration of fish auction collection based on theory administration of local revenue by Nick Devas and also analize set of problems in collecting fish auction retribution. The research's approach is the quantitative approach, the method data's collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.
The result of this study suggest that there are charge effort in administration of fish auction retribution, first formulating upcoming local government rule about fish auction retribution and second local goverment try to improve services provided. The goverment has managed retribution procedure effectively based on index of retribution performance (IKR) and efficciently for efficiency ratio of collection cost (REBP). The problems of fish auction retribution collection are limited amount of facilities, limited amount of fish buyer?s capital and there are loading and unloading of fishes outside Muara Angke fish auction place.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Afifah Azzahra
"Perubahan cuaca memengaruhi aktivitas nelayan dan penangkapan ikan. Perubahan cuaca ini juga dirasakan oleh nelayan tangkap di RW 22 Muara Angke. Perubahan cuaca tidak dapat dihindari oleh nelayan, maka dari itu perlu dilakukan strategi adaptasi untuk mengurangi risiko dan dampak negatif dari perubahan cuaca. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak negatif perubahan cuaca yang dihadapi nelayan dan strategi adaptasi yang dilakukan oleh nelayan di RW 22 Muara Angke, Jakarta Utara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perubahan cuaca berpengaruh terhadap produktivitas nelayan tangkap dan menghambat aktivitas nelayan. Startegi adaptasi ekonomi seperti diversifikasi pekerjaan menjadi petani, perangkat daerah, berjualan, dan membuka warung. Strategi adaptasi sosial yang dilakukan seperti memiliki jejaring sosial dengan nelayan lain untuk berbagi informasi, dan memperkuat jejaring dengan bos untuk mengolah hasil tangkapan dan modal. Adaptasi ekologis yang dilakukan informan berupa diversifikasi dan perawatan alat tangkap, mendok perahu, juga mengubah wilayah tangkap. Kemudian untuk adaptasi tata kelola hanya beberapa informan yang mendapatkan program bantuan dari pemerintah atau lembaga (formal maupun non formal).

Weather changes affect fishermen and fishing activities. This change in weather is also felt by fishermen in RW 22 Muara Angke. Weather changes cannot be avoided by fishermen; therefore, adaptation strategies need to be implemented to reduce the risks and negative impacts of weather changes. This research aims to determine the negative impact of weather changes faced by fishermen and the adaptation strategies carried out by fishermen in RW 22 Muara Angke, North Jakarta. The analysis used in this research is descriptive and spatial analysis. The results of the research show that the impact of weather changes affects the productivity of fishing fishermen and hinders fishermen's activities. Economic adaptation strategies such as job diversification to become farmers, regional officials, selling, and opening stalls. The social adaptation strategies implemented include having a social network with other fishermen to share information and strengthening networks with bosses to process catches and capital. The ecological adaptations carried out by informants took the form of diversifying and maintaining fishing gear, docking boats, and also changing fishing areas. Then, for governance adaptation, only a few informants received assistance programs from the government or institutions (formal and non-formal)."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ramly Nurhapy
"Perikanan laut yang diusahakan oleh nelayan kecil adalah kenyataan yang sudah berlangsung dari waktu ke waktu sampai saat ini. Kelompok nelayan kecil ini menggunakan alat produksi berukuran kecil yang didasarkan pada ukuran motor yang digunakan yakni 10 PK. Ukuran motor ini akan disesuaikan dengan ukuran perahu dan jenis alat tangkap yang digunakan. Besarnya ukuran motor yang digunakan menunjukkan kemampuan produksi. Di wilayah Muara Angke Jakarta Utara terdapat 211 orang nelayan yang dikategorikan sebagai nelayan kecil. Mereka melakukan penangkapan ikan di Teluk Jakarta.
Kapasitas alat produksi yang dimiliki oleh nelayan kecil terkait dengan jurnlah ikan yang dapat dihasilkan. Kegiatan perikanan laut memiliki ciri khusus yang penuh ketidakpastian oleh karena ikan tangkapan yang selalu bergerak. Penguasaan teknologi penginderaan dan penangkapan merupakan faktor utama dalam usaha ini. Untuk mengoperasikan alat produksi dengan teknologi canggih diperlukan modal usaha yang besar. Faktor modal ini merupakan hambatan utama bagi peningkatan kemampuan produksi nelayan kecil. Keterbatasan modal untuk memperbaiki alat produksi menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan nelayan kecil.
Dari sudut pandang ketahanan nasional, kegiatan perikanan skala kecil ternyata marnpu memberikan kontribusi positif, antara lain dapat memberikan penghasilan bagi nelayan dan keluarganya, rnembuka lapangan kerja khususnya untuk angkatan kerja tidak terampil. Dari penelitian terhadap 58 responden nelayan kecil dan keluarganya di Muara Angke Jakarta Utara, diperoleh hasil yang menunjukkan tingkat pendapatan per-kapita per-bulan masyarakat nelayan Rp. 233.480,30- Rp. 265.682,90. Tingkat pendapatan ini hanya dari kegiatan perikanan a tau belum termasuk pendapatan dari kegiatan di luar perikanan.
Gambaran tingkat pendapatan ini sesungguhnya sangat bervariasi. Kendati tingkat pendapatan per-kapita per-bulan masyarakat nelayan di Muara Angke Jakarta Utara relatif cukup tinggi, akan tetapi secara faktual angka pendapatan ini tidak berlaku bagi kelompok nelayan yang tidak memiliki alat produksi sendiri (nelayan penyewa atau nelayan pekerja). Pendapatan kelompok nelayan penyewa masih harus dikurangi biaya sewa perahu- rnotor, dan pendapatan nelayan pekerja masih harus dikurangi separuh bag ian untuk juragan pemilik perahu-motor.
Dengan rnenggunakan indikator kesejahteraan keluarga dari BKKBN Pusat, terlihat bahwa keluarga nelayan kecil di Muara Angke Jakarta Utara tidak ada lagi yang masuk dalam kategori keluarga pra-sejahtera. Ada indi.kasi kuat yang menunjukkan bahwa kegagalan keluarga nelayan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraannya terkait dengan faktor ekonomi. Peningkatan dari keluarga sejahtera tahap I menjadi keluarga sejahtera tahap II memerlukan prasyarat seperti menu sehat, membeli pakaian, menyekolahkan anak-anak yang tentu saja memerlukan biaya yang semakin besar. Pada keluarga sejahtera tahap ill plus misalnya, keluarga harus mampu memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini mengandaikan bahwa untuk mampu mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi, maka diperlukan tingkat pendapatan yang semakin tinggi pula. Dengan alasan ini upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan kecil di Muara Angke Jakarta Utara dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan pendapatan atau penghasilan nelayan.
Masalah kesejahteraan nelayan terkait pula dengan jumlah keluarga yang harus ditanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kecil jumlah tanggungan keluarga, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Disisi lain ada sebagian nelayan yang tidak mau menabung. Penggunaan istilah tidak mau menabung ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebenarnya nelayan yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menabung, akan tetapi terjadi penggunaan uang yang tidak tepat sasaran. Beberapa nelayan melakukan kebiasaan negatif Gudi, nunum minuman keras, praktek a-susila). Kebiasaan negatif ini menunjukkan bahwa ketahanan pribadi sebagian nelayan ini lemah.
Peningkatan ketahanan pribadi nelayan akan mendorong peningkatan ketahanan keluarga. Hal ini terbukti dari adanya kelompok besar nelayan yang mampu memenuhi kebutuhan fisik (pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan). Sebagian besar keluarga mampu memiliki fasilitas yang cukup baik seperti video, televisi, tape recorder atau radio. Bahkan terdapat juga nelayan yang mampu menyekolahkan anak-analcnya sampai ke tingkat perguruan tinggi.
Upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan terhalang oleh sulitnya memperoleh modal untuk mengaplikasikan teknologi maju. Hal ini sangat terkait dengan sifat usaha perikanan laut yang penuh resiko. Ketidakpastian dan resiko ini menjadi alasan lembaga keuangan untuk tidak memberikan kredit pacta usaha perikanan kecil ini. Nelayan kecil yang beroperasi dengan alat produksi sederhana pacta saat ini memang masih mampu memperoleh keuntungan, akan tetapi pada waktu mendatang alat produksi sederhana ini akan tersingkir dengan beroperasinya alat produksi yang lebih modern. Pada akhirnya relatif sulit untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan kecil jika tetap mempertahankan pola dan alat produksi yang dirniliki seperti saat ini.
Masalahnya kemudian adalah bagaimana nelayan kecil mampu untuk memodernisasi alat produksi karena terbentur dengan pen_yediaan modal. Salah satu model yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan suatu mekanisme kerja sama antar nelayan kecil untuk mengumpulkan modal bersama (capital sharing). Sistem ini memungkinkan terjadinya kerja sama di antara nelayan dalam pengadaan modal, juga memungkinkan terjadinya ('pemerataan resiko ". Kerugian yang setiap saat dapat terjadi seperti kerusakan perahu atau hilangnya alat tangkap akan dapat ditanggung bersama-sama. Sistem ini memungkinkan kelompok nelayan dapat menikmati keuntungan ataupun kerugian secara bersama-sama. Pacta masyarakat nelayan yang mengembangkan pola pemilikan individu, sistem bagi hasil kenyataannya dapat mendorong terjadinya akumulasi modal hanya pada sekelompok kecil tertentu. Sebaliknya masyarakat nelayan yang mengembangkan pemilikan kolektif, memungkinkan lebih besar terjadinya pemerataan pendapatan.
Akan tetapi penelitian di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan nelayan untuk beroperasi secara individu. Hal ini diakibatkan oleh karena keuntungan yang diperoleh secara individu memang relatif kecil, tetapi pasti. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa sifat koperatif cenderung tidak nyata lagi bahkan dalam perekonomian skala kecil. Sifat individualisme ini sadar atau tidak telah tersosialisasi bahkan telah terinternalisasi pada kelompok nelayan kecil ini. Penelitian ini menu~ukkan bahwa responden umurrmya hanya memiliki satu perahu ukuran kecil dan melakukan kegiatan penangkapan sendiri-sendiri. Sistem produksi individualistik ini cenderung masih kuat dalam kegiatan nelayan kecil di Muara Angke Jakarta Utara.
Kemampuan melakukan usaha kecil secara mandiri dan menanggung resiko sendiri muncul oleh karena sampai saat ini sistem sedemikian masih cukup menguntungkan. Akan tetapi di masa yang akan datang diperkirakan bahwa usaha nelayan kecil tidak lagi menguntungkan. Hal ini terjadi oleh karena cadangan ikan di pantai Utara Jawa akan semakin berkurang akibat penangkapan yang terns menerus dan kerusakan eksosistem laut oleh karena polusi. Hal ini berarti bahwa nelayan kecil tidak mungkin lagi mempertahankan penangkapan pada perairan dangkal, tetapi hams meluas ke perairan dalam. Agar mampu beroperasi di perairan dalam, tentu saja diperlukan sarana produksi yang lebih modern, seperti perahu berukUran besar dan alat tangkap yang lebih modern.
Untuk rnengantisipasi pengembangan di rnasa rnendatang, sejak dini nelayannelayan kecil ini harus mulai mempertimbangkan untuk meningkatkan faktor produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan mulai mengorganisasikan pemupukan modal berupa tabungan. Nelayan-nelayan kecil ini harus mulai menggalang kerja sama di antara mereka dalam bentuk kelompok nelayan. Apabila modal mereka sudah cukup, maka mereka dapat meningkatkan kapasitas sarana produksi mereka, dan dapat meningkatkan hasil tangkapan dengan wilayah tangkapan yang lebih luas lagi.
Sementara nelayan kecil belum mampu memodernisasi alat produksinya, pemerintah perlu menjamin pengawasan daerah penangkapan dan penggunaan alat tangkap di wilayah penangkapan nelayan kecil, seperti tertuang pada Keppres 39/1980 tentang larangan penggunaan trawl di wilayah perairan Jawa. Peraturan ini perlu untuk mencegah konflik terbuka antara nelayan kecil aengan kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar. Larangan ini merupakan upaya perlindungan bagi kesejahteraan nelayan. Apabila tidak ada proteksi terhadap wilayah penangkapan nelayan kecil, maka dapat dipastikan nelayan kecil ini akan tersingkir. Dari perspektif ketahanan nasional, kelangsungan hidup dan kesejahteraan nelayan kecil perlu dijaga karena rnerupakan bagian integral dari kehidupan nasional.

The sea fishery undertaken by small fishermen is a fact which has take place from time to time until now. These small fishermen groups use small size production tools which based on the size of their motor boat used which is - 10 HP. The size of the motor will be adjusted with the size of boat and types of catching devices used. The size of motorboat used will indicate their production ability. In Muara Angke area of North Jakarta there are 211 fishermen which are categorized as small fishermen. They catch fish in the Gulf of Jakarta.
The capacity of their production tools related to the amount of fish that can be caught. Sea fishery activities have special characteristics that is full of uncertainty because of the moving fish to be caught. Knowledge of sensing and catching technology is a major factor in this undertaking. Lack of capital is a major hindrance for increasing small fishermen production. The lack of capital to improve their production tool caused the difficulty in increasing the income of the small fishermen.
In the national resilience perspective, it turns out that the small scale fishermen undertaking is able to provide a positive contribution, among others it can provide income to the fishermen and their families. It opens work employment especially for unskilled labor force. From the research on 58 respondents of small fishermen and their family in Muara Angke, North of Jakarta, the monthly income level of the fishermen community is Rp 233.480,30 to Rp 265.682,90. The income level is only from fishery activities or excluded income from activities beside the fishery.
This income level is actually highly varied. Even though the monthly per capita income of the fishermen in Muara Angke of Nortl;l of Jakarta is relatively high, however, factually this income level is not valid for fishermen group that have not their own production tools (fishermen that hire their production tools or workers in fishery). The income of the fishermen that hire their production tools must be deducted with lease of motorboat, and incm;ne of workers in fishery must be deducted by one half part for owner of the motorboat.
By using the family welfare of Central BKKBN, it is seen that the small fishermen family in Muara Angke of North Jakarta is no longer belong to the prewelfare family category. There is strong indication which indicates that the failure of the fishermen family to increase welfare is related to economic factor. The increase from stage I to stage II welfare family need requirements such as healthy menu, clothes, ability to send their children to school which certainly need ever increasing expense. In stage III welfare family plus for example, the family should be able to provide material contribution for social activities. This assuming that to achieve higher welfare stage, an increasing welfare need an increasing income. Therefore, efforts to increase the welfare of small fishermen in Muara Angke of North Jakarta can be done by increasing the income or revenue of the fishermen.
The fishermen welfare problems are also related to the number of their dependent. The results of research indicates that the smaller the number of their dependent, the higher the opportunity to increase their welfare. On the other hand, some of fishermen do not want to save. The use of expression "do not want to save" is due to the fact that actually the fishermen have the ability to save, however, the use of money is not effective. Some fishermen have negative habits (gambling, drinking, immoral acts). These negative acts indicate that the personal resilience of some of the fishermen is weak.
The increase of the personal resilience of the fishermen will increase the family resilience. This is evidenced with the existence of large fishermen group that afford to meet physical needs (food, cloth, housing, education and health). Most of the family can afford to have fairly good electronic goods such as video, television, tape recorder or radio. Even there are several fishermen that are able to send their children to higher education.
Efforts to increase the income and welfare of the fishermen community are constrained by the difficulty in obtaining capital to apply more advanced technology. This is highly related to nature of the sea fishery that is full of risk. These uncertainty and risk become the major reason why financial institutions do not extend credit to the small fishery business. The small fishermen that operate with simple production tools currently still earn profit, however, in the future the simple production tools will be ousted with the operation of more sophisticated production tool. Finally, it is relatively difficult to increase the production and income of small fishermen if the existing production tools and ways are still remained.
The problem is how the small fishermen are able to modernize the production tools because of the unavailable capital. One of the model that can be considered is development of work mechanism between small fishermen to accumulate collective capital (capital sharing). This system will enable the cooperation between the fishermen in accumulating capital, beside it also will "distribute risk". The loss thannay occur at any time can be collectively shared. This system will enable the fishermen group earn or sustain the profit and loss collectively. In the fishermen community that develop a individualistic ownership pattern, the profit sharing can only promote capital accumulation in particular, small group. However, the fishermen community that develops a collective ownership, it will enable to the occurrence of income distribution.
However, the field research indicates that there is tendency that fishermen to operate individualistically. This is because the profit earned individually is relatively small, but it is fixed. There are several indication that cooperative nature is not longer exist even in small scale economy. This individualistic nature is consciously or unconsciously has been socialized and even internalized to the small freslunen groups. This research indicates that the respondents are generally has one small size boat and perform their catch individually. The individualistic production system tends to be strong in the activity of small fishermen in Muara Angke of North Jakarta.
The ability of small fishermen to work independently and bear the risk by itself is arisen due to up till now such system is still considered as profitable. However, in the future it is estimated that small fishery is no longer profitable. This is due to the fact that fish reserve in the coast of Java Sea will be decreasing because of continuous fish catching and sea ecosystem deterioration caused by pollution. This means that small fishermen will be no longer possible to maintain fish catching in shallow waters, however they should extend to deep waters. In order to be able to operate in deep waters, certainly they need more sophisticated production tools, such as large size boats and more sophisticated catching tools.
To anticipate the future development, the fishermen should consider earlier to increase their production tools. This is can be done by organizing capital formation in the form of saving. The small fishermen should join hands among themselves to form fishermen groups. If their capital have sufficient, they can increase their production facility capacity, and can increase the result of their catch because of larger catching area.
While small fishermen have not been able to modernize their production tools, the government needs to ensure that controlling of the catching area and use of catching tools in the catching areas such as stipulated in Presidential Decree number 39/1980 concerning prohibition of use of trawl in the Java Sea waters. This regulation is necessary to prevent open conflict ·between small fishennen with large scale fishermen. This prohibition is a protection effort for the welfare of fishermen. If there is no protection towards the catching area of the small fishermen, surely these small fishermen will be ousted. In perspective of national resilience, the survival of and welfare of small fishermen needs to be maintained because it is integral part of national livelihood."
Depok: Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Rahmat Idnal
"ABSTRAK
Tesis ini tentang membahas tentang kegiatan penertiban permukiman liar di Muara Angke yang dilakukan oleh petugas tramtib dan Polisi. Perhatian utama dalam penulisan tesis ini adalah bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas tramtib dan polisi di Muara Angke selama ini dengan memberdayakan keberadaan para preman yang dianggap tokoh oleh warga penghuni liar. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Hasil penelitian menunjukan: 1) Kawasan permukiman liar yang terdapat di Muara Angke pada awalnya merupakan penguasaan sebagian lahan yang dilakukan oleh orang-orang kaum pendatang yang memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong milik Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PT PKPP & PPI) Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta; 2) kegiatan penertiban yang dilakukan di permukiman liar Muara Angke selama ini dilakukan dengan dua metode yang berbeda, pertama dilakukan oleh aparat tramtib kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan kedua dilakukan oleh UPT PKPP & PPI dengan menggunakan komunitas preman yang dianggap tokoh oleh warga hunian liar, yang selama ini dikenal dengan sebutan tramtib india; 3) kelompok preman yang terdapat di permukiman liar adalah kelompok preman dari bugis-makasar dan kelompok preman dari kulon; 4) para korban penertiban permukiman liar mendapatkan kompensasi dari UPT PKPP & PPI berupa uang kerohiman yang jumlahnya sama dengan tidak melihat kondisi dan fisik bangunan; 5) Cara kerja para preman di permukiman liar Muara Angke adalah dengan mengunig lahan-lahan yang masih kosong kemudian menjualnya kepada warga hunian liar baru yang akan menempatinya; 6) pola hubungan patron klien yang terjadi di permukiman liar Muara Angke adalah patron klien antara preman dengan warga hunian liar dan patron klien antara polisi dengan para preman; 7) metode pendekatan yang dilakukan oleh Polsek KP3 Pelabuhan Sunda Kelapa terhadap para preman di kawasan permukiman liar adalah dengan metode pendekatan persuasif dengan cara melibatkan para preman untuk menjaga dan mengawasi sarana dan prasarana milik UPT PKPP & PPI Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta, seperti penjagaan blongblong ikan, penjagaan tambak-tambak dan pejagaan kapal-kapal hasil sitaan Polsek KP3 Pelabuhan Sunda Kelapa. Implikasi kajian dari tesis ini adalah: 1) Ketegasan dalam penegakan Perda DKI Jakarta No. 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Wilayah DKI Jakarta terhadap bangunan liar yang ditempati oleh para pendatang liar di Muara Angke harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar jumlahnya tidak terus bertambah; 2) perlu adanya kejelasan status dan pemberian kekuatan hukum yang tetap kepada pihak UPT PKPP & PPI Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DK1 Jakarta, sehingga setiap kegiatan penertiban yang akan dilakukan oleh pihaknya memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak rawan terhadap gugatan PTUN dari pihak lain; 3) Setiap kegiatan penertiban dan penggusuran yang akan dilakukan, hendaknya selalu dipikirkan dampak konflik yang ditimbulkan dari penertiban tersebut, yaitu mengenai relokasi ternpat tinggal selanjutnya dan memperbanyak pembuatan rumah-rumah sederhana layak huni atau rumah susun yang harganya sebagian merupakan subsidi dari pemerintah; 4) penerapan sanksi sesuai Perda harus diterapkan kepada para warga hunian liar yang masih memanfaatkan lahan kosong yang telah dilakukan penertiban.

ABSTRACT
This thesis discusses about the order enforcement activities at illegal settlement in Muara Angke conducted by public order officers and police officers. The main concern in this thesis writing is that the law enforcement activities conducted by public order officers at Muara Angke during the time by empowering the existence of thugs considered as figures by the squatters. The approach used is qualitative method with ethnography method. Data collection carried out through observation, participatory observation and structured and non structured interviews. The research results indicate: (1) Illegal settlement located at Muara Angke in the beginning was control of land conducted by migrants utilizing the unoccupied land belong to Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PT PKPPP & PPI) Husbandry, Fishery and Marine Agency Capital Jakarta; 2) the order enforcement conducted in the illegal settlement of Muara Angke during the time conducted with to different methods, first conducted by public order officers of Penjaringan District North Jakarta and second conducted by UPT PKPP & PPI by using thugs community considered as figure by squatters, which during the time known with India public order enforcers; 3) thugs groups in the illegal settlement are thugs groups from Bugis-Makassar and thugs group from Kulon, 4) the eviction victims received compensation from UPT PKPP & PPI in form of kerohiman money which the amounts were the same without considering the building conditions and physic; the work method of thugs at the illegal settlement Muara Angke was by dividing the unoccupied land then sold them to the new squatters who will place them; 6) relations pattern of patron client occurred in illegal settlement Muara Angke are patron client between thugs and squatters and patron client between police and thugs; 7) the approach method conduced by Precinct Police Station KP3 Sunda Kelapa Port toward the thugs in the illegal settlement is by persuasive method by involving the thugs to safeguard and oversee the means and facilities belong to UPI PKPP & PPI of Fishery and Maritime Agency of Capital Jakarta, such safeguarding fish catching, embankments, and vessels of confiscation result of Precinct Police Station KP3 Sunda Kelapa Port. Research implications of this thesis are : 1) Decisiveness in enforcement Bylaw of Capital Jakarta No. 11/1988 concerning Public Orderliness of Jakarta Region toward illegal buildings occupied by the illegal migrants at Muara Angke should be conducted in consistent and sustainable way in order that their number does not increase; 2) it requires clarification of status and permanent legal force granting to the to UPT PKPP & PP Husbandry, Fishery and Maritime Agency of Capital Jakarta, so each orderliness activities to carry out by its side has a strong legal basis and not vulnerable to administrative legal suit from other party; 3) Each order enforcement and eviction to conduct should be always considered their conflict impacts emerged from order enforcement, namely, concerning relocation their next homes and increase the number of simple and decent homes or flats which the prices a part is subsidy from the government; 4) the imposition of sanctions pursuant to Bylaw should be applied to the squatters who still utilize the vacant lands which have been ordered."
2007
T20481
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>